Kepala DPPKB Bondowoso, dr Agus Suwardjito, MMKes, mengatakan bahwa pelatihan ini digelar agar para migran yang pulang kampung, tidak menjadi beban keluarga. Sehingga, mereka tetap bisa produktif dan aktif.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

“Bukan hanya pekerja migran saja yang dilatih. Tetapi juga untuk keluarga pekerja migran, yang sekarang masih belum pulang. Sehingga, hasil yang diperoleh selama bekerja di luar negeri, bisa dijalankan sebagai modal usaha,” kata Agus.

Mantan Direktur RSUD dr. H. Koesnadi ini berharap, agar pendapatan buruh migran selama bekerja di negeri orang, sesampainya di rumah tidak habis begitu saja. Tapi, bisa dikembangkan dengan usaha sesuai keterampilannya.

Ditambahkannya, kalau usahanya sukses, mereka tidak usah kembali menjadi buruh migran setelah pandemi Virus Corona usai. Tinggal melanjutkan usaha di kampungnya masing-masing.

Hadir dalam pelaksanaan pelatihan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Andriyanto. Dirinya mengatakan, di Jawa Timur terdapat 5.563 anak yatim piatu akibat pandemi Covid-19.

 “Dari angka tersebut, 55 persen atau sekitar 3000 anak, menjadi yatim karena ayahnya meninggal dunia. Konsekwensinya, yang menjadi tulang punggung keluarganya adalah ibu,” kata Andri-sapaannya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pelatihan ini sangat tepat, agar para buruh migran dan keluarganya bisa berketerampilan. Dengan keterampilan tersebut, bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha. Dikatakannya, para buruh migran ketika bekerja di luar negeri, meninggalkan anak-anaknya. Maka sangat diperlukan pendampingan, agar hasil bekerja di luar negeri bisa dikembangkan tidak hanya habis untuk dimakan. (sam/sit)

Pencabutan SK itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) PMI Jatim Nomor 068/KEP/02.06.00/IX/2019 tentang Pencabutan Surat Keputusan PMI Jatim nomor 063/KEP/02.06.00/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019. Penyebabnya, pengurus PMI Bondowoso belum dapat melaksanakan tugasnya, mengingat ada permasalahan dalam proses penyusunan pengurus melalui rapat formatur Muskab PMI Bondowoso IX.

SK PMI Jatim tentang pencabutan SK pengesahan pengurus PMI Bondowoso 2019-2024 pimpinan M. Iqbal Afif

Selain itu, PMI Jatim mencabut SK, terkait surat Bupati Bondowoso KH.Salwa Arifin tanggal 30 Agustus 2019 tentang permohonan peninjauan kembali SK PMI Jatim Nomor: 063/KEP/02.06.00/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019. Juga, PMI Jatim memperhatikan surat Forum Komunikasi Ketua Kecamatan PMI Bondowoso tanggal 30 Agustus 2019 tentang permohonan Musyawarah Kabupaten (Muskab) ulang PMI Bondowoso dengan agenda pemilihan ketua dan penyusunan Pengurus PMI Bondowoso masa bakti 2019 -2024.

Pencabutan SK pengesahan Pengurus PMI Bondowoso periode 2019-2024 tanggal 8 Juli 2019 dengan Ketua M.Iqbal Afif oleh PMI Jatim dibenarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso H. Syaifullah saat dikonfirmasi di gedung DPRD Bondowoso, Jumat (20/9/2019) lalu. Pejabat kelahiran Bondowoso yang menjadi Sekda Kota Tape mengatakan, pemkab sudah menerima SK pencabutan dari PMI Jatim itu.

”Sebagaimana dalam SK pencabutan itu, bahwa PMI Jatim meminta harus dilakukan Muskab PMI Bondowoso ulang, maka kita segera melakukan Muskab ulang PMI,” kata Syaifullah.

Dia juga mengaku sudah meminta asisten pemkab berkoordinasi masalah ini dengan PMI Jatim, agar Pak Imam Utomo selaku Ketua PMI Jatim bisa hadir saat Muskab ulang di Bondowoso. Karena, Syaifullah menginginkan Muskab digelar pagi dan sorenya pengurus langsung dilantik Ketua PMI Jatim.

”Tapi, Pak Imam Utomo sibuk, sehingga pelantikan pengurus PMI baru dilakukan besok paginya setelah Muskab. Insyaallah, dalam pekan ini, ya kemungkinan hari Jum’at depan, kita Muskab ulang PMI dan besok Sabtunya pelantikan pengurus PMI yang baru,” pungkasnya. (ido/yan)

Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, H. Zainul Fauzan usai kunjungan kerja bersama anggota Komisi IV lainnya ke UTD PMI setempat pada Selasa (6/8/2019) pagi mengatakan, kualitas gedung UTD sudah tidak layak pakai, karena banyak bagian yang retak.

”Ini sangat berbahaya dan beresiko kepada karyawan maupun masyarakat yang memerlukan transfusi darah di UTD. Ruangan-ruangannya juga kurang luas dan tidak layak untuk melakukan kegiatan,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, Fauzan menyarankan kantor UTD harus pindah. Bisa membangun kantor UTD baru atau pindah ke kantor baru milik Pemkab Bondowoso yang lebih representatif dengan ukuran yang lebih luas.

”Tapi, kalau membangun kantor baru atau pindah ke kantor baru yang disediakan oleh Pemkab Bondowoso, tetap harus memperhatikan jarak dengan rumah sakit, karena tidak boleh terlalu jauh. Karena, kantor lama UTD tidak bisa sekadar tambal sulam,” ujarnya.

Kepala UTD PMI Bondowoso, dr Agus Deni juga mengatakan, kantor UTD memang memerlukan bagian khusus. Karena, ada standar yang harus perlu dicapai dalam memberikan pelayanan transfusi darah kepada masyarakat.

”Standar itu diatur Permenkes RI. Salah satunya, diperlukan kondisi fisik bangunan kantor UTD harus sesuai standar. Karena itu, dukungan pemkab sangat diperlukan UTD dalam menjalankan kegiatan agar sesuai standar. Mulai dari fisik, SDM, dan kebutuhan lainnya,” katanya.

Terpisah, tokoh senior PMI Bondowoso Christian Urip Murtojo menjelaskan, kantor UTD PMI Bondowoso memang sudah tidak layak pakai. Kondisi gedung banyak yang retak, ukuran ruangan kurang luas, dan berdiri di tanah bekas pembuangan sampah.

”Tanah tempat kantor UTD, ini diberi kelurahan pada 1985. Pada baru dibangun kantor UTD pada 1986 yang untuk kantor PMI. Biaya pembangunan sebesar Rp 12 juta dilakukan UTD sendiri. Tapi, biaya kurang sekitar Rp 3 juta, sehingga saya dan pak Parjo (masih karyawan UTD) mencari bantuan tambahan,” jelas Christian.

Sejak kali pertama dibangun pada 1986 hingga sekarang, menurut pria yang berjasa membesarkan UTD PMI Bondowoso, itu kantor UTD beberapa kali dilakukan renovasi. Namun, karena lokasi tanah merupakan bekas pembuangan sampah, sehingga bangunan selalu retak.

”Kondisi kantor UTD PMI yang tidak layak pakai, ini sudah saya laporkan ke bupati dan wabup. Bahkan, saya juga usulkan untuk UTD pindah dan membangun kantor baru atau pakai kantor baru yang lebih luas yang tidak dipakai pemkab,” ujarnya. (ido/yan)

Lembaga yang konsisten menyoroti kebijakan publik di Jawa Timur termasuk Bondowoso, ini mendesak Bupati Salwa harus bertindak tegas membatalkan SK Pengurus PMI Bondowoso, itu agar tidak menjadi polemik yang berkepanjangan.

Agus Sugiarto, Direktur Jack Centre Bondowoso

Karena, jika benar Bupati Salwa tidak mengetahui SK tersebut, Jack Centre menilai Plt. Ketua PMI Bondowoso, M.Iqbal Afif sudah melampaui kebijakan dan kewenangan Bupati Salwa sebagai Pelindung PMI Bondowoso yang memiliki hak prerogatif merekomendasikan pengurus PMI definitif untuk disahkan PMI Jatim.

”Jadi, kalau tiba-tiba keluar SK Pengurus PMI Bondowoso tanpa rekomendasi Bupati Salwa, itu tidak benar. Bupati Salwa harus cepat mengambil alih PMI dan membatalkan SK Pengurus PMI Bondowoso baru itu,” kata Agus Sugiarto, Direktur Jack Centre di kantin Pemkab Bondowoso, Senin pagi (21/7/2019).

Mengingat, Bupati Salwa menunjuk M. Iqbal Afif sebagai Plt. Ketua PMI pada awal 2019 menggantikan Plt. Ketua sebelumnya Christian Urip Murtojo dengan meminta persetujuan PMI Jatim untuk menggelar Muskab ulang. Namun, Muskab ulang yang diinginkan Bupati Salwa, setelah menolak hasil Muskab PMI pada 26 Desember 2018 yang tidak prosedural, ternyata diabaikan Plt. PMI Bondowoso. Tapi, tiba-tiba keluar SK Pengurus PMI Bondowoso baru yang disahkan PMI Jatim.

”Jelas, PMI Jatim juga melampaui kebijakan dan kewenangan Bupati Salwa sebagai kepala daerah yang juga Pelindung PMI Bondowoso, karena PMI Jatim telah mengesahkan pengurus yang tidak direkomendasi Bupati Salwa. Jadi, sekarang Bupati Salwa harus berkirim surat ke PMI Jatim untuk membatalkan SK Pengesahan Pengurus PMI Bondowoso yang ditandatangani Ketua H. Imam Utomo pada 8 Juli 2019 itu,” tegas Agus Jack –panggilan akrab Agus Sugiarto-.

Begitu pula, Wabup Irwan yang tidak mengetahui keluarnya SK Pengurus PMI serta namanya dan nama putrinya dr.Mega Delfiana Bachtiar masuk susunan pengurus, menurut Agus Jack, jangan hanya kaget dan berdiam diri. Wabup Irwan harus bertindak, karena sebagai pejabat publik, namanya telah dicemarkan dengan dicatut masuk susunan pengurus, tanpa pemberitahuan lebih dulu.

”Apalagi, Wabup Irwanjuga bilang jangan-jangan ini skenario untuk menjelekkan nama saya dan anak saya. Kalau ini benar yang terjadi, beliau sebagai wabup Bondowoso harus bertindak tegas terhadap oknum yang telah menelanjangi kebijakan dan kewenangan bupati sebagai pelindung PMI Bondowoso,” ujarnya.

Terpisah, tokoh senior PMI Bondowoso Christian Urip Murtojo menyakini Bupati Salwa dan Wabup Irwan tidak mengetahui keluarnya SK Pengurus PMI Bondowoso masa bhakti 2019-2024 yang disahkan PMI Jatim pada 8 Juli 2019 dengan ditandatangani Ketua H. Imam Utomo tanpa stempel PMI Jatim itu. Karena, sebelum SK pengurus muncul dan menjadi viral di media sosial, kata Christian, Bupati Salwa menunjuk Plt. Ketua PMI untuk menggelar Muskab ulang dengan agenda memilih ketua dan menyusun pengurus definitif.

”Saya yakin SK pengurus PMI yang disahkan PMI Jatim itu tidak direkomendasi Bupati Salwa. Karena itu, saya berharap bupati sebagai Pelindung PMI Bondowoso segera mengatasi masalah ini dengan mengambil alih PMI dan meminta PMI Jatim membatalkan SK Pengurus PMI Bondowoso yang baru itu,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Salwa dan Wabup Irwan mengaku tidak mengetahui munculnya SK Nomor: 063/KEP/02.60.00/VII/2019 tentang Pengesahan Pengurus PMI Bondowoso masa bhakti 2019-2024 yang ditandatangani Ketua PMI Jatim, H. Imam Utomo pada 8 Juli 2019, yang viral di media sosial. Bupati Salwa sebagai pelindung PMI Bondowoso belum menerima dan mendapat laporan tentang SK itu. Wabup Irwan juga kaget, namanya dan nama putrinya dr. Mega Delfiana Bachtiar masuk pengurus PMI baru. Karena, dia dan putrinya tidak pernah diberitahu oleh Plt.Ketua PMI dan baru mengetahui setelah SK pengurus PMI Bondowoso vira di media sosial. (ido/yan)

Namun, SK yang terdiri dari dua lembar, yakni, lembar keputusan PMI Jatim tentang Pengesahan Pengurus PMI Bondowoso masa bhakti 2019-2024 dan lembar susunan Pengurus PMI Bondowoso yang ditandatangi Ketua PMI Jatim H. Imam Utomo tidak disertai stempel PMI Jatim. Padahal, umumnya SK PMI Jatim yang ditandatangi Ketua maupun sekretaris dan dikirim melalui faksimile selalu berstempel PMI Jatim.

SK PMI Jatim Tentang Pengesahan Pengurus PMI Bondowoso Periode 2019-2024

Selain itu, nomor SK PMI Jatim tentang Pengesahan Pengurus PMI Bondowoso dengan nomor surat lampiran susunan Pengurus PMI Bondowoso sepertinya terjadi kesalahan. Umumnya, nomor SK pengesahan pengurus PMI lebih muda dibandingkan nomor surat lampiran susunan pengurus PMI. Karena, SK merupakan lembar depan dan surat lampiran susunan pengurus di belakang SK. Tapi yang terjadi terbalik, yakni lembar SK nomor: 063/KEP/02.60.00/VII/2019 dan surat lampiran susunan pengurus nomor: 062/KEP/02.60.00/VII/2019.

Kejanggalan lainnya, Pengurus PMI Bondowoso 2019-2024 disahkan tanpa melalui Musyawarah Kabupaten (Muskab). Padahal, Bupati Salwa sudah membatalkan Muskab PMI Bondowoso pada 26 Desember 2018, karena tidak prosedural. Sehingga, Bupati Salwa membatalkan Muskab dan meminta restu PMI Jatim untuk menggelar Muskab ulang. Pelindung PMI Bondowoso, ini awal menunjuk Christian Urip Murtojo sebagai Plt.Ketua untuk melaksanakan Muskab ulang.

Namun, penunjukkan Christian sebagai Plt.Ketua dipersoalkan pengurus lama PMI Bondowoso. Akhiknya Bupati Salwa berkirim surat lagi ke PMI Jatim dan menunjuk Plt. Ketua yang baru M. Iqbal Afif . Namun, Iqbal Afif tidak pernah melaksanakan Muskab ulang, tapi tiba-tiba muncul SK Pengesahan Pengurus PMI Bondowoso periode 2019-2024 dengan Ketua M.Iqbal Afif dari PMI Jatim.

”Padahal, dalam AD/ART di PMI, pembentukan pengurus definitif baru harus melalui muskab. Sedangkan, Plt. Ketua PMI selama ini tidak pernah menggelar muskab ulang,” kata salah satu pengurus kecamatan PMI Bondowoso.

Baca : Bupati Salwa dan Wabup Irwan Tidak Tahu SK Pengesahan Pengurus PMI Bondowoso

Tokoh senior PMI Bondowoso, Christian Urip Murtojo juga sangat menyayangkan keluarnya SK pengesahan pengurus PMI Bondowoso periode 2019-2020 dari PMI Jatim. Selain tidak diketuai Bupati Salwa sebagai pelindung PMI Bondowoso, juga menyalahi aturan dalam AD/ART PMI.

”Bagaimana pun juga, pembentukan pengurus PMI yang baru harus melalui muskab. Kalau tidak melalui muskab dan tiba-tiba muncul SK pengesahan pengurus PMI baru dari PMI Jatim yang tidak ada stempel resminya, ini perlu dipertanyakan keabsahannya,” katanya. (ido/yan)

Bupati Salwa usai rapat paripurna persetujuan bersama nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Bondowoso 2020, Rabu pagi (17/7/2019) mengaku, dirinya tidak mengetahui turunnya SK PMI Jatim tentang Pengesahan Pengurus PMI Bondowoso masa bhakti 2019-2024. Karena,

Karena, sampai sekarang, dia belum menerima SK itu dan belum ada laporan kepada dirinya sebagai pelindung PMI Bondowoso. ”Sampai sejauh ini, PMI Bondowoso masih akan melakukan Muskab ulang. Tapi, jika benar ada SK tersebut, saya tidak tahu. Ini harus ditindaklanjuti, karena terkait kebijakan bupati sebagai Pelindung PMI Bondowoso,” katanya.

Wabup Irwan di Kantor Pemkab Bondowoso kemarin (18/7/2019) juga mengaku tidak mengetahui SK PMI Jatim tentang Pengesahan Pengurus PMI Bondowoso itu. Dia juga kaget, namanya dan nama anaknya dr. Mega Delfiana Bachtiar masuk pengurus PMI baru.

Irwan sebagai Ketua Dewan Kehormatan dan dr. Mega mejabat Sekretaris. Padahal, Irwan dan dr. Mega tidak pernah dikonfirmasi masuk pengurus oleh Plt Ketua, Muhammad Iqbal Afif yang dalam pengurus periode 2019-2024 sebagai Ketua PMI Bondowoso.

”Sampai saat ini saya tidak tahu SK itu. Jangan-jangan ini skenario untuk menjelekkan nama saya dan anak saya,” katanya.

Untuk itu, dalam menentukan pengurus PMI Bondowoso definitif, tegas Wabup Irwan, harus sesuai prosedur agar tidak menimbulkan polemik. Dia juga tidak ingin ada semacam rekayasa demi memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

”Kalau pun PMI Bondowoso harus Muskab ulang untuk menentukan pengurus baru, ya harus dilaksanakan sesuai surat resmi Bupati Bondowoso kepada PMI Jatim beberapa waktu lalu,” tegasnya. (ido/yan)