Disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud, sebenarnya kebutuhan sarpras SMPN 7 Kota Batu, berupa kursi dan mebeler lain sudah dibelikan Dinas Pendidikan lewat E Katalog. Tapi, karena ini pembelian lewat E Katalog, maka dimungkinkan itu baru datang sekitar akhir Maret atau awal April 2023.

“Karena pembeliannya melalui e katalog, maka Sarpras akan menunggu,” terang Didik, saat dihubungi lewat ponselnya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Disamping itu, tambahnya, saat ini di SMPN 7 Kota Batu masih belum memiliki kepala sekolah definitif. Sehingga, sebagai Plt Kepala Sekolah SMPN 7, adalah dari kepala sekolah dari SMPN 3 Kota Batu.

Hal inilah, yang menyebabkan untuk pendaftaran PPDB SMPN 7 Kota Batu melalui jalur non zonasi, sementara harus nebeng di SMPN 3 Kota Batu. Itu karena, belum terpenuhinya Sarpras di sekolah tersebut.

“Dinas Pendidikan sudah menjanjikan, Juni 2023 sudah siap ditempati siswa baru untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, kami berharap Sarprasnya bisa segera terpenuhi. Sehingga, bisa dimanfaatkan saat pendaftaran jalur zonasi nanti,” tegas Didik. (put/sit)

Disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eny Rachayuningsih, bahwa aturan PPDB 2023 yang dilaksanakan memang berbeda dengan tahun lalu untuk jalur zonasi. Bagi calon peserta didik yang memilih jalur zonasi, harus beralamatkan sesuai pada kartu keluarga (KK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu.

“Aturan tahun ini, untuk calon peserta didik berdomisili di dalam wilayah zonasi yangi ditetapkan Pemerintah Kota Batu berdasarkan alamat pada KK diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB,” terang Eny, yang disampaikan melalui ponselnya, Kamis (09/03/2023) tadi.

Untuk itu, tambahnya, dalam pelaksanaan zonasi yang diberlakukan adalah bahwa peserta didik tidak menggunakan surat keterangan domisili tempat tinggal. “Jadi, aturannya untuk memilih jalur zonasi. Peserta didik tidak boleh menggunakan surat keterangan domisili,” tuturnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Terjadinya masalah dalam pendaftaran jalur zonasi, ujar Eny, muncul pada titik Map yang ditampilkan oleh Google. Bisa terjadi, bila titik koordinat tidak terjangkau oleh Google Map. Di situlah, surat keterangan domisili beperan mengubah dan mendekatkan di pusat titik koordinat (SMP) dari calon peserta yang belum memiliki KK.

“Kami berharap, calon peserta didik memahami aturan zonasi tahun ini. Bagi calon peserta didik, yang jelas tidak menggunakan surat keterangan domisili,” ujarnya.

Untuk aturan pendaftaran yang lain, tambahnya, masih tetap sama seperti sebelumnya. Prosentase daya tampung masih sama. “Jalur zonasi dengan daya tampung 55 persen. Afirmasi 20 persen. Dan, perpindahan orang tua wali 5 persen. Kemudian, jalur prestasi akademik 5 persen dan jalur prestasi non akademik 5 persen dari total daya tampung SMP,” jelasnya. (put/gie)

Bahkan, total ada tiga murid yang harus digagalkan masuk, karena ditengarai alamat yang disodorkan memiliki alamat yang sama. Sehingga, dilakukan verifikasi dan diketahui surat keterangan domisilinya belum berusia minimal 1 tahun.

“Dari situ, akhirnya kita memutuskan untuk mencoret mereka. Kecurigaan kita, adalah pada alamat mereka yang sama, jarak sama dan menggunakan surat domisili. Saat verifikasi, pun kita juga sudah memanggil orang tua mereka,” ujar Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Batu, Ida Misaroh, Senin (04/07/2022) tadi.

Mengantisipasi timbulnya gejolak atau tuduhan, Ida pun juga memberikan pendekatan kepada calon murid dan wali murid. Sebab, dirinya faham setiap orang tua tentu bingung bila sampai anaknya belum mendapatkan kejelasan statusnya akan sekolah di mana.

“Dari situ, pendekatan persuasif sangatlah penting. Sebelum berakhirnya pendaftaran, kami telah memanggil semua orang tua wali murid. Kami berikan gambaran dan dukungan. Nanti saya takutnya, anaknya sudah terlanjur senang malah tidak diterima. Saya sampaikan bahwa kualitas sekolah swasta juga tidak kalah bagusnya,” katanya.

Pendekatan yang persuasif, ini dinilai Ida dapat meredakan kekecewaan orang tua wali murid. Menurut Ida, pihak sekolah harus bisa memberi pengertian kepada orang tua dan calon peserta didik. Pihak sekolah juga mengkonfirmasi operator sekolah di tingkat SD, karena merekalah yang mengetahui status siswa.

“Secara teknis memang aturan pendaftaran hanya bisa dilakukan sekali. Namun, verifikasi jarak rumah bisa dilakukan berulang kali hingga jadwal pendaftaran selesai. Tidak itu saja, penggunaan surat domisili juga harus mengikuti petunjuk teknis,” urainya.

Dalam petunjuk teknis PPDB Kota Batu, surat domisili yang dibuat oleh pihak peserta didik baru, di dalamnya diterangkan bahwa calon murid sudah tinggal di alamat tersebut minimal lebih dari setahun. Termasuk persyaratan menggunakan Kartu Keluarga (KK).

Sebagai lembaga pelayanan publik di bidang pendidikan, sekolah memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat. Ida berpendapat, pihak sekolah terbuka terhadap kritik dan saran agar program bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ia juga mengusulkan, agar PPDB tidak menuai polemik, bisa mencontoh model PPDB di tingkat SMA.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Meskipun SMA tingkat provinsi, tapikan tidak ada polemik. Itu bisa dicontoh karena aturannya di sana ya hanya menggunakan KK saja,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Ida, tentu saja sangat bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan Kepala Sekolah SMPN 1 Batu, Tatik Ismiati. Tatik dan Kabid Pembinaan SMP Hariadi, mengatakan bahwa calon siswa bisa mendaftar berulang kali. Pendaftaran yang berulang kali bisa dilakukan sehingga memungkinkan adanya peluang pindah domisili.

Oleh karena itu, pihak panitia tetap menerima calon peserta didik baru. Karenanya, Tatik bersikukuh bahwa pihak panitia dan sekolah tidak melakukan kesalahan. Dirinya juga memastikan tidak ada siswa titipan, meskipun dirinya juga mengakui ada upaya-upaya dari pihak lain menitipkan siswa.

Berdasarkan dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Nomor 420/1757/422.101/2022 tentang Petunjuk Teknis PPDB pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Batu Tahun Ajaran 2022/2023, bagian ketiga persyaratan, poin (e) dijelaskan KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang diketahui lurah maupun kepala desa. Dokumen itu menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomilisi paling singkat setahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili, serta menunjukan dokumen asli bila sudah dinyatakan diterima.

Keterangan di atas dijelaskan lagi pada Bagian Kelima, Dasar dan Cara Seleksi, Pasal 13 ayat 3. Juknis tersebut juga menjelaskan tentang Tim khusus verifikasi yang bertugas untuk memastikan dokumen-dokumen atau piagam dari calon peserta didik baru. Pada Pasal 21, jika setelah pengumuman PPDB ditemukan dokumen asli tapi palsu, maka kelulusan peserta didik yang melakukan kecurangan tersebut dibatalkan.

Ketika Memontum.com mendatangi SMP Negeri 1 Batu, pada Senin (4/7/2021), Kepala SMP 1 Batu, Tatik Ismati, diketahui tidak berada di ruang kerjanya. Informasi dari pegawai Tata Usaha, diketahui jika pihaknya sedang bertugas di luar kota tepatnya ke Jakarta. Sedangkan Ketua PPDB SMP 1 Batu, Yulianah, mengatakan rangkaian PPDB di SMPN 1 Batu telah selesai.

Beberapa hari lalu, Kabid SMP Dindik Batu, Hariadi saat dikonfirmasi melalui pesan pendek mengungkapkan adanya kemungkinan PPDB ulang. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko.

“Hasil pembicaraan dengan Ibu wali kota, kami mengusulkan untuk domisili dicabut seluruhnya. Sehingga, memakai KK. Opsi yang kedua, yakni PPDB diulang. Informasinya, wali kota menunggu perintah dari kepala dinas pendidikan tingkat provinsi,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Batu, Sujono Djonet, secara terpisah mengingatkan kembali spirit di balik diberlakukannya PPDB sistem zonasi yaitu untuk menghadirkan keadilan dan pemerataan pendidikan bagi anak-anak. “Jangan sampai PPDB justru menjadi ajang kecurangan. Jadi, sistem zonasi ini dibuat oleh pemerintah. Sehingga, seyogyanya dipatuhi dan tidak dilanggar,” kata politisi Nasdem ini.

Sebab, tambahnya, Komisi C DPRD Kota Batu memang sudah memantau isu yang saat ini beredar terkait adanya dugaan kecurangan PPDB jalur zonasi. “Kita akan terus awasi dan bakal mencari tahu serta mengevaluasi agar bisa menjawab pertanyaan masyarakat,” terangnya. (bir/sit)

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan bahwa PPDB sangat berarti untuk semua masyarakat. Karenanya, informasi harus disampaikan secara jelas. Jangan sampai simpang siur dan bagaimana pula dengan sosialisasinya kepada masyarakat atau calon wali murid.

“Intinya, jangan membuat masyarakat yang bingung tambah bingung. Harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Berikan rasa adil pada wali murid dan jangan sampai kalau sudah tutup (pendaftaran, red), tetapi masih bisa mendaftar lagi,” tegas Ketua DPRD Kota Batu.

Ditambahkan Asmadi, DPRD menekankan bahwa hal ini menjadi catatan tersendiri bagi dewan. Karenanya, akan segera memanggil Dinas Pendidikan Kota Batu melalui komisi terkait. “Akan segera kami jadwalkan. Soalnya, dunia pendidikan sudah mulai tercederai,” urainya.

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut juga mengakui, adanya wali murid yang mendatanginya guna minta tolong agar anaknya bisa bersekolah di SMPN 1 Batu. “Jadi, ini memang ada yang mencoba untuk meminta tolong kepada saya. Tetapi, ini langsung saya jelaskan bahwa hal tersebut menyalahi aturan. Soalnya, karena memang rumahnya berjarak dengan sekolah yang dituju, yakni seperti hendak masuk SMPN 1,” bebernya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, mengurai bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kadindik Provinsi Jatim. Bahwa, surat keterangan domisili ini memang tidak boleh digunakan seperti itu.

“Surat boleh digunakan, kalau misalkan memang ada warga yang terkena bencana atau pindah tugas. Contohnya, warga dari Kalimantan ke Kota Batu,” tuturnya.

Wanita yang akrab disapa Bude itu menekankan, bahwa hal tersebut sesuai dengan Juknis Pelaksanaan PPDB mulai tingkat TK hingga SMA-SMK. Dan sebenarnya, telah diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Dalam pasal 17 disebutkan, PPDB jalur zonasi diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kemudian, domisili didasarkan pada KK minimal satu tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Lebih lanjut disampaikan, jika calon peserta didik tidak memiliki KK karena keadaan tertentu, dapat diganti Surat Keterangan Domisil (SKD). Dalam pasal 17 ayat (4), disebutkan keadaan tertentu yang dimaksud meliputi bencana alam dan bencana sosial. Selanjutnya pada pasal 18 ayat (2), SKD memuat keterangan bahwa peserta didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun.

Disinggung terkait tindakan yang akan dilakukan oleh Pemkot Batu dengan adanya dugaan kecurangan, disampaikan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat apapun. “Karena memang bukan ranah Pemkot Batu. Jadi, nanti akan ada tim Pansel sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, ketika hal ini akan dikonfirmasi kembali ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eny Rachyuningsih dan Kabid Pembinaan SMP, Hariadi, tidak bisa dikonfirmasi. Baik saat akan dikonfirmasi secara langsung maupun via telepon. (bir/sit)

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu, misalkan. Diperoleh kabar, bahwa yang bersangkutan cuti sejak hari ini atau Senin (27/06/2022) sampai sepuluh hari ke depan. Keterangan itu, disampaikan receptionis dinas saat awak media hendak meminta konfirmasi terkait pelaksanaan PPDB yang memunculkan sejumlah keluhan.

“Maaf, hari ini ibu Kepala Dinas sedang cuti dan pejabat yang lain sedang ada rapat,” ujarnya singkat.

Beberapa saat setelahnya atau rapat, akhirnya keluar Sekretaris Dindik, Yayat Supriatna. Awak media yang langsung menghampiri untuk meminta konfirmasi Yayat, justru yang bersangkutan langsung nyelonong pergi sambil mengatakan, dirinya tidak memiliki wewenang.

“Maaf, saya tidak berwenang untuk itu (menjawab, red),” ujarnya sambil berlalu.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, di belakang sekretaris, yang menyusul kemudian Kabid Pendidikan, Hariadi, juga enggan memberikan komentar. Kepada wartawan, Hariadi menjanjikan wawancara setelah rapat selesai.

Lalu, Yayat yang tadi keluar ruangan saat kembali, pun tampak ingin menghindari wartawan dengan masuk lewat pintu yang lain. Namun, wartawan yang mengetahui segera mengejar dan berusaha mewawancarai. Hanya saja, Yayat segera menutup pintu tapi wartawan berhasil mendapatinya sambil menegur Yayat.

“Sampeyan itu pejabat, harusnya bisa menerima kami dan tidak berusaha lari,” ujar seorang awak media.

Siapa sangka teguran itu juga direspon Yayat, seraya menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu-menahu tentang PPDB. “Karena saya tidak ikut terlibat (PPDB, red), coba tanya ke Kabid Pendidikan saja,” ucapnya sambil menutup pintu. (bir/sit)

Seperti seorang wali murid di Kota Batu, yang namanya tidak ingin dipublikasikan, merasa kecewa dan menganggap ada dugaan kecurangan di SMP Negeri 1 Kota Batu. Sekolah itu, adalah sekolah pilihan anaknya.

“Mulanya pada hari pertama pendaftaran, anak saya berada di posisi aman. Termasuk, saat di hari kedua juga aman. Namun pada hari ketiga, anak saya tiba-tiba tergeser hingga tidak masuk pada zonasi,” terangnya, Jumat (24/06/2022) tadi.

Yang membuat kecurigaannya muncul, ujarnya, yakni ada anak yang hari pertama pendaftaran namun namanya sudah tidak masuk. Namun di hari ketiga, nama pendaftar itu justru tiba-tiba masuk. Padahal, anak tersebut berasal dari SD yang sama dengan anaknya. Sehingga, tahu persis rumahnya ada di mana.

“Teman anak saya itu rumahnya lebih jauh. Tetapi saat hari ketiga, kok alamatnya bisa langsung ganti menjadi lebih dekat dengan alamat sekolah,” lanjutnya.

Terlebih, ujarnya, dalam persyaratan PPDB tersebut, setidaknya ada tiga persyaratan bagi calon peserta didik baru yang harus dipenuhi. Yakni akta kelahiran, bukti keterangan lulus dan kartu keluarga (KK) untuk mencocokkan alamat domisili.

“Ini cukup aneh. Apabila nama anak saya tiba-tiba hilang. Saya langsung lemas,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Wakil Kepala Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB SMP Negeri 1 Kota Batu, Yuliana, menerangkan bahwa dengan sistem zonasi, siswa yang jarak alamat rumahnya paling dekat dengan sekolah pasti diterima. Sedangkan di SMPN 1 Kota Batu, sendiri berada di Kelurahan Sisir, maka pihaknya menyediakan kuota peserta didik untuk Kelurahan Sisir sebanyak 53 calon peserta didik baru. “Dengan kuota tersebut, sebenarnya sangat tidak memenuhi standar. Karena di Kelurahan Sisir, penduduknya sangat padat. SD yang ada di Kelurahan Sisir, pun juga sangat banyak. Kemudian peminatnya juga banyak, sehingga persaingannya sangat ketat,” ujarnya.

Di SMPN 1 Kota Batu sendiri, tambahnya, memiliki total kuota calon siswa baru jalur zonasi sebanyak 176 siswa dan dibagi menjadi tujuh desa/kelurahan diantaranya untuk Kelurahan Sisir mendapat kuota 53 anak, Ngaglik 43 anak, Temas 27 anak, Desa Oro-oro Ombo 14 anak, Pesanggrahan 18 anak, Sumberejo 10 anak dan Songgokerto 11 anak. Sedangkan untuk PPDB tahun ini, memiliki calon peserta didik terjauh yang ada di Kelurahan Sisir, jarak alamat rumahnya dari sekolah hanya 327 meter. Sehingga, banyak calon siswa-siswi yang rumahnya lebih dari jarak tersebut harus tergeser.

Lebih lanjut saat ditanya apakah ada calon peserta didik luar zonasi yang menggunakan alamat orang lain, Yuliana menjelaskan, jika sesuai aturan maka alamat domisili terbaru yang boleh dilampirkan dengan batas waktu harus di atas satu tahun. “Kemudian, jika ada orang luar yang ikut alamat saudaranya atau ikut KK saudaranya, hal itu sah-sah saja. Asalkan, lama tinggal juga sudah di atas satu tahun,” sebutnya.

Kemudian, apabila ada salah satu calon peserta didik baru yang melakukan pemalsuan data, maka akan langsung dikeluarkan dari PPDB jalur zonasi di SMP yang bersangkutan. Ketika disinggung mengenai adanya bantuan dari pihak lain yang bisa meloloskan calon peserta didik baru, dirinya menampik hal tersebut dan mengatakan jika pernyataan itu tidak benar.

“Jika benar dan mendapatkan bukti, silahkan di konfrontasi. Kami bekerja berdasarkan Juknis,” tegasnya.

Menanggapi tentang temuan hari pertama dan kedua, bahwa calon peserta didik yang tidak masuk rangking dan ternyata di hari ketiga nama tersebut kembali muncul, dirinya mengatakan karena pihak operator yang ada di Dindik Kota Batu. Hal ini dikarenakan, verifikasi data hanya bisa dilakukan oleh operator. Sementara pihak SMPN 1, hanya bisa menolak dan menerima data yang sudah masuk. (bir/gie)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan agar pendaftar segera melengkapi persyaratan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Dimana pendaftaran tersebut, dilakukan melalui online.

“Untuk pendaftarannya, itu mulai tanggal 30 Mei sampai 1 Juni 2022. Itu berlaku bagi jalur afirmasi, yakni siswa kurang mampu, jalur mutasi orang tua dan jalur prestasi hasil lomba,” jelas Suwarjana, Rabu (01/06/2022).

Untuk proses pendaftarannya, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pada jalur afirmasi, harus menyertakan dokumen asli Kartu Keluarga (KK) Kota Malang. Lalu, akta kelahiran calon siswa, serta menyertakan surat keterangan tidak mampu dari Dinas Sosial Kota Malang, atau surat keterangan serupa.

“Untuk jalur mutasi atau kepindahan orang tua, harus menyertakan surat kepindahan tugas orang tua, akta lahir calon siswa. Dan surat keterangan domisili calon siswa yang ditandai dengan stempel oleh RT/RW setempat,” lanjutnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sedangkan persyaratan untuk jalur prestasi hasil lomba, yaitu menyertakan surat KK, akta kelahiran calon siswa dan surat keterangan hasil verifikasi sertifikat lomba. “Surat keterangan hasil verifikasi sertifikat lomba yang telah dibagikan oleh panitia PPDB bagi yang memenuhi syarat, yang diberikan pada tanggal 22 Mei kemarin,” katanya.

Semua persyaratan yang sudah disiapkan tersebut harus di scan dengan ukuran maksimal 400KB untuk masing-masing dokumen. Dokumen tersebut, selanjutnya diunggah melalui halaman web pendaftaran, ppdbkotamalang.id.

Selain itu, kini pihaknya juga sedang mengevaluasi proses PPDB di jenjang Sekolah Dasar (SD), yang sebelumnya sudah dilaksanakan. Menurutnya, di jenjang tersebut ada kendala terkait usia calon peserta didik baru. “Untuk SD, kemarin dasarnya bisa diterima itu seleksinya usia dengan minimal 6,5 tahun, usia yang tertua diambil dulu. Lalu kemudian bertempat tinggal pada radius 250 meter dari sekolahan,” ujarnya.

Dirinya juga menjelaskan, jika para pendaftar yang sudah memenuhi syarat tersebut. Namun, dinyatakan tidak memenuhi syarat maka masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

“Berarti di radius ini, masih terdapat pendaftar yang usianya di atasnya. Tapi yang diutamakan adalah radius 250 meter itu,” imbuhnya. (rsy/sit)

Plt Kabid Sekolah Menengah (Sekmen) Dispendik Surabaya, Tri Aji Nugroho, mengatakan, jika ada oknum yang menjanjikan dapat memasukkan anak ke sekolah negeri, maka itu dipastikan tidak benar.

Baca Juga:

• Tiket KA Angkutan Lebaran 2026 Sudah Bisa Dipesan dan Telah Terjual 31 Persen
• Pemkot Surabaya Perkuat Komitmen Program MBG Berjalan Optimal, Aman dan Tepat Sasaran
• Libur Tahun Baru Imlek, PT KAI Daop 8 Surabaya Layani 215.176 Penumpang

“Karena prinsip dengan menggunakan PPDB online ini sudah tidak memungkinkan adanya oknum yang jual beli bangku sekolah,” kata Aji, Jumat (17/09).

Selain itu, Aji menyampaikan, ketika ada informasi di media yang menyebut adanya oknum yang melakukan jual beli bangku di sekolah, maka itu dipastikan tidak benar.

“Kita sudah kroscek ke sekolah tersebut dan tidak menemukan inisial orang yang dimaksud dalam berita itu. Sehingga adanya jual beli bangku sekolah itu tidak terbukti,” ungkap dia.

Lanjut Aji mengaku, ketika ditelusuri ke sekolah, inisial oknum yang dimaksud dalam berita itu juga tidak ada. Artinya, inisial itu tidak ada di dalam lingkungan lembaga pendidikan yang dimaksud. Baik itu tenaga pengajar, staf ataupun karyawan di sekolah.

“Karena memang inisial oknum itu tidak ada. Kita tidak tahu oknum yang diberitakan media itu siapa. Yang pasti bukan orang sekolah inisial itu yang dimaksud,” terangnya.

Lebih lanjut Aji juga menegaskan belum ada laporan yang diterima Dispendik. Namun dirinya memastikan telah melakukan pengecekan langsung ke lembaga pendidikan yang dimaksud.

“Tidak ada laporan juga. Tapi, karena ada informasi di media, maka kemudian kita telusuri dan ternyata setelah ditelusuri tidak ada inisial itu,” ungkap dia.

Sementara itu, Aji juga menjelaskan, bahwa ketika jadwal PPDB telah ditutup, otomatis sistem juga menutup pendaftaran. Sehingga, pihaknya akan mencocokkan daftar calon peserta didik yang telah masuk ke dalam sistem dengan pendataan yang dilakukan oleh pihak sekolah. “Jadi setelah pendaftaran itu ditutup, lalu kita bandingkan dengan pendataan yang dilakukan oleh mereka (pihak sekolah) dengan PPDBnya. Apakah ada orang (calon siswa) baru di situ,” jelasnya. (ade/ed2)

“Insyaallah pagu semua SMP Negeri di Kota Malang sudah terisi, termasuk tiga SMP baru. Jadi lulusan SMP di Kota Malang ada 14.000, sedangkan SMP Negeri total daya tampungnya sekitar 8.000 siswa,” jelasnya, Jumat (18/06).

Baca Juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Berdasarkan keterangan Suwarjana, sistem PPDB di SMP Negeri yang baru tak berbeda dengan lainnya.

“Sistemnya sama, bahkan 3 SMP baru tersebut tahun kemarin juga sudah menerima siswa. Jadi sekarang sudah ada yang mau naik ke kelas 8,” ungkapnya.

Saat ini ketiga SMP Negeri tersebut masih menginduk pada sekolah filialnya. Seperti SMP Negeri Polehan menginduk di SMP Negeri 21 Malang, SMP Negeri Mulyorejo menginduk pada SMP Negeri 15 Malang, dan SMP Negeri Gadang yang menginduk di SMP Negeri

“Gedungnya akan segera dibangun. Insyaallah Senin peletakan batu pertama untuk SMP Negeri Gadang dan SMP Negeri Mulyorejo,” sambungnya.

Untuk gedung SMP Negeri Polehan, disampaikan Suwarjana, akan merehab bekas bangunan sekolah dasar lama.

“Saya berharap di tahun kedua hadirnya SMP Negeri baru, bisa membantu siswa yang daerahnya tidak ada sekolah,” ujarnya.

Meski begitu, pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) itu menegaskan jika masih ada daerah yang belum ada sekolah, pihaknya tak bisa serta merta membangun sekolah lagi.

“Yang jelas nanti kami evaluasi dan kita tidak serta merta terus menentukan pembukaan sekolah negeri baru. Karena kita juga punya binaan swasta, mereka juga butuh untuk berkembang,” jabarnya.

Karena keputusan untuk membangun sekolah baru membutuhkan proses yang lama dan panjang, Suwarjana mengusulkan untuk bersekolah di swasta saja. “Solusi sementara bersekolah di swasta. Kalau keberatan masalah biaya, Insyaallah masih bisa dibicarakan asal masyarakat atau wali siswa mau datang ke sekolah. Tidak harus di sekolah negeri, karena daya tampung di 30 SMP Negeri saja hanya 8.000 an. Sedangkan lulusan kita tahun ini mencapai 14.000, berarti kan sisanya adalah murid swasta,” urai Suwarjana. (mus/ed2)