Diceritakan April, bahwa peristiwa itu dialaminya saat melintas di Jalan Raya Randuagung. “Saya tidak mikir sepeda. Karenanya, alhamdulillah sampai tidak dibacok. Waktu dipepet, saya waktu itu awalnya masih belum curiga. Namun, waktu aktu kunci kotak dicabut dan saya langsung jatuh, saya baru sadar bahwa sedang dibegal, ” kata April.

Saat terjatuh, April pun mengaku langsung menjauh dari motornya. Karena pada saat bersamaan, dua pelaku begal langsung mengacungkan senjata tajam jenis celurit.

Sementara di lokasi kejadian, sebenarnya juga ada kendaraan yang melintas. Bahkan, ada tiga pengendara sepeda motor dan dua pengendara mobil Carry dan Avanza, yang saat itu juga tidak berani menolong. Kemungkinannya, ya karena dua begal tersebut bersenjata celurit.

Baca juga :

“Saat kejadian itu, saya sebenarnya tidak sendirian di lokasi. Karena saat itu, ada sepeda motor dan mobil. Tetapi, mereka ya tidak berani menolong karena begalnya bawa celurit semua,” ujarnya.

Karena kejadian tersebut, April pun mengaku sangat menyayangkan musibah tersebut. Apalagi, saat itu juga tidak ada pengendara yang menolong. “Saat begalnya sudah pergi pun, tidak ada pengendara yang menolong. Hingga akhirnya, saya ditolong bapak-bapak yang lewat, untuj dibawa ke Polindes, Bu Nova,” tambah April.

Kepala Puskesmas Randuagung, dr Beryl Rachmawati, ketika dikonfirmasi Memontum.com membenarkan kejadian itu. Dirinya membenarkan, jika ada perawat yang berdinas di PKM Randuagung dan telah menjadi korban begal.

“Betul, namanya Mbak April. Sesaat setelah kejadian, dari kepolisian sudah turun ke TKP dan yang penting Mbak April baik-baik saja, ” terang Kapus Randuagung, saat dihubungi via saluran telepon WhatsApp, Kamis (01/05/2025) tadi.

Akibat musibah ini, tentunya menambah catatan kelam aksi begal di Kabupaten Lumajang. Sementara itu, Kasi Humas Polres Lumajang, Ipda Untoro, ketika dikonfirmasi terkait kejadian begal di wilayah Kecamatan Randuagung, masih belum memberikan jawaban. (adi/gie)

Khitanan masal gratis yang dimulai pada pukul 08.00 WIB itu, dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-98 NU tahun 2021 dan diikuti oleh 30 anak yang sudah diseleksi oleh MWCNU Tiris Barat, Ranting, Lembaga serta Badan Otonom NU.

Saat khitanan masal dimulai, beragam ekspresi wajah masing-masing anak. Ada yang biasa-biasa saja, ada yang hanya mengeluarkan air mata dan ada pula yang menangis sambil memegang erat orang tuanya.

Selesai dikhitan mereka mendapatkan bingkisan berupa sarung, kopiah dan makanan ringan.

Baca Juga : Warung Makanan di Probolinggo Keluhkan ‘Pedasnya’ Harga Cabai

Pelaksanaan khitanan masal gratis ini dihadiri oleh Ketua PC LKNU Kota Kraksaan, Mujoko, bersama pengurus LKNU Kota Kraksaan, Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo, H. Ahmad Muzamil, bersama segenap pengurus serta jajaran MWCNU Tiris Barat.

Khitanan masal gratis ini juga mendapatkan support dari MWCNU Tiris Barat, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ranting NU serta jajaran Puskesmas Ranugedang Kecamatan Tiris.

Ketua PC LKNU Kota Kraksaan menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan salah satu realisasi dari program kerja nyata LKNU Kraksaan dalam rangka memperingati Harlah ke-98 NU.

“Alhamdulillah berkat kerja sama semua pihak, LKNU Kota Kraksaan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua PPNI Kabupaten Probolinggo menerangkan, khitanan masal gratis ini merupakan salah satu wujud kepedulian NU kepada masyarakat. Melalui Harlah ke-98 ini, NU hadir di tengah-tengah masyarakat. Semoga kehadiran NU ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Mudah-mudahan khitanan masal gratis ini dapat meringankan masyarakat untuk mengkhitankan anaknya di tengah pandemic Covid-19. Semoga hubungan NU dan masyarakat bisa semakin erat,” harapnya.

Ketua Baznas Kabupaten Probolinggo mengharapkan, kegiatan ini bisa membantu para wali khitan agar meringankan beban untuk melaksanakan khitan putranya. “Semoga anak-anak yang dikhitan sudah melakukan proses thoharoh (bersuci) sebagai rukun melaksanakan ibadah kepada Allah SWT bila nantinya sudah mukallaf (baligh),” harapnya. (geo/ed2)

Demikian disampaikan Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat mengkukuhkan 16 pengurus paguyuban pecinta kuda se-Kabupaten Lumajang periode 2021-2026, Rabu (10/03) tadi. Kegiatan tersebut, digelar di Warung Apung Pondok Asri, Kecamatan Sukodono. 

Baca Juga : Srikandi Klakah Sukses Jadi Pengusaha Buah Pisang

“Saya berharap, kedepannya banyak sekolah-sekolah di Lumajang, mengadakan ekstrakurikuler olah raga berkuda. Nanti, saya akan diskusikan dengan pihak Dinas Pendidikan. Karena olah raga berkuda juga termasuk salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW,” terang Bunda Indah-sapaan akrab Wabup Lumajang itu.

Bunda Indah mengapresiasi kepada seluruh pengurus paguyuban pecinta kuda se-kabupaten, yang baru dikukuhkan. Sebab, ada inisiatif untuk membentuk sebuah paguyuban khusus bagi pencinta kuda.

“Kita harapkan nantinya muncul atlit-atlit olahraga berkuda yang handal sehingga bisa mengharumkan nama Lumajang. Mudah-mudahan paguyuban pecinta kuda ini semakin maju dan berkembang,” terangnya.

Ketua Paguyuban Pecinta Kuda Lumajang, Zainal Abdi, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang telah mendukung atas terbentuknya paguyuban pecinta kuda di Kabupaten Lumajang. “Terima Kasih kepada Bunda Indah, kepada Pemkab Lumajang yang telah mendukung terbentuknya paguyuban pecinta kuda di Kabupaten Lumajang,” ujarnya. (adi/sit)

Memontum Lumajang – Kabar duka menyelimuti Pemkab Lumajang dan jajaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haryoto, Kabupaten Lumajang. Salah satu tenaga medis, dikabarkan meninggal dunia akibat Covid-19.

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang mendengar kabar tersebut, langsung bergegas menuju RSUD dr. Haryoto. Dirinya, langsung melakukan penghormatan terakhir, Kamis (3/12) tadi.

“Kami atas nama pemerintah, menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan duka yang mendalam. Atas kinerja almarhum selama 30 tahun, menjadi catatan pemerintah dan negara,” kata Wabup Lumajang.

Dijelaskan Wabup, ini kali pertama jajaran tenaga medis di RSUD dr. Haryoto, meninggal akibat Covid-19. Karenanya, kepada agar para tenaga kesehatan di Kabupaten Lumajang, untuk tetap semangat melayani masyarakat dan tetap menjaga kesehatan. Terutama, imunitas tubuh karena pekerjaannya sangat membutuhkan energi dan penuh dengan resiko.

Jenazah tenaga medis yang telah berjuang tersebut, diberangkatkan dari RSUD dr. Haryoto sekitar pukul 07.00, menuju lokasi pemakaman.

Nampak seluruh rekan sejawat yang sedang bertugas memberikan penghormatan terakhir sepanjang jalan menuju pintu keluar RSUD dr. Haryoto. Pemakaman dilakukan dengan protokol kesehatan (Prokes) oleh tim khusus.

Kepergian salah satu pejuang Covid-19, menjadi duka yang mendalam untuk jajaran tenaga medis, utamanya di RSUD dr. Haryoto Kabupaten Lumajang dan Pemerintah Kabupaten Lumajang. (kom/sit)

Permintaan maaf itu diucapkan oleh Tri Hendra saat mediasi di ruang rapat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Pemilik Klinik PT HHM dr Awwahun Halim, MMRS serta Direkturnya, Hani Alfiyatulaili Mufida, S.ST, warga Perum Gadang Cahaya Raya, Kecamatan Sukun Kota Malang, bersedia memaafkan Tri Hendra.

Proses perdamain ini Try Hendra membuat kesanggupan untuk membuat surat pengunduran diri, bersedia membuat pernyataan permohonan maaf kepada PT HHM. Bersedia mencabut somasi 1, II dan III dan ditembuskan kepada pihak-pihak yang telah diberikan tembusan pada surat somasi. Selanjutnya bersedia mencabut laporan pidana yang ditujukan kepada PT HHM.

Sedangkan dari PT HHM bersedia mengembalikan Surat Tanda Registrasi (STR) asli ataa nama Try Hendra Adisetya Saputra, bersedia mencabut laporan baik pidana dan perdata yang ditunjukan kepada Try Hendra, serta membuat surat keterangan kerja.

Adapun peserta rapat mediasi ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Yoyok Wardoyo, Kepala Bidang Hubungan Industrial pada Disnaker, Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang serta beberapa pejabat di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Yayan Riyanto SH MH, kuasa hukum dr Awwahun Halim dan pihak kuasa hukum Try Hendra dari Kumdam V/ Brawijaya.

Yayan Riyanto SH MH, kuasa hukum dr Awwhun Halim, mengatakan bahwa kedua belah pihak sudah berdamai dan bersedia mencabut laporannya masing-masing.

“Klien kami dipanggil Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Intinya untuk menyelesaikan konflik di klinik klien kami terkait masalah STR. Setelah dipertemukan, pihak Try Hendra bercerita terkait permasalahannya dan bisa disanggah oleh klien saya. Bahwa permasalahan ini diambil kesimpulan terkait masalah STR. Kalau STR dikembalikan ya selesai. Klien kami siap mengembalikan STR asal Try Hendra meminta maaf secara tertulis serta mencabut laporan dan dan somasi yang sudah diluncurkan kemana-mana. Permintaan maaf tadi langsung dibacakan oleh Try Hendra dan klien kami sudah mengembalikan STR tersebut,” ujar Yayan.

Telah dibuatkan berita acara yang disetujui pihak I Hani Alfiyatulaili M S ST, Pihak II Try Hendra Adisetya S A Md Kep, mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang drg Arbani Mukti Wibowo dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang Drs Yoyok Wardoyo MM.

Baca : Nama Baik Dicemarkan, Pihak Klinik PT HHM Siap Tempuh Jalur Hukum

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak PT HHM siap menempuh jalur jalur hukum. Sebab pihaknya merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh mantan perawatnnya yakni Try Hendra Adisetya Saputra A Md Kep. Oleh karena itu mereka menunjuk Yayan Riyanto SH MH & Patner sebagai kuasa hukumnya.

Pihaknya merasa namanya telah dicemarkan. Dikarenakan Try Hendra telah melaporkannya ke Polres Malang terkait dugaan pengelapan Surat Tanda Registrasi (STR) keperawatan asli pada 26 Agustus 2020. Saat ini Hendra memakai kuasa hukum dari Kumdam V/Brawijaya.

Tak hanya itu Try Hendra juga membuat somasi I, II dan III kepada Hani dan Awwahun dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, Kapolres Malang, Kapolsek Tajinan, Danramil Tajinan, Kepala Desa Tajinan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Ketua umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Malang.

Tak hanya itu pada 27 Agustus 2020, Hendra juga membuat pengaduan atas pelanggaran ketentuan penyelenggaraan ketenagakerjaan dan dugaan penggelapan STR keperawatan asli kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Salah satu point meminta supaya Dinas Kesehatan mencabut izin praktek Hani dan dr Awwahun. Meminta agar dilakukan pemeriksaan seluruh pekerja medis, serta mengembalikan STR asli miliknya. Pengaduan itu juga ditembuskan ke beberapa instansi.

Karena terus diserang, Hani dan dr Awwahun memutuskan untuk juga menempuh jalur hukum. Namun pihaknya masih menunggu itikat baik dari Hendra agar meminta maaf kepada nya dan membicarakannya secara baik-baik terkait STR. STR belum diberikan karena ada kontrak kerja yang belum selesaikan.

Yayan Riyanto SH MH menjelaskan bahwa bahwa Hendra sejak 23 Januari 2020 bekerja sebagai perawat di Klinik milik PT Halim Hasanah Medika. Namun pada 23 Mei 2020, Hendra dikeluarkan dari group konsul Whatsapp atau di off kan sementara dari pelayanan. ” Jadi bukan dikeluarkan dari kepegawaian. Saat itu diminta kembali menandatangi pernyataan biasa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun yang bersangkutan menolak dan tidak mau membaca surat pernyatan tersebut,” ujar Yayan. (gie)

Dalam seminar yang bertemakan menghadapi Peluang dan Tantangan Perawat di era Revolusi Industri yang dihadiri sekitar tiga ribu perawat yang tergabung dalam PPNI perawat Jember Bupati mengatakan, bahwa perawat tidak boleh berpikir rutindan konvensional karena tantangannya berbeda.

“Perawat sudah ada layanan online, panggilan layanan home care, kalau perawat Indonesia masih berkutat, berebut CPNS dan berebut honorer, magang di puskesmas, ini sudah ketinggalan jaman,” ungkapnya.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Jember ini menyatakan, peluang perawat sekarang luar biasa, sudah ada ribuan perawat yang tergabung dalam aplikasi layanan perawat, ini sangat memudahkan para costumer.

“Saya berharap, melalui PPNI Jember berinovasi. Sudah tidak ada lagi perawat, izin prakteknya mati, kesulitan mengurus, dan PPNI harus menjadi pengayom anggotanya dan memberikan layanan-layanan kolektif buat anggotanya,” harapnya.

Selain itu, Bupati yang bergelar dokter tersebut menyampaikan, ke depan juga akan ada pemetaan. Karena ada satu komitmen bersama, kalau sekarang masih ada 70-an di Poskesdes satu desa, kedepan pihaknya akan menuntaskan satu desa satu perawat.

Ribuan perawat yang tergabung dalam PPNI Jember mengikuti seminar nasional di Gedung serba guna. (ist)

“Termasuk untuk poskestren, akan di fasilitasi, paling tidak ada satu perawat di poskestren,” ujarnya.

Terkait kesejahteran perawat di setiap puskesmas di Kabupaten Jember Bupati menerangkan, telah memberi pandangan kepada perawat, bahwa mereka itu keunggulannya adalah kompetensi.

“Karenanya, ada ratusan perawat yang sudah lolos test untuk P3K dan juknisnya belum turun dari pusat,” akunya.

Tetapi, meskipun juknis belum turun sambung Bupati, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember sudah menyiapkan untuk pengganggaran gaji perawat, maka mulai persatu januari 2020 nanti, ada atau tidak ada juknisnya Bupati akan mengeksekusi melalui SK Bupatinya.

“Karena kita sudah menganggarkan dan mereka sudah lolos seleksi,” tegasnya. (gik/yud/oso)

Sejumlah keluhan itu, lantaran selama ini ratusan perawat itu belum memiliki Nomor Register Pegawai Tidak Tetap (NRPTT) yang dikeluarkan Pemkab Sidoarjo. Selain itu, para perawat yang biasanya bertugas di 125 Ponkesdes di Sidoarjo ini juga mengeluhkan terkait honor mereka yang masih dibawa rata-rata.

“Honor mereka memang masih kecil. Makanya kami konsultasikan ke Dinkes Jatim ini bersama 5 perwakilan perawat ini,” terang Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Ali Maskuri kepada Memo X grup Memontum.com, Selasa (8/1/2019) melalui ponselnya.

Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Ali ini menguraikan selama ini ratusan perawat Ponkesdes ini menerima 2 honor. Yakni honor dari Provinsi Jatim sebesar Rp 1,450 juta dan dari Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 860.000 per bulan.

“Kami berharap honor dari Pemkab Sidoarjo ini bisa dinaikkan. Karena kerja mereka melayani warga di 125 desa itu,” imbuhnya.

Politisi Nasdem ini menguraikan dalam pertemuan dengan Dinkes Jatim itu, rombongan Komisi D dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H Usman. Dalam konsultasi itu mereka mendapatkan sejumlah penjelasan. Diantaranya mengenai NRPTT. Dinkes Jatim menilai pemberian NRPTT merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota tempat bekerjanya para perawat Ponkesdes itu.

“Kami minta Pemkab Sidoarjo bisa menerbitkan NRPTT itu. Karena penjelasan Dinkes Jatim, sejumlah kabupaten lain sudah menertibkan NRPTT bagi para perawat Ponkesdes. Dia mencontohkan seperti di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Probolinggo sudah mengeluarkan NRPTT perawat Ponkesdes,” tegasnya.

Sementara mengenai honor para perawat, pihaknya berharap besaran honor yang dari Kabupaten Sidoarjo disetarakan dengan honor yang diberikan Pemprov Jatim. Namun hal ini masih terbentur Perbup Sidoarjo. Alaannya, karena honor dokter PTT di Sidoarjo masih sebesar Rp 2, 4 juta per bulan.

“Kami berharap, seusai berkonsultasi ke Dinkes Jatim ini, ada pembahasan lanjutan mengenai nasib para perawat Ponkesdes ini. Karena peran mereka sangat penting untuk pelayanan kesehatan di desa,” pungkasnya. (Wan/yan)