Bahkan, pada Jumat (17/03/2023) tadi, sebanyak 11 Ketua Pokmas di Sampang bersama satu pihak swasta, harus memenuhi panggilan KPK. Total sebanyak 12 orang itu, diperiksa di Mapolres Sampang.

“Hari ini 17 Maret, pemeriksaan saksi TPK suap dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur, untuk tersangka SHTPS. Pemeriksaan dilakukan di Polres Sampang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada Memontum.com.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Adapun beberapa nama yang dipanggil, tambah Ali Fikri, diantaranya adalah satu pihak swasta. Yakni, koordinator Pokmas atas nama And Basith.

Sementara itu, untuk 11 nama lain yang turut diperiksa atau berstatus sebagai Ketua Pokmas, diantaranya yakni Matbehir atau Holoibah (Ketua Pokmas Jalin Bersama), Sholeh (Ketua Pokmas Kelapa Muda), Matderi (Ketua Pokmas Gerinis) dan Masdul (Ketua Pokmas Bulan Purnama). Lalu, ada nama Mu’et (Ketua Pokmas Dua Madu), Misdewi (Ketua Pokmas Bola Lampu), Kasri (Ketua Pokmas Pohon Cemara), Mattangwar (Ketua Pokmas Suramadu), Umat Faruk (Ketua Pokmas Itachi), Samheri, (Ketua Pokmas Syafir) dan Mas’udi (Ketua Pokmas Ranting Daun).

Dengan adanya pemeriksaan lanjutan yang dilakukan pada hari ini, maka total sudah sekitar 30 Pokmas, yang sudah dipanggil oleh penyidik KPK. Sebelumnya atau Kamis kemarin, sebanyak 19 Ketua Pokmas juga harus menjalani pemeriksaan di Mapolres Sampang. (sit)

Tidak tanggung-tanggung, dalam penyidikan kali ini, sebanyak delapan orang yang dijadwalkan diperiksa secara maraton. Mereka yang dipanggil, bukan dari kalangan pensiunan pejabat Pemkab Tulungagung. Termasuk, juga bukan dari mereka yang masih berstatus pegawai di Pemkab Tulungagung.

Ya, dari delapan nama yang diagendakan diperiksa, yakni dari kalangan mantan anggota DPRD Tulungagung. Sejumlah nama itu, sebelumnya sebagai anggota DPRD untuk masa atau periode 2014 hingga 2019.

“Untuk pemeriksaan hari ini (Senin, red), ada delapan saksi TPK (tindak pidana korupsi) Bantuan Pemprov Jatim untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018. Pemeriksaan dilakukan di Polres Tulungagung di Jalan Ahmad Yani Timur,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, Senin (04/07/2022) kepada memontum.com.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Delapan saksi itu, urainya, adalah anggota DPRD 2014-2019. Ada pun nama saksi yang diperiksa, yakni Widodo Prasetyo, Basroni, Subani Sirab, Saiful Anwar dan Sumarno. “Heru Santoso, Imam Sukamto dan Mutiin, yang kesemuanya anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019,” paparnya.

Disinggung sampai kapan pemeriksaan penyidik KPK akan dilakukan, Ali Fikri enggan menjelaskan. Termasuk, pihak-pihak lain, yang sudah dijadwalkan oleh penyidik KPK akan dipanggil.

“Pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi, adalah merupakan salah satu upaya pengumpulan alat bukti oleh penyidik dan saat ini sedang berjalan,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, sedikitnya sudah lebih dari 15 orang yang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Termasuk, Bupati Maryoto Birowo atau Bupati Tulungagung periode 2019-2023 atau mantan Wakil Bupati Tulungagung periode 2013-2018. Dalam penyidikan dugaan ini, KPK pun juga sudah menetapkan tersangka. (sit)

Diperoleh keterangan, ada sedikitnya empat pensiunan Pemkab Tulungagung, yang harus berurusan dengan penyidik KPK. Keempatnya, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Mapolres Tulungagung. Sementara salah satu nama yang diperiksa, yakni mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Tulungagung.

“Hari ini (29/06) kembali pemeriksaan saksi TPK (tindak pidana korupsi) Bantuan Pemprop Jatim untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2014-2018. Pemeriksaan dilakukan penyidik di Polres Tulungagung di Jalan Ahmad Yani Timur, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri.

Disinggung nama-nama yang dijadwalkan dicecarkan pertanyaan penyidik KPK, Ali Fikri mengurai, diantaranya mantan kepala bidang (Kabid) dan kepala bagian (Kabag) hingga Sekretaris DPRD, kala itu. Sejumlah nama, masih dalam kapasitas sebagai saksi.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Saksi yang dijadwalkan, atas nama Budi Fatahillah Mansyur PNS atau mantan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung 2014-2020. Yuwono Pramudianto, pensiunan PNS atau mantan Kabag Renkeu (Rencana Keuangan) Set DPRD Tulungagung. Yamani, pensiunan PNS atau mantan Kasubbag Perencanaan BPKAD dan Sukarji, pensiunan PNS atau mantan Kabid Binamarga PUPR Tulungagung,” urai Ali Fikri.

Dengan pemeriksaan yang dilakukan hari ini, maka sedikitnya sudah 11 orang yang telah minta keterangan secara maraton oleh penyidik KPK. Sebelumnya, ada tujuh nama, yang diantaranya adalah Bupati Tulungagung non aktif dan vonis, turut diperiksa.

Dimulai Senin (27/06/2022) lalu, penyidik meminta keterangan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tulungagung, Indra Fauzi, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Hendrik Setiawan, mantan Badan Perencaan Daerah (Bapeda) 2016-2020, Suharto dan Mantan Kepala Bappeda 2013-2016, Sudigdo Presetyo. Disusul Selasa (28/06/2022) kemarin, Sutrisno mantan Kadis PUPR Tulungagung 2014-2018, Syahri Mulyo, mantan Bupati Tulungagung periode 2013-2018 dan 2018-2023 dan Supriyono mantan Ketua DPRD Tulungagung 2014-2019.

Terkait dugaan suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2018 untuk Pemkab Tulungagung, KPK juga sudah menetapkan beberapa nama sebagai tersangka. Hanya saja, nama-nama itu masih belum disampaikan secara resmi. (jaz/sit)

Beberapa orang yang tengah diperiksa itu, yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda), Indra Fauzi, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Tulungagung. Lalu, ada nama Mantan Badan Perencaan Daerah (Bapeda). Hanya saja, hingga sejauh ini belum tahu ketiganya hadir sebagai saksi atau keperluan lainnya.

“Memang, Komisi Pemberantasan Korupsi meminjam ruangan di Polres Tulungagung, untuk keperluan proses penyidikan,” ungkap Kapolres Tulungagung, AKBP Handono Subiakto membenarkan, Senin (27/06/2022).

Perwira menengah Polri yang sejak 13 Oktober 2020 mengemban amanah sebagai Kapolres Tulungagung ini mengaku, pihaknya hanya memfasilitasi ruangan mulai hari ini sampai selesai. Untuk pertanyaan menyoal kasus apa, pihaknya belum mengetahui secara pasti. “Untuk materinya, siapa yang diperiksa, silahkan rekan-rekan berkomunikasi langsung dengan humas atau penyidik KPK,” bebernya.

Lulusan Akpol 2001 berpengalaman dalam bidang Reserse ini mengaku, telah menyiapkan dua ruangan yang berada di Reskrim untuk pemeriksaan. Pihaknya juga belum tahu siapa yang diperiksa.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

AKBP Handono mengarahkan kepada media untuk mengkonfirmasi dengan KPK langsung. Baik materi apa, siapa saja yang diperiksa dan berapa yang diperiksa, karena Kepolisian hanya memfasilitasi.

“Monggo dengan KPK. Bukan saya yang menangani,” imbuhnya dengan singkat.

Disinggung perihal pengamanan, Polres Tulungagung sementara ini belum ada permintaan pengamanan. Seandainya nanti ada permintaan, baru pihaknya akan menyiapkan sejumlah personel.

AKBP Handono mengaku juga, bahwa sejak dari pagi sampai siang belum sempat bertemu langsung dengan penyidik KPK. Selain karena ada kegiatan, juga bukan menjadi tugas dan fungsi kepolisian soal kasus tindak pidana korupsi. “Nanti kita informasikan lebih lanjut,” sambungnya.

Juru bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi terpisah memontum.com, juga belum memberikan informasi rinci. Hanya saja, sekedar informasi bahwa ini kali kedua KPK memilih Mapolres Tulungagung untuk terus mendalami kasus dugaan suap. Pertama kali, pada Maret 2022 silam, KPK memeriksaan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung.

Tidak hanya itu, KPK saat itu juga memeriksa anggota DPRD Tulungagung, Bendahara PT Kediri Putra, Sri Mulyati, serta pihak swasta, Aan Widuri dan Budi Santoso. Kasus itu buntut dari perkara yang menjerat Bupati Tulungagung periode 2013-2018, Syahri Mulyo serta mantan Wali Kota Blitar, Muhammad Samanhudi Anwar. (jaz/gie)

Petugas KPK melajutkan npenggeledahan dengan fokus di empat lokasi yaitu Rumah Pribadi Bupati Probolinggo, Jalan Ahmad Yani Nomor 9 Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayang, Kota Probolinggo. “Petugas KPK tidak hanya menggeledah satu rumah pribadi Bupati Probolinggo saja. Namun juga Rumah Dinas yang ada di Jalan Ahmad Yani Nomor 23 Kabupaten Probolinggo, juga menjadi sasaran penggeledahan,” terang Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (03/09) tadi.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Tidak hanya sampai disitu, lanjut Ali Fikri, penggeledahan juga ke Kantor Bupati Probolinggo, yang ada di Jalan Panglima Sudirman Nomor 134 Kraksaan, juga tak luput dari penggeledahan.

Dua Kantor Camat yang diduga ikut terlibat dalam kasus tersebut juga menjadi sasaran penggeledahan KPK yaitu, Kantor Camat Krejengan, Karangren, Probolinggo dan Kantor Camat Paiton, Jl Raya Paiton Nomor 147, Sukodadi, Paiton, Probolinggo.

“Dari penggeledahan ini kami berhasil mengamankan sejumlah dokumen, bukti elektronik dan sejumlah uang. Yang kemudian akan segera dianalisa untuk dilakukan penyitaan sebagai barang bukti dalam perkara tsb,” tutur Ali Fikri. Sementara Jumat (03/09) tadi, diperoleh informasi, sebanyak 17 tersangka yang disebut-sebut sebagai pemberi dugaan TPK jual beli jabatan di Probolinggo, juga menjalani pemeriksaan di Mapolres Probolinggo. Setelah diperiksa cukup lama, mereka pun diterbangkan ke Gedung Merah Putih atau Gedung KPK di Jakarta. (ed2)

Di Pendopo tersebut, hanya terlihat anggota Satpol PP Kabupaten Probolinggo. Sementara aktifitas kegiatan dinas, pun tidak nampak.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Kondisi itu, pun nyaris sama saat rumah pribadi Bupati Probolinggo, dilakukan pengecekan. Di lokasi itu, hanya terlihat penjaga rumah. Sedangkan pintu gerbang, tertutup rapat.

Sementara saat pantauan dilakukan ke rumah dinas bupati di Jalan A Yani, pemandangan nyaris sama juga terlihat. Selain tidak ada pejabat atau orang yang hilir mudik, di lokasi itu hanya terlihat beberapa mobil yang biasa digunakan oleh Bupati Probolinggo dan suaminya. Yakni, Jeep Rubicon dengan Nopol N 1111 J, Toyota Camry Nopol N 1 MP dan Nissan Terra Nopol N 1125 BS, yang terparkir rapi.

Seorang penjaga saat ditanya, pun terkesan enggan mau tahu. Dengan singkat, hanya mengatakan tidak tahu. “Saya tidak tahu, mas,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi memontum.com, Senin (30/08) tadi. Sebagaimana diberitakan, sejak Minggu (29/08) dini hari, Bupati bersama sang suami serta delapan orang yang diantaranya ASN, menjadi sasaran OTT penyidik KPK. Senin tadi, mereka yang ditangkap, sempat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jatim, sebelum akhirnya diterbangkan secara gratis ke Jakarta untuk menuju ke Gedung Merah Putih, untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. (geo/sit)

Dalam pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Batu itu, diketahui ada tiga sekretaris yang diperiksa guna diminta keterangan. Dari tiga sekretaris dinas atau badan, satu diantaranya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu, Zadim E.

“Telah dilakukan pemeriksaan para saksi. Sopa Oke Paci, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Peneliian dan Pengembangan Daerah (BAPELITBANG) Kota Batu, Supriyanto, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu dan Zadim Efisiensi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batu,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri.

Baca juga : KPK Periksa Lima Kadis, Dua Kabag dan Satu Swasta Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi di Pemkot Batu

Ketika disinggung saksi-saksi lain, Ali menjelaskan, ada ajudan Wali Kota Batu dan Pengelola Predator Fun Park. “Zilkha Hilma sebagai ajudan Wali Kota Batu dan Harianto, Direktur PT Bhakti Batu Sejahtera selaku Pengelola Predator Fun Park,” paparnya.

Bagaimana dengan lima orang lainnya yang sementara masih berstatus sebagai saksi, dijelaskan, bahwa mereka masing-masing Agoes Soerjanto, karyawan swasta, Arief Setioadi, Pemilik CV Kalifa Muda, Daniel Devis Ehrhardt, Karyawan Swasta, Endah Wijiato, Ibu Rumah Tangga dan H. MOH ZAINI ILYAS, sebagai pengusaha atau pemilik CV Sawung Galing.

Dalam pemeriksaan tadi, sedikitnya ada lima penyidik yang meminta keterangan keseluruhan saksi yang dihadirkan. Usai pemeriksaan, penyidik pun dengan pengawalan petugas meninggalkan Mapolresta Batu, dengan membawa koper hitam.

Terhitung, selama dua hari terakhir, sudah 18 orang yang dipanggil guna diminta keterangan. Keseluruhan yang diperiksa, selain kepala dinas, kepala bagian atau sekretaris, juga pihak swasta. (bir/sit)

“Ternyata, SOP nya memang demikian. Jadi, KPK kalau mau melakukan pemeriksaan tidak perlu berpamitan atau meminta ijin dulu,” jelas Dewanti.

Sementara itu, menurut Dewanti, sebenarnya tiap-tiap Dinas sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi setiap yang berkunjung, akan diberlakukan sebagaimana tamu, seperti yang lain.

“Ya kalau memang seperti itu SOP nya, ya mau gimana lagi. Kita memang tidak tahu, karena saya juga banyak kegiatan terkait rencana pelaksanaan PSBB. Apalagi, saya berada di lantai atas sedang kegiatan mereka (KPK) berada di lantai bawah,” ujarnya.

Masih menurut Budhe-sapaan Wali Kota Batu, tadi (Jumat,red) KPK juga memeriksa ruang kerjanya. “Tadi juga berada di ruangan saya. Tapi, hanya mencari berkas-berkas lama. Kan, saya menjabat mulai 2017 sampai 2022. Sedangkan yang dicari, adalah berkas tahun 2011-2017 lalu,” terangnya

Ditambahkan, KPK masuk ke kantor Wali Kota, hanya mengobrol santai dan bersilaturahmi saja. “Saya tadi dengan KPK cuma ngobrol, bahwa mereka ke sini ya dalam rangka yang tadi itu. Ya kalau ada tamu, ya layani dengan baik. Mereka datang silaturahmi saja,” imbuhnya. (bir/cw2/sit)