Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) berkomitmen dalam menseriusi penanganan dan pemberdayaan lanjut usia (Lansia). Bahkan, Wakil Wali (Wawali) Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mendorong Dinsos-P3AP2KB agar mempunyai data yang valid terkait warga yang tergolong Lansia.

“Tidak hanya itu, Dinsos juga diharapkan mampu memberi perhatian yang optimal bagi para Lansia. Sehingga, mereka bisa hidup lebih baik lagi,” ujar Wawali Kota Malang, Senin (08/11/2021).

Di Kota Malang, terang pria yang akrab disapa Bung Edi itu, setidaknya ada 11,04 persen Lansia yang tersebar di lima kecamatan dan 57 kelurahan. Namun, ke depan pihaknya mengimbau Dinsos-P3AP2KB agar dapat memetakan dan mempunyai data yang komprehensif. Seperti di tiap kelurahan bahkan hingga Rt/Rw berapa jumlah Lansia dan berapa jumlah lansia potensial maupun nonpotensialnya.

Baca Juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Berbagai program dan bantuan yang diperuntukkan bagi para Lansia ini hendaknya bisa tersampaikan atau dapat diterima bagi yang benar-benar berhak alias tepat sasaran. Pasalnya, Kota Malang sendiri pun telah mendedikasikan diri sebagai Kota Ramah Lansia. Maka dari itu label tersebut harus terealisasi dengan baik,” tegas Bung Edi.

Lebih lanjut pemilik kursi N2 itu menyampaikan, bahwa Kota Malang juga telah mempunyai aturan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur pemberdayaan lansia. Aturan ini kedepannya akan terus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Artinya, jika memang harus ada perubahan, maka Perda itu akan direvisi. Sehingga, nantinya para Lansia ini benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah dan tidak dipandang sebelah mata,” terang Bung Edi. (mus/sit)

Memontum Kota Malang – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pendampingan asistensi pengembangan Smart City sebagai backbone wisata prioritas di Kota Malang, Senin (20/09/2021) di Lantai 4 Mini Blok Office. Langkah itu, sebagai tindak-lanjut Pemerintah Pusat yang menunjuk 39 kota dan kabupaten dalam rangka pengembangan kawasan Smart City untuk wisata prioritas, yang salah satunya adalah Kota Malang.

Di Jawa Timur sendiri, destinasi yang masuk dalam kawasan prioritas adalah Bromo Tengger Semeru (BTS), karena dinilai memiliki peran penting untuk menguatkan pengembangan kawasan prioritas BTS.

“Hari ini kita gelar Bimtek II bersama Kominfo, dalam rangka penyusunan master plan Smart City dan quick win program unggulan,” ungkap Wali Kota Malang, Sutiaji.

Dirinya menjelaskan, bahwa master plan Smart City terdiri dari unsur-unsur seperti Smart Government, Smart Economy, Smart Living, maupun Smart Environment. “Contohnya, yang namanya Smart City itu, bukan hanya digitalisasi. Tapi arahnya nanti juga satu data, yaitu bagaimana terconnecting dengan masyarakat ketika kita sudah Smart. Contohnya saja APBD, semua tahu ini lho belanja daerah, masyarakat tidak perlu bertanya dan memudahkan media juga untuk sampaikan informasi,” terangnya.

Selain itu terconnectingnya pengadaan barang dan jasa serta akses lain, juga bisa menopang kawasan wisata strategis. Dirinya menekankan, bahwa branding wisata bisa terlaksana jika masing-masing daerah bisa berdiri bersama. Contohnya Malang Raya.

“Kepingin branding wisata ya Malang raya harus jadi 1, bukan Kota Malang saja Kabupaten Malang saja, atau Kota Batu saja. Karena yang namanya BTS memang wilayahnya sana tapi kita kan penyangga,” terang Sutiaji.

Sementara itu, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Diskominfo) Kota Malang, Nur Widianto, menambahkan bahwa untuk Kota Malang isu strategis adalah bisa menjadi daerah penopang. Diantaranya berkaitan dengan ekonomi kreatif. “Tebarannya, kalau merujuk ke lokasi Kota Malang, kita juga ada rencana pengembangan terminal penopang untuk menuju ke BTS yang di Madyopuro. Selain itu juga keberadaan terkait dengan Kayutangan Heritage,” tambahnya.

Kesemuanya itu, menurut pria yang akrab disapa Wiwid, bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Namun juga menjadi bagian untuk menguatkan strategi pengembangan wisata prioritas BTS.

“Karena potret selama ini wisatawan mancanegara maupun domestik sebelum naik ke atas cenderung titiknya di sini. Jadi backpacker banyak berada di Kota Malang. Nah kan bisa, sebelum ke BTS, mampir ke Kayutangan Heritage,” jelas Wiwid.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, pada wisata Kayutangan Heritage juga menjadi miniatur Smart Society yang terbangun karena kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang sudah berjalan dengan bagus. “Smart Economy juga iya, karena disitu berkaitan dengan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag). Sehingga, ke depan ada layanan berbasis QRIS atau cashless yang juga menjadi bentuk terjemahan dari Smart itu sendiri,” tutur Wiwid. (mus/sit)

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Begitu juga dengan beberapa anggota Dewan Kota Malang yang juga ditahan oleh KPU. Tentunya hal itu cukup memlengaruhi suhu politik di Kota Malang apalagi terjadinya menjelang Pilkada 2018.

Meskipun demikian, KPU Kota Malang dapat melalui Pilkada ini dengan lancar bahkan jumlah pemilih sudah mendekati target yakni 70 persen suara. Partisipasi masyarakat cukup besar dalam Pilkada 2018 yakni mencapai 65,75 persen. Tentunya Pilkada berjalan dengannsukses dan damai tidak luput dari kerjasama KPU dengan semua pihak termasuk masmedia yang memberikan informasi positif bagi masyarakat tentang pentingnya Pilkada.

Komisioner KPU Kota Malang Azhari Husain, dalam evaluasi KPU pada Kamis (9/8/2018) siang, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi kepada media yang telah mensuport Pilkada dengan pemberitaan-pemberitaan yang positif.

“Pemberitaaan kegiatan-kegiatan yang berimbang terkait kegiatan calon peserta Pilkada. Peran media sangat besar. Kami apresiasi peran media. Tsunami poltik dampaknya luar biasa. Namun dengan suport semua pihak, cujup suksea menghadapi kendala yang ada,” ujar Azhari Husain.

Ketua PWI Malang Raya Ariful Huda , yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa KPU Kota Malang sudah melaksanakan Pilkada dengan baik.

“Mulai tahapan Pilkada sudah bisa dilaksanakan KPU dentan baik sesaui jadwal hingg tidak ada protes. Partisipasi pemilih 65 persen sudah terbilang cukup baik mrakipun ada fakta tsunami politik yang tidak terduga. Ketika KPU sudah tetapkan calon, kemudian dalam.perjalanannya ada 2 calon sebagai tersangka,” ujar Ariful.

Pihaknya mengapresiaai kinerja KPU Kota Malang yang sangat luar biasa. ” Sosialisasi KPU sudah cukup sukses. Komisioner bahu membahu hingga larut malam di kantor KPU. Kami apresiasi KPU luar biasa. Adanya kesadaran masyarakat Kota Malang terhadap suhu politik tidak mudah terprovokasi. Bergerak bersama untuk Kota Malang tetap aman da keaadaran tinggi untuk pembangunan Kota Malang sehingga tidak ada konflik dalam Pilkada 2018,” ujar Ariful. (gie/yan)

Dalam rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat KPU Kota Malang yang dilaksanakan Kamis (5/7/2018) pagi sampai malam. Jumlah suara yang diraih Paslon SAE mencapai 165.194 suara. Perolehan suara terbanyak kedua diperoleh pasangan Anton-Syamsul (Asyik) dengan perolehan suara sebanyak 135.710 suara.

PPK Blimbing saat membacakan hasil rekapitulasi

Sedangkan paslon 1, Ya’qud-Wanedi (menawan) hanya memperoleh 69.973 suara. Pada Pilkada Kota Malang yang digelar 27 Juni kemarin. Jumlah seluruh suara sah 370.877 suara, jumlah suara tidak sah 26.939. Jumlah suara sah dan tidak sah 397.816. Rapat pleno dihadiri oleh para petinggi KPU, saksi dari setiap calon, Banwaslu dan awak media. Penghitungan dilakukan dengan pembacaan hasil pilkada tiap kecamatan di Kota Malang.

Di Kecamatan Lowokwaru Anton-Syamsul unggul dengan perolehan suara sebanyak 30.354 suara sedangkan Ya’qud-Wanedi memperoleh 12.829 suara dan Sutiaji-Sofyan memperoleh 29.846 suara dengan jumlah suara sah 73.029, jumlah suara tidak sah 5.291, dan jumlah keseluruhan surat suara sah dan tidak sah 78.380.

Anton-Syamsul tidak mampu mempertahankan kemenangannya di kecamatan lainnya. 4 dari 5 kecamatan dimenangkan oleh Sutiaji-Sofyan, yakni Kecamatan Klojen, Sukun, Kedungkandang, dan Blimbing.

Dalam website kpu.go.id yang diupdate Kamis (28/6/2018) pukul16.30, Paslon Nomor urut 3 memperoleh dukungan suara sebanyak 123.537 suara atau 44.31%. Paslon nomor urut 2 memperoleh dukungan 100.632 suara atau 36.39%.

Sedangkan paslon nomor urut 1 memperoleh dukungan 53.358 suara atau 19.30%. Jumlah suara masuk ke KPU baru mencapai 74.50% dari 1.043 TPS. Total TPS dalam Pilkada Kota Malang sebanyak 1400 TPS.

Ketua tim relawan Paslon SAE, M Nur Wahyudi menyatakan, hasil hitung cepat yang dilakukan KPU tidak berbeda jauh dengan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh relawan SAE.

Menurutnya, ada tiga metode untuk menghitung hasil Pilkada Kota Malang. Pertama menggunakan hitung cepat/quick count. Kedua real quick count dan cara manual.

Ketua Badan Pekerja Malang Corruption Watch (MCW) M Fahruddin menjelaskan, pihaknya melakukan pengamatan di 20 TPS yang tersebar dilima kecamatan di Kota Malang.

Hasilnya tingkat partisipasi pemilih di 20 TPS yang diamati anggota MCW rata rata hanya 58%. Dibandingkan dengan Pilkada Kota Malang tahun 2013 partisipasi pemilih tahun ink turun 2-3%.

“Warga Kota Malang memilih calon walikotanya berdasarkan fakta yang ada. Mereka sangat realitis dalam memilih. Calon walikota yang tersandung masalah korupsi jumlah dukungannya sangat rendah,” terang Fahruddin, Kamis (28/6/2018) diwisma Kali Metro, Kota Malang.

Sebaliknya hasil rilis dari KPU Kota Malang lewat website kpu.go.id rata rata partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Malang disetiap TPS mencaoai 61%.

Sedangkan perolehan suara paslon nomor 2 sebanyak 32.44%. Lantas perolehan suara untuk paslon nomor urut 1 sebanyak 16.91%. Rilis hasil sementara Pilkada Kota Malang dilaksanakan dirumah pemenangan Paslon SAE di rumah Taman Selamet, Kota Malang.

Hasil rilis tim pemenang kampanye paslon SAE, kemenangan paslon nomor urut 3 ini berada di 55 Kelurahan di Kota Malang. “Kami yakin nanti setelah perhitungan di KPU selesai. Perolehan suara Paslon SAE 52-54%,” terang ketua tim relawan paslon SAE M Nur Wahyudi.

Kekalahan Paslon SAE di Kelurahan Tlogomas dan Kelurahan Dinoyo. Di Kelurahan Tlogomas perolehan suara SAE selisih 100 suara dengan paslon 2. Lalu di Kelurahan Dinoyo selisihnya kira kira 70 suara.

Menangapi kemenangan yang telah diraihnya dalam Pilkada Kota Malang, Sutiaji mengucap syukur terhadap Allah SWT. Walaupun pada detik detik akhir menjelang hari tenang Sutiaji terkena “Tsunami” yang dilancarkan lawan politiknya.

Bahkan petugas Polres Malang Kota dan jajaran yang mendapat tugas akan bermalam di TPS-TPS dalam.pengamanan logistik dan TPS menjelang Pilkada. Hal tersebut seperti yang dijelaskan Kapolrrs Malang Kota AKBP Asfuri SIK MH pada Selasa (26/6/2018) pahi usai memimpin Apel Gelar Pasukan PAM TP Ops Mantap Praja Makota Semeru 2018 di Stadion Gajayana.

TNI-Polri siap melakukan pengamanan di TPS-TPS untuk memgantisipasi terjadinya kerusuhan. ” Pasukan bergeser hari ini. Seluruh Persinil TNI Polri berjaga di TPS. Hari ini pengamanan kotak suara. Demi menjaga keamanannya akan tidur di TPS. Kami memaksimalkan fungsi intelejen antisipasi dini kerawanan. Harus mengenali karakteristik kerawanan TPS,” ujar AKBP Asfuri.

Petugas juga akan mengantisipasi jika ada pelanggaran pidana di sekitar TPS. ” Untuk pelanggaran pidana, kami akan langsung melakukan pengamanan. Akan kami tindak. Namun jika pelanggaran Pilkada petugas akan berkoordinasi dengan Panwaslu,” ujar AKBP Asfuri.

Dandim 0833/ Kota Malang Letkol Inf Nurul Yakin mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan 2 SSK dalam.pengamanan Pilkada yang sifatnya On Call. ” Kami akan terus menjaga Sinergitas. Ada 2 SSK yang sifatnya On Call,” ujar Letkol Inf Nurul Yakin. (gie/yan)

Ketua KPU Kota Malang, Zaenuddin menjelaskan, surat suara Pilgub Jatim dan Pilwali Kota Malang yang dimusnakan awalnya sudah disortir oleh petugas KPU. Proses penyortirannya bersamaan dengan pelipatan surat suara.

“Kami yakin setiap TPS jumlah surat suaranya sudah cukup. Apabila nanti ada kekurangan surat suara akan dicatat dalam kejadian khusus,” jelasnya.

Kerusakan surat suara yang rusak antara lain, foto calon buram, terlipat, sobek ada pula yang berlubang. “Kemarin surat suata Pilgub Jatim rusak. Sikap kita segera menghubungi percetakan untuk menambah surat suara,” tambahnya.

Soal rumor jumlah golput tinggi dalam Pilkada Kota Malang. Kata Zaenuddin, KPU menghargai pendapat orang lain. Tapi selama ini KPU sudah berusaha melakukan sosialisasi kesemua elemen masyarakat.

Hal itu diperkuat oleh bantuan Pemkot Malang. “Prinsip KPU menghargai hasil surve. Kami yakin Pilkada Kota Malang berjalan sukses. Silahkan warga Kota Malang menggunakan hak pilihnya. Setelah Pilkada mari kita berjabat tangan saling menghargai dan tetap menjaga persaudaraan ini,” jelas dia.

Lalu siapa saja yang tidak berhak mencoblos? Kata Zainudin, warga Kota Malang yang tidak terdaftar didalam DPT. Tidak memiliki KTP elektronik dan surat keterangan. Termasuk warga Kota Malang yang tinggal diluar Provinsi Jatim.

“Untuk warga Provinsi Jatim yang ingin pindah TPS bisa dilakukan. Asalkan membawa surat pindah TPS atau membawa formulir A5 dari KPU tempatnya tercatat dalam DPT Pilgub Jatim,” pungkas Zaenudin. (man/yan)