Kasat Resnarkoba Polres Trenggalek, AKP Puguh Wardoyo, mengatakan dari 11 kasus tersebut, enam diantaranya merupakan kasus pidana narkotika. Sedangkan lima kasus lainnya, adalah kasus obat keras berbahaya (Okerbaya).

“Untuk total pelaku, ada sebanyak 14 orang. Dimana delapan orang diantaranya kasus Narkoba dan enam lainnya kasus Okerbaya atau kesehatan. Sedangkan tiga orang lagi, dilakukan restorative justice (RJ) yang sebelumnya sudah dilakukan assessment oleh BNN dan direkomendasi untuk dilakukan rehabilitasi,” ucap AKP Puguh, Rabu (01/03/2023) sore.

Pihaknya menegaskan, pelaku kejahatan yang ada di rumah tahanan maupun Lapas, 75 persen berasal dari kasus Narkoba. Sehingga, Kapolri memerintahkan agar para pelaku penyalahgunaan Narkoba dengan barang bukti di bawah 1 gram dan terbukti sebagai pengguna bukan pengedar maupun residivis bisa dilakukan restorative justice.

“Tiga orang yang dilakukan restorative justice, saat ini tengah menjalani rehabilitasi di klinik pratama BNNK Trenggalek,” imbuhnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dari keseluruhan perkara yang ditangani, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya sabu-sabu seberat 1,82 gram, pil dobel L sebanyak 6.111 butir, uang tunai Rp 3 juta, 13 unit handphone dan 2 unit timbangan digital.

Disinggung terkait sasaran peredaran pil dobel L, AKP Puguh menyebut jika sasarannya adalah masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah. “Jadi pangsa pasar peredaran pil koplo ini banyak dari kalangan menengah ke bawah dan kebanyakan anak-anak. Oleh sebab itu, perlu kita perhatikan jangan sampai generasi muda ini terkontaminasi dengan hal-hal buruk khususnya Narkoba maupun Okerbaya,” terang AKP Puguh.

Penangkapan terhadap para pelaku penyalahgunaan obat-obatan terlarang itu sendiri dilakukan di sejumlah tempat antara lain di Kecamatan Munjungan, Watulimo, Bendungan dan Trenggalek. “Paling banyak memang di daerah selatan seperti Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Munjungan. Akan tetapi ada juga yang di Kecamatan Bendungan dan Kecamatan Kota,” ujarnya.

Sementara itu terhadap para pelaku dikenakan Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Subsider Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat 2 dan 3 UURI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 114 Ayat (1) subsider Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009, tentang Narkotika. (mil/gie)

“Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan disetujui untuk ditarik kembali dan seluruh fraksi meminta untuk diusulkan dibahas kembali pada masa sidang tahun 2023 nanti, dengan penyesuaian terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan,” kata Sri Rezeki, dalam menyampaian pendapat akhir dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Dengan disetujuinya Raperda tersebut, maka akan dilakukan pengambilan keputusan bersama atas persetujuan Raperda tersebut. Yang kemudian, akan dituangkan dalam penandatanganan Surat Keputusan Persetujuan Bersama. Sehingga, akan ditandatangani oleh unsur pimpinan dewan dan disaksikan Gubernur Bengkulu.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, pada kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi, kepada seluruh anggota dewan terhormat yang telah mencurahkan tenaga dan fikirannya untuk membahas kedua Raperda tersebut hingga disetujui menjadi Perda.

Gubernur Bengkulu juga menambahkan, bahwa Perda yang telah disetujui, akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diregister dan dievaluasi sebelum dituangkan dalam lembaran Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu. Raperda ini, nantinya akan menjadi Perda yang dapat menjadi landasan hukum dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah tersebut.

“Raperda ini akan menjadi landasan hukum dalam perumusan kebijakan, dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlandaskan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,” terang Gubernur Rohidin Mersyah. (bkl/sit)

Seperti halnya pada Rabu (24/08/2022), secara mendadak Kombes Pol Budi Hermanto melaksanakan tes urine di Mapolresta Malang Kota. Saat itu, Kombes Pol Budi juga melaksanakan tes urine disusul para PJU dan Kapolsek jajaran.

“Kami sengaja melaksanakan kegiatan test urine secara mendadak guna memastikan bahwa di internal kami terbebas dari Narkoba. Kegiatan test urine di ikuti oleh sekitar 25 orang yang terdiri dari saya sendiri, Pejabat Utama, dan Kapolsek jajaran Polresta Malang Kota,” jelas Kapolresta.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Test urine ini dilaksanakan sebagai bentuk deteksi dini penyalahgunaan Narkoba. “Hasil tes urine seluruhnya negatif Narkoba dan kami akan serahkan hasilnya ke bidang Propam Polda Jatim,” imbuh Kombes Pol Budi.

Kapolresta berjanji akam terus menggelar tes urine secara berkala terhadap seluruh jajarannya. “Jika nanti ada yang positif, kami proses dan sanksi terberat adalah Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH),” ujarnya. (gie)

Pada kesempatan itu, Bupati Salwa menyinggung mengenai tempat rehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Dimana, merupakan suatu proses pengobatan yang harus dilakukan secara rutin dan terpadu dengan melibatkan keluarga dan masyarakat.

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu. Baik itu secara fisik, mental maupun sosial, agar pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial di kehidupan masyarakat,” kata Kyai Salwa-sapaan bupati.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Lebih lanjut dirinya mengatakan, bahwa pengguna narkotika bisa sembuh jika dapat mengendalikan dirinya dengan baik. Dan tentu saja, harus turut serta mendapat bantuan keluarga dan masyarakat.

“Adanya dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat yang kuat, akan memudahkan pengguna narkotika dari ketergantungan,” jelasnya. (zen/sit)

Kapolres Bondowoso, AKBP Wimboko, melalui KBO Satbinmas, Iptu Nisin, mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menekan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang saat ini marak di wilayah hukum Polres Bondowoso. “Sosialisasi ini sebagai upaya polisi untuk menekan peredaran atau penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang (Narkoba) pada kaum milenial. Dengan langkah ini, diharapkan bisa membuat lingkungan desa bersih dari penyalahgunaan Narkoba,” ujar Iptu Nisin.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Dijelaskannya, dalam Inpres RI nomer 2 Tahun 2020, bahwa Presiden berencana akan melakukan aksi nasional pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peledaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2020 – 2024. Sehingga, Satbinmas Polres Bondowoso gencar melakukan sosialisasi kepada kaum milenial. “Kami berharap, wilayah hukum Polres Bondowoso benar-benar bersih dari Narkoba,” ujarnya.

Dirinya juga berharap, masyarakat juga kompak dalam berperan atau membantu untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. “Sosialisasi ke desa-desa ini sebagai upaya melakukan sinergitas dengan Pemdes dan masyarakat. Mudah-mudahan, apa yang kita laksanakan ini mampu menggugah seluruh elemen masyarakat. Agar turut serta mengawasi peredaran dan mencegah penyalahgunaan Narkoba,” imbuhnya. (zen/gie)

Keempat Tersangka tersebut adalah Kades Wonojati, berinisial MM (40), Kades Tempurejo, berinisial MA (48), Kades Tamansari, berinisial SK (44), dan Kades Glundengan, berinisial HH (52). Dalam perkembangan penyidikan kasus ini, nama anggota Polres Jember yang bertugas di Polsek, sempat disebut-sebut oleh seorang tersangka, yakni MM (Kades Wonojati).

Baca juga:

• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Antrean Mengular di Pasar Murah Lowokwaru, Sejumlah Warga Kecewa Tidak Kebagian Paket

Tersangka MM dalam berita acara pemeriksaan pada Jumat (18/06) malam lalu, mengatakan kepada penyidik, dirinya mendapatkan sabu-sabu dari seorang polisi aktif berinisial DPW. Dugaan oknum itu, sekarang aktif dinas di Polres Jember.

“Sesuai perkembangan hasil penyidikan kasus ini sehubungan nama polisi (Dinas Polres Jember) disebut dalam pemeriksaan MM (Kades Wonojati). Berkas perkaranya dilimpahkan ke Satreskoba Polres Jember,” ungkap Kasat Reskoba Polres Jember, AKP Dika Hadian, Senin (21/06) tadi.

Menindaklanjuti pelimpahan berkas perkara dari Direktorat Reserse Nakorba Polda Jatim, pihaknya telah melakukan upaya pemeriksaan saksi-saksi dan membuat berita acara konfrontasi. “Kami sudah melakukan pemeriksaan dua saksi, yaitu terhadap MA (48) Kades Tempurejo Dan HH (52) Kades Glundengan. Hasilnya, keduanya menyatakan tidak mengetahui adanya transaksi narkoba tersebut. Termasuk, dugaan oknum berinisial DPW (polisi, red),” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Kasat Reskoba, sementara dalam pemeriksaan terhadap DPW, dirinya mengaku tidak pernah melakukan transaksi dan memberikan apapun kepada MM. “Memang pada tanggal 06 Juni 2021, DPW sekedar mampir ke Rumah MM ( Kades Wonojati), karena mau berangkat Dinas Piket Malam di Polsek Wuluhan. Kepentingannya, hanya akan dikenalkan dengan HH (Kades Glundengan),” terangnya.

Pernyataan DPW dalam pemeriksaan, juga dikuatkan dengan bukti petunjuk yang didapatkan pada Ponsel milik MM (Kades Wonojati) dan saksi-saksi. “Tidak ada bukti chatingan atau komunikasi yang mengarah pada transaksi narkoba dengan DPW,” imbuhnya.

Sementara itu dari hasil berita acara konfrontasi saksi HH (Kades Glundengan), dirinya menyebutkan pada tanggal 06 Juni 2021, mendatangi rumah MM (Kades Wonojati) hanya bermaksud mau membayar hutang kepada MM. “Mereka hanya ngobrol-ngobrol, juga ada MA di sana. Pertemuan itu tidak lama, sekira 15 menit saja”, tambahnya.

Persoalan dalam pemeriksaan awal, pernyataan MM (Kades Wonojati) tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan konfrontasi kepada Penyidik Polres Jember. Dirinya mengungkapkan, pengakuan itu muncul karena merasa bingung ketika diperiksa di Polda Jatim.

MM menjelaskan, sebenarnya hanya mengira-ngira saja kalau sabu-sabu yang ditemukan ditumpukan sandal di dalam rumahnya itu adalah barang milik DPW.

“Jadi kesimpulan hasil penyidikan Satresnarkoba Polres Jember, bahwa barang sabu – sabu yang dinyatakan MM didapatkan berasal dari polisi berinisial DPW, tidak cukup bukti,” terangnya. (rio/sit)