Kepala Desa Tlekung, Sumardi, mengatakan bahwa salah satu tujuan pemasangan banner, adalah agar sampah tidak dibuang begitu saja. Termasuk, juga mengingatkan janji dari dinas, yang akan mengolah sampah dengan baik, agar tidak mengeluarkan bau menyengat.

“Janji awal kepada warga, bahwa sampah ditaruh di TPA, terus dikelola. Nah, hasil dari pengelolaan yang menjadi pupuk, itu diberikan lagi kepada warga. Sekarang, sampah itu ternyata dibuang atau ditumpuk begitu saja. Akibatnya, bau terus-terusan,” terang Sumardi, Senin (16/01/2023) tadi.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Ditambahkannya, terkait janji yang diberikan kepada warga, itu warga masih ingat, yakni mulai 2003 yang lalu. DLH punya janji, yang itu tidak pernah dijalani. Yaitu, mengolah sampah agar tidak menumpuk dan akibatnya jadi bau.

“Jadi, banner itu adalah ungkapan dari warga Desa Tlekung. Kalau tidak mampu mengelola, ya ditutup saja. Daerah kami kedapatan baunya terus-menerus,” tambahnya.

Kepala DLH Kota Batu, Aries Setiawan, saat dikonfirmasi terkait dengan adanya banner itu, justru memberikan apresiasi yang landai dan berterimakasih dengan warga Desa Tlekung. Karena, itu dinilai sebagai penyemangat.

“Yang penting, dengan adanya banner itu memberikan semangat bagi DLH. Untuk lebih bisa meningkatkan kinerja dan segera menyelesaikan persoalan sampah. Saya terima kasih adanya banner itu, agar bisa menjadi penyemangat DLH dalam pengelolaan sampah bisa lebih baik lagi,” singkatnya, saat dihubungi melalui ponsel. (put/sit)

Disampaikan Wawali Dedy Wahyudi, bahwa dari hasil kajian menyebut, jika kontainer yang ada tidak menyelesaikan persoalan sampah di Kota Bengkulu. Sebaliknya, itu malah makin menumpuknya sampah di sekitar kontainer.

“Perlahan, kontainer sampah nantinya akan mulai ditarik. Sebab menurut kajian, pertimbangan dan hasil evaluasi bahwa kontainer itu, justru tidak menyelesaikan masalah,” terang Wakil Wali Kota Bengkulu.

Mengenai rencana ini, Wawali Dedy Wahyudi meminta kepada lurah hingga camat, untuk lebih menggalakkan lagi edukasi kepada masyarakat. Termasuk, mengenai pentingnya ikut berlangganan iuran sampah. Serta, melakukan proses pemilahan sampah.

“Penarikan kontainer, itu nantinya akan ditarik secara bertahap. Penarikan kontainer sampah sendiri, itu telah dilakukan di beberapa titik. Seperti di Kelurahan Pasar Baru dan Pasar Panorama. Fakta di lapangan, sampah masih didapati berserakan. Meskipun, mereka yang membuang sampah, adalah warga dari luar daerah. Oleh karena itu, lebih efektif untuk mengedukasi seluruh warga ikut untuk iuran sampah,” ungkapnya.

Baca juga :

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Masih menurut Wawali Kota Bengkulu, untuk mensiasati ini, Pemkot juga bakal membeli ekskavator baru. Termasuk nantinya, juga berencana membeli pembakar sampah.

“Insyaallah beberapa waktu ke depan, kita akan segera beli alat (ekskavator, red) yang baru. Target awal, itu bulan depan sudah ada. Untuk sementara waktu, kita bisa menyelesaikan masalah di TPA. Terkait rencana pembelian alat pembakar sampah, masih dalam proses,” terang Wawali Dedy Wahyudi.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kota Bengkulu, Riduan, mengaku kelabakan dan kewalahan dalam mengatasi masalah sampah. Terlebih, sejak alat berat (ekskavator, red) yang mereka punya rusak.

Ditambahkannya, bahwa Dinas LH tidak bisa bekerja sendiri, ketika tidak ada dukungan dari camat, lurah, LPM, masyarakat dan semua stakeholder terkait. “Oleh karena itu, perlu kita melakukan evaluasi dan perlu juga kita mencari solusi bersama-sama untuk mengatasi masalah sampah ini. Kemarin, kami kewalahan karena alat berat yang kami miliki satu-satunya rusak. Padahal, sampah yang harus diangkut 450 ton perhari,” papar Riduan. (bkl/sit)

Orang nomor satu di Kota Malang itu menjelaskan, bahwa banyak pelanggaran regulasi berkaitan dengan pendirian bangunan yang mengakibatkan penyempitan sungai.

Tidak hanya itu, evaluasi penanggulangan bencana banjir di tahun lalu pun, komitmen ia perbaiki di tahun ini.

“Kalau berbicara banjir, kan makro. Saya sampaikan, sebenarnya kita ini tidak taat pada regulasi. Wilayah yang semestinya tidak boleh ada bangunan, malah didirikan bangunan.

Kemudian yang seharusnya menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik, malah didirikan rumah-rumah.

Sehingga yang seharusnya RTH kita itu 20 persen, belum tercapai sampai saat ini,” terangnya, Senin (25/10/2021). Akibatnya, banyak terjadi penyempitan sungai akibat rumah yang berhimpitan.

“Kalau pendangkalan sungai bisa dikeruk, tapi ada yang namanya penyempitan sungai. Memang tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) untuk melakukan pengerukan.

Tapi ketika pengurukan kedalaman ada rumah yang berimpitan, ketika dikeruk dalam rumah ini bisa menggantung. Nah hal-hal yang seperti ini , makanya siap siaga terus BPBD,” terang Sutiaji.

Wali Kota penggemar olah raga bulu tangkis ini pun mengaku bahwa banyak pemukiman yang kondisinya seperti itu, salah satunya di Kelurahan Bareng. Bahkan saat ini pihaknya tengah pusing mencari solusi lokasi yang selalu menjadi langganan banjir tersebut.

“Yang sekarang lagi pusing di Bareng. Terus kita cari solusinya, karena disana sudah puluhan tahun jadi langganan banjir. Ya akibat dari penyempitan tadi,” jelasnya.

Pemukiman di bantaran sungai menjadi kendala yang cukup berarti untuk penanggulangan banjir di Kota Malang. Meskipun tinggal tersisa 70 hektar lokasi kumuh dari 607 hektar, penimbunan sampah sungai tetap menjadi permasalahan.

“Pemukiman di bantaran sungai kalau buang sampah sembarangan bisa menyebabkan pendangkalan dan penyempitan. Kalau pendangkalan bisa dikeruk, tetapi ketika kita mau ngeruk alat berat masuk ke sana susah,” bebernya.

Tidak hanya itu, dirinya juga mengatakan bahwa setiap hari sebanyak 5 tim DLH dan DPUPRPKP berkeliling Kota Malang untuk mengangkut sampah yang terbuang sembarangan. Setidaknya sampah sebanyak 1 truk seharinya berhasil diangkut.

“Ini memang harus dibantu juga dari kesadaran masyarakat, bahwa sungai dan kalinya sudah sempit, dangkal, jangan ditambah dengan sampah. Marilah kita semua saling bantu,” pinta pemilik kursi N1 tersebut.

Sutiaji tidak luput juga mengevaluasi penanganan banjir yang telah dilakukan pihaknya pada tahun lalu. Diantaranya, adalah banjir yang melanda titik Jalan Soekarno-Hatta yang berimbas ke lokasi di sekitarnya.

“Yang namanya banjir itu harus dari hulu hilir, seperti banjir di Suhat nanti pasti akan turun ke Kelurahan Lowokwaru, Kelurahan Tulusrejo, Jalan Kedawung, dan Jalan Letjen Sutoyo. Saya kemarin sudah minta ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) karena itu wilayahnya Pemprov, untuk dibuatkan sudetan dari Jalan Borobudur ke Sungai Brantas.

Sudah dianggarkan oleh Provinsi Rp 124 miliar, tapi harus direfocusing karena Covid-19. Akan coba kami komunikasikan lagi, karena kalau itu selesai , maka tidak ada banjir di kawasan-kawasan tadi,” beber Sutiaji.

Kemudian evaluasi kedua, tambahnya, berada di seputaran titik Jalan Sumbersari, Jalan Tidar, Jalan Galunggung, dan Jalan Klaseman.

“Di sana akan terselesaikan ketika jacking yang dulu sudah dibangun bisa difungsikan. Saat ini kan masih proses persidangan di Bali,” tambahnya.

Sedangkan titik banjir di Kelurahan Sawojajar, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sudah membuat rencana sudetan. Namun terganjal adanya irigasi di sekitar titik banjir.

“Kalau di Sawojajar sudah kita buat rencana sudetan, tapi problemnya itu kan ada irigasi yang di dekatnya PDAM ke utara. Nah pengelolaan buka tutup dam kan buka di kita, tapi masuknya di Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS).

Telat sedikit saja kalau airnya sudah meninggi tidak bisa dibuka. Jadi memang DPUPRPKP itu mesti ngontrol kalau sudah mendung dan hujan menjaga di masing-masing dam, koordinasi dengan BBWS,” tegas Wali Kota Malang.

Ke depan, terangnya, selain memperbaiki evaluasi penanganan di tahun lalu, dirinya ingin menggencarkan program 1000 sumur resapan.

“Sumur resapan memang mampu kalau hujannya normal, kalau lebat mungkin hanya sekitar setengah jam. Sehingga harapannya sumur resapan bisa diperbanyak lagi.

Tahun depan program 1000 sumur resapan bisa dikuatkan lagi , karena di 2022 sebanyak 5 persen APBD masuk ke kelurahan. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk membuat sumur resapan,” terang Sutiaji. (hms/mus/sit)