Bahkan, terbukti penurunan angka stunting di Jember, yang berada pada 6,14 persen di 2022. Angka itu, lebih baik dari tahun lalu 2021 sebesar 23,5 persen.

“Ditambah lagi, kader posyandu yang diikutkan BPJS Ketenagakerjaan, sangat tinggi. Ini keren, sehingga mereka dapat kepastian dari jaminan sosial,” ujar Hasto, Selasa (31/01/2023) tadi.

Selain sebagai pusat gerakan penurunan stunting, Kabupaten Jember juga menjadi pusat pelatihan penurunan stunting. Pelatihan tersebut, diperuntukan bagi seluruh fasilitator tim pendamping keluarga dari berbagai daerah di Jawa Timur.

“Ini semua demi menyukseskan intruksi Presiden RI, untuk menurunkan angka stunting, AKI-AKB, serta kemiskinan ekstrem,” lanjutnya.

Dirinya berpesan kepada para fasilitator tim pendamping keluarga, untuk belajar dengan baik, juga terjun mendampingi kader posyandu.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Bupati Jember, H Hendy Siswanto, dalam kesempatan itu mengatakan siap gotong royong mewujudkan Indonesia zero stunting pada 2024, atau sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia. Meskipun, penurunan stunting, AKI-AKB dan turunannya, tidak sederhana dan perlu keterlibatan semua pihak.

“Tentunya, dengan adanya pelatihan fasilitator tim pendamping keluarga ini, akan berdampak signifikan bagi penurunan stunting,” tegas Bupati Hendy.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa langkah yang sedang dijalankan Pemkab Jember kali ini adalah penimbangan dan pemberian vitamin A kepada Balita, secara serentak se-Kabupaten Jember. Langkah ini, melibatkan seluruh petugas kesehatan, kader posyandu, aparat kelurahan atau desa, Ketua RT RW, kader posyandu, pramuka, PKK, dan relawan.

“Kita targetkan, Februari 2023 ini sudah dapat data akurat dari gerakan penimbangan dan pemberian vitamin A kepada Balita secara serentak. Kemudian, kami akan lakukan treatment untuk semua persoalan stunting, AKI-AKB juga pencegahan pernikahan dini,” kata Bupati Hendy Siswanto.

Selain itu, Bupati Hendy menegaskan bahwa penurunan stunting bukan tugas Dinas Kesehatan dan DPPPAKB. Namun, tugas bagi seluruh OPD di Kabupaten Jember.

“Tidak hanya pemerintah saja, masyarakat secara keseluruhan wajib terlibat membantu dalam penurunan stunting, masa depan kita berada pada generasi kita, kita harus pastikan mereka semua sehat,” paparnya. (kom/sit)

Program pencegahan stunting di Kabupaten Lumajang, menurutnya harus menjadi bagian dari salah satu program prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang. Karena, stunting adalah masalah kurang gizi kronis, yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama. Hal itu, adalah dampak dari akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Dalam kesempatan itu, Politisi PDI-Perjuangan ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu padu memberantas stunting atau gagal tumbuh pada anak. Sebab, stunting memiliki dampak yang sangat besar terhadap masa depan anak.

“Ini mesti kita lakukan secara bersama. Saya yakin, jika ini terlaksana, maka masalah stunting dapat kita atasi,” ujar H Bukasan.

Ditambahkannya, ada banyak penyebab terjadinya stunting pada anak. Di antaranya, seperti pengaruh pernikahan dini, kelahiran yang tidak terencana dan lingkungan kumuh yang dapat mempengaruhi gizi anak.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Apalagi, bagi masyarakat yang memiliki anak banyak dan tidak ditunjang dengan makanan yang bergizi,” ujar pria yang sangat perhatian dengan kesejahteraan masyarakat ini.

Salah satu langkah ril yang harus dilakukan, kata H Bukasan, yakni bergandengan tangan bersama untuk mengatasi secara bersama-sama oleh semua pemangku kebijakan. Kemudian, mengelompokkan penyebab stunting untuk dilakukan intervensi, serta mencari solusi dan langkah cepat dalam menyelesaikan.

“Pemerintah, DPRD, pemerintah daerah, camat, desa hingga tenaga kesehatan dan masyarakat, harus bersatu untuk memberantas ini,” paparnya.

Dirinya juga mengapresiasi, mengenai peran kader posyandu, bidan desa dan Puskesmas, yang terus memantau kesehatan ibu hamil dan anak. Serta, pihak lainnya yang selama ini berjibaku membantu penanganan stunting di daerah.

“Semoga, upaya penekanan angka stunting ini dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, negara bisa bebas dari stunting, karena Lumajang termasuk zona merah” tegasnya. (adi/sit)

Dalam keterangannya, Bupati Madiun menjelaskan bahwa angka stunting di negara maju sebesar 4 persen. Sedangkan untuk di Indonesia, masih 24 persen, dengan target 2024 sebesar 14 persen.

“Kita berharap, agar menjadi negara maju dan untuk menjadi negara maju prosesnya memang masih panjang,” jelas Bupati Ahmad.

Perpindahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) stunting, ujarnya, ada di PLKB. Harapannya, tentu Indonesia menjadi negara maju dan salah satunya untuk meraih itu ada di pundak PPKB, PLKB, dan IPKB.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kepala DPPKBPPPA, Suryanto, mengatakan bahwa PLKB mempunyai wadah yaitu Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB), yang mendukung percepatan penurunan stunting. “Tugas PLKB melakukan pembinaan, edukasi, informasi kepada masyarakat tentang bagaimana KB yang baik. Tujuannya, agar standar angka stunting Kabupaten Madiun, bisa turun di angka 1 digit,” ujar Suryanto.

Dirinya berharap, ke depan PLKB secara bertahap lebih maju. Lalu, tanggap dengan situasi dan pelaksanaan program-program kegiatannya bisa diselesaikan dengan baik.

Perlu diketahui, PLKB mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan KB kepada masyarakat. (kom/sit)