Pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Malang periode 2024-2029 ini, Dito menyampaikan bahwa Partai Nasdem telah mengusung sosok calon pemimpin Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, yang tentu berkualitas, bersih dan tidak memiliki rekam jejak negatif. “Dari tiga Paslon yang ada ini, kita menghadirkan Paslon yang berkualitas dan tidak punya masalah hukum di masa lalu. Sehingga, kalau ada yang bersih dan berkualitas, kenapa harus pilih yang tidak bersih?,” kata Dito, Senin (16/09/2024) tadi.

Dito mengingatkan, agar masyarakat tidak mengulang kesalahan memilih pemimpin dengan rekam jejak buruk. Dirinya juga menyinggung, kasus memalukan yang melibatkan 41 anggota DPRD Kota Malang dan Wali Kota sebelumnya, yang tersandung kasus korupsi.

Baca juga :

“Kita butuh pemimpin yang tidak punya beban masa lalu. Jangan sampai Kota Malang kembali dipermalukan. Masyarakat tidak boleh memilih calon pemimpin yang bisa jadi tersandera kasus hukum lainnya,” tegasnya.

Dito menekankan, bahwa pemimpin yang bebas dari masalah hukum akan lebih fokus dan total dalam memimpin Kota Malang ke depan, tanpa keraguan atau tekanan. “Kota Malang butuh pemimpin yang bisa totalitas dan masyarakat juga tidak perlu ragu dalam memilih,” imbuh Dito.

Sebagai informasi, Partai Nasdem menjadi salah satu tim pengusung dari Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Wahyu Hidayat – Ali Mutohirin (Wali), bersama dengan 12 partai lain. Yakni Partai Gerindra, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kesejahteraan Sosial (PKS), Perindo, PPP, Partai Gelora, Partai Hanura, PKN, Partai Garuda, PBB dan Partai Buruh. (rsy/sit)

Disampaikannya, bahwa pengalamannya sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang periode 2019-2024, merupakan bagian dari bekal untuk maju di Pilkada Kota Malang. “Saya siap dipasangkan dengan siapapun. Berdasarkan survei yang paling tinggi, semuanya pasti mengincar Abah Anton. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, adalah apakah Abah Anton ini bisa kembali mencalonkan seusai tersandung masalah hukum. Namun, terlepas dari itu semua, saya siap disandingkan dengan calon siapapu,” jelas Fuad, Rabu (10/07/2024) tadi.

Beberapa program yang akan diusung, lanjutnya, diantaranya mengenai persoalan kemacetan, penanganan banjir, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pendidikan, penyediaan lowongan kerja bagi generasi muda dan potensi kenaikan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). “Kota Malang ini harus bisa memulai untuk menata dan mengurai kemacetan. Jaringan transportasi di Kota Malang, harus terkonsep dengan baik. Termasuk juga pada akhirnya akan Buy The Service (BTS), cuma sebelumnya harus terkonsep dengan baii dulu. Sebenarnya BTS ini sudah kita pelajari di Jakarta sejak menjadi anggota DPRD,” ujarnya.

Baca juga :

Kemudian, pihaknya juga akan mengusung program 1000 lowongan kerja untuk anak muda Kota Malang. Termasuk juga memberikan bantuan permodalan, pelatihan kerja untuk UMKM. Nantinya perkelurahan akan diberikan akselerasi Rp 1 miliar pertahun.

“Nanti juga akan ada bantuan dana kegiatan karang taruna Rp 50 juta pertahun dan modal usaha untuk perempuan kepala rumah tangga. Kemudian, berobat hanya pakai KTP untuk warga Kota Malang dan ini gampang kita realisasikan. Serta 1000 penerima beasiswa pendidikan setiap tahun,” jelasnya.

Sebagai informasi, Fuad mengatakan bahwa maju dalam Pilkada 2024 sebagai Calon Wali Kota Malang, berdasarkan dengan surat tugas dari PKS. Dirinya telah memenuhi kualifikasi untuk dicalonkan dan tentunya telah melewati beberapa mekanisme dalam internal partainya.

“Bahwa setiap kader partai punya hak untuk mencalonkan atau dicalonkan dan nama saya tersebut ada di dalam itu. Akhirnya ini yang membuat saya percaya diri, terlebih dengan latar belakang saya sebagai anggota dewan. Sehingga, saya siap mengabdi untuk Kota Malang,” imbuh Fuad. (rsy/sit)

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang itu, menekankan bahwa langkah awal nanti yang akan dilakukan yakni memperbaiki database kependudukan. Hal itu dilakukan, agar apapun yang dilakukan nantinya dapat tepat sasaran.

“100 hari pertama kerja, kami akan memperbaiki database kependudukan. Data by name by adress harus benar-benar valid agar bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran. Karena kalau database ini tidak valid, pemerintah akan sulit dalam menangani kemiskinan,” kata Fuad, Rabu (12/06/2024) tadi.

Apalagi, Fuad juga telah memiliki pengalaman di DPRD Kota Malang, bahwa soal data itu selalu berbeda. Baik di Badan Pusat Statistik (BPS) atau pun dari Pemerintah Daerah.

“Versi dari BPS dengan versi kita sering berbeda. Dengan data valid kita bisa menangani permasalahan dan kebutuhan warga melalui kebijakan yang tepat,” ucapnya.

Baca juga :

Selain memperbaiki database kependudukan, Fuad juga berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Dua sektor tersebut, menjadi fokusnya dalam 100 hari pertama masa kerjanya.

“Pertama kita harus memperbaiki Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh layanan fasilitas kesehatan agar tidak ada lagi diskriminasi layanan kesehatan kepada warga kurang mampu yang ingin berobat ke rumah sakit,” ujarnya.

Kemudian untuk di sektor pendidikan, Fuad berencana akan meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan baik di sekolah swasta maupun negeri. Mulai dari sarana prasarana hingga tenaga pendidik.

“Sektor pendidikan dan kesehatan adalah investasi penting untuk pengembangan daerah. Jika Sumber Daya Manusia (SDM) itu sudah baik, kita bisa berbicara tentang kondusifitas, pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur lainnya,” ujarnya.

Diakhir, Fuad juga menyebutkan tiga kata yang bisa meyakinkan masyarakat untuk memilihnya. Yaitu Cerdas, Ikhlas dan Berani. “Karena kebijakan dan pembangunan di Kota Malang ini harus dirancang oleh orang-orang cerdas, dilaksanakan oleh orang-orang ikhlas, dan dieksekusi oleh orang-orang pemberani,” imbuh Fuad. (rsy/sit)

“Pemilu 2019 saya jadikan pengalaman perjalanan politik saya. Insyaallah, Pemilu tahun ini saya bisa melangkah ke Gedung DPR RI di Senayan Jakarta,” urai Ahmad Irawan, dengan nada merendah, Selasa (02/01/2024) tadi.

Disampaikannya, bahwa kader Partai Golkar di Malang Raya sangat solid dan militan. Hal itu dirinya ketahui, saat berkunjung ke daerah-daerah di Malang Selatan. Menurutnya, meski saat ini lahir puluhan Parpol, tetapi kader dan simpatisan Partai Golkar di kawasan pinggiran perkotaan tak goyah hati dan pikirannya.

Diakuinya, bahwa perjuangannya cukup berat untuk meyakinkan masyarakat bahwa Partai Golkar masih tetap solid dan komitment untuk terus memperjuangan kepentingan rakyat. “Lima tahun lalu, saya sudah kenal dengan kader Partai Golkar yang ada di desa-desa. Kini, saya sambung silahturahminya lagi. Alhamdulillah mereka sangat mendukung saya untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar lagi,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Mas Irawan ini menyatakan, Partai Golkar pernah mengalami masa keemasan. Masyarakat yang tinggal di pedesaan dan pernah merasakan bantuan dari politikus Partai Golkar hingga saat ini masih memegang teguh isi hatinya. Yakni tetap berjuang dan mendukung perkembangan Partai Golkar.

“Saya menaruh hormat pada masyarakat. Khususnya pada simpatisan, kader dan tokoh politik Partai Golkar yang tinggal di desa-desa. Mereka terus kita sapa agar tidak putus tali silahturahminya,” urainya.

Sebagai contoh kader Partai Golkar di Kecamatan Dampit, Tirtoyudo dan Ampelgading. Termasuk kader Partai Golkar yang tinggal di Kecamatan Pujon, Ngantang dan Kasembon. Sampai saat ini, mereka masih solit untuk mendukung Partai Golkar.

Baca juga :

“Setiap kali saya bersama teman-teman turun ke lapangan, itu tidak pernah mengalami hambatan atau kendala komunikasi. Kader Partai Golkar yang ada di tingkat kecamatan dan desa sangat welcome pada kami. Jadi, kami tinggal melanjutkan komunikasi saja dengan mereka,” ungkapnya.

Dirilis dari Pemuka Rakyat, Ahmad Irawan adalah sosok politisi muda kelahiran 1989 yang kini juga menjadi Calon Anggota DPR RI dari Partai Golkar untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur V meliputi wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang da Kota Batu. Pria yang akrab disapa Mas Irawan itu, menjadi Caleg DPR RI Dapil Jatim V dengan Nomor Urut 1 dalam Pemilu Legislatif 2024 mendatang. Sebagai seorang politisi, tentunya memilki perjalanan yang panjang. Pria 33 tahun itu merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UMM, dirinya aktif dalam berbagai organisasi baik intra maupun ekstra.

Bahkan, dirinya pernah menjadi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Malang, sementara di organisasi ekstra juga sebagai Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam dan menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Malang Komisariat Hukum UMM.

Selama menimba ilmu di Malang, dirinya mencari banyak pengalaman mulai dari profesi hukum hingga politik dan bisnis. Sejak itulah pria 33 tahun ini mencari dan menemukan banyak relasi. Mas Irawan juga memiliki rumah di Kota Malang dan di kota inilah dirinya melakukan berbagai aktivitas dan mencari tahu berbagai problem pembangunan di Kota Pelajar ini.

Selain kota, wilayah kabupaten juga tidak luput dari jangkauannya. Dimana selama kuliah dan tinggal di Malang, Ahmad Irawan menjalin relasi dan mendapatkan banyak pengalaman di sana. Semangat itulah yang mendorongnya sebagai Calon Legislatif dalam Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Sebagai Alumni Hukum, Ahmad Irawan juga menggeluti profesinya sebagai Advokat dan kini Ia memiliki Kantor Konsultan Hukum yang bernama Ahmad Irawan & Associates & Counselors Law Receiver & Administrator for Bankcruptcy. Jiwa profesionalitasnya sudah ada dalam diri Ahmad Irawan. Bahkan, sejak kecil dirinya dididik oleh orang tua yang memiliki latar belakang sebagai Aparatur Penegak Hukum (Perwira Polisi). Jiwa Korsa Bhayangkara yang mendidiknya menjadi anak dengan disiplin tinggi sekaligus jiwa yang siap mengayomi, mengabdi dan rela berkorban untuk kepentingan orang lain.

Dirinya mengawali karir politiknya sejak menjabat sebagai Bendahara Umum Angakatan Muda Partai Golkar (AMPG) periode 2017-2019. Politisi muda itu kini menjabat sebagai Departemen Pemenangan Pemilu Jawa 3 DPP Golkar sejak 2019-2024. Hal ini menjadi cermin kepribadian yang menonjol bekal mengarungi kerasnya kehidupan di masa mendatang. (man/red)

Bupati Fauzi menyampaikan, bahwa hal ini bertujuan untuk menghadapi situasi Pemilu 2024 yang semakin mendekat dan dinamika politik yang kian memanas. Karenanya, dirinya meminta para perwakilan maupun ketua partai, untuk terus menjaga kondusifitas politik mulai pra hingga pasca pesta demokrasi tersebut selesai.

“Yang ingin saya sampaikan adalah pesannya, bagaimana ke depan kita di sini (Sumenep) harus mampu membangun politik santun,” kata Bupati Fauzi kepada awak media, Selasa (03/10/2023) tadi.

Baca Juga :

Ketua DPC PDI-Perjuangan Sumenep itu juga mengingatkan, bahwa betapa pentingnya memberikan ruang harmoni dan dingin di masyarakat. Dengan begitu, persoalan politik yang kurang penting bisa dihindari. Sehingga, jangan sampai rakyat saling bermusuhan karena perbedaan pandangan politik. Apalagi sampai saling melemparkan laporan.

“Salah satunya yang selalu tidak saya harapkan, dengan berakhir lapor dan melapor. Dan yang dilaporkan adalah rakyat saya, yang melaporkan juga rakyat saya,” jelasnya.

Lebih jauh, Fauzi mengimbau para perwakilan partai di Sumenep bisa terus mengedepankan politik santun jelang Pemilu 2024. Menurutnya, politikus Sumenep perlu mengambil langkah berbeda, sehingga tidak perlu mengikuti cara maupun gerakan politik panas yang biasa dimainkan beberapa oknum politikus di pusat.

Terakhir, pihaknya berharap para perwakilan terutama pimpinan partai bisa menyampaikan hal itu kepada anggota di bawah mereka. “Ini beberapa hal yang ingin saya coba sampaikan kepada seluruh perwakilan-perwakilan ataupun ketua-ketua partai politik, agar kondusifitas ini terus terjaga,” ujarnya. (dan/gie/adv)

Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang, mengatakan bahwa media memframing positif kinerja politisi muda itu. “Ini terlihat dari adanya terobosan-terobosan baru dalam pemerintah, proaktif, dinamis dan mulai menggunakan atau melakukan manajemen media dan media sosial dengan baik,” terang Rustika.

Masuk dalam deretan politisi muda terpegah dan tervokal, yang namanya meroket di level nasional, ujarnya, tentunya menjadi capaian tersendiri bagi orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu. Apalagi, Mas Dhito baru menjabat sebagai bupati pada 26 Februari 2021. 

Sebagai bupati muda, Mas Dhito memiliki strategi komunikasi yang baik. Bahkan, dia mampu menjadi salah satu bupati yang tergolong aktif dalam media sosial terutama instagram.

Sehingga, tidak jarang Mas Dhito, pun terlihat membalas aduan warganya yang disampaikan di instagram pribadinya. Karena saat ini, media sosial memang tidak bisa dipungkiri menjadi media komunikasi cukup efektif untuk menjaring persoalan yang terjadi di lapangan.

Baca juga:

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Hal serupa tersebut, pun banyak dilakukan pula oleh kebanyakan tokoh politik maupun pejabat publik di tanah air. Namun, dibalik keterbukaan melalui media sosial, kritik pedas kadang bermunculan. Tentunya, ini menjadi pilihan yang tak dapat dihindari bagi tokoh politik maupun pejabat publik yang bermain media sosial.

Selain itu, dalam menjalankan pemerintahannya, Mas Dhito juga memanfaatkan aplikasi Halo Mas Bup. Aplikasi ini, dibuat sebagai sistem laporan untuk memudahkan warga berkomunikasi dengan pemerintah.

Belum lagi, program Jumat Ngopi yang merupakan akronim dari ngobrol persoalan dan solusi. Berbeda dalam acara ini, warga dapat bertatap muka secara langsung dengan bupati. Melalui kegiatan ini warga dapat menyampaikan aspirasi, persoalan di daerah kepala bupati untuk dicarikan solusi, saat itu pula.

Tentunya, dari acara itu banyak konten-konten bisa diangkat menjadi bahan pemberitaan di media. Belum lagi, terkait program kerja yang dijalankan, seperti bidang infrastruktur dan pelayanan yang cukup menarik menjadi sorotan media.

Apalagi, sejak awal kepemimpinannya, dua program itu terlihat sangat populer. Dalam pelayanan, pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) misalnya, inovasi terus dilakukan untuk memudahkan akses bagi masyarakat.

Kemudian dalam bidang infrastruktur, urainya, selain jalan juga termasuk pembangunan jembatan. Salah satunya, Jembatan Ngadi di Kecamatan Mojo, yang menghubungkan antara Kabupaten Kediri dengan Tulungagung. Jembatan yang mengalami kerusakan sejak 2017, itu berhasil dibangun di masa kepemimpinan Mas Dhito.

Di sisi lain, keterbukaan dan komunikasi yang baik tokoh terhadap media tentu akan berimbas pada kuantitas pemberitaan. Terlebih, banyak terobosan baru dilakukan Mas Dhito dalam pemerintahan.

Selain pemberitaan yang menyebut sebagai politisi muda terpegah dan tervokal, Mas Dhito juga muncul dalam pemberitaan terkait Pilgub Jatim 2024. Mas Dhito disebut-sebut sebagai salah satu sosok baru, diantara kepala daerah lain yang cukup memiliki pengalaman.

Tentunya, penyebutan nama itu tidak lepas dari rekam jejak kepemimpinannya di Kabupaten Kediri dan terekspose media. Meski belum pasti, Mas Dhito akan ikut meramaikan bursa Pilgub Jatim 2024 atau tidak, tentunya penyebutan itu akan berdampak pada kenaikan kepopuleran dan elektabilitas. (pan/sit)

Profesor Hotman Siahaan, dalam kesempatan itu menyampaikan jika pihaknya sekarang ini sedang berusaha menampilkan atau memperkenalkan sosok pemimpin yang punya kemampuan untuk memimpin. “Wacananya, kita sedang menampilkan sosok yang memang menurut kita layak menjadi seorang pemimpin. Karena, dia punya kompetensi yang pas dan tinggi untuk itu. Dia juga bersih anti korupsi dan dia begitu banyak menyelesaikan banyak masalah yang rumit. Salah satu contoh, di dalam kasus tragedi Kanjuruhan, dimana FIFA juga memberikan sorotan dan ini berpengaruh pada dunia sepak bola Indonesia,” terang Prof Hotman, kepada Memontum.com, Jumat (21/10/2022) tadi.

Hotman juga menjelaskan , bahwa acara yang digagas pihaknya itu, hanya sekedar bertatap muka dengan masyarakat dan berdialog terkait isu yang berkembang di masyarakat. Tentu saja, juga mengenalkan lebih jauh mengenai sosok Erick Thohir.

“Kita hanya menawarkan figur sosok seorang Erick Thohir, agar bisa menjadi salah satu bagian pemimpin masa depan Indonesia,” tegasnya.

Dirinya juga tidak mau berandai-andai, apakah Erick Thohir nanti akan maju di menjadi presiden atau wakil presiden. Karena, itu urusan politik tingkat atas. “Soal pencalonan Presiden dan Wapres, kita pikir nanti,” tuturnya.

Baca juga:

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Sementara itu, Heru Cahyono, selaku Koordinator Lapangan Jaringan Erick Thohir Lumajang, mengatakan jika kegiatan yang dilakukan adalah untuk menaikkan elektabilitas dari sosok Erick Thohir. “Untuk jangka panjang ke depan, saya berharap tokoh yang didukung ini bisa menjadi presiden atau wakil presiden,” kata Heru.

Terkait giat elektabilitas di Lumajang, Heru mengatakan, akan terus mengenalkan kepada masyarakat. Salah satunya, dengan menyelenggarakan giat-giat bersama warga, seperti senam bersama, senam Lansia dan giat lainnya. “Sementara ini kita ada acara salawatan bersama dan senam bersama bapak ErickThohir. Jadi, kita punya slogan, sehat bersama Erick Thohir,” papar Heru. (adi/sit)

Kiai Thohir-sapaan akrabnya mengatakan, kalau memang benar-benar kiai, seharusnya menjadi pengayom seluruh masyarakat. Bukan hanya menjadi ‘alat’ dari salah satu kubu yang sedang bertikai.

“Kalau menampung informasi dari kedua belah pihak, hasilnya akan utuh. Tapi kalau mendengarkan informasi dari salah satu pihak, akan memberikan penilaian yang tidak seimbang,” kata mantan Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Senin (21/03/2022) tadi.

Alumni PP Nurul Jadid Paiton Probolinggo ini tidak setuju, dengan gerakan Kiai Selatan, yang mendukung sikap politik Kiai Salwa-sapaan Bupati. Sebab, kiai jangan ditarik pada pusaran konflik politik.

Baca juga :

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Menurutnya, kritikan Ketua DPRD pada Pemkab Bondowoso, adalah wajar karena memang salah satu tugasnya sebagai pengawas. Justru, kalau Ketua DPRD diam ketika Pemkab diduga melakukan pelanggaran, itu yang salah. Gaji yang diterimanua, bisa sama dengan gaji buta. Karena tidak menjalankan pengawasan terhadap pemerintah.

“Sebetulnya, saat itu PPP sedang menggelar Musancab (Musyawarah Anak Cabang) di PP Mambaul Ulum Tangsel Wetan. Jadi, kiai-kiai yang hadir bukan dalam rangka dukung-mendukung,” jelasnya.

Para kiai tersebut, tambahnya, menginginkan Bondowoso kondusif. Harusnya, yang mempunyai inisiatif itu, juga membawa kiai tersebut melakukan tabayun pada Ketua DPRD.

Dikatakannya juga, bahwa perseteruan ini mulai terjadi, setelah politisi H Syamsul Hadi Merdeka, bergabung dengan PPP dan melakukan orasi dengan mengobarkan ‘peperangan’. Sebelum itu, Ketua DPRD dan bupati hubungannya juga harmonis. (zen/gie)

Sebagaimana diketahui, cuitan Syamsul yang tersebar di sejumlah Media Sosial (Medsos), sebelumnya dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus), pada Senin atau 14 Maret 2022. Saat itu, Ketua DPRD Bondowoso, H Ahmad Dhafir, menjelaskan kepada awak media, dalam Banmus yang dihadiri seluruh Fraksi DPRD, sepakat atau di luar Fraksi PPP, untuk melaporkan tuduhan itu.

“Ketika Banmus memutuskan akan melaporkan Syamsul pada polisi, peserta rapat sepakat. Bahkan, tidak ada yang mengusulkan voting,” kata Dhafir-sapaannya.

Dasar hukum pengaduan itu, lanjutnya, yang dijadikan acuan oleh DPRD, untuk menggelar Banmus adalah Peraturan DPRD Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 pasal 52 huruf C.

Baca juga :

• Relawan Kresna 384 Wagir Bagi Takjil Gratis di Jalan Raya Kebonagung
• Bocah 6 Tahun Dilaporkan Hanyut di Sungai Kasin Kota Malang
• Aplikasi SIAPGRAK Bapenda Kota Malang Pastikan Pembayaran BPHTB Mulai Februari
• Serapan Perum Bulog Jatim Tembus di Angka 200 Ribu Ton Beras Per Februari
• Bupati Rio Lantik Ahmad Yulianto sebagai Pj Sekda Kabupaten Situbondo

Ditambahkannya, bahwa Banmus digelar untuk memberikan pendapat pada pimpinan DPRD. Karena, ada pihak yang telah menuduh anggota lembaga legislatif ini bermain proyek.

Disamping itu, dasar yang digunakan menggelar Banmus PP No. 12/2018 pasal 46 huruf C. Berbunyi, memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang.

“Materi laporan adalah terkait tuduhan terlapor. Bahwa, Ketua DPRD dan kroninya telah ‘bermain’ proyek. Rinciannya, dikonfirmasi pada polisi,” jelasnya, Kamis (17/03/2022) tadi. (sam/zen/sit)