“Soal santernya penghapusan program Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur, ternyata program tersebut tidak akan dihapus, namun dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo sendiri harus dapat memberikan dana sharing minimal seimbang dengan Dana Bantuan Keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ungkap H. Tolak Atin saat dihubungi melalui telepon selulernya pada saat berada di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• DPC PDI-Perjuangan Situbondo Gelar Aksi Berbagi Sembako

Lebih lanjut, H Tolak Atin, mengungkapkan bahwa dari hasil kunjungannya ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur terkait hak Nakes Ponkesdes Kabupaten Situbondo yang belum diterima selama 8 bulan pada tahun 2021.

“Setelah Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo koordinasi langsung ke Dinkes Provinsi Jawa Timur, ternyata Bantuan Keuangan untuk Nakes yang bertugas di Ponkesdes sudah dianggarkan oleh Dinkes Pemprov Jatim di P-APBD tahun 2021 dan terkait masalah isu penghapusan program Ponkesdes itu tidak ada, itu tetap dilanjutkan karena keberadaan Nakes Ponkesdes realnya masih sangat dibutuhkan sehingga Gubernur Jatim telah melayangkan surat kepada Pemerintah Kabupaten/kota,” terang H Tolak Atin.

Menurutnya, Isi  dari himbauan tersebut antara lain untuk memperjelas status kepegawaian Nakes Ponkesdes dan mendorong secara anggaran untuk pemenuhan hak-hak Nakes untuk dinaikkannya dana sharing Pemerintah Kabupaten atau Kota sehingga secara estafet nantinya bisa mandiri, dari hasil koordinasi komisi IV DPRD Situbondo ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kita akan mempolakan kebijakan Pemkab Situbondo terkait keberlanjutan Tenaga Kesehatan Ponkesdes, ” kata H Tolak Atin. (her/mam/ed2)

“Hari ini, kita memanggil Dinas Kesehatan dan RSUD untuk mengklarifikasi perkembangan juga penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto, saat dikonfirmasi Rabu (21/07) tadi.

Baca Juga:

• Soroti Jabatan Plt di Kepala Dinas, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan BKPSDM segera Ajukan Definitif
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek

Dirinya menyebut, pemanggilan atau hearing guna mempermudah pemantauan perkembangan penanganan Covid-19 dari tingkat terbawah. Komisi yang membidangi soal kesehatan ini juga meminta, dinas terkait untuk memfungsikan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).

“Jika masing-masing desa bisa memanfaatkan Ponkesdes, tentunya akan mempermudah kita untuk memantau perkembangan penanganan Covid-19 dari tingkat bawah. Dan ini akan berjalan lebih efektif dan maksimal,” tegasnya.

Seperti diketahui, dari hasil evaluasi bersama Dinas Kesehatan dan RSUD, selama beberapa waktu terakhir, Komisi IV menemukan sejumlah kendala yang memerlukan tindakan khusus. “Tindakan khusus ini diantaranya seperti jumlah pasien Covid-19 yang semakin melonjak hingga minimnya ketersediaan obat dan oksigen. Juga, belum cairnya anggaran untuk klaim penanganan Covid-19 dari Pemerintah Pusat dan lain-lain,” terang Mugiyanto.

Politisi Partai Demokrat ini menegaskan, untuk mengetahui update perkembangan penanganan Covid-19 di Trenggalek. Pihaknya meminta, agar Dinas Kesehatan memberikan laporan ke Komisi IV sekali dalam sepekan.

“Dari hasil laporan setiap minggunya ini, diharapkan proses evaluasi bisa lebih cepat dilakukan,” paparnya.

Selain itu, lanjut Obeng-sapaan akrabnya, jika ada kendala dalam proses penanganan Covid-19, juga akan segera bisa lebih cepat diketahui. Dan akan lebih cepat pula dicarikan solusi atau penanganannya. (mil/sit)

Sedikitnya 5 tim dari Kejaksaan di pimpin langsung Kasie Pidana Khusus Kejaksaan Kabupaten Malang, Muhandas Ulimen, memimpin penggeledahan. Sejumlah petugas Intelijen Kejaksaan juga dilibatkan dalam penggeledahan kasus pemotongan dana perawat tahun 2015 lalu.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sudah menetapkan Kabag Keuangan Dinkes setempat YC (Yohan Charles) sebagai tersangka dalam kasus korupsi Ponkesdes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Malang tahun 2015. Kerugian negara dalam hal ini mencapai Rp 670 juta.

Hal itu seperti disampaikan langsung Kasie Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Muhandas Ulimen pada 11 Juli 2019 lalu. Namun, saat penggeledahan, Yohan tidak ada di kantornya. Tim Kejaksaan sempat menelopan Yohan. Tapi yang bersangkutan berdalih masih di jalan menuju kantor Dinkes.

Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Malang, Dr Ratih MMRs mengaku jika Pak Yohan tidak masuk kerja karena sakit.

“Pak Yohan ijin sakit kelihatannya. Tidak kelihatan di kantor, ” kata Ratih Jumat (23/8/2019) kemarin.

Menurut Ratih, kedatangan tim Kejaksaan terkait kasus Ponkesdes tahun 2015 lalu. Saat itu, Kepala Dinkes masih di jabat Abdurahman. Atas kasus ini, Ratih mengakui juga turut diperiksa Kejaksaan sebagai saksi.

“Dua kali saya diperiksa. Kalau penggeledahan baru sekali ini. Sebelumnya juga sempat digeledah KPK,” terangnya. (Sur)

Sejumlah keluhan itu, lantaran selama ini ratusan perawat itu belum memiliki Nomor Register Pegawai Tidak Tetap (NRPTT) yang dikeluarkan Pemkab Sidoarjo. Selain itu, para perawat yang biasanya bertugas di 125 Ponkesdes di Sidoarjo ini juga mengeluhkan terkait honor mereka yang masih dibawa rata-rata.

“Honor mereka memang masih kecil. Makanya kami konsultasikan ke Dinkes Jatim ini bersama 5 perwakilan perawat ini,” terang Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Ali Maskuri kepada Memo X grup Memontum.com, Selasa (8/1/2019) melalui ponselnya.

Lebih jauh, pria yang akrab dipanggil Ali ini menguraikan selama ini ratusan perawat Ponkesdes ini menerima 2 honor. Yakni honor dari Provinsi Jatim sebesar Rp 1,450 juta dan dari Pemkab Sidoarjo sebesar Rp 860.000 per bulan.

“Kami berharap honor dari Pemkab Sidoarjo ini bisa dinaikkan. Karena kerja mereka melayani warga di 125 desa itu,” imbuhnya.

Politisi Nasdem ini menguraikan dalam pertemuan dengan Dinkes Jatim itu, rombongan Komisi D dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, H Usman. Dalam konsultasi itu mereka mendapatkan sejumlah penjelasan. Diantaranya mengenai NRPTT. Dinkes Jatim menilai pemberian NRPTT merupakan wewenang Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota tempat bekerjanya para perawat Ponkesdes itu.

“Kami minta Pemkab Sidoarjo bisa menerbitkan NRPTT itu. Karena penjelasan Dinkes Jatim, sejumlah kabupaten lain sudah menertibkan NRPTT bagi para perawat Ponkesdes. Dia mencontohkan seperti di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Probolinggo sudah mengeluarkan NRPTT perawat Ponkesdes,” tegasnya.

Sementara mengenai honor para perawat, pihaknya berharap besaran honor yang dari Kabupaten Sidoarjo disetarakan dengan honor yang diberikan Pemprov Jatim. Namun hal ini masih terbentur Perbup Sidoarjo. Alaannya, karena honor dokter PTT di Sidoarjo masih sebesar Rp 2, 4 juta per bulan.

“Kami berharap, seusai berkonsultasi ke Dinkes Jatim ini, ada pembahasan lanjutan mengenai nasib para perawat Ponkesdes ini. Karena peran mereka sangat penting untuk pelayanan kesehatan di desa,” pungkasnya. (Wan/yan)