Dalam sambutannya, Sekretaris Utama BSSN, YB Susilo, menyampaikan bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maka akan berbanding lurus dengan tingkat resiko dan ancaman keamanannya. Untuk itu, dibutuhkan keamanan siber yang merupakan upaya adaptif dan inovatif untuk melindungi seluruh lapisan di ruang siber. Termasuk, aset informasi yang ada didalamnya, dari ancaman dan serangan siber.

“Dalam hal ini, BSSN melalui BSrE memberikan layanan sertifikasi elektronik untuk memberikan dukungan keamanan informasi dalam pelaksanaan e-government,” kata Susilo.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Dirinya menjelaskan, pemanfaatan sertifikat elektronik dalam layanan TTE, membangun kepercayaan dengan memberikan tiga aspek keamanan informasi. Yaitu, jaminan autentikasi, menjamin identitas pemilik dokumen, jaminan keutuhan, menjamin isi dokumen tidak mengalami perubahan oleh pihak yang tidak berhak dan jaminan kenirsangkalan, menjamin tidak ada pihak yang bisa melakukan penyangkalan dari suatu dokumen elektronik.

Susilo berharap, dengan pemanfaatan TTE pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses birokrasinya. Sehingga, dapat terwujud pelayanan publik yang semakin mudah diakses, cepat dan tidak berbelit.

“BSSN akan mendukung penuh pelaksanaan implementasi sertifikat elektronik dalam rangka akselerasi transformasi digital dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tiap-tiap pemerintah daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi, Budi Santoso, berterima kasih atas dukungan BSSN kepada Banyuwangi dalam pemanfaatan teknologi sertifikasi elektronik dan TTE. “Kami siap mendukung transformasi digital Indonesia. Bersama BSSN, kami siap menjaga ruang siber,” ujarnya.

Ditambahkannya, sinergi Pemkab Banyuwangi bersama BSSN terkait implementasi TTE, sudah terjalin sejak 2019 lalu. Implementasi TTE di Banyuwangi, telah dilaksanakan mulai dari level Bupati, Wakil Bupati, DPRD, OPD, kecamatan, kelurahan, desa, sekolah (SMP) hingga Puskesmas.

“Pengguna aktif sertifikat elektronik mencapai 801 pengguna. Dengan jumlah dokumen elektronik yang telah diterbitkan sebanyak 4.965.870 dengan rata-rata penerbitan dokumen elektronik harian sebesar ±1.600 dokumen,” ujar Budi.

Hingga saat ini, di Banyuwangi terdapat 13 aplikasi yang telah terintegrasi dan telah melakukan uji kesesuaian sistem (UKS) dengan BSrE. Di antaranya, aplikasi Smart Kampung, Sikawan (persuratan dinas), dan E-PAD (pajak dan retribusi daerah).

Sebagai upaya kendali dan monitoring implementasi TTE, tambahnya, Pemkab Banyuwangi membangun dashboard monitoring (DASIMAN) yang sekaligus berfungsi sebagai aplikasi middleware. Dalam dashboard aplikasi ini dapat dipantau jumlah pengguna sertifikat elektronik, jumlah dokumen yang yang diterbitkan, serta jumlah dokumen yang gagal ditandatangani beserta penyebabnya. Termasuk juga log traffic penggunaan TTE, dan analisis waktu yang dibutuhkan untuk melakukan TTE. (kom/sit)

“Setelah dilakukan pemeriksaan dan meneliti berkas yang diserahkan oleh PKS dan PAN, itu sudah lengkap dan benar. Termasuk, di aplikasi pencalonan (Silon). Kami langsung menyerahkan tanda terima pendaftaran atau pengajuan kedua Parpol tersebut,” ujar anggota KPU Kabupaten Situbondo Divisi Teknis Penyelenggaraan, Iwan Suryadi, Jumat (12/05/2023) tadi.

Menurutnya, PKS mendahului mengajukan persyaratan pencalonan 45 Bacaleg DPRD Kabupaten Situbondo. Kemudian, disusul oleh PAN juga mendaftarkan 45 Bacalegnya. Keduanya datang hampir secara bersamaan pada hari ke 12 tahapan pengajuan persyaratan pencalonan dan syarat Bacaleg DPRD Kabupaten Situbondo. “Sampai hari ini sudah ada lima partai politik,” jelasnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kabupaten Situbondo, Budi Setyono, menyampaikan bahwa 45 berkas Bacaleg sudah diserahkan dan dinyatakan lengkap dan benar. “Sekitar 46 persen dari 45 orang Bacaleg PKS adalah milenial dan 30 persen Bacaleg perempuan yang tersebar pada tujuh daerah pemilihan (Dapil). Target kami dapat tujuh kursi DPRD kabupaten,” ujarnya.

Budi menambahkan, partainya menerjunkan Bacaleg dari kaum milenial sekitar 46 persen. Diharapkan, kaum milenial ini nantinya lebih memahami bagaimana cara menarik dukungan dari pemilih pemula.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Kabupaten Situbondo, Ghozi Zainuddin, mengatakan mayoritas Bacaleg yang tersebar pada tujuh Dapil, ada tiga hingga empat orang Bacaleg dari kalangan milenial. “Kami memberikan kesempatan kepada Bacaleg milenial karena mereka masih fresh. Kita ketahui bersama bahwa 60 persen pemilih pada Pemilu 2024 adalah pemilih milenial,” ujarnya. 

Salah satu Bacaleg milenial dari PAN, Della (24), mengatakan bahwa dirinya tertarik mengikuti Bacaleg PAN, untuk serap aspirasi para kaum milenial. Juga, merubah mindset para kaum milenial untuk tidak Golput. (her/gie)

Dalam kesepakatan itu, Direktur PDAM Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, dan Direktur Operasional PJT I, Milfan Rantawi, masing-masing membubuhkan tanda tangan dengan disaksikan oleh Wali Kota Malang, Sutiaji, Direktur PJT I, Raymond Valiant Ruritan, serta tim review instalasi pengelolaan air minum, Prof Muhammad Bisri.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika payung hukum mengenai PKS dengan PJT I sudah dibangun bersama dengan Direktur PJT I, Raymond Valiant Ruritan, pada Sabtu (31/12/2022) lalu. Kini, secara teknis implementasi di lapangan akan menjadi wewenang PDAM Tugu Tirta Kota Malang dan PJT I, untuk penyelenggara air minum.

“Payung besarnya sudah kami bangun dengan Direktur Utama PJT I. Salah satu diantaranya, sekarang unit ketersediaan air minum, yang diampu oleh Direktur PDAM Tugu Tirta,” kata Wali Kota Sutiaji.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Ditambahkannya, bahwa hal itu dilakukan untuk kebermanfaatan di masyarakat Kota Malang, dalam pemenuhan kebutuhan air minum. Sehingga, nantinya Kota Malang tidak bergantung dengan daerah lain untuk kebutuhan air minum.

“Intinya adalah bagaimana agar yang kita lakukan ini bisa berguna pada masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan air minum. Plus kemandiriannya. Jadi kita tidak tergantung pada daerah lain terkait kebutuhan air minum kita,” tambahnya.

Senada dengan itu, Direktur PDAM Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, mengatakan jika PKS yang telah dilakukan bersama dengan Direktur Operasional PJT I, Milfan Rantawi, adalah PKS dalam penyelenggaraan. “Jadi, ini menjadi payung kami untuk menindaklanjuti apa yang disepakati oleh Pemkot Malang dengan PJT 1. Yang kemudian, kita follow up PKS untuk penyelenggaraan air minumnya. Kemarin air bersih. Sekarang sudah ke air minumnya,” jelas Muhlas.

Dijelaskannya, jika di dalam PKS tersebut direncanakan kapasitas air yang dihasilkan nantinya bisa mencapai 500 liter perdetik. Hal tersebut, akan dibagi menjadi tiga tahapan.

“Jadi, kita merencanakan ada tiga tahapan. Di tahap pertama kita sepakat 200 liter perdetik dulu. Kemudian berikutnya, 100 liter perdetik dan selanjutnya 200 liter perdetik. Semuanya, nanti akumulasinya menjadi 500 liter perdetik dan itu nanti realisasinya di tahun 2026,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Operasional PJT I, Milfan Rantawi, menyampaikan jika masa kontrak kerja sama itu nantinya berlaku selama 20 tahun. Setelah itu, akan menjadi milik PDAM. Sebab, sistem kerjasama yang dibangun yakni Bangun, Operasi dan Transfer (BOT).

“Hal penting yang kami tandatangani adalah semua dibangun oleh PJT 1. Lantas, setelah 20 tahun, masing-masing fase itu akan menjadi milik PDAM,” katanya.

Dirinya juga menegaskan, jika di dalam perjalanan PKS tersebut, nantinya diharapkan tidak ada perubahan. Sebab, proses untuk mencapai titiik PKS tersebut sangat panjang. “Untuk sampai pada titik PKS ini panjang sekali prosesnya. Dari sisi legalnya, teknisnya, financenya, segala macam sudah kita detail, jadi mudah-mudahan tidak ada amandemennya,” imbuh Milfan. (rsy/sit)

Alasannya, tersendatnya layanan air dari Perumda Tugu Tirta, bukan hanya sekali atau dua kali. Namun, sudah berlangsung selama sekitar dua tahun terakhir.

“Parah (layanan air, red), mas. Kejadian ini sudah dua tahun ini saya alami. Kalau tidak sering mati, ya nyala (air)nya kecil,” ujar Arif kepada Memontum.com, Jumat (16/09/2022) tadi.

Jika ini terkait masalah tehnis, tambah Arif, tentunya sebagai konsumen dirinya memahami. Tetapi, kalau kendala masalah air ini sampai rutin, apa bisa ditolerir. “Kalau itu masalah tehnis, harusnya hanya sesekali. Tapi kalau rutin, apa itu tehnis,” paparnya.

Apalagi, ujarnya, seperti distribusi atau tekanan air di tempatnya, itu juga sulit bisa sampai ke bak kamar mandi. Akibatnya, karena tekanan airnya kecil, dirinya pun harus ambil di kran dan baru dimasukan ke bak kamar mandi.

“Itu saja, kadang alasannya siang hari lancar. Padahal, saya pagi kerja. Sehingga, otomatis siang masih di tempat kerja. Sementara, kita butuhnya air. Setidaknya, pagi untuk kebutuhan mandi,” lanjutnya.

Karenanya, ujar Arif, kalaupun sekarang muncul desakan mundur atau copot Dirut, dirinya sangat setuju. Karena secara pribadi, sebagai konsumen dirinya sangat kecewa dengan layanan yang diberikan. Begitu juga sebaliknya, agar eksutif dan legislatif, pun merespon mengenai keluhan ini.

“Setidaknya, Perumda ditegur, dipanggil dan direspon. Karena, tidak mungkin juga Dirutnya mundur. Jadi, minimal Perumda dirombak. Minimal lagi, dari kepalanya dahulu diganti. Karena ini sudah terlalu lama dan tidak ada respon,” ungkap Arif.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Seruan tidak jauh berbeda, pun disampaikan pelanggan di Perum Puri Cempaka-Kedungkandang, Kota Malang, yakni Abdul Muntholib. Kepada Memontum.com, dirinya mengatakan bahwa layanan air dari Perumda, memang tidak maksimal. Kondisi ini, sudah berlangsung cukup lama.

“Hampir seminggu ini, malah lebih terasa. Setelah Salat Subuh, itu mati kletes (total). Lalu nanti sekitar 09.00 hingga 10.00, nyala airnya kecil. Nanti saat Magrib (waktu, red), itu juga kecil. Jadi, wajar saja kalau pelanggan mendesak seperti itu,” paparnya.

Sementara itu, terkait dengan seruan pergantian Dirut, juga mendapat reaksi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji. Menurutnya, jika Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang sudah tidak bisa mengatasi atas keluhan dari masyarakat, maka sebaiknya harus diganti. Apalagi, masalah air merupakan kebutuhan dari masyarakat luas.

“Kalau dari pandangan masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, dengan pergantian Dirut itu lebih baik, ya why not (kenapa tidak, red). Tentunya, Pemkot juga harus lebih berkomunikasi dan responsif. Karena masyarakat melihat itu,” ungkap Bayu, saat dikonfirmasi Memontum.com melalui sambungan telepon, Jumat (16/09/2022) tadi.

Bayu juga mengatakan, bahwa terkait dengan kemacetan layanan air, itu sudah beberapa kali menjadi bahasan DPRD Kota Malang dalam Rapat Paripurna. Sehingga menurutnya, itu perlu penanganan dan perhatian khusus dengan serius.

“Kita selalu sampaikan berulang kali, bahwa itu perlu perhatian khusus. Pemkot harus ada perbaikan-perbaikan secara bertahap. Kalau pipa mengalami kebocoran atau pun titik-titik lain yang perlu ada penyertaan modal untuk ganti, maka secara bertahap,” lanjutnya.

Selain itu, terkait juga dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah dilakukan dengan pihak Perumda Tirta Kanjuruhan, Kabupaten Malang, juga harus disaksikan oleh kepala masing-masing daerah. Karena menurutnya, pada intinya untuk langkah ke depan ada dalam PKS tersebut.

“Terkait dengan PDAM Simpar, lalu muncul PKS yang berkolaborasi dengan kabupaten, harus kepala daerah turun langsung. Karena intinya, itu ada di situ. Ini yang turun, kok malah asisten dan wakil bupati,” ujarnya.

Sehingga, tambahnya, ke depan menurutnya Kota Malang harus bisa memanfaatkan sumber air sungai yang ada. Namun, itu masih belum menjadi prioritas.

“Kalau itu dilakukan, bagus. Terutama, memanfaatkan air permukaan dan air bersih. Tapi itu masih belum prioritas,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirut Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, saat dihubungi Memontum.com melalui pesan WhatsApp (WA) mengenai tanggapan #copotmuhlas hingga tidak maksimalnya layanan di wilayah Kedungkandang, masih belum ada respon. Sebaliknya, dari pesan WA yang dikirimkan pada Kamis (15/09/2022) malam atau terkait layanan, mengatakan masih dalam tahap pembersihan dan tidak menghabiskan waktu lama.

“Ada pembersihan pipa. Tidak ada pemberitahuan karena itu kan nggak membutuhkan waktu yang lama,” ujar Muhlas, Kamis malam. (rsy/sit)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Pamekasan, Abdullah, menjelaskan bahwa bangsa ini telah mengalami pandemi Covid-19 selama hampir dua tahun. Kondisi ini, mengakibatkan ekonomi secara nasional mengalami deflasi. Kelesuan ekonomi ini membuat angka pengangguran terbuka semakin besar.

“Data BPS menyebutkan, bahwa perFebruari 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPK) Indonesia sebesar 5,83 persen atau setara 8,40 juta penduduk. Banyak sektor bisnis paska pandemi Covid-19 belum pulih benar, ditambah pengumuman kenaikan BBM bersudsidi memukul segala sektor ekonomi,” katanya.

Abdullah juga mengatakan, bahwa kenaikan harga BBM di tengah menurunnya harga minyak dunia, sangat menciderai rasa keadilan bagi masyarakat kecil Indonesia. Serta, kurang masuk diakal dan membuat rakyat semakin sengsara.

“Kenaikan harga BBM bersubsidi di tengah menurunnya harga BBM dunia, yang saat ini sedang turun di 80 US Dolar per-barel sungguh tidak dapat diterima oleh akal sehat dan rasa keadilan masyarakat. Dikarenakan APBN 2022 mematok pagu harga BBM di 100 US Dolar per-barel,” jelasnya.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Lebih lanjut Abdullah menegaskan, bahwa flashmob penolakan kenaikan harga BBM dilakukan karena sesuai dengan instruksi dari pimpinan pusat Partai PKS. Dan hal tersebut, dilaksanakan secara serentak di seluruh DPW, DPD, DPC, kader dan simpatisan partai PKS di seluruh Indonesia.

Selaras dengan Abdullah, Ketua Fraksi PKS DPRD Pamekasan, Suryono mengatakan bahwasanya kenaikan BBM saat ini tidak masuk akal. Apalagi keputusan kenaikan harga BBM, dilakukan itu pada hari Sabtu, yakni hari libur.

“Rakyat di bawah sangat menjerit terkait kenaikan BBM ini, maka dari itu partai PKS secara tegas mengatakan sikap menolak kenaikan ini. Dan kami akan terus mendukung masyarakat untuk menolak kenaikan ini, sampai pemerintah mencabut atau menurunkan,” tuturnya.

Suryono menambahkan, bahwa kondisi masyarakat saat ini sedang kesulitan secara ekonomi paska pandemi. Kenaikan ini berdampak pada semuanya, PKL, UMKM, petani, supir angkot, ojek, dan lainnya. Maka dari itu, aksi damai ini dilakukan untuk mengetuk hati penguasa. (azm/srd/gie)

Ketua Fraksi PKS DPRD Pamekasan, Suryono, mengatakan bahwa kenaikan BBM saat ini tidak masuk akal. Apalagi, kenaikan tersebut dilakukan ketika turunnya harga minyak dunia. Dan keputusan yang dilakukan itu, dilakukan pada Sabtu atau 3 September (hari libur) bukan pada hari jam kerja.

“Rakyat di bawah sangat menjerit terkait kenaikan BBM. Maka dari itu, PKS secara tegas mengatakan sikap menolak kenaikan. Dan kami akan terus mendukung masyarakat untuk menolak kenaikan ini,” ujarnya, Kamis (08/09/2022) tadi.

Suryono menegaskan, bahwa PKS pusat mengintruksikan untuk seluruh pengurus di wilayah, daerah dan kader, agar melakukan turun jalan mendampingi masyarakat. Aksi tersebut, secara nasional pada 10 September 2022 lusa.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

“Aksi tanggal 10 mendatang ini sudah dibahas tadi malam dan kami akan turun jalan. Tujuannya, untuk meminta pemerintah agar menurunkan atau mengembalikan BBM ke harga semula,” jelasnya.

Suryono menambahkan, bahwa kondisi masyarakat saat ini sedang kesulitan secara ekonomi paska pandemi dan kenaikan ini berdampak pada semuanya, PKL, UMKM, petani, supir angkot, ojek, dan lainnya.

Sekretaris Fraksi Partai PKS, Al-Anwari, menambahkan bahwasanya kenaikan BBM ini membuat masyarakat kecil semakin kesulitan pada bidang ekonomi. Dan dirinya bersama PKS, akan terus mengkawal persoalan ini.

“Sikap partai PKS dari tingkatan pusat sampai ke daerah dan seluruh kader serta simpatisan, secara tegas menolak kenaikan BBM karena menghentikan ekonomi rakyat kecil, dan kami akan terus mengkawal sampai pemerintah mengembalikan BBM Ke harga semula atau di turunkan,” katanya.

Al-Anwari juga mengatakan, bahwa PKS akan terus berdampingan dengan seluruh stakeholder yang lain, demi menyuarakan hak-hak rakyat kecil terutama pada kenaikan BBM saat ini. “Kami akan terus bergandengan dengan stakeholder yang lain, teman-teman mahasiswa, maupun organisasi pergerakan, petani, dan seluruh elemen masyarakat. Karena persoalan ini lucu, dinegara tetangga turun, disini malah harganya naik, dan kita juga mempunyai sumber daya sendiri,” jelasnya. (azm/sit)

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan, itu meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan, agar mengedukasi masyarakat sampai tingkat desa. Edukasi tersebut, tentunya menjelaskan tentang penyakit PMK DNA langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

“DKPP harus melakukan upaya atau gerak cepat pencegahan dini. Sebab, masyarakat di desa resah. Apalagi, akan menghadapi Hari Raya Idul Adha,” ujarnya.

Hosnol berharap, DKPP tidak tinggal diam. Mengingat, sejumlah sapi ada yang sampai mati. Sebagian lagi, terpaksa dijual murah karena khawatir sapinya akan mati karena penyakit PMK itu.

“Saya minta dinas terkait jangan diam. Harus ada gerak cepat untuk menangani masalah PMK ini. Masyarakat resah,” tutur oolitisi yang juga Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Pamekasan.

Baca juga :

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Kepala Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) DKPP Pamekasan, Slamet Budi Harsono, secara terpisah mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan dan pengawasan mengenai laporan sejumlah masyarakat. Namun sampai saat ini, temuannya hanya penyakit demam biasa.

“Temen-temen sudah melakukan tindakan di bawah dan temuan sementara ada sekitar dua sampai tiga hari sembuh, sapi sembuh. Penyebabnya, karena musim pancaroba. Karena cuaca saat ini kurang stabil atau kurang mendukung,” kata Budi.

Menurut Budi, terjadinya penyakit hewan semisal sapi di Kabupaten Pamekasan, itu dianggap wajar. Sebab, populasi sapi itu ada sekitar 194 ribu. Dari banyaknya populasi itu, pasti ada yang sakit.

Budi meminta masyarakat jika nantinya ditemukan penyakit PMK atau semacam itu, maka masyarakat tidak usah khawatir. Penyakit PMK tersebut tidak menular kepada masyarakat dan sekaligus aman untuk dikonsumsi. “Peternak jangan panik. Silakan laporkan. Butuh layanan kesehatan hewan, kami dengan cepat akan memberikan pelayanan,” ucapnya. (udi/srd/gie)

Hal itu, disampaikan Ketua DPD PKS Bondowoso, Ketut Yudi Kartiko, saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKS Bondowoso, di aula salah satu hotel di Bondowoso, Minggu (27/03/2022) tadi. “Saya optimis, target itu bisa dicapai. Mengingat, PKS saat ini sudah mempunyai jaringan hingga ke tingkat desa. Bahkan, sudah ada 20 DPC (Dewan Pengurus Kecamatan) dari 23 kecamatan,” kata Yudi-sapaannya.

Baca juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Pada 31 Januari 2022 kemarin, lanjut Ketua Fraksi PKS ini, sudah dilantik 104 Depera atau Pengurus PKS tingkat desa. Dengan jumlah KTA, mencapai 2.600 orang.

Ditambahkannya, disamping itu sudah terbentuk 16 Rumah Keluarga Indonesia (RKI) dan Gema Keadilan, yang merupakan sayap partai. Dalam Rakerda itu, akan dibahas program untuk mencapai target 10 kursi tersebut. Atau, minimal mendapat tujuh kursi.

“Semua komunitas akan kami rangkul. Lima anggota DPRD yang sedang menjabat saat ini, perannya juga akan dimaksimalkan,” kata Yudi.

Di tempat yang sama, Sekretaris DSW (Dewan Syariah Wilayah) PKS Jawa Timur, Abdul Karim, mengatakan bahwa target tersebut sama dengan target dari DPW Jawa Timur. Yakni, 15 persen dari jumlah pemilih. “Dalam Rakerda saat ini, bahasan utamanya adalah pencapaian target. Yang menjadi sasaran adalah kalangan milineal dan emak-emak,” kata Karim. (zen/sit)

“Literasi politik ini, bisa dilakukan dengan lima konten pembinaan. Yaitu keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan, kepartaian dan kewirausahaan,” ucapnya.

Menurutnya, politik ideologi dapat membangun kebersamaan sesuai sistem negara, memerlukan penguatan UUD 1945 agar terefleksi dengan baik, dan sejalan dengan materi musyawarah kerja daerah (Muserda). “Selamat dan sukses Partai PKS. Arahan dari DPW sangat luar biasa, apalagi tema yang diambil kolaborasi, sebuah kata kunci di kami pentahelix, sebuah proses ke depan yang baik,” tambahnya.

Baca Juga:

• Bupati Sanusi Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kabupaten Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup
• Masuk Peringkat 7 Besar Nasional, Wali Kota Malang Terima Penghargaan Sertifikat Menuju Kota Bersih
• Gudang Bulog dan TBBM Jadi Sasaran Pemantau Bupati dan Forkopimda Banyuwangi Hadapi Lebaran
• Pemkot Malang Siapkan Pendanaan Revitalisasi Pasar Besar dengan Skema KPBU
• PBI Dinonaktifkan, BPJS Malang Pastikan Warga Tak Mampu Bisa Aktifkan Kembali Kepesertaan

Berdasarkan Undang-Undang No.23, kemajuan Kota Malang juga merupakan kemajuan dari bidang eksekutif dan legislatif. Dimana, hal itu juga menjadi kemajuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk etalase Partai PKS sendiri, ada enam anggota partai yang terlibat menjadi anggota DPRD Kota Malang, dimana mereka turut memberikan kontribusi pada proses pembangunan di Kota Malang.

Terkait dengan Voter Education, Wali Kota Sutiaji menjelaskan, akan ada peningkatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Yang dahulu Rp 7500 per suara, kini meningkat Rp 15 ribu per suara dan digunakan untuk pendidikan politik.

“Masih mengajukan ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan akan ada hibah ke partai. Sekarang menjadi Rp 15 ribu dari dahulu Rp 7500. Seluruh kebijakan yang diambil, ini menggunakan demokrasi,” terangnya. (cw2/sit)