Dalam rapat paripurna itu, dihadiri delapan orang anggota DPRD Jember, secara luring dan diikuti 28 orang anggota DPRD secara virtual.

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional

Dalam kesempatan itu, Bupati Jember, H Hendy Siswanto, mengawalinya dengan menjawab pandangan Fraksi Gerindra atas permintaan pertanggungjawaban anggaran Rp 107 milyar lebih. “Saat ini sedang dilakukan proses pertanggungjawaban oleh pejabat terkait dan akan segera saya ajukan kepada BPK RI untuk keputusan lebih lanjut,” kata Bupati Hendy.

Mengenai buruknya komunikasi antara eksekutif dan legislatif selama lima tahun terakhir, Bupati Hendy menyampaikan, kejadian tersebut akan dijadikan pelajaran berharga dan ke depannya etika dan ego politik pimpinan daerah harus dijaga dan dijunjung setinggi-tingginya. Sehingga, tetap menekankan sinergi dan kolaborasi bersama semua pihak untuk percepatan menuju Jember bangkit tahun 2022 mendatang.

Bupati Hendy menjelaskan, komitmen untuk terus menjaga komunikasi yang baik antara Pemkab Jember dengan DPRD Jember, Pemprov Jatim serta Pemerintah Pusat. Sebagaimana, tertuang dalam misi ketiga yaitu membangun tatakelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

“Hal ini juga sekaligus menjawab pandangan fraksi Partai Nasdem bahwa perlu penguatan kapasitas dan komitmen yang baik antara Pemda dengan DPRD,” terang Bupati Hendy.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi PKB mengenai dorongan untuk segera menyelesaikan permasalahan LHP, maka pihaknya telah menentukan beberapa langkah. Diantaranya, Bupati Jember mengeluarkan surat perintah kepada seluruh pimpinan OPD dan pihak terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI Perwakilan Jawa Timur.

“Selanjutnya dipertegas dengan Surat Sekda perihal Percepatan Tindak Lanjut LHP BPK-RI Perwakilan Jatim atas LKD tahun anggaran 2020,” kata Bupati Hendy. Selain itu, Bupati Hendy juga akan segera mendefinitifkan jabatan 730 orang pejabat eselon II, III, dan IV agar percepatan roda pembangunan dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Bupati dalam kesempatan itu juga menyampaikan jawaban atas pandangan empat fraksi di DPRD Kabupaten Jember. (kom/sit)

Keenam fraksi satu persatu menyampaikan pendapat dan rekomendasinya masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Wawali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengatakan bahwa semua poin-poin yang tersampaikan penting untuk dibahas selanjutnya oleh eksekutif.

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Seluruh fraksi sudah menyampaikan pendapatnya terkait dengan penyampaian LKPJ. Ada poin-poin penting yang memang diangkat, contoh angka kemiskinan mengalami kenaikan. Kemudian juga pengangguran,” ungkap pria yang akrab disapa Bung Edi pada media.

Dijelaskan orang nomer dua di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, beberapa masalah-masalah yang disampaikan oleh DPRD memang fakta di lapangan seperti itu.

“Masalah ekonomi dan lain sebagainya itu memang faktanya ada kontraksi yang hebat dan keras terjadi di seluruh sektor kehidupan masyarakat maupun di pemerintahan. Termasuk pelaku usaha akibat kondisi pandemi,” tambahnya.

Lebih lanjut untuk menghindari makin menurunnya kondisi, Pemkot Malang bersinergi pentahelix dengan berbagai pihak.

“Selain itu juga ada beberapa hal yang memang butuh klarifikasi penjelasan dari pemerintah. Insyaallah akan disusun dulu habis ini dan bila dipandang perlu, eksekutif juga akan menjelaskan dalam rapat koordinasi dengan DPRD,” urainya.

Disinggung tentang reklame yang sempat disorot DPRD, Bung Edi pun mengungkapkan bahwa memang sampai saat ini pihak ketiga belum memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

“Terkait dengan masalah tersebut, saya kira eksekutif atau pemerintah ada ruang untuk menjelaskan secara detail pada forum-forum yang memang disiapkan untuk itu. Kita tidak akan menutupi faktanya,” tegas Bung Edi. (mus/ed2)