Ketua DPC PKB Trenggalek, Ahmad Iman Sukri, mengatakan bahwa kegiatan konsolidasi pemenangan kali ini berjalan lancar dan sukses. “Hari ini kita mengundang seluruh struktur partai, mulai dari ranting, anak ranting, PAC hingga DPC termasuk anggota fraksi PKB,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (14/10/2024) tadi.

Pihaknya solid menggalang dukungan masyarakat di Kota Keripik Tempe untuk pemenangan pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Ipin-Syah serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Luluk-Lukman di Pilkada serentak tahun 2024. “Kalau dilihat dari survey yang ada, pasangan Ipin-Syah ini sangat tinggi karena lawannya kotak kosong. Jadi dalam sejarahnya, kotak kosong itu sangat sulit menang. Adapun kotak kosong yang menang itu ada di daerah Makasar, itupun memang digerakkan,” imbuhnya.

Berkaca dari hasil survey yang ada saat ini, tambahnya, maka dapat dinilai jika masyarakat Trenggalek merasa puas selama masa kepimpinan Ipin-Syah. Sehingga, masyarakat ingin pasangan Ipin-Syah kembali menjadi Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek.

Adapun pesan khusus yang diberikan Ketua DPC PKB yang sekaligus anggota DPR RI Dapil VII Jatim ini kepada pasangan calon (paslon) yang diusung agar selalu amanah dan bisa menjaga kepercayaan masyarakat. “Tolong untuk selalu memikirkan kemajuan Trenggalek dengan inovasi-inovasi yang menarik dalam rangka memperkenalkan Trenggalek di kancah nasional,” tambah Iman.

Baca juga :

Sementara itu, Calon Wakil Bupati Trenggalek, Syah Natanegara, mengatakan jika kali ini dirinya bersama Calon Bupati Trenggalek, Mas Ipin berstrategi untuk mewujudkan Pilkada damai, adem ayem. “Kita menghindari adanya gesekan di masyarakat. Sehingga, saya dan Mas Ipin berkomitmen agar pelaksanaan Pilkada tahun ini berjalan damai,” kata Cawabup Syah.

Dirinya mengaku bersyukur bisa melakukan konsolidasi bersama partai-partai besar yang ada untuk satu visi membangun Trenggalek lebih baik.

Disinggung soal lawan kotak kosong, suami Fatihatur Rohmah ini mengungkapkan, jika secara konstitusi kotak kosong itu dijamin. Selama tidak mengajak untuk Golput dan jika memang ada relawan kotak kosong itu juga diperbolehkan. Bahkan, untuk mengkampanyekan kotak kosong juga diperbolehkan.

“Nantikan masyarakat bisa memilih sendiri, apakah mau dipimpin oleh Bupati goib atau Bupati yang punya hidung (nyata),” tegasnya.

Syah menambahkan jika pihaknya akan terus melanjutkan visi misi yang lama yakni Trenggalek Meroket jilid 2. “Perlu kita ketahui jika RPJMD 2025 mendatang temanya Net Zero Carbon. Kedepannya, ia akan berkolaborasi dengan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten untuk mengenalkan potensi yang ada di Trenggalek. Yang mana saat ini kita tengah perjuangkan dimana Trenggalek menjadi salah satu kabupaten yang peduli terhadap lingkungan,” papar Syah.

Hal itu sekaligus jawaban dari Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek menghadapi cuaca panas yang terjadi akhir-akhir ini. (mil/sit)

Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Ali Wafa, mengatakan bahwa acara tersebut merupakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Probolinggo, yang diselingi dengan hiburan. Selain itu, agar memotivasi partisipasi masyarakat saat Pilbup dan Pilgub pada 27 November mendatang.

Baca juga :

“Kami percaya bahwa dengan acara ini dapat memberikan edukasi yang menyenangkan sekaligus informatif kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilihan. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, kami yakin pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo nanti akan sukses dan memberikan dampak positif yang signifikan,” katanya.

Selain itu, dirinya menerangkan bahwa maskot si Tengger memiliki makna tersendiri yang di pilih oleh KPU Kabupaten Probolinggo. Si Tengger memiliki makna adem atau sejuk dengan tujuan Pilbup 2024 berjalan dengan aman tanpa adanya konflik.

“Si Tengger ini bermakna adem atau sejuk dan tentram. Yang mana kita berharap Pilbup yang akan datang berjalan aman lancar sukses tanpa ada perselisihan antar saudara dan gesekan yang menimbulkan ketidak nyamanan masyarakat,” terangnya. (nun/pix/sit)

Ketua DPRD Situbondo, Edi Wahyudi, mengatakan bahwa persetujuan dana cadangan pemilihan bupati dan wakil bupati akan segera ditindak lanjuti berdasarkan ketentuan yang ditetapkan. Pasalnya, dana cadangan yang digunakan nantinya bernilai total mencapai Rp 40 miliar.

“Pengalokasian anggarannya nanti akan dilakukan secara bertahap. Tahun 2022 sebesar Rp 20 miliar, tahun 2023 sebesar Rp 10 miliar dan tahun 2024 sebesar Rp 10 miliar,” terangnya.

Tidak hanya itu, Edy mengatakan, bahwa dalam rapat paripurna bersama itu juga membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah PAPBD tahun 2022. Selanjutnya, akan ditindak lanjuti untuk dilakukan pembahasan.

“Setelah diserahkan kembali dokumen draf PAPBD dari Bupati kepada DPRD, tahap selanjutnya adalah pembahasan yang akan dilakukan di masing-masing komisi bersama mitra kerjanya,” paparnya.

Edi juga menambahkan, proses pembahasan PAPBD kali ini tidak akan molor. Diperkirakan, semua akan selesai dengan cepat. Setelah selesai dibahas, PAPBD baru dinaikkan ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi perda yang definitif.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Insyaallah, akan dilaksanakan kembali rapat paripurna pada tanggal 20 September 2022 mendatang,” imbuhnya.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa rapat paripurna pengesahan PAPBD itu bentuk penyesuaian terhadap perubahan kondisi yang terjadi. Baik dari kondisi penerimaan maupun kondisi pengeluaran belanja, faktor makro dan mikro ekonomi dan rekomendasi dari DPRD. 

“Hal ini sebagai bagian dari upaya agar semua program dan kegiatan bisa terlaksana dengan maksimal. Lalu, tepat guna dan tepat sasaran. Kami bersyukur, atas upaya percepatan yang dilakukan oleh DPRD, serta saran dan kritikan yang disampaikan kepada pemerintah,” ujarnya. (her/sit/adv)

Ketua Komisioner KPU Bondowoso, Junaidi SH, menjelaskan bahwa anggaran tersebut hanya untuk Pilbup (Pemilihan Bupati). Sedangkan untuk Pilgub (Pemilihan Gubernur), akan dianggarkan oleh Pemprov Jatim. “Jadi, terpisah antara budget Pilbup dan Pilgub. Sehingga, tidak akan terjadi double counting,” ujar Junaidi, seusai rapat dengan TAPD di Aula Sabha Bina 1, Selasa (18/01/2022).

Ditambahkan, Pilbup sebelumnya, KPUD mengajukan anggaran pada Pemkab sebesar Rp 58 miliar dan acc sebesar Rp 40,8 miliar. “Memang saat ini kami mengajukan anggaran lebih besar. Karena, pelaksanaanya masih dalam pandemi Covid-19,” ujarnya.

Salah satu alokasi anggaran nantinya, kata Junaidi, anggaran untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar. Kalau misalkan pada hari H nanti pandemi sudah habis, kelebihan anggaran akan dikembalikan pada Pemkab.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Untuk pembahasan lebih detail, KPUD akan bertemu lagi dengan TAPD Pemkab. Pertemuan yang pertama ini masih membahas anggaran secara global. Mungkin membutuhkan meeting berkali-kali untuk mencapai kesepakatan.

“Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyamakan persepsi besaran anggaran Pilbup. Berapapun disepakati, yang penting Pilbup sukses,” kata mantan anggota PPK Kecamatan Tegal Ampel ini.

Dijelaskannya, kalau anggaran Pilkada Pilgub merupakan ranahnya KPUD Provinsi Jatim. “Kami tinggal menjalankan saja, karena sudah ada draftnya. Jadi peruntukan pembiayaanya jelas,” ujarnya lagi.

Sampai saat ini, masih dalam proses pengusulan dan angkanya belum pasti. Namun dari beberpa pertemuan antara KPUD Kabupaten/Kota dengan Provinsi, tampaknya untuk Bondowoso ada penurunan anggaran sekitar Rp 8 miliar. (zen/gie)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, yang juga anggota Fraksi Golkar mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan komunikasi dengan beberapa partai untuk penjajakan koalisi.

“Kami tetap berkomunikasi lebih intens, saat sudah ada 3 partai yang merespon untuk berkoalisi. Semuanya bisa,” ujarnya, saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Menurut Miskat, hingga saat ini partainya belum menentukan secara resmi koalisi dengan salah satu parpol. Namun, dia berharap partainya bisa membangun koalisi besar dengan melibatkan bebeapa parpol.

“Kalau semua koalisi (PKB, Gerindra, dan Demokrat), itu bagus, namanya koalisi besar. Sedangkan, untuk Hanura sudah jelas koalisi sama kami,” imbuh politisi Partai Golkar ini.

Apalagi, lanjut Miskat, dalam Munas yang dilakukan beberapa waktu lalu, Partai berlambang Beringin ini telah memberikan Surat tugas (Rekomendasi Sementara) kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Malang, Siadi untuk Bakal Calon Bupati Malang, berpasangan Tyias Sujud sebagai bakal Calon Wakil Bupati Malang.

“Dengan adanya Surat tersebut, kami langsung mejalin Komunikasi dengan beberapa Parpol. Kalau Hanura jauh-jauh hari sudah menyatakan sikap, apalagi dia (Hanura, red) satu fraksi,” tegasnya.

Terpisah, Ketua DPC partai Gerindra Kabupaten Malang, Chusni Mubarok mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi dengan beberapa Parpol sebagai persiapan dalam Pilkada Kabupaten Malang 2020 mendatang.

“Dalam bulan ini (Juni, red) Komunikasi antar Parpol sudah rampung, dan awal Bulan depan (Juli) sudah kami sampaikan ke DPP hasilnya,” katanya.

Untuk itu, lanjut Chusni, dirinya masih terus membuka Komunikasi antar Parpol, dan untuk arahnya apa akan mendukung Pasangan calon (Paslon) Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) atau berkoalisi dengan partai lainnya.

“Semua keputusan ada di DPP, kami hanya menjalankan saja, kami sudah menjalin komunikasi yang baik dengan semuanya,” pungkasnya. (iki/yan)

Kepada awak media, Kamis (27/2/2020), Kartika sapaan karibnya yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Lamongan mengatakan kedatangan dirinya dan suami bersama rombongan meminta doa restu terkait ikhtiarnya maju sebagai Calon Bupati Lamongan 2020-2025.

“Sebagai seorang santri sowan minta berkah dan doa dari beliau sudah menjadi tradisi dan keharusan bagi saya untuk maju sebagai calon Bupati Lamongan,” ujarnya.

“Seperti yang saya lakukan kepada KH Said Aqil Sirodj beberapa waktu lalu, saya ingin berkah beliau. Termasuk kepada KH Abdul Ghofur, beliau adalah sesepuh Lamongan dan sangat welcome menerima saya dan rombongan,” ujar Kartika yang hadir didampingi suami, H. Ali Hafidzi, Selasa (25/2/2020) malam kemarin.

Menurut Ketua Muslimat NU Lamongan ini, sebagai seorang santri, berkunjung minta restu menjelang pemilihan bupati 2020 adalah wajib.

“Niat saya minta doa restu, karena ikut running Pilkada Lamongan 2020 yang menyangkut kepentingan negara, dan bangsa,” ujarnya.

Dijelaskan Kartika, KH. Abdul Ghofur sangat terbuka dan mengajak keluarganya untuk bercengkerama membicarakan masalah ummat, negara, ekonomi, dan juga masalah Lamongan ke depan.

“Saya banyak mendapat wejangan dari Yai Ghofur soal bagaimana menata Lamongan ke depan dan beliau mendoakan semoga Allah SWT meridloi saya sebagai bupati Lamongan,” jelasnya.

Selain itu tambah Kartika, Kiai Ghofur juga berpesan pada dirinya agar bisa menerima keseluruhan warga Lamongan tanpa membeda-bedakan.

“Kalau ditakdirkan Allah menjadi Bupati Lamongan jangan beda-bedakan warga Lamongan, terima semua, kasihi semuanya,” pungkas Kartika menirukan pesan KH. Abdul Ghofur. (aju/zen/yan)

Tujuanya untuk mendorong kemajuan dunia seni tradisional Bumi Blambangan seperti era Bupati Samsul Hadi.

Dari penjaringan aspirasi, munculah nama Teddy UT. Dia adalah seniman, pencipta lagu, musisi sekaligus artis lokal Banyuwangi.

Pengusaha sukses dan politisi muda Partai Demiokrat. Belakangan, artis bernama asli Teddy Anugrianto ini memang disebut-sebut sebagai sosok yang memiliki daya pikat untuk dilamar menjadi Bakal Calon Wakil Bupati (Bacawabup) Banyuwangi.

“Mewakili seniman Banyuwangi, saya mendukung,” tegas seniman senior Banyuwangi, Yons DD, Senin (2/12/2019) siang.

Dukungan tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya, Teddy adalah sosok yang komunikatif, supel tapi memiliki keseriusan dibidang seni tradisional Banyuwangi.

Termasuk dalam berbagai urusan yang digeluti. Dia optimis, Teddy mampu menjadi penerus perjuangan Bupati Banyuwangi, Samsul Hadi, dalam membesarkan dan melestarikan kesenian Bumi Blambangan.

“Jadi perlu didukung dan di doakan untuk kebesaran dunia seni tradisional Banyuwangi. Kebetulan saya sudah lama kenal, pencipta lagu, penyanyi, musikus Banyuwangi, sudah tahu juga,” cetusnya.

Sementara itu, dimata Danang Dangdut Academi 2 Indosiar, Teddy merupakan sosok yang komplit. Bukan hanya memiliki rekam jejak positif didunia seni tradisional Banyuwangi, tapi juga seorang politisi muda yang berhasil. Sebagai pengusaha, Teddy juga memiliki kepedulian pada nasib wong cilik.

“Dia cukup getol menciptakan karya seni, karyanya juga mengedepankan etika dalam lirik, tidak menghalalkan cara membuat lirik yang kontroversi, lirik yang bisa mebuat viral yang cepat tanpa melihat etis,” ucapnya.

Di dunia politik, pemilik hits ‘Selire Welas’ dikenal cukup aktif. Bahkan dia dipercaya menduduki posisi Ketua Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) DPC Partai Demokrat Banyuwangi. Berkat kolaborasi dan bimbingan sang Ketua, Michael Edy Hariyanto, pada Pileg 2019, dia sukses mendongkrak suara partai besutan SBY di Banyuwangi.

“Pada periode sebelumnya, Demokrat di Banyuwangi, hanya mencapai 100 ribuan suara, di periode ini Demokrat bisa meraup suara lebih tinggi, sampai 150 ribuan. Ini indikator Teddy menjalankan amanat sebagai ketua KPP dengan baik,” ungkap artis nasional putra Kepala Desa (Kades) Kalirejo, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, Eva Tristian Elti S Pd, ini.

Meski terbilang politisi baru, lanjut Danang, Teddy UT dinilai memiliki potensi dan pengalaman serta dianggap cukup mumpuni untuk dipinang menjadi Bacawabup Banyuwangi 2020.

“Saya tahu dia juga memiliki aktivitas sosial yang baik, dia banyak memperhatikan nasib orang kecil, pemberdayaan janda jompo, dan ini harus di apresiasi,” cetus pemuda bernama lengkap Danang Pradana Dieva.

Dikonfirmasi terpisah, Teddy UT mengaku tersanjung atas penilaian positif dari kalangan pegiat seni Banyuwangi. Sebagai putra daerah, dia menganggap sebuah kehormatan jika diberi kesempatan untuk mengabdi. Disisi lain, pria asal Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, ini adalah seorang kader partai yang harus patuh dan taat pada perintah partai.

“Saya akan patuh dan taat pada perintah partai serta arahan Ketua DPC kami,” kata pria jebolan Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan ini.

Yang tak kalah penting, masih Teddy, sebagai keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU), dia juga harus mendengar petuah dari kiai dan ulama. Termasuk doa restu orang tua dan segenap keluarga. (tut/oso)

Dalam penyampaian dihadapan Tim Banggar, KPU membutuhkan anggaran sebesar Rp 102 miliar.

“Anggaran itu estimasi kami dan sudah kita sampaikan pada tim Banggar DPRD. Hari ini kita masih rapat untuk segera mengusulkan besaran anggaran Pilbup Malang ke KPU Propinsi Jatim,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, Rabu (24/7/2019) siang.

Menurutnya, jumlah kebutuhan anggaran Pilbup Malang sebesar Rp 102 miliar, mengacu pada perolehan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Malang juga. Serta, berpatokan pada estimasi biaya Pilbup Malang pada tahun 2015 lalu.

“Perolehan kursi di DPRD memungkin ada 2 parpol yang mengusung calon Bupati sendiri. Kemudian 1 calon dari koalisi. Sisanya kita asumsikan jika ada 2 calon dari jalur perseorangan,” terang Anis.

Besaran anggaran Pilbup, juga mengacu pada jumlah anggaran Pilbup Malang pada tahun 2015. Dimana, saat itu biaya Pilihan Bupati Malang sudah diangka Rp 39 milyar.

“Artinya apa, kalau Bawaslu tahun 2015 lalu anggarannya hanya Rp 11 milyar, untuk Pilbup Malang tahun 2020 nanti mereka mengajukan anggaran Rp 30 milyar lebih. Artinya ada kenaikan 3 kali lipat. Sehingga, kami anggap cukup relevan apabila KPU juga meningkat 3 kali lipat,” bebernya.

Anis melanjutkan, banyaknya anggaran juga untuk membayar petugas adhoc KPU ditingkat PPK, PPS dan petugas di TPS. Dimana honor PPK saat ini sudah sebesar Rp 1 juta dikalikan 155 orang di 33 Kecamatan.

“Untuk petugas di PPS ada 3 orang dikalikan 390 desa se Kabupaten Malang. Hal itu masih ditambah petugas seketariat dan petugas di TPS. Dari Rp 102 miliar anggaran yang kami sampaikan itu, estimasi jumlah TPS sebanyak 5.250 TPS. Ketemunya itu, Rp 102 miliar. Tapi masih kita hitung lagi kalau jumlahnya 4.750 TPS ketemunya berapa, masih kita rapatkan sore ini,” ujar Anis.

Lanjut Anis, mengacu pada Pilgub Jatim tahun 2018 lalu saja, jumlah TPD di Kabupaten Malang sebanyak 4.177 TPS.

“Anggaplah jika ada penambahan 10 persen, berarti jumlah TPS untuk Pilbup Malang tahun 2020 nanti 4.500 sampai 4.700 TPS. Satu TPS maksimal untuk 400 sampai 500 pemilih,” tegasnya.

Anis menambahkan, anggaran Rp 102 milyar yang sudah di sampaikan ke Tim Banggar DPRD Kabupaten Malang, termasuk untuk mengantisipasi jika ada terjadinya perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Salah satunya, jika ada pemungutan suara ulang (PSU).

“Sore ini masih kita review lagi, kita hitung lalu kita setorkan RKB hasil review pertama soal anggaran ke KPU Jatim. Karena dari pertemuan dengan Tim Banggar, anggaran dari Pemkab Malang yang sudah disediakan hanya sebesar Rp 50 milyar. Itupun disiapkan untuk anggaran KPU dan Bawaslu,” Anis mengakhiri wawancara. (sur/oso)

Harapan ini disampaikan Kapolresta Sidoarjo, saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus dan perwakilan PSHT Sidoarjo (Parluh 2016 dan Parluh 2017) di Polresta Sidoarjo, Rabu (17/07/2019).

“Bagi saya tidak ada perbedaan di PSHT. Yang ada satu organisasi. Karenanya mari melangkah ke depan dengan dilandasi rasa persaudaraan dan persatuan agar PSHT dapat eksis dan berkembang pesat,” kata Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho.

Mantan Sekpri Kapolri ini, juga mengajak pengurus PSHT dapat bersama menjaga kondusifitas Kamtibmas. Khususnya di wilayah Sidoarjo.

“Apalagi Sidoarjo akan menyambut beberapa agenda penting. Yakni Pilkades Serentak dan Pilbup Sidoarjo,” tegasnya.

Sementara Ketua PSHT Cabang Sidoarjo Parluh 2016, Priyono mengucapkan terima kasih atas pertemuan itu.

“Kami siap saling menjaga kerukunan untuk Sidoarjo aman, bersatu dan demi keutuhan dalam PSHT,” paparnya.

Begitu juga Ketua PSHT Cabang Sidoarjo Parluh 2017, Mursito juga siap untuk menjaga kerukunan dan menghormati organisasi PSHT kubu lainnya.

“Memang benar, jangan sampai ada lagi permusuhan atau perbedaan. Karena kita satu organisasi yakni PSHT. Kerukunan ini penting agar Sidoarjo selalu aman dan kondusif,” tandasnya. (Wan/yan)