Juru bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, menyebut adanya dugaan penerimaan yang diperoleh Bupati Syamsul dari sejumlah proyek yang berlangsung di Cilacap. “Diduga adanya penerimaan yang dilakukan oleh pihak Bupati, berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di Kabupaten Cilacap,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/03/2026) tadi.

Baca juga :

Dalam OTT ini, ujarnya, KPK berhasil menjaring 27 orang termasuk Bupati Syamsul. Termasuk, penyelenggara negara dan swasta.

Dirinya menyebut, semua yang terjaring saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif. “Dari penyelenggara negara ASN dan mungkin ada beberapa juga dari pihak swasta. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif di sana. Sejauh ini informasi yang kami terima (Wakil Bupati, red) tidak ada. Saat ini status dari 27 orang itu masih terperiksa,” jelasnya.

Ditambahkannya, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang terjaring OTT. (gie)

Seperti pemeriksaan saksi yang dijadwalkan Jumat (25/04/2025) tadi, penyidik yang merencanakan meminta keterangan istri mantan Bupati Lumajang, Musfarina Nuryatin, kembali memberikan keterangan untuk penundaan pemeriksaan kepada penyidik. Sehingga, jadwal ulang rencana pemeriksaan, pun dijadwalkan ulang.

Yang menarik, jadwal rencana pemeriksaan sebagai saksi terhadap Ning Farin-sapaan saksi, ini bukan kali pertama dilayangkan atau dijadwalkan. Namun, kali pertama dijadwalkan pada 25 Maret, namun urung dilakukan karena saksi meminta penundaan.

Baca juga :

Kepala Unit (Kanit) Tipikor Polres Lumajang, Ipda Irwan Lukito Hadi, ketika dikonfirmasi memontum.com terkait pemeriksaan terhadap Ning Farin yang sedianya akan dilakukan pada Jumat (25/04/2025), kembali menjelaskan dilakukan penundaan. Karenanya, penyidik menjadwalkan ulang rencana pemeriksaan tersebut.

“Minta ditunda, minggu depan,” terangnya singkat saat memberikan keterangan via sambungan telepon cellular WhatsApp.

Sebagaimana diketahui, Ning Farin yang merupakan istri dari mantan Bupati Lumajang periode yang lalu, itu dipanggil Unit Tipikor Polres Lumajang berkaitan dengan dugaan kasus korupsi dana hibah Musala Miftahul Huda Jalan Kali Mas Rogotrunan RT02 RW10 Lumajang. Sebelumnya, terhadap beberapa orang juga sudah dimintai keterangan secara maraton oleh polisi. Diantaranya, seperti seseorang yang disebut-sebut sebagai kontraktor hingga adik kandung mantan bupati, In’am. (adi/sit)

Kepala Unit (Kanit) Tipikor Polres Lumajang, Ipda Irwan Lugito Hadi, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa hadir dari jadwal rencana pemeriksaan penyidik. Kepastian ketidakhadiran itu, disampaikan saksi melalui pemberitahuan via telepon WhatsApp (WA).

“Tidak datang dengan memberitahu via WhatsApp, jika masih sibuk,” kata Kanit Tipikor Polres Lumajang, Selasa (25/03/2025) tadi.

Baca juga :

Sesuai agenda, Ning Farin atau sapaan saksi, akan diminta keterangan seperti sejumlah saksi lainnya. Namun, karena saksi tidak bisa hadir dipemanggilan pertama, maka akan kembali dijadwalkan di hari berikutnya.

“Akan kembali dipanggil pasca lebaran mendatang,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, terkait dugaan korupsi dana hibah, penyidik Tipikor Polres Lumajang, telah melakukan pemanggilan sejumlah saksi. Rencananya, pemeriksaan lanjutan akan dilakukan kepada istri mantan Bupati Lumajang, hanya saja yang bersangkutan tidak bisa hadir. (adi/sit)

Disampaikan Ipda Irwan, bahwa rencana pemanggilan istri mantan bupati, dalam kapasitas sebagai saksi itu dan akan dijadwalkan Senin (24/03/2025) lusa. “Iya dipanggil Senin,” tulisnya melalui pesan WhatsApp (WA), Jumat (21/03/2025) tadi.

Baca juga :

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, untuk mengungkap dugaan itu, penyidik Polres Lumajang secara maraton terus melakukan pemanggilan sejumlah pihak. Sebelumnya, ada tiga orang diantaranya kontraktor, yang sebelumnya diminta keterangan oleh penyidik atau Senin (17/03/2025) lalu. Termasuk, satu nama lain dari keluarga mantan Bupati Lumajang atau adik mantan bupati, Kamis (13/03/2025) lalu.

Khusus pemeriksaan yang dilakukan Senin lalu, penyidik menegaskan bahwa pemanggilan itu untuk dikonfrontir antara hasil pemeriksaan satu saksi dengan saksi lain. Sementara kuasa saksi, menjelaskan bahwa kliennya tidak terlibat sepenuhnya di pelalsanaan dari bantuan dana hibah.

Sementara itu, dari informasi yang berkembang, pemeriksaan ini juga mendalami dugaan korupsi atau penyalahgunaan bantuan dana hibah pada pembangunan klinik rawat inap Muslimat NU di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Lumajang. (adi/sit)

Dalam pemeriksaan itu, sejumlah nama dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi di BPKP Perwakilan Provinsi Jatim, Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 38, Kabupaten Sidoarjo. “Mereka atas nama EYH, SMR, JKA dan KSR,” kata Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam keterangannya, Kamis (29/08/2024) tadi.

Dari sejumlah nama atau inisial itu, diketahui memenuhi panggilan penyidik anti rasuah. Sehingga, proses pemeriksaan dilakukan penyidik.

Baca juga :

“Para saksi hadir semua. Ini masih didalami terkait dengan peran masing-masing dalam pengadaan proyek pembangunan gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019,” tegasnya.

Informasi yang diperoleh, bahwa nama-namanya saksi yang diperiksa penyidik KPK, diantaranya seperti Edy Yunan Hartanto (Kabag Administrasi Pembangunan Pemkab Lamongan), Sumariyono (pensiunan ASN Pemkab Lamongan), Joko Andriyanto (Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Glaga) dan Kasirun (wiraswasta). Sekedar diketahui, bahwa sebelumnya KPK pernah memeriksa Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi sebagai saksi dalam kasus ini. Selain itu, KPK juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi baru terkait dengan pekerjaan proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lamongan. (gie)

Salah satu Kades yang enggan disebutkan namanya, membenarkan jika dirinya mendapat surat panggilan itu. Bahkan, surat panggilan tersebut diterimanya pada Selasa (02/07/2024) lalu.

“Suratnya sampai hari Selasa kemarin. Kalau tidak salah dari bagian Tipidkor Polres Pamekasan,” ujarnya, Rabu (10/07/2024) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa dirinya masih belum memenuhi panggilan penyidik. Itu karena, berkaitan dengan jadwal rencana pemeriksaan. “Minggu ini saya baru berencana ke Polres (Pamekasan, red),” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Pamekasan melalui Kasi Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto, menjelaskan bahwa proses penanganan kasus dugaan pemotongan dana KPPS masih tahapan penyelidikan. “Masih tahap penyelidikan, keterangan dari Kanit Tipidkor,” katanya.

Mantan Kapolsek Palengaan itu menyampaikan, saat ini Polres Pamekasan masih memeriksa semua pihak terkait. “Yang jelas, semua pihak terkait akan diperiksa,” paparnya. (azm/gie)

Kasi Humas Polres Pamekasan, AKP Sri Sugiarto, membenarkan mengenai adanya surat pemanggilan tersebut. Surat panggilan diberikan, terkait dugaannya pemotongan anggaran dana Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Benar, mas. Bahwa ada pemanggilan terhadap lima Ketua PPK, terkait dugaan pemotongan dana TPS,” ujarnya, saat dikonfirmasi, Kamis (14/03/2024) tadi.

Baca juga :

Mantan Kapolsek Palengaan itu mengatakan, pemanggilan tersebut sesuai dengan laporan pengaduan dari masyarakat. “Kami dari Polres akan menindaklanjuti segala bentuk laporan dari masyarakat,” tambahnya.

AKP Sri menerangkan, surat pemanggilan itu sudah dilayangkan pada Ketua PPK. Rencananya, pada minggu depan sudah dilakukan pemeriksaan. “Rencana klarifikasi akan dilakukan minggu depan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Palengaan, Imam Khairullah, membenarkan mengenai adanya surat pemanggilan tersebut. Namun, dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci.

“Nanti ya dek, saya ambil suratnya dulu ke KPU,” ujarnya singkat. (azm/gie)

Bahkan, pada Jumat (17/03/2023) tadi, sebanyak 11 Ketua Pokmas di Sampang bersama satu pihak swasta, harus memenuhi panggilan KPK. Total sebanyak 12 orang itu, diperiksa di Mapolres Sampang.

“Hari ini 17 Maret, pemeriksaan saksi TPK suap dalam pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur, untuk tersangka SHTPS. Pemeriksaan dilakukan di Polres Sampang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, kepada Memontum.com.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Adapun beberapa nama yang dipanggil, tambah Ali Fikri, diantaranya adalah satu pihak swasta. Yakni, koordinator Pokmas atas nama And Basith.

Sementara itu, untuk 11 nama lain yang turut diperiksa atau berstatus sebagai Ketua Pokmas, diantaranya yakni Matbehir atau Holoibah (Ketua Pokmas Jalin Bersama), Sholeh (Ketua Pokmas Kelapa Muda), Matderi (Ketua Pokmas Gerinis) dan Masdul (Ketua Pokmas Bulan Purnama). Lalu, ada nama Mu’et (Ketua Pokmas Dua Madu), Misdewi (Ketua Pokmas Bola Lampu), Kasri (Ketua Pokmas Pohon Cemara), Mattangwar (Ketua Pokmas Suramadu), Umat Faruk (Ketua Pokmas Itachi), Samheri, (Ketua Pokmas Syafir) dan Mas’udi (Ketua Pokmas Ranting Daun).

Dengan adanya pemeriksaan lanjutan yang dilakukan pada hari ini, maka total sudah sekitar 30 Pokmas, yang sudah dipanggil oleh penyidik KPK. Sebelumnya atau Kamis kemarin, sebanyak 19 Ketua Pokmas juga harus menjalani pemeriksaan di Mapolres Sampang. (sit)

Tidak tanggung-tanggung, dalam penyidikan kali ini, sebanyak delapan orang yang dijadwalkan diperiksa secara maraton. Mereka yang dipanggil, bukan dari kalangan pensiunan pejabat Pemkab Tulungagung. Termasuk, juga bukan dari mereka yang masih berstatus pegawai di Pemkab Tulungagung.

Ya, dari delapan nama yang diagendakan diperiksa, yakni dari kalangan mantan anggota DPRD Tulungagung. Sejumlah nama itu, sebelumnya sebagai anggota DPRD untuk masa atau periode 2014 hingga 2019.

“Untuk pemeriksaan hari ini (Senin, red), ada delapan saksi TPK (tindak pidana korupsi) Bantuan Pemprov Jatim untuk Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun 2014-2018. Pemeriksaan dilakukan di Polres Tulungagung di Jalan Ahmad Yani Timur,” kata Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, Senin (04/07/2022) kepada memontum.com.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

Delapan saksi itu, urainya, adalah anggota DPRD 2014-2019. Ada pun nama saksi yang diperiksa, yakni Widodo Prasetyo, Basroni, Subani Sirab, Saiful Anwar dan Sumarno. “Heru Santoso, Imam Sukamto dan Mutiin, yang kesemuanya anggota DPRD Tulungagung periode 2014-2019,” paparnya.

Disinggung sampai kapan pemeriksaan penyidik KPK akan dilakukan, Ali Fikri enggan menjelaskan. Termasuk, pihak-pihak lain, yang sudah dijadwalkan oleh penyidik KPK akan dipanggil.

“Pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi, adalah merupakan salah satu upaya pengumpulan alat bukti oleh penyidik dan saat ini sedang berjalan,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, sedikitnya sudah lebih dari 15 orang yang diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Termasuk, Bupati Maryoto Birowo atau Bupati Tulungagung periode 2019-2023 atau mantan Wakil Bupati Tulungagung periode 2013-2018. Dalam penyidikan dugaan ini, KPK pun juga sudah menetapkan tersangka. (sit)