“Tujuan kita memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama bahan pokok seperti beras. Tapi untuk komoditas lainnya, itu tetap. Masyarakat tentunya pasti akan tetap butuh ayam, tempe dan sebagainya. Jadi setelah masyarakat beli di pasar murah, pasti akan kembali berbelanja ke pasar,” jelas Eko, Sabtu (30/08/2025) tadi.

Eko juga menambahkan, bahwa saat ini belum ada subsidi khusus yang diberikan. Namun, ke depan Diskopindag Kota Malang berupaya menghadirkan subsidi pada gelaran pasar murah yang akan digelar di lima kecamatan.

Baca juga :

“Supaya kebutuhan masyarakat terpenuhi, ada kemudahan mendapatkan sembako dan harganya tetap terjangkau,” katanya.

Untuk saat ini, menurutnya kondisi stok beras yang ada masih aman. Meski, sempat ada keterlambatan distribusi, namun sudah kembali normal.

“Sampai hari ini tidak ada masalah untuk kebutuhan beras di Kota Malang. Kami sudah koordinasi dengan Bulog. Di GPM ini harga SPHP itu sekitar Rp 57.500 per 5 kilogram, kalau di pasar HET-nya Rp 62 ribuan, jadi masih di kisaran Rp 60 ribu,” tambahnya.

Lebih lanjut Eko juga menyinggung, mengenai distribusi sembako di Kota Malang. Menurutnya, ada banyak sekali pengusaha yang menyuplai beras dengan beragam merek.

“Ada banyak sekali di pasar, ada yang bermacam-macam merek, kadang ada sembilan sampai sepuluh merek, tergantung produktivitasnya,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Prosesi pelaksanaan sendiri, ditandai dengan pemberangkatan kontainer oleh Menteri Budi bersama Plt Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Anggota DPR RI Fraksi PAN, Syaiful Nuri serta Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo serta Vice President PT CJI Pasuruan, Oh Jae Woo.

Direktur Adminsitrasi PT CJI Pasuruan, Imam Nachrowi, menjelaskan bahwa L-Tryptophan adalah asam amino essensial yang memiliki peran sebagai penyeimbang nutrisi dan penguat pertumbuhan jaringan sel pada hewan. Dimana, 98 persen produk ini seluruhnya diekspor ke Republik Rakyat Tiongkok dengan nilai produksi mencapai Rp 35 triliun.

Baca juga :

“98 persen produk ini kita ekspor dan kalau kita nilai secara rupiah, total produksi kami untuk produk L-tryptophan mencapai Rp 35 triliun,” katanya.

Ditambahkannya, PT CJI Pasuruan selama berdiri hingga sekarang mempunyai bidang usaha Asam Amino, yakni Feed Additive dan Food Additive, yang fokusnya pada peningkatan produktivitas ternak, kualitas ternak dan bahkan welfare animal. “Informasi dari Australia yang dimaksud Welfare Animal Tryptophan membuat ternak merasa nyaman dalam kesendirian dan nyaman dalam diam,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Budi mengapresiasi setinggi-tingginya kepada PT CJI Pasuruan yang telah berkontribusi banyak terhadap ekspor nasional. Terlebih, Indonesia menargetkan ekspor 7,1 persen di tahun ini meski banyak kendala dan hambatan yang dihadapi seperti perang dagang dan lainnya.

“Kami apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi PT CJI Pasuruan terhadap ekspor Indonesia. Karena target kita memang 7,1 persen ekspor tahun ini meski tidak mudah karena banyak hambatan yang dihadapi,” tegasnya. (kom/pas/sit)

Berkas keduanya, dinyatakan lengkap hingga petugas Reskrim Polresta Malang, menyerahkan tersangka dan barang buktinya ke Kejari Kota Malang. Selanjutnya, Hermin penahanannya dititipkan di Lapas Wanita Sukun dan Ade dibawa ke Lapas Kelas 1 Malang /LP Lowokwaru.

Kasi Intelijen Kejari Kota Malang, Agung Tri Raditya, menjelaskan bahwa hari ini adalah pelimpahan Tahap II. Dalam pelimpahan tersebut, kedua tersangka diberikan waktu untuk membaca serta mengecek berkas perkaranya.

“Salah satu tersangka keberatan dan menolak keterangan yang telah ia buat di berkas perkara. Lalu, tersangka ini hendak mencabut keterangannya tersebut. Terkait masalah ini, nantinya akan masuk ke materi persidangan,” jelasnya.

Baca juga :

Setelah dilimpahkan, maka selanjutnya kedua tersangka ditahan di lapas selama 20 hari ke depan. “Perkaranya akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas I A Malang (PN Malang) untuk segera disidangkan,” imbuhnya.

Agung menjelaskan, kedua tersangka dijerat dengan 7 pasal berlapis. Sesuai dengan peran masing-masing dalam perkara tersebut. “Yaitu Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 10 UU RI No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Pasal 81, Pasal 83, Pasal 85 C dan Pasal 85 D UU RI No 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Petugas Reskrim Polresta Malang Kota berhasil mengungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil menangkap dua tersangka di kawasan Kecamatan Sukun.

Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan dugaan penganiayaan dari seorang perempuan sekaligus CPMI berinisial HN (21), warga Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Penganiayaan itu, diduga terjadi setelah korban tidak sengaja membuat anjing peliharaan milik tersangka HNR, mati.

Dari pendalaman terhadap kasus dugaan penganiayaan itu, akhirnya terungkap tempat penampungan CPMI bernama PT NSP yang dikelola oleh tersangka ternyata ilegal. Sebagai informasi, tempat penampungan CPMI ilegal itu terletak di dua perumahan berbeda yang berada di Kecamatan Sukun.Petugas Reskrim Polresta Malang Kota akhirnya melakukan pengrebekan hingga mendapati 41 CPMI di rumah penampungan tersebut, Jumat (08/11/2024) lalu. (gie)

Disampaikan Presiden Prabowo, APEC merupakan platform strategis untuk mempererat hubungan antar negara di kawasan Asia-Pasifik. “Ya, saya kira kesempatan yang baik APEC ya, kita meneruskan suatu jaringan, network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, di mana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka tapi adil. Saya kira itu, kesempatan yang baik,” kata Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya perdagangan internasional yang terorganisasi dengan baik. Presiden menegaskan posisi Indonesia untuk terus mendukung perdagangan yang teratur, terbuka dan adil.

Baca juga :

“Kita ingin perdagangan yang teratur, yang bebas, tapi adil,” tegasnya.

Sebagai salah satu ekonomi terbesar di kawasan, Indonesia berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam memastikan kesetaraan dalam perdagangan global. Dalam KTT APEC kali ini, Presiden Prabowo mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain. Termasuk, membahas langkah-langkah untuk memperkuat hubungan dagang, meningkatkan investasi, dan menjajaki kerja sama baru yang saling menguntungkan.

KTT APEC 2024 di Lima juga menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan perdagangan inklusif yang memberikan manfaat tidak hanya bagi negara-negara besar, tetapi juga ekonomi kecil dan berkembang di kawasan Asia-Pasifik. Sebelumnya, Presiden Prabowo diketahui menghadiri sesi Leaders Retreat KTT APEC 2024 yang digelar di Lima Convention Center, Peru. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Peru, Dina Boluarte. (kom/set/sit)

Kepala UPT Pasar Kota Batu, Agus Suyadi, mengatakan bahwa penggunaan E-retribusi dinilai lebih efisien, karena petugas tidak harus mendatangi pedagang satu-persatu. Di sisi lain, dengan sistem tersebut juga menghindari kegiatan Pungli.

“Jadi ke depan, pedagang pasar pagi yang berjualan di Pasar Relokasi Stadion Brantas menerapkan penggunaan E-retribusi. Ini efesien, karena petugas tidak harus mendatangi pedagang satu-persatu dan utamanya ini untuk menghindari pungutan liar,” terangnya di Pasar Relokasi Stadion Brantas Kota Batu, Kamis (11/05/2023) tadi.

Baca juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Dimana, tambahnya, dari hasil uji coba selama tujuh hari, ternyata ada peningkatan pendapatan perharinya. “Kalau hari ini kan sudah sepuluh hari berjalan. Nah, tercatat selama tujuh hari mulai pelaksanaan uji coba penggunaan E-retribusi pendapatan perharinya Rp 1,8 juta. Ini, bila dibandingkan dengan cara konvensional perharinya petugas mengumpulkan pendapatan sebanyak Rp 1,6 juta. Artinya, dalam uji coba penggunaan E-retribusi pendapatan meningkat,” tambahnya.

Peningkatan pendapatan masa uji coba E-retribusi, menurutnya ada beberapa faktor yang dimungkinkan. Salah satunya banyak pedagang yang berjualan kembali setelah liburan serta banyak yang tertib karena dalam waktu dekat pasar segera dipindahkan ke tempat baru di Pasar Induk Among Tani

“Untuk saat ini pembayaran masih harian, tarifnya di pasar pagi Rp 2 ribu. Kalau nanti sudah pindah ke Pasar Besar menjadi pembayaran setiap bulan dan ini butuh penyesuaian. Sedangkan, penggunaan E-retribusi masih diterapkan di pasar pagi,” ujarnya.

Saat dihubungi, Kabid Perdagangan Diskumdag Kota Batu, Nurbianto Puji, menyebutkan saat ini tercatat jumlah pedagang pasar pagi sekitar 1.097 orang yang aktifitasnya mulai pukul 02.00 hingga 07.30. “Keberhasilan pelaksanaan E-retribusi di pasar pagi merupakan pilot project dan ketika pindah ke pasar induk ini bisa menjadi referensi,” jelasnya. (put/gie)

Kabid Penanaman Modal dan Investasi, Dian Rohmanto, mengungkapkan bahwa tren penanaman modal untuk semester pertama ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu. Pelaku usaha yang mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), pun mengalami kenaikan untuk UMKM.

“Jumlah data sementara sampai Juli sebanyak Rp 3,9 triliun. Yang paling banyak, adalah perdagangan, makanan minuman di sektor UMKM industri. Misalnya semacam kripik, pembuatan sambel dan sebagainya,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (02/08/2022) tadi.

Dirinya juga mengungkapkan, ada sedikit tambahan di sektor peternakan, perikanan. Hanya saja, untuk skalanya masih kecil-kecil.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Disinggung soal data riil UMKM, pihaknya belum bisa memberikan secara langsung, karena harus melihat dalam data yang dimiliki DMPTSP. “Banyak sekali UMKMnya, terutama perdagangan. Kalau berapa persennya, itu datanya masih belum tahu,” paparnya.

Dirinya juga menambahkan, NIB bisa didaftarkan dimana saja untuk UMKMnya. Sedangkan bagi kategori menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi, NIB belum bisa digunakan sebagai surat izin.

“Hanya pendaftaran sebagai perusahaan saja. Kalau risiko rendah, NIB bagi kategori rendah sudah bisa sebagai sebagai izin,” ungkapnya.

DMPTSP Tulungagung menjelaskan, kategori menengah rendah NIB sama OSS sertifikasi standart dimana rendah menengah rendah tanpa ada verifikasi dari dinas. Pelaku usaha mau input di rumah, 5 menit jadi bisa.

“Tahu-tahu sudah masuk dasboard data sudah berapa ratus,” terangnya.

Sementara berkaitan investor, Dian mengaku, karena resiko tinggi, sehingga harus ada verifikasi dari dinas terkait. Pihaknya akan melakukan pengawasan mulai awal hingga berkala.

Kendati demikian, pihaknya memastikan kemudahan bagi kategori menengah tinggi salah satunya investor. Salah satunya, ditunjang fasilitas-fasilitas dari pemerintah daerah untuk merangsang investor dari luar supaya tertarik berinvestasi di Tulungagung.

Data yang diperoleh dari DMPTSP Kabupaten Tulungagung, untuk rekap di Januari 2022 investasi di Kota Marmer ini senilai Rp 243 miliar. Februari Rp 930 miliar dan Maret sebanyak Rp 1,2 triliun.

Selanjutnya, April sebanyak Rp 545 miliar, Mei senilai Rp 106 miliar. Sedangkan Juni dan Juli yakni Rp 196 miliar dan Rp 190 miliar. (jaz/and/sit)

“Pagi hari ini saya meninjau program vaksinasi yang dilakukan di Thamrin City dan Grand Indonesia. Ini dalam rangka agar seluruh pelayan toko dan yang berusaha di kawasan pertokoan, di mall, semuanya bisa divaksinasi,” ujar Presiden saat menyampaikan keterangan pers di Mall Grand Indonesia, Jakarta, selepas peninjauan.

Baca Juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Bupati Rejang Lebong Ditetapkan Tersangka Dugaan Suap Fee Proyek, Wabup Tak Terbukti
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK

Kepala Negara berharap, agar vaksinasi massal yang digelar baik di lokasi yang kali ini ditinjau langsung oleh Presiden maupun di berbagai lokasi dan daerah lainnya, dapat memperlambat, mengurangi, bahkan menghentikan penyebaran Covid-19.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga terus mengingatkan masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan ke manapun dan di manapun mereka berada.

Tiba sekira pukul 08.50 WIB di Thamrin City, Jakarta Pusat, Kepala Negara terlebih dahulu meninjau jalannya pelaksanaan vaksinasi di lokasi tersebut yang berada di lantai tiga gedung. Presiden tampak memperhatikan secara detail proses dan tahapan vaksinasi dari satu meja ke meja lainnya hingga penyuntikan berlangsung.

Pihak pengelola telah merencanakan, sebanyak 2.000 pelaku usaha perdagangan yang terdiri atas pemilik kios, pedagang, dan karyawan setempat atau yang berada di sekitar wilayah pertokoan untuk memperoleh suntikan dosis vaksin dan vaksinasi massal tersebut digelar hari ini sampai dengan Selasa esok. Pada hari pertama pelaksanaan vaksinasi di Thamrin City, sebanyak 500 orang telah terdaftar untuk mengikuti vaksinasi.

Selesai meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Thamrin City, Kepala Negara beranjak menuju Mall Grand Indonesia yang berlokasi tidak berjauhan dari pusat perdagangan sebelumnya. Di Grand Indonesia, sebanyak 500 pedagang dan karyawan setempat juga terdaftar untuk menerima suntikan dosis vaksin Covid-19.

Turut hadir dalam acara peninjauan tersebut antara lain, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P. Roeslani. (hms/kom/aye/ed2)

“Kalau landasannya Perda Nomor 6 Tahun 2019, perjanjian kerjasama dalam pengelolaan smart market di kawasan ruko Pasar Mimbaan itu, tidak memenuhi syarat. Perjanjiannya bisa batal, dan dibatalkan demi hukum,” ujar Zainuri, kepada Memontum.com, Minggu (14/03).

Kata Zainuri, dalam perda tersebut, pada pasal 61 menyebutkan, bahwa besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati.

“Penetapan harga harus melalui tim yang dibentuk oleh Bupati. Jelas disitu pasalnya. Tapi kenyataannya kan tidak ada tim yang dibentuk oleh bupati,” bebernya.

Baca Juga : Bupati Situbondo Hadiri Penyerahan CSR Bank Jatim untuk Sarpras Tiga Pasar dan Ponpes

Zainuri menyayangkan, tindakan Sekda Syaifullah bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Abdul Kadir, yang dinilai asal dalam membuat perjanjian kerjasama dengan CV Matlamat Agung.

“Landasan pengelolaan smart market itu dimana? Apalagi, dalam perjanjian itu diktumnya kan tidak jelas, pengelolaan ruko yang mana, tidak disebut,” kata Zainuri dengan nada kesal.

Termasuk juga yang berkaitan dengan besaran pendapatan. Kalau tujuannya adalah meningkatkan pendapatan, yang pasti kerjasama pengelolaan smart market ini justru menyebabkan menurunnya pendapatan Pemda.

“Sebelumnya kan ada 6 unit ruko, masing-masing sewanya sebesar Rp 22 juta per tahun. Ini enam unit ruko dijadikan satu, sewanya hanya Rp 35 juta setahun. Darimana cara berfikirnya, jelas Pemkab dirugikan,” ungkapnya.

Ia menuding, ada potensi tindak pidana korupsi yang dilakukan Sekda bersama Kepala Disperindag terkait dengan aset negara, karena jumlah sewa ruko sebanyak enam unit itu, lebih kecil dari sebelumnya yang mencapai Rp 132 juta per tahun.

“Sekda dan Kepala Disperindag terancam dilaporkan karena adanya potensi tindak pidana korupsi. Termasuk dalam perjanjian itu, tidak ada batasan waktunya,” katanya.

“Apalagi, pengelolaannya katanya berubah menjadi simposium, bukan smart market,” imbuh pria yang berprofesi sebagai Pengacara itu.(her/ed2)

Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SKIPM) Yogyakarta, Hafit Rahman, mengungkapkan bahwa kegiatan ekspor yang berlangsung pada Rabu (03/03) lalu tersebut, berlangsung dengan lancar.

“Alhamdulillah, verifikasi lapangan pada ekspor udang beku (Frozen Shrimp), dengan tujuan negara Jepang yang berlangsung kemaren berjalan lancar,” kata Hafit di Yogyakarta, Jumat (05/03) tadi.

Hafit menambahkan, Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang melakukan ekspor produk udang beku ini adalah PT. Toxindo Prima.

Pelaku usaha yang beralamat di Jalan Lingkar Timur No. 5 Tegalkamulyan Cilacap, Kabupaten Cilacap tersebut, merupakan wilayah satuan kerja dari Stasiun KIPM Yogyakarta.

Dikatakannya, bahan baku udang beku ini berasal dari wilayah Cilacap, purworejo dan Kebumen, yang terdiri dari udang budidaya dan udang laut.

“Semuanya melalui penerapan proses Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang dilakukan rutin melalui surveillance penerapan HACCP secara berkala oleh tim Inspektur Mutu Stasiun KIPM Yogyakarta,” urainya.

Ke depan, Hafit akan memastikan jajarannya untuk selalu membuka diri dan siap jemput bola agar pelaku usaha tetap bisa ekspor.

“Kita akan terus berkolaborasi dan bersinergi untuk meningkatkan ekspor komoditas perikanan, khususnya dari Yogyakarta,” terangnya.

Sebagai informasi, di bawah komando Menteri, Wahyu Sakti Trenggono, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), akan fokus mendorong ekspor komoditas yang bernilai ekonomi tinggi seperti udang, lobster dan rumput laut.

BACA JUGA: KKP Kembangkan Stelina untuk Lancarkan Ekspor dan Kendalikan Impor

Komoditas udang dipilih karena ekspor tahun lalu yang cukup tinggi, yakni mencapai 239.227 ton dengan nilai USD2,04 miliar.

Bahkan, Menteri Trenggono menargetkan volume ekspor udang bisa naik 3 kali lipat atau lebih dari 250% hingga tahun 2024 mendatang. Adapun sasaran ekspor komoditas ini diutamakan ke Amerika Serikat (AS) hingga ke China.

“KKP akan memfasilitasi pengembangan shrimp estate yakni sistem budidaya dengan skala intensif, dengan target produksi berkisar 40 ton per hektare dalam setahun,” kata Menteri Trenggono. (hms/kkp/aye/ed2)