PPDB Sekolah Negeri – Memontum

PPDB SMP Dimulai, Komisi C DPRD Beri Sorotan ke Sarpras SMPN 7 Kota Batu

Memontum 1 — Tue, 14 Mar 2023 15:40:12 +0000

Memontum Kota Batu – Keberadaan sarana dan prasarana (Sarpras) di SMPN 7 Kota Batu, menjadi perhatian Komisi C DPRD Kota Batu. Itu karena, seiring telah dimulainya pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2022-2023 ditingkat sekolah menengah pertama (SMP).

Disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud, sebenarnya kebutuhan sarpras SMPN 7 Kota Batu, berupa kursi dan mebeler lain sudah dibelikan Dinas Pendidikan lewat E Katalog. Tapi, karena ini pembelian lewat E Katalog, maka dimungkinkan itu baru datang sekitar akhir Maret atau awal April 2023.

“Karena pembeliannya melalui e katalog, maka Sarpras akan menunggu,” terang Didik, saat dihubungi lewat ponselnya, Selasa (14/03/2023) tadi.

Baca juga :

Disamping itu, tambahnya, saat ini di SMPN 7 Kota Batu masih belum memiliki kepala sekolah definitif. Sehingga, sebagai Plt Kepala Sekolah SMPN 7, adalah dari kepala sekolah dari SMPN 3 Kota Batu.

Hal inilah, yang menyebabkan untuk pendaftaran PPDB SMPN 7 Kota Batu melalui jalur non zonasi, sementara harus nebeng di SMPN 3 Kota Batu. Itu karena, belum terpenuhinya Sarpras di sekolah tersebut.

“Dinas Pendidikan sudah menjanjikan, Juni 2023 sudah siap ditempati siswa baru untuk kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, kami berharap Sarprasnya bisa segera terpenuhi. Sehingga, bisa dimanfaatkan saat pendaftaran jalur zonasi nanti,” tegas Didik. (put/sit)

Dinilai Salahi Aturan, SMPN 2 Kota Batu Coret Tiga Nama PPDB Jalur Zonasi

Memontum 1 — Mon, 04 Jul 2022 12:15:39 +0000

Memontum Kota Batu – Mengantisipasi dugaan kecurangan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) untuk jalur zonasi, langkah tegas dilakukan SMPN 2 Kota Batu. SMP yang berlokasi di Jalan Bromo Kota Batu, itu mendiskualifikasi calon peserta didik baru (CPDB), karena menggunakan surat domisili.

Bahkan, total ada tiga murid yang harus digagalkan masuk, karena ditengarai alamat yang disodorkan memiliki alamat yang sama. Sehingga, dilakukan verifikasi dan diketahui surat keterangan domisilinya belum berusia minimal 1 tahun.

“Dari situ, akhirnya kita memutuskan untuk mencoret mereka. Kecurigaan kita, adalah pada alamat mereka yang sama, jarak sama dan menggunakan surat domisili. Saat verifikasi, pun kita juga sudah memanggil orang tua mereka,” ujar Kepala Sekolah SMPN 2 Kota Batu, Ida Misaroh, Senin (04/07/2022) tadi.

Mengantisipasi timbulnya gejolak atau tuduhan, Ida pun juga memberikan pendekatan kepada calon murid dan wali murid. Sebab, dirinya faham setiap orang tua tentu bingung bila sampai anaknya belum mendapatkan kejelasan statusnya akan sekolah di mana.

“Dari situ, pendekatan persuasif sangatlah penting. Sebelum berakhirnya pendaftaran, kami telah memanggil semua orang tua wali murid. Kami berikan gambaran dan dukungan. Nanti saya takutnya, anaknya sudah terlanjur senang malah tidak diterima. Saya sampaikan bahwa kualitas sekolah swasta juga tidak kalah bagusnya,” katanya.

Pendekatan yang persuasif, ini dinilai Ida dapat meredakan kekecewaan orang tua wali murid. Menurut Ida, pihak sekolah harus bisa memberi pengertian kepada orang tua dan calon peserta didik. Pihak sekolah juga mengkonfirmasi operator sekolah di tingkat SD, karena merekalah yang mengetahui status siswa.

“Secara teknis memang aturan pendaftaran hanya bisa dilakukan sekali. Namun, verifikasi jarak rumah bisa dilakukan berulang kali hingga jadwal pendaftaran selesai. Tidak itu saja, penggunaan surat domisili juga harus mengikuti petunjuk teknis,” urainya.

Dalam petunjuk teknis PPDB Kota Batu, surat domisili yang dibuat oleh pihak peserta didik baru, di dalamnya diterangkan bahwa calon murid sudah tinggal di alamat tersebut minimal lebih dari setahun. Termasuk persyaratan menggunakan Kartu Keluarga (KK).

Sebagai lembaga pelayanan publik di bidang pendidikan, sekolah memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat. Ida berpendapat, pihak sekolah terbuka terhadap kritik dan saran agar program bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ia juga mengusulkan, agar PPDB tidak menuai polemik, bisa mencontoh model PPDB di tingkat SMA.

Baca juga :

“Meskipun SMA tingkat provinsi, tapikan tidak ada polemik. Itu bisa dicontoh karena aturannya di sana ya hanya menggunakan KK saja,” ujarnya.

Apa yang disampaikan Ida, tentu saja sangat bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan Kepala Sekolah SMPN 1 Batu, Tatik Ismiati. Tatik dan Kabid Pembinaan SMP Hariadi, mengatakan bahwa calon siswa bisa mendaftar berulang kali. Pendaftaran yang berulang kali bisa dilakukan sehingga memungkinkan adanya peluang pindah domisili.

Oleh karena itu, pihak panitia tetap menerima calon peserta didik baru. Karenanya, Tatik bersikukuh bahwa pihak panitia dan sekolah tidak melakukan kesalahan. Dirinya juga memastikan tidak ada siswa titipan, meskipun dirinya juga mengakui ada upaya-upaya dari pihak lain menitipkan siswa.

Berdasarkan dokumen Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Nomor 420/1757/422.101/2022 tentang Petunjuk Teknis PPDB pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Batu Tahun Ajaran 2022/2023, bagian ketiga persyaratan, poin (e) dijelaskan KK dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang diketahui lurah maupun kepala desa. Dokumen itu menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomilisi paling singkat setahun sejak diterbitkan surat keterangan domisili, serta menunjukan dokumen asli bila sudah dinyatakan diterima.

Keterangan di atas dijelaskan lagi pada Bagian Kelima, Dasar dan Cara Seleksi, Pasal 13 ayat 3. Juknis tersebut juga menjelaskan tentang Tim khusus verifikasi yang bertugas untuk memastikan dokumen-dokumen atau piagam dari calon peserta didik baru. Pada Pasal 21, jika setelah pengumuman PPDB ditemukan dokumen asli tapi palsu, maka kelulusan peserta didik yang melakukan kecurangan tersebut dibatalkan.

Ketika Memontum.com mendatangi SMP Negeri 1 Batu, pada Senin (4/7/2021), Kepala SMP 1 Batu, Tatik Ismati, diketahui tidak berada di ruang kerjanya. Informasi dari pegawai Tata Usaha, diketahui jika pihaknya sedang bertugas di luar kota tepatnya ke Jakarta. Sedangkan Ketua PPDB SMP 1 Batu, Yulianah, mengatakan rangkaian PPDB di SMPN 1 Batu telah selesai.

Beberapa hari lalu, Kabid SMP Dindik Batu, Hariadi saat dikonfirmasi melalui pesan pendek mengungkapkan adanya kemungkinan PPDB ulang. Usulan tersebut telah disampaikan kepada Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko.

“Hasil pembicaraan dengan Ibu wali kota, kami mengusulkan untuk domisili dicabut seluruhnya. Sehingga, memakai KK. Opsi yang kedua, yakni PPDB diulang. Informasinya, wali kota menunggu perintah dari kepala dinas pendidikan tingkat provinsi,” ujarnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Batu, Sujono Djonet, secara terpisah mengingatkan kembali spirit di balik diberlakukannya PPDB sistem zonasi yaitu untuk menghadirkan keadilan dan pemerataan pendidikan bagi anak-anak. “Jangan sampai PPDB justru menjadi ajang kecurangan. Jadi, sistem zonasi ini dibuat oleh pemerintah. Sehingga, seyogyanya dipatuhi dan tidak dilanggar,” kata politisi Nasdem ini.

Sebab, tambahnya, Komisi C DPRD Kota Batu memang sudah memantau isu yang saat ini beredar terkait adanya dugaan kecurangan PPDB jalur zonasi. “Kita akan terus awasi dan bakal mencari tahu serta mengevaluasi agar bisa menjawab pertanyaan masyarakat,” terangnya. (bir/sit)

Sikapi Keluhan PPDB, DPRD Kota Batu Jadwalkan Panggil Dinas Pendidikan

Memontum 1 — Thu, 30 Jun 2022 11:35:11 +0000

Memontum Kota Batu – Kabar kurang sedap tentang pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tingkat SMP, yang beberapa hari ini menghiasi pemberitaan di Kota Batu, mendapat respon DPRD Kota Batu. Menanggapi hal itu, DPRD berencana memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batu.

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan bahwa PPDB sangat berarti untuk semua masyarakat. Karenanya, informasi harus disampaikan secara jelas. Jangan sampai simpang siur dan bagaimana pula dengan sosialisasinya kepada masyarakat atau calon wali murid.

“Intinya, jangan membuat masyarakat yang bingung tambah bingung. Harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan. Berikan rasa adil pada wali murid dan jangan sampai kalau sudah tutup (pendaftaran, red), tetapi masih bisa mendaftar lagi,” tegas Ketua DPRD Kota Batu.

Ditambahkan Asmadi, DPRD menekankan bahwa hal ini menjadi catatan tersendiri bagi dewan. Karenanya, akan segera memanggil Dinas Pendidikan Kota Batu melalui komisi terkait. “Akan segera kami jadwalkan. Soalnya, dunia pendidikan sudah mulai tercederai,” urainya.

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut juga mengakui, adanya wali murid yang mendatanginya guna minta tolong agar anaknya bisa bersekolah di SMPN 1 Batu. “Jadi, ini memang ada yang mencoba untuk meminta tolong kepada saya. Tetapi, ini langsung saya jelaskan bahwa hal tersebut menyalahi aturan. Soalnya, karena memang rumahnya berjarak dengan sekolah yang dituju, yakni seperti hendak masuk SMPN 1,” bebernya.

Baca juga :

Sementara itu, Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, mengurai bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kadindik Provinsi Jatim. Bahwa, surat keterangan domisili ini memang tidak boleh digunakan seperti itu.

“Surat boleh digunakan, kalau misalkan memang ada warga yang terkena bencana atau pindah tugas. Contohnya, warga dari Kalimantan ke Kota Batu,” tuturnya.

Wanita yang akrab disapa Bude itu menekankan, bahwa hal tersebut sesuai dengan Juknis Pelaksanaan PPDB mulai tingkat TK hingga SMA-SMK. Dan sebenarnya, telah diatur dalam Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Dalam pasal 17 disebutkan, PPDB jalur zonasi diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kemudian, domisili didasarkan pada KK minimal satu tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Lebih lanjut disampaikan, jika calon peserta didik tidak memiliki KK karena keadaan tertentu, dapat diganti Surat Keterangan Domisil (SKD). Dalam pasal 17 ayat (4), disebutkan keadaan tertentu yang dimaksud meliputi bencana alam dan bencana sosial. Selanjutnya pada pasal 18 ayat (2), SKD memuat keterangan bahwa peserta didik bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun.

Disinggung terkait tindakan yang akan dilakukan oleh Pemkot Batu dengan adanya dugaan kecurangan, disampaikan bahwa pihaknya tidak bisa berbuat apapun. “Karena memang bukan ranah Pemkot Batu. Jadi, nanti akan ada tim Pansel sendiri,” imbuhnya.

Sementara itu, ketika hal ini akan dikonfirmasi kembali ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Eny Rachyuningsih dan Kabid Pembinaan SMP, Hariadi, tidak bisa dikonfirmasi. Baik saat akan dikonfirmasi secara langsung maupun via telepon. (bir/sit)

PPDB Kota Batu Tanggung Jawab Siapa? Kadis Cuti, Sekretaris Menolak Dikonfirmasi, Pejabat Lain Acuh

Memontum 1 — Mon, 27 Jun 2022 11:34:01 +0000

Memontum Kota Batu – Miris, begitulah perjalanan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Kota Batu. Sejumlah pejabat dinas pendidikan yang harusnya standby dalam mengantisipasi segala persoalan, nyata justru berbalik 360 derajat.

Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Batu, misalkan. Diperoleh kabar, bahwa yang bersangkutan cuti sejak hari ini atau Senin (27/06/2022) sampai sepuluh hari ke depan. Keterangan itu, disampaikan receptionis dinas saat awak media hendak meminta konfirmasi terkait pelaksanaan PPDB yang memunculkan sejumlah keluhan.

“Maaf, hari ini ibu Kepala Dinas sedang cuti dan pejabat yang lain sedang ada rapat,” ujarnya singkat.

Beberapa saat setelahnya atau rapat, akhirnya keluar Sekretaris Dindik, Yayat Supriatna. Awak media yang langsung menghampiri untuk meminta konfirmasi Yayat, justru yang bersangkutan langsung nyelonong pergi sambil mengatakan, dirinya tidak memiliki wewenang.

“Maaf, saya tidak berwenang untuk itu (menjawab, red),” ujarnya sambil berlalu.

Baca juga :

Sementara itu, di belakang sekretaris, yang menyusul kemudian Kabid Pendidikan, Hariadi, juga enggan memberikan komentar. Kepada wartawan, Hariadi menjanjikan wawancara setelah rapat selesai.

Lalu, Yayat yang tadi keluar ruangan saat kembali, pun tampak ingin menghindari wartawan dengan masuk lewat pintu yang lain. Namun, wartawan yang mengetahui segera mengejar dan berusaha mewawancarai. Hanya saja, Yayat segera menutup pintu tapi wartawan berhasil mendapatinya sambil menegur Yayat.

“Sampeyan itu pejabat, harusnya bisa menerima kami dan tidak berusaha lari,” ujar seorang awak media.

Siapa sangka teguran itu juga direspon Yayat, seraya menyampaikan bahwa dirinya tidak tahu-menahu tentang PPDB. “Karena saya tidak ikut terlibat (PPDB, red), coba tanya ke Kabid Pendidikan saja,” ucapnya sambil menutup pintu. (bir/sit)

Ditengarai Lakukan Kecurangan, Panitia PPDB SMPN 1 Kota Batu Sebut Verifikasi dan Perangkingan di Operator

Memontum 1 — Fri, 24 Jun 2022 14:45:00 +0000

Memontum Kota Batu – Tahun ajaran baru menjadi kesibukan tersendiri bagi wali murid untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah pilihan. Namun, karena sekolah pilihan itu pula, tidak sedikit wali murid yang dibuat ‘kecewa’ hingga menduga adanya praktik tidak bagus.

Seperti seorang wali murid di Kota Batu, yang namanya tidak ingin dipublikasikan, merasa kecewa dan menganggap ada dugaan kecurangan di SMP Negeri 1 Kota Batu. Sekolah itu, adalah sekolah pilihan anaknya.

“Mulanya pada hari pertama pendaftaran, anak saya berada di posisi aman. Termasuk, saat di hari kedua juga aman. Namun pada hari ketiga, anak saya tiba-tiba tergeser hingga tidak masuk pada zonasi,” terangnya, Jumat (24/06/2022) tadi.

Yang membuat kecurigaannya muncul, ujarnya, yakni ada anak yang hari pertama pendaftaran namun namanya sudah tidak masuk. Namun di hari ketiga, nama pendaftar itu justru tiba-tiba masuk. Padahal, anak tersebut berasal dari SD yang sama dengan anaknya. Sehingga, tahu persis rumahnya ada di mana.

“Teman anak saya itu rumahnya lebih jauh. Tetapi saat hari ketiga, kok alamatnya bisa langsung ganti menjadi lebih dekat dengan alamat sekolah,” lanjutnya.

Terlebih, ujarnya, dalam persyaratan PPDB tersebut, setidaknya ada tiga persyaratan bagi calon peserta didik baru yang harus dipenuhi. Yakni akta kelahiran, bukti keterangan lulus dan kartu keluarga (KK) untuk mencocokkan alamat domisili.

“Ini cukup aneh. Apabila nama anak saya tiba-tiba hilang. Saya langsung lemas,” imbuhnya.

Baca juga :

Wakil Kepala Kesiswaan sekaligus Ketua Panitia PPDB SMP Negeri 1 Kota Batu, Yuliana, menerangkan bahwa dengan sistem zonasi, siswa yang jarak alamat rumahnya paling dekat dengan sekolah pasti diterima. Sedangkan di SMPN 1 Kota Batu, sendiri berada di Kelurahan Sisir, maka pihaknya menyediakan kuota peserta didik untuk Kelurahan Sisir sebanyak 53 calon peserta didik baru. “Dengan kuota tersebut, sebenarnya sangat tidak memenuhi standar. Karena di Kelurahan Sisir, penduduknya sangat padat. SD yang ada di Kelurahan Sisir, pun juga sangat banyak. Kemudian peminatnya juga banyak, sehingga persaingannya sangat ketat,” ujarnya.

Di SMPN 1 Kota Batu sendiri, tambahnya, memiliki total kuota calon siswa baru jalur zonasi sebanyak 176 siswa dan dibagi menjadi tujuh desa/kelurahan diantaranya untuk Kelurahan Sisir mendapat kuota 53 anak, Ngaglik 43 anak, Temas 27 anak, Desa Oro-oro Ombo 14 anak, Pesanggrahan 18 anak, Sumberejo 10 anak dan Songgokerto 11 anak. Sedangkan untuk PPDB tahun ini, memiliki calon peserta didik terjauh yang ada di Kelurahan Sisir, jarak alamat rumahnya dari sekolah hanya 327 meter. Sehingga, banyak calon siswa-siswi yang rumahnya lebih dari jarak tersebut harus tergeser.

Lebih lanjut saat ditanya apakah ada calon peserta didik luar zonasi yang menggunakan alamat orang lain, Yuliana menjelaskan, jika sesuai aturan maka alamat domisili terbaru yang boleh dilampirkan dengan batas waktu harus di atas satu tahun. “Kemudian, jika ada orang luar yang ikut alamat saudaranya atau ikut KK saudaranya, hal itu sah-sah saja. Asalkan, lama tinggal juga sudah di atas satu tahun,” sebutnya.

Kemudian, apabila ada salah satu calon peserta didik baru yang melakukan pemalsuan data, maka akan langsung dikeluarkan dari PPDB jalur zonasi di SMP yang bersangkutan. Ketika disinggung mengenai adanya bantuan dari pihak lain yang bisa meloloskan calon peserta didik baru, dirinya menampik hal tersebut dan mengatakan jika pernyataan itu tidak benar.

“Jika benar dan mendapatkan bukti, silahkan di konfrontasi. Kami bekerja berdasarkan Juknis,” tegasnya.

Menanggapi tentang temuan hari pertama dan kedua, bahwa calon peserta didik yang tidak masuk rangking dan ternyata di hari ketiga nama tersebut kembali muncul, dirinya mengatakan karena pihak operator yang ada di Dindik Kota Batu. Hal ini dikarenakan, verifikasi data hanya bisa dilakukan oleh operator. Sementara pihak SMPN 1, hanya bisa menolak dan menerima data yang sudah masuk. (bir/gie)

Tak Lolos PPDB Sekolah Negeri, Disdikbud Malang Imbau Tak Perlu Ragu Daftar Swasta

memontum — Wed, 02 Jun 2021 07:54:56 +0000

Memontum Kota Malang – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 sempat membuat beberapa calon pendaftar kesal. Pasalnya, beberapa berkas administrasi seperti Kartu Keluarga (KK) yang harus terbitan minimal setahun, menggugurkan siswa melanjutkan studinya di sekolah negeri lewat jalur zonasi.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Lilik Dwi Riyani, menjelaskan masih ada opsi lain untuk calon pendaftar gagal di PPDB kali ini. “Opsi itu yakni dengan memilih sekolah swasta sebagai alternatif. Dikbud ingin ada pemerataan siswa antara negeri maupun swasta. Swasta kan juga butuh siswa, kalau semua di negeri kasihan sekolah swasta harus mati-matian mencari siswa,” ungkapnya, Rabu (02/06).

Baca Juga:

Lilik menyebutkan ada 87 SD dan 79 SMP swasta yang tersebar di lima kecamatan Kota Malang. Oleh karenanya, Lilik tak ingin semua orang tua siswa fokus untuk sekolah negeri. Namun, juga harus ada alternatif terkait pilihan sekolah swasta jika memang gagal di PPDB kali ini melalui berbagai jalur.

“Karena sekolah negeri di Kota Malang saat PPDB juga telah menyetorkan jumlah pagunya. Artinya, jumlah siswa yang diterima oleh setiap sekolah juga akan berbeda dengan sekolah lainnya. Calon pendaftar memang harus jeli menyimak petunjuk teknis (juknis) PPDB sedari awal,” tambahnya.

Oleh sebab itu, Dikbud memang telah gencar lakukan sosialiasi kepada semua sekolah maupun masyarakat secara umum.

Wanita yang baru setahun menjabat sebagai Kabid itu berharap masyarakat dapat memaklumi.

“Kualitas pengajar sekolah negeri dan swasta itu sama saja. Terkait fasilitas, memang ada kesenjangan tetapi kembali lagi, orang tua siswa dapat memilih sekolah yang diinginkan. Jika calon pendaftar masih ada kesulitan terkait PPDB, kami siap bantu lewat posko yang telah disediakan di Dikbud,” tegas Lilik Dwi Riyani. (mus/ed2)