“Jadilah PNS yang mampu meningkatkan disiplin, mampu melaksanakan tugas dengan baik dan mampu bekerja dengan baik. Dan ini penting, yaitu memiliki loyalis yang tinggi terhadap pimpinan,” kata Bupati Karna.

Lebih lanjut mantan Kadis PUPP Lumajang ini meminta kepada para PNS, supaya mampu membangun kerja sama yang baik dengan lintas sektor. “Ini perlu dilakukan, sebagai bentuk kolaborasi dalam rangka mencapai apa yang menjadi tujuan kita bersama. Yakni, terwujudnya Masyarakat Situbondo yang Berjaya (berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya),” tegasnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Kepala BKPSDM Situbondo, Samsuri, menjelaskan bahwa dari 197 PNS yang diambil sumpahnya terdiri dari 77 orang Golongan II dan 120 orang Golongan III. “Tujuan dari pengambilan sumpah jabatan ini yakni untuk melaksanakan pembinaan terhadap pada PNS. Sehingga, mereka menjadi aparatur yang berakhlak, bersih, jujur dan sadar akan tanggungjawabnya guna membantu pelaksanaan pembangunan dan menjadi pelayanan masyarakat yang baik,” ucapnya. (her/gie)

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru itu, seusai pengangkatan akan menempati jabatan fungsional sebagai tenaga Kesehatan (Nakes). Mereka, terdiri dari dokter, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis hingga sanitarian. Sementara itu, sisanya sebanyak 35 orang terdiri atas jabatan fungsional guru dan penyuluh pertanian.

Pelantikan itu, menjadi kado istimewa bagi para Nakes dari Pemkab Jember di bulan Syawal pasca Bulan Suci Ramadan 1444 H. Terhitung mulai 1 Mei 2023, gaji ratusan pegawai yang baru dilantik, akan bertambah.

“Setelah dilantik dan disumpah, harapannya kinerja mereka naik,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dengan begitu, tambahnya, dapat membantu Pemkab Jember menghadapi sejumlah masalah kesehatan. Salah satunya, soal stunting, AKI dan AKB.

Menurut bupati, stunting merupakan masalah yang harus dituntaskan secara bersama. Karena, hal itu juga menjadi tolok ukur kinerja para ASN Nakes yang baru dilantik tersebut. “Jika akhir tahun angka stunting turun, berarti mereka berhasil,” lanjutnya.

Masih menurut Bupati Hendy, diharapkan para pegawai ASN baru tersebut, bisa menjadi kekuatan baru alias darah segar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Khususnya, di bidang kesehatan yang menjadi pelayanan dasar dan program prioritas Pemkab Jember.

Sebagai tambahan, mereka yang disumpah atau dilantik hari ini merupakan hasil dari seleksi CPNS khusus Nakes pada 2021 lalu. Untuk disumpah menjadi PNS, mereka melalui proses Panjang. Di antaranya, telah lulus diklat dasar selama tiga bulan dan juga lulus tes kesehatan. (kom/rio/gie)

“Jangan sampai ada PNS yang sudah cukup uangnya, cukup rezekinya, lalu mengambil kesempatan saat ada kegiatan pasar murah. Sehingga, sampai memborong kebutuhan bahan pokok. Jadi, jangan memanfaatkan kesempatan,” tegas Aries.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, bahwa program pasar murah merupakan wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat untuk menekan inflasi kebutuhan pokok. “Pasar murah ini harganya di bawah pasaran. Tentunya, yang diutamakan adalah masyarakat umum. Bukan pegawai negeri,” ujarnya.

Pj Wali Kota Batu menjelaskan, bahwa keberadaan pasar murah ini adalah untuk masyarakat yang membutuhkan. “Jadi, sekali lagi saya tekankan, jangan ada yang memborong kebutuhan bahan pokok saat ada pasar murah. Sebagian pegawai negeri, itu sudah menerima TPP. Lebih baik, kita beri bantuan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Di situlah, amal ibadah kita juga meningkat,” tambahnya.

Sekedar diketahui, bahwa kegiatan pasar murah yang digelar oleh Pemkot Batu di Kantor Desa Pandanrejo, juga dihadiri Bulog Cabang Malang dan sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemkot Batu. (put/gie)

Dalam apel itu, Bupati Malang juga menyerahkan SK Kenaikan Pangkat secara simbolis kepada lima PNS dari 837 PNS yang menerima kenaikan pangkat periode April 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Bupati Malang dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada 60 PNS penerima SK Pensiun. Diterimanya SK Pensiun, haruslah disyukuri sebagai berkah umur panjang dari Allah SWT. Apalagi, selama berkiprah sebagai PNS tentunya masing-masing dari 60 penerima SK Pensiun ini telah melalui lika-liku karir sebagai bentuk pengabdian yang penuh loyalitas.

“Memang tidak mudah menjadi abdi negara yang baik dan menjalankan tugas secara konsisten. Tetapi saya yakin, PNS yang pensiun ini semuanya telah menjalankan kewajiban secara maksimal,” ujar Bupati Sanusi.

Sementara itu, kepada para PNS yang menerima kenaikan pangkat, HM Sanusi mengungkapkan bahwa kenaikan pangkat bukanlah hak bagi PNS. Kenaikan pangkat haruslah dipandang sebagai kenaikan tanggung jawab dan dibarangi dengan perilaku kerja yang lebih baik.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, PNS bukan hanya pekerjaan. Tetapi mengandung amanah yang harus ditunaikan dengan baik. Jadi cara berpikir PNS harus diubah, cara-cara lama yang cenderung menghambat pelayanan publik harus ditinggalkan. Sesuai instruksi presiden bahwa semua pelayanan publik harus terukur dan dipercepat dan tidak boleh ditunda-tunda.

Kabupaten Malang sendiri, ujarnya, saat ini semakin menunjukkan kinerja yang terbaik untuk melayani publik. Dibuktikan, tahun ini Pemkab Malang mendapat pengahrgaan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen Apratur Sipil Negara dengan predikat Baik. Juga mendapat penghargaan dari Menpan RB dan Mendagri bahwa kinerja Pemkab Malang disegala sisi telah menunjukkan prestasi yang dapat dibanggakan sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat.

“Kami semua tentunya juga merasa sangat bersyukur pernah menjalin kolaborasi dengan saudara sekalian. Mudah-mudahan kedisiplinan dan keteladanan, serta etos kerja yang bapak dan ibu telah tunjukkan selama ini, dapat dicontoh oleh para ASN Kabupaten Malang, yang saat ini sedang berjuang demi Kabupaten Malang,” tutur Bupati Malang.

Bupati Malang mengajak perkuat kembali komitmen dari segenap jajaran aparatur, termasuk PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Agar, dapat menjalankan apa yang telah menjadi tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan baik, yang diikuti pula dengan upaya peningkatan kapasitas serta kapabilitas secara berkelanjutan.

“Mari kita wujudkan bentuk kinerja dan pengabdian terbaik bagi masyarakat, daerah, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dalam kapasitas kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat,” ujarnya. (pro/gie)

Dalam sambutannya, Bupati Hendy mewakili seluruh OPD Kabupaten Jember, mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras para PNS yang akan menerima SK. Dirinya juga menitipkan tiga pesan, untuk dilakukan setelah purna tugas. Ketiga pesan itu, ialah melaksanakan salat lima waktu berjamaah di masjid, mencari kegiatan sosial yang sesuai dengan minat dan memulai giat UMKM bagi purna PNS yang berminat di ranah kewirausahaan.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Bupati Hendy menyebut, bahwa ketiga hal tersebut dapat menjadi kegiatan positif yang juga bermanfaat untuk dilakukaan di waktu-waktu luang.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyatakan bahwa pihaknya bersama dengan BKPSDM Jember, PT Taspen, Bank Mandiri Taspen dan Bank Jatim cabang Jember, siap untuk memfasilitasi purna tugas PNS yang ingin memulai UMKM. “Kredit SuperMi dengan bunga hanya 3 persen setahun dapat menjadi opsi yang dipilih. PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen juga menyediakan pinjaman bagi purna tugas tanpa jaminan,” jelasnya. (kom/rio/gie)

Disampaikan Kepala BKPSDM Kota Batu, Nur Adhim, untuk saat ini jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berjumlah 3.048 orang. Sedangkan, honorer berjumlah 3.000 orang.

“Saat ini jumlah PNS dan P3K di lingkungan Pemkot Batu, ada sebanyak 3.048 dan honorer sebanyak 3.000 orang. Ini, terbagi di 40 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemkot Batu,” terang Adhim, saat ditemui usai Musrenbang 2023 di sebuah hotel Kota Batu, Rabu (08/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sedangkan kebutuhan pegawai, tambahnya, sudah sesuai dengan Anjab dan ABK. Kemudian, dari analisa tersebut dirasa kekurangan pegawai. Sehingga, diusulkan kebutuhan tambahan pegawai sebanyak 1.500 orang ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negera.

Dari 40 SKPD yang ada di Kota Batu, ditegaskan Adhim, semua dinas sebanyak 40 SKPD membutuhkan pegawai lagi. Karena, dari jumlah yang diusulkan semua bertugas di semua dinas.

“Kita setiap tahun mengusulkan. Tentunya, semua dinas masih butuh tambahan pegawai. Dan, tahun ini diusulkan tambahan 1.500 orang pegawai yang terdiri PNS dan P3K,” paparnya. (put/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan jika para PNS yang telah diambil sumpah, harus memiliki etos kerja yang bagus. Selain itu, juga harus mempunyai komitmen tinggi dalam bekerja, profesionalisme, serta disiplin ilmu yang dimiliki.

“Jadi ini ada tambahan supporting. Mudah-mudahan semakin kuat dan semakin bagus dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kota Malang,” ujar Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, pihaknya juga berharap agar kedepan nantinya ada penambahan formasi bagi para PNS di lingkungan Pemkot Malang. Terlebih, menurutnya yang saat ini telah diangkat terbanyak dari Tenaga Kesehatan (Nakes).

“Karena ini banyak yang tenaga kesehatan. Harapannya nanti kesadaran masyarakat akan kesehatan itu tinggi. Ini juga kita support dengan pelayanan petugas yang bagus,” ucap Wali Kota Malang.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusian (BKPSDM) Kota Malang, Totok Kasianto, menyampaikan jika dari 182 PNS yang telah diangkat itu, 102 diantaranya adalah Nakes, mulai dari dokter, perawat, apoteker. Kemudian, 80 diantaranya tersebar di 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Malang.

“Khususnya yang paling banyak ini Nakes. Kemudian, lainnya tenaga teknis menyebar di OPD, ada Disnaker PMPTSP, BKAD, dan Bappeda, kurang lebih ada 11 OPD,” kata Totok.

Lebih lanjut dikatakannya, jika masa uji coba PNS itu berlangsung selama satu tahun. Ketika, di masa uji coba sudah memenuhi persyaratan dari kinerja dan uji kesehatan, maka sepenuhnya akan diangkat menjadi PNS.

“Alhamdulillah, setelah di satu tahun masa uji coba ini, sudah memenuhi syarat semua untuk diangkat menjadi PNS penuh,” lanjutnya.

Senada dengan Wali Kota Malang, Sutiaji, Totok juga berharap agar para PNS yang telah diangkat, bisa menambah komitmen kinerja yang lebih bagus dalam melayani masyarakat Kota Malang. (hms/rsy/sit)

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Rini Syarifah juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan 153 CPNS menjadi PNS.

Bupati Blitar Rini Syarifah dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada para CPNS yang baru saja mendapatkan SK pengangkatan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. “Semoga panjenengan bisa menjalankan tugas dengan disiplin, penuh tanggungjawab dan selalu berpegang pada core values ASN Berakglak dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa,” kata Bupati Rini Syarifah.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Bupati Blitar berharap, sumpah atau janji yang telah diikrarkan benar-benar dari lubuk hati. Karena, sumpah atau janji mengandung tanggung jawab dan bukan saja kepada sesama namun juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

“Saya berharap, dengan diangkatnya menjadi PNS semakin memantapkan hati untuk membaktikan diri kepada masyarakat,” harapnya.

Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar menambahkan, pilihan menjadi PNS sama dengan menjadi abdi masyarakat. Untuk itu, tingkatkan kompetensi, hadirkan inovasi guna memberikan pelayanan yang maksimal, cepat dan tepat. 

“Jadilah PNS yang smart. Segera respon dan cepat beradaptasi dengan perubahan,” tegasnya.

Mak Rini juga mengingatkan, bahwa ASN memiliki rambu-rambu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Bagi yang tidak menunjukkan kinerja baik sesuai yang sudah ditargetkan dan diekspektasikan, ASN bisa dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

“Patuhi aturan, buktikan dedikasi sehingga mendukung segera terwujudnya Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera,” papar orang nomor satu di Pemkab Blitar ini. (jar/sit)

Dihadapan seluruh PNS hasil formasi tahun 2019 yang baru saja dilantik tersebut, Bupati Yuhronur mengajak para PNS untuk turut mengambil bagian dalam tugas pemerintahan. Sehingga, dengan dilantiknya para pegawai ini akan semakin menguatkan peran dan tugas pemerintahan.

“Berdasarkan amanat undang-undang, pemerintah memiliki tugas pokok. Yakni, menyelenggarakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Saya yakin, bapak ibu semuanya yang telah terpilih ini akan melaksanakan salah satu, salah dua maupun keseluruhan dari tugas-tugas pemerintahan. Sehingga, ketika saudara-saudara sudah dilantik secara langsung juga memiliki tanggung jawab sesuai yang diamanatkan,” tegasnya.

Untuk mencapai kesuksesan sebagai sumber kekuatan moral, lanjutnya, ASN perlu memiliki bekal core values BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dan meningkatkan kapasitas.

“Dalam reformasi birokrasi harus menghadirkan tata kelola yang dinamis. Yakni, pemerintahan yang cepat, responsif, efisien, kolaboratif dan memiliki kapasitas yang unggul. Dan untuk menjadi bagian itu kita harus mendesain dengan sikap-sikap yang bisa mensupport pemerintahan, yakni fleksibilitas, kolaborasi, inovasi, serta meningkatkan kapasitas. Dengan begitu saudara-saudara memiliki daya saing unggul,” imbuhnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lamongan, Shodikin, menjelaskan bahwa pelantikan PNS yang berjumlah 481 orang, ini terdiri dari 476 CPNS hasil pengadaan formasi tahun 2019 (300 formasi tenaga pendidik guru, 95 formasi tenaga kesehatan dan 81 formasi tenaga teknis) dan 5 CPNS dari sekolah kedinasan dengan tujuan untuk memberikan pembinaan agar PNS mempunyai kesamaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta memiliki mental yang baik, jujur, bersih, berdaya guna, serta bertanggung jawab.

“Dengan pelantikan ini, kami berharap para PNS akan cepat beradaptasi dan mempunyai kesamaan dalam ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Republik Indonesia serta memiliki mental yang baik, jujur, bersih, berdaya guna, serta bertanggung jawab,” terangnya. (zen/sit)