Gus Fawait-sapaan Bupati Jember mengecam keras tindakan oknum tidak bertanggung jawab yang merampas hak rakyat kecil demi keuntungan pribadi. Dirinya menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa setiap tetes BBM subsidi jatuh ke tangan yang berhak, terutama para petani dan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

“Praktik penyelewengan ini bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga tindakan yang mencederai keadilan sosial. Kami tidak akan tinggal diam melihat hak-hak rakyat dirampas. Oleh karena itu, saya telah memerintahkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam memperketat pengawasan,” kata Gus Fawait, kepada awak media, Minggu (15/03/2026) tadi.

Langkah konkret yang diambil oleh Pemkab Jember, mencakup reformasi sistem birokrasi dalam pengeluaran surat rekomendasi (Rekom) pembelian BBM subsidi. Kedepannya, proses verifikasi akan dilakukan secara lebih selektif dan transparan. Pengawasan tidak lagi hanya dilakukan di titik distribusi akhir, melainkan diperkuat mulai dari hulu hingga ke tangan penerima manfaat melalui sistem monitoring yang terintegrasi.

Baca juga :

Bupati Fawait berharap, bahwa pengetatan regulasi ini akan memberikan efek jera yang signifikan bagi para spekulan dan mafia subsidi. Menurutnya, peringatan ini harus dimaknai sebagai sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Jember, tidak memberikan ruang sedikit pun bagi niat jahat yang mempermainkan anggaran negara.

Selain aspek penegakan hukum, Gus Fawait juga menyoroti pentingnya efisiensi internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Dirinya berpandangan, bahwa pemerintah daerah harus menjadi teladan dalam penghematan energi dan anggaran nasional. Sebagai wujud nyata, Pemkab Jember mulai menerapkan kebijakan penggunaan kendaraan dinas secara kolektif untuk kegiatan operasional.

“Efisiensi adalah kunci dalam mendukung kebijakan pusat guna mengelola beban subsidi nasional. Kami menerapkan kebijakan di mana pejabat yang menghadiri acara dinas diupayakan menggunakan satu kendaraan secara bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk menekan beban biaya operasional serta konsumsi bahan bakar dari anggaran daerah,” tambahnya.

Kebijakan ini diambil, sebagai strategi jangka panjang untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Jember di tengah fluktuasi ekonomi global. Dengan memastikan distribusi BBM subsidi yang tepat sasaran dan melakukan penghematan internal, diharapkan daya beli masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan perikanan tetap terjaga dengan stabil. (rio/gie/adv)

Bupati Fawait dalam kesempatan itu meminta agar Kejari Jember, untuk bisa membantu memantau OPD Pemerintah Kabupaten Jember, agar APBD bisa digunakan anggaran sesuai aturan. “Saya mohon kepada Bapak Kajari Jember, agar memberikan masukan kepada kami pemerintah, membimbing dan mengingatkan jika ada OPD yang menggunakan APBD melenceng dari aturan,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Gus Fawait juga menambahkan, bahwa arahan Presiden Prabowo agar pencegahan lebih diprioritaskan. Karena, pencegahan ini sangat berarti untuk menyelamatkan kekuatan belanja agar anggaran kabupaten digunakan maksimal, optimal dan seefisien mungkin untuk perkembangan ekonomi menuju Jember Baru Jember Maju.

“Harapan saya, MOU atau kerja sama ini lebih kuat lagi ke depan dengan melakukan pencegahan-pencegahan dari potensi penyelewengan,” tambah Bupati Fawait. (kom/rio/gie)

Kepala Kejari Bondowoso, Puji Triasmoro mengatakan, penyuluhan ini untuk memberikan edukasi hukum agar dalam penggunaan anggaran sekolah tepat sasaran, sesuai dengan Juklak, Juknis dan aturan. “Anggaran harus sesuai dengan peruntukkannya. Bantuan dalam bentuk apapun, baik BOS, DAK atau hibah, penggunaannya harus sesuai peraturan. Jangan menyimpang,” tegas Kajari.

Baca juga :

• Wagub Jatim dan Wali Kota Malang Tinjau Drainase Soekarno Hatta, Temukan Empat Penyebab Banjir
• Pemkot Malang Salurkan Bantuan Pangan ke 57.715 Warga, Penerima Naik Dua Kali Lipat
• Bupati Pasuruan Imbau ASN Manfaatkan Libur Lebaran sebagai Ajang Perkuat Silaturahmi
• Bupati Sanusi Berangkatkan 7 Armada Bus Program Mudik Gratis Lebaran Kabupaten Malang 2026
• Pastikan Tepat Sasaran, Wabup Banyuwangi Tinjau Pendistribusian Bansos Pangan Bapanas

Kejari tidak hanya sebatas memberikan penyuluhan hukum, tapi siap menjadi konsultan pengelola keuangan SD. Penyimpangan bisa saja terjadi karena tidak paham aturan. Agar memahami penggunaan anggaran yang benar, kepala sekolah dan pengelola keuangan harus belajar dan selalu update terhadap peraturan yang terus berubah.

Kejari akan terus mengingatkan, jangan sampai memiliki niat untuk korupsi uang negara. Seketat apapun peraturan, jika ada niat untuk melakukan penyelewengan, maka akan terjadi.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan, Sugiyono Eksantoso menambahkan, penyuluhan hukum akan dilakukan di semua lembaga pendidikan di Bumi Ki Ronggo. “Saya ingin pendidikan di Bondowoso ini fokus untuk mencerdaskan anak bangsa. Tidak direcoki oleh hal-hal lain. Seperti, penyimpangan anggaran keuangan sekolah karena tidak memahami aturan,” jelasnya. (zen/gie)

Ketua Komisi II DPRD Bondowoso, Andi Hermanto S Sos, menjelaskan bahwa dari sejumlah kunjungan kerja (Kunker) ke sejumlah kecamatan, dirinya menengarai terjadi penyelewengan besar-besar distribusi pupuk bersubsidi di Bondowoso. “Kami menengarai, ada permainan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat distributor. Akibatnya, petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu. Padahal, hal ini terkait dengan ketahanan pangan,” kata Andi-sapaan Ketua Komisi II, Kamis (24/02/2022).

Pihaknya pun mengaku, sudah menyiapkan rekomendasi kepada KP3, tentang distributor pupuk yang harus di evaluasi. Karena ternyata, walaupun tidak melanggar aturan, banyak yang dari luar kota.

Ditambahkannya, disamping itu, jumlah distributor pupuk harus di evaluasi. Yang harus menjadi prioritas, adalah distributor pupuk dari wilayah Bondowoso. Karena, yang terjadi di sejumlah kecamatan, malah sebaliknya. Wilayah distributor putra daerah, malah diberikan pada distributor baru oleh produsen.

Baca juga :

• Wagub Jatim dan Wali Kota Malang Tinjau Drainase Soekarno Hatta, Temukan Empat Penyebab Banjir
• Pemkot Malang Salurkan Bantuan Pangan ke 57.715 Warga, Penerima Naik Dua Kali Lipat
• Bupati Pasuruan Imbau ASN Manfaatkan Libur Lebaran sebagai Ajang Perkuat Silaturahmi
• Bupati Sanusi Berangkatkan 7 Armada Bus Program Mudik Gratis Lebaran Kabupaten Malang 2026
• Pastikan Tepat Sasaran, Wabup Banyuwangi Tinjau Pendistribusian Bansos Pangan Bapanas

Jika KP3 membutuhkan data dugaan penyelewengan distribusi pupuk oleh oknum distributor, lanjutnya, Komisi II DPRD Bondowoso, akan siap memberikan. “Dan Insyaallah, data tersebut valid. Karena, temuan langsung di lapangan,” paparnya.

Kepala Bidang (Kabid) Usaha Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Diskoperindag Bondowoso, Tokoh Hariyanto, dikonfirmasi terpisah menjelaskan bahwa kewenangan lembaganya hanya sebatas memberikan rekomendasi terhadap distributor pupuk. “Jika ada distributor baru, Diskoperindag akan memberikan rekomendasi setelah mendapat izin dari produsen atas usulan KP3. Tanpa ada izin dari produsen, rekomendasi tidak bisa dikeluarkan,” jelasnya.

Jika ada distributor nakal, lanjutnya, Diskoperindag tidak bisa mencabut izinnya. Yang berhak mencabut, adalah produsen atas usulan KP3. Di KP3, Diskoperindag hanya sebagai anggota saja. (zen/sit)

“Yang mewakili saat kita panggil sebagai saksi tidak pernah hadir Termasuk setelah ditetapkan tersangka dia tidak memenuhi panggilan kita untuk bertemu. Saat ini dia sudah kita tetapkan sebagai DPO, ” kata Reza kepada wartawan Memontum.com, Selasa (8/10/2019) sore.

TUNJUKKAN BERKAS DPO : Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Reza Aditya Wardhana SH MH saat ditemui Wartawan Memontum.com. (im)

Pihaknya menetapkan tersangka sebagai DPO sejak 8 Oktober 2019 kemarin, di mana status penetapan tersangka DPO itu setelah dilakukan semua tahapan penyelidikan. Dalam kasus penyelewengan DD itu, penyidik ​​baru menetapkan satu orang tersangka dari oknum Kades Kalianget H Mulyadi, dimana dalam kasus ini tersangka ini bertanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilaksanakan.

” Sementara kita baru menetapkan satu tersangka, untuk tersangka lain masih tidak ada, ” imbuhnya.

Berdasarkan hasil audit ivestigasi Inspektorat Kabupaten Situbondo dan berdasarkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan negeri Situbondo Nomor : PRINT – 02A/M.5.40/fd.1/08/2019 tanggal 02 September 2019 atas nama H.Mulyadi.

Serta surat penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor 01/M.5.40/fd.1/10/2019 Tanggal 08 Oktober 2019. Tersangka H.Mulyadi melakukan perbuatan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan penggunaan dana desa (DD) Tahun Anggaran 2018 di desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, dalam kasus penyelewengan DD kerugian negara yang muncul mencapai ratusan juta rupiah.

Kerugian Negara itu muncul sebagai kegiatan fiktif dari DD, menurut Reza, oknum Kades yang mengelola sendiri DD tersebut, tanpa melibatkan perangkat yang lain, demikian pula laporan pertanggungjawaban (Lpj) DD Tahun 2018 juga dibuat.

” Kegiatan fiktif yang dilakukan meliputi pembangunan fisik, kemudian pajak dari transaksi juga tidak disetor, ” pungkas Reza Aditya Wardhana. (im/yan)