Bahkan, berdasarkan databoks Katadata.id mencatat, perDesember 2022, jumlah penyaluran Pinjol di wilayah Pulau Jawa telah mencapai Rp 15,68 triliun. Atau, naik 2,61 persen dari bulan sebelumnya yang sudah tembus Rp 15,28 triliun.

Menyadari pentingnya kewaspadaan terhadap maraknya Pinjol, utamanya yang ilegal, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memandang perlu menggelar diskusi literasi digital di tingkat desa secara luring (offline).

Salah satunya, diskusi #MakinCakapDigital yang dijadwalkan berlangsung secara ‘chip in’ di acara Panggung Rakyat Bersih Desa di Balai Desa Dukuh, Kecamatan Godang, Kabupaten Tulungagung, Sabtu (27/05/2023) besok malam. Selain diskusi, hajatan ini nantinya juga akan dimeriahkan dengan pagelaran wayang, tari-tarian dan kesenian tradisional lainnya.

“Rangkaian acara tersebut dapat diikuti secara gratis. Caranya, cukup dengan mendaftar di link registrasi https://s.id/DaftarTulungagung2705. Peserta akan mendapat e-sertifikat, juga hadiah e-money senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilisnya, Jumat (26/05/2023) tadi.

Diskusi yang mengupas topik ‘Waspada terhadap Pinjaman Online Ilegal’, itu menghadirkan tiga nara sumber. Yakni, Ketua Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Tulungangung, Muhamad Subaweh, Wakil Ketua RTIK Tulungangung, Mochamad Ismanu Roziqi, Direktur LKP Mitra Ilmu, Khotibul Umam serta Ari utami sebagai moderator.

“Jadi, sembari menikmati hiburan pertunjukan wayang, peserta akan mendapat bonus ilmu. Yakni, bagaimana menghindar dari godaan Pinjol ilegal yang bisa mengancam setiap waktu,” pesan Kemenkominfo.

Baca juga :

Terkait topik diskusi, Kemenkominfo menambahkan, mudah dan cepatnya syarat peminjaman, bukan berarti kita lengah untuk ambil Pinjol. Teliti dan cek keakurasian perusahaan pemberi Pinjol, karena tidak sedikit yang menipu. ”Jangan mau terulang, menjadi konyol karena pemberi Pinjol ternyata penipu,” jelas Kemenkominfo.

Lantas, apa saja ilmu yang akan dibagikan di diskusi nanti? Menurut Kemenkominfo, sering kita menerima kiriman pesan melalui WA atau SMS di ponsel. Isinya menggiurkan dan menarik dicoba. Padahal, bisa jadi, tawaran yang diajukan itu jebakan penipuan.

“Bagaimana cara menghindarinya? Dalam diskusi akan dibagikan tip dan trik, agar masyarakat tidak lagi ceroboh dan jadi korban,” ujar Kemenkominfo.

Untuk diketahui, diskusi literasi digital pada lingkup komunitas merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD). IMCD diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Tahun ini, program Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) menargetkan 5,5 juta warga masyarakat sebagai peserta, utamanya mereka yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Program #literasidigitalkominfo tahun ini dilaksanakan sejak 27 Januari 2023. Program Kemenkominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fan Page dan Kanal Youtube Literasi Digital Kominfo serta website info.literasidigital.id. (hms/sit)

Dalam diskusi luring (offline) bertajuk ‘Waspada Terhadap Pinjaman Online Ilegal’ itu, akan menghadirkan tiga nara sumber. Yakni, Chief Operating Regional ACSB East Java, Muhajir Sulthonul Aziz, Wakil Ketua RTIK Tulungagung, Mochamad Ismanu Roziqi, dosen dan Praktisi Komunikasi, Rizky Wulandari dan Ari Utami sebagai moderator.

“Diskusi ini gratis untuk masyarakat. Bahkan, dapat diikuti dengan mendaftar ke link registrasi peserta di https://s.id/DaftarNganjuk0705. Selain mendapat e-sertifikat, panitia juga menyediakan hadiah e-money sebesar Rp 1 juta, untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilisnya, Sabtu (06/05/2023) tadi.

Selain diskusi, pesta rakyat yang digagas Karang Taruna Desa Talang Rejoso itu, juga akan dimeriahkan beberapa acara. Diantaranya, Bazar UMKM, Senam massal ibu-ibu, Pertunjukan kesenian jaranan Pegon, Reog, Kucingan, Hiburan musik Campursari dan live music Cak Yudho.

Terkait tema diskusi, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Satgas Waspada Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kepolisian Republik Indonesia telah mengambil langkah cepat dan tegas menindak pinjaman online ilegal atau rentenir online yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan tegas dilakukan melalui cyber patrol dan sejak 2018 telah memblokir 3.193 aplikasi atau website pinjaman online (pinjol) ilegal.

“Masyarakat agar waspada terhadap pinjaman online melalui SMS atau WhatsApp. Gunakan pinjaman online yang resmi terdaftar (berizin) di OJK,” tegas Kemenkominfo.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Adapun ciri-ciri pinjol ilegal, menurut Kemenkominfo, diantaranya adalah tidak terdaftar di OJK, penawaran menggunakan SMS atau WhatsApp, bunga dan denda tinggi (1 hingga 4 persen perhari), biaya tambahan bisa mencapai 40 persen dari nilai pinjaman, jangka waktu pelunasan singkat tidak sesuai kesepakatan. “Selebihnya, meminta akses data pribadi dan sejumlah data pribadi lainnya yang digunakan untuk meneror peminjam yang gagal bayar, penagihan tidak beretika, berupa teror, intimidasi dan pelecehan, serta tidak memiliki layanan pengaduan dan identitas kantor yang jelas,” tulis Kemenkominfo dalam rilis.

Kemenkominfo menambahkan, berdasarkan Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan instansinya bersama Katadata Insight Center pada 2021, didapatkan skor atau tingkat literasi digital masyarakat Indonesia sebesar 3.49 dari 5.00. Dengan skor tersebut, tingkat literasi digital di Indonesia masuk dalam kategori ‘sedang’.

“Secara keseluruhan, Indeks Literasi Digital Indonesia 2021 mencapai 3.49 dari skala 1-5, atau naik dari pencapaian tahun sebelumnya 3.46,” tulis Kemenkominfo.

Diskusi literasi digital di lingkungan komunitas merupakan salah satu upaya Kemenkominfo untuk mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan hingga kelompok masyarakat (komunitas) menuju Indonesia #MakinCakapDigital. ”Kegiatan ini diharapkan mampu menaikkan tingkat literasi digital 50 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2024,” tambah Kemenkominfo.

Untuk diketahui, program #literasidigitalkominfo tahun ini mulai dilaksanakan sejak 27 Januari 2023. Program Kemenkominfo yang berkolaborasi dengan Siberkreasi dan 18 mitra jejaring ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta. Tahun ini, program Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) menargetkan 5,5 juta warga masyarakat sebagai peserta, utamanya yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif, dan aman.

Program IMCD urgen dilakukan, karena berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan We Are Social, pengguna internet dan media sosial di Indonesia pada periode 2021-2022 sudah mencapai 220 juta orang. ”Padahal, pada 2019, jumlah itu tidak lebih dari 175 juta orang,” jelasnya.

Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dan info kegiatan dapat diakses melalui website info.literasidigital.id, media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Page, dan Kanal Youtube Literasi Digital Kominfo. (hms/sit)

Disampaikan Zulfikarr Arse Sadikin atau yang akrab di sapa Bang Zul, mengatakan bahwa masyarakat Situbondo harus mampu beradaptasi dengan tata kelola keuangan di tengah masyarakat. Jangan terlalu mudah melakukan pinjaman online (Pinjol) tanpa mengetahui legalitasnya.

“Sebab bila masyarakat sudah terjerumus ke pinjaman online, yang tentunya tidak jelas legalitasnya, maka masyarakat bisa menjadi korban dan akan terbelit hutang,” ujar Bang Zul.

Untuk itu, tambahnya, dirinya mengajak OJK hadir secara intens ke tengah masyarakat Situbondo, guna memberikan sosialisasi. “Tujuannya, tentu agar masyarakat tidak menjadi korban Pinjol Ilegal,” paparnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Situbondo, Rahmad, yang turut hadir juga berharap pada ratusan masyarakat dan peserta yang hadir khususnya, agar betul-betul memanfaatkan acara tersebut. Sehingga, bisa menjadi bekal dalam keseharian dan tepat menentukan pilihan pinjaman andai mendesak.

“Saya ucapkan banyak terima kasih pada Bang Zul yang telah bersedia hadir kembali di tengah-tengah masyarakat Situbondo, dengan menghadirkan sosialisasi yang sangat bermanfaat. Sehingga, masyarakat tidak bisa paham dan tahu, dalam menentukan baik dan buruknya,” paparnya.

Acara sosialisasi yang berlangsung sore ini, juga diakhiri dengan acara buka puasa bersama dengan seluruh peserta. Turut hadir di acara tersebut, anggota DPRD Situbondo dari Fraksi Partai Golkar, anggota pengurus DPD Golkar dari 17 kecamatan, AMPG, AMPI dan seluruh anggota sayap Golkar Kabupaten Situbondo. (her/sit)

Menurut Zulfikar, bahwa salah satu mitra kerja Komisi XI adalaah OJK. Adapun lembaga keuangan non bank yang menjadi ruang lingkup pengawasan OJK, diantaranya finance tekhnologi atau masyarakat umum biasa dikenal dengan nama Pinjol.

“Ya banyak Pinjol yang belum terdaftar di OJK. Untuk itu masyarakat diminta untuk berhati-hati jika menggunakan layanan pinjaman online. Saya juga menyarankan agar masyarakat selalu selektif dalam memilih lembaga keuangan online agar tidak tertipu oleh Pinjol ilegal,” ujar Zulfikar.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Kepala Sub Bagian Pengawasan IKNB dan Pasar Modal-Kantor OJK Jember, Aditia Seolaksono, banyak mengupas tentang Satgas Waspada Investasi (SWI). Diantaranya, memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan terkait pencegahan investasi ilegal.

“Selain itu, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang praktik investasi ilegal serta pemantauan potensi terjadinya investasi ilegal,” papar Aditia.

Aditia menambahkan, pihaknya juga mengupas tentang identitas yang telah dihentikan SWI, serta investasi yang di awasi OJK. Untuk itu, Aditia meminta kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati ketika menerima penawaran dan juga hati hati tentang pinjaman online illegal. “Kami juga meminta untuk selalu menjaga tentang data pribadi,” ujar Aditia.

Terakhir kegiatan sosialisasi juga menghadirkan narasumber dari Anggota DPRD Kabupaten Situbondo, A Busairi dan Ketua DPD Golkar Situbondo, Rachmat. Keduanya banyak mengupas tentang materi dari aspirasi masayarakat awam yang tidak mengerti tentang pinjaman online yang legal dan ilegal.

“Oleh sebab itu dari kegiatan ini, kami menilai sangat penting untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar lebih selektif dalam memilih jenis Pinjol,’ ujar Politisi Partai Golkar ini. Adapun peserta yang hadir dari Kader Golkar dan simpatisan dari Dapil I dan Dapil VI. (her/gie)

Khofifah mengungkapkan, bahwa teror-teror itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Bahkan, dirinya juga mengaku tidak nyaman dengan fenomena tersebut.

“Pinjol ilegal inikan semarak dengan format debt collector yang rupanya cukup bikin risih,” kata Khofifah, Jumat (29/10/2021).

Selain itu, Khofifah juga memastikan, bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama kepolisian tidak akan tinggal diam.

Jika mendapati laporan ancaman dari pihak Pinjol kepada masyarakat, warga diminta melapor.

“Sentra-sentra dari Pinjol ilegal itu relatif sudah mulai tersisir, termasuk juga dept collectornya,” ujarnya.

Lebih lanjut Khofifah menyarankan, supaya warga yang tengah membutuhkan pendanaan usaha, agar lebih memprioritaskan melalui program yang sudah dibentuk oleh pemerintah. Salah satunya, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Pemerintah ini kan menyiapkan Bankpres PUM itu banyak sekali. Kemudian KUR kita itu juga interestnya (bunga) rendah sekali,” terangnya.

Lebih lanjut Khofifah mengingatkan, masyarakat juga wajib mengetahui legalitas dari sebuah usaha pendanaan.

“Pastikan bahwa itu dilakukan dengan verifikasi yang memungkinkan dia bertanya kepada siapa, sehingga mengetahui legal atau ilegal,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Regional 4 Jawa Timur, Ismirani Saputri, menegaskan bahwa Pinjol atau vintage yang diawasi oleh OJK adalah yang legal.

“Legal itu berarti yang terdaftar dan berizin di OJK. Nah hati hati jika rekan rekan menerima sms gitu ya, mengklik link tersebut.

Nah harus hati-hati. Kalau menerima seperti itu langsung cek webnya OJK. Ini legal apa tidak,” terangnya.

Lebih lanjut, Ismirani menjelaskan bahwa warga juga bisa menelpon dengan menghubungi nomor 157 call centernya OJK. Sehingga pihak OJK akan memberitahu Pinjol mana yang legal.

“Jadi hati-hati karena yang legal bisa hanya ke akses tiga yakni, kamera, mikrofon dan lokalisasi.

Jadi tidak boleh mengakses nomor kontak kemudian gambar-gambar dan cara penagihannya pun tidak frontal seperti yang terjadi sekarang,” jelasnya.

Selain itu, dia juga menegaskan bahwa yang ilegal bukan dalam pengawasan OJK. Pihaknya sudah menutup yang ilegal.

“Kita (OJK) bekerja sama melalui Satgas waspada investasi, dari situ ada kepolisian, kejaksaan, ada kominfo juga yang mengawasi. Sehingga sudah 3 ribu lebih Pinjol ilegal yang sudah diberantas saat ini,” ungkapnya. (ade/gie)