Kepala KPU Pamekasan melalui Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Fathorrahman, menyampaikan bahwa 65 PPK di Pamekasan, itu sudah menerima honor. Kemudian, untuk staf PPK akan menyusul.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“PPK yang sudah dilantik Januari kemarin, honornya sudah cair. Akan tetapi, berbeda dengan staf PPK dan staf PPS, itu masih dalam proses,” katanya.

Lebih lanjut Fathor menjelaskan, proses pencairan tersebut akan dilakukan secara bertahap pada beberapa minggu ke depan. Menurutnya, honor itu periode Februari Maret.

“Satu minggu ke depan proses pembuatan rekening. Semua secara bertahap, terutama kerja PPK lebih lama,” ujarnya. (azm/sit)

Disampaikan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Bumiaji, Rizal Imansyah Hilmi, bahwa Pantarlih yang terpilih akan mulai kerja hari ini setelah dilantik hingga 11 April 2023. Awal pekerjaan dari Pantarlih, yakni melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) atau pemutakhiran data pemilih. “Sore ini, secara nasional seluruh Indonesia dimulai Coklit, yang menjadi salah satu tugas dari Pantarlih. Setelah dilakukan Bimtek Pantarlih, mereka langsung bekerja,” ujarnya.

Soal gaji dari Pantarlih, disebutkan Rizal, mendapatkan Rp 1 juta perbulan. Dan, saat pelaksanaan Pemilu 2024, Pantarlih ini gabung di PPS yang ada di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Jadi, Pantarlih ini mendapatkan gaji Rp 1 juta perbulan selama tiga bulan. Setelah berakhir, kemudian Pantarlih ini gabung di PPS yang ada masing-masing TPS,” ujarnya.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Ditambahkannya, jumlah pendaftar awal Pantarlih ini lebih dari 200 orang. Setelah tes administrasi, terpilih 179 orang yang disesuaikan jumlah TPS di kecamatan Bumiaji. Periode 2019 lalu jumlah TPS 237, dan sekarang dikurangi menjadi 179 TPS.

“Harapan kami, agar teman-teman Pantarlih ini melakukan Coklit lancar dan sesuai target. Karena, saat ini yang menjadi kendala adalah musim hujan panjang. Kadang orang yang dituju tidak ketemu dan juga adanya perubahan data pemilih,” ujarnya.

Sekedar diketahui, Coklit adalah salah satu kegiatan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan Petugas Pantarlih dengan menemui pemilih secara langsung dari rumah ke rumah. (put/gie)

Usai menyaksikan pelantikan, Sekda Trenggalek, dalam kesempatan itu tidak lupa mengucapkan selamat kepada PPK yang secara resmi dipimpin oleh Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi. “Selamat bagi seluruh PPK yang dilantik hari ini. Tahapan-tahapan Pemilu sudah berjalan, tugas berat menanti dan akan menguras tenaga dan pikiran kalian. Kami berharap, PPK ini nantinya bisa menjalankan tugas dengan baik,” ujarnya, Kamis (05/01/2023) siang.

Dirinya juga menegaskan, agar catatan-catatan buruk yang sempat terjadi selama Pemilu, sebelumnya jangan sampai terulang. Karena, hal tersebut tentu akan menguras tenaga dan pikiran. “Jadi, yang sudah baik mohon dipertahankan. Yang buruk dibuang saja,” tegas Sekda Edy.

Terkait dengan fasilitas Sekretariat PPK di Kantor Kecamatan, menurut Sekda Trenggalek, akan segera dibicarakan. Dengan harapan, jalinan komunikasi antara PPK dan aparatur kecamatan bisa berjalan baik.

“Kami juga berharap, komunikasi antara pihak kecamatan dan PPK bisa berjalan baik. Dengan demikian, gelaran Pemilu nanti bisa berjalan aman dan lancar,” imbuhnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Sementara itu, Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi, membenarkan pernyataan Sekda Trenggalek. Dimanapun tempat Pemilu itu digelar, yang paling utama adalah aman dan lancar. Maka dari itu, keamanan itu hal yang utama.

Dirinya juga menuturkan, jika PPK punya legitimasi yang sah setelah dilantik. Untuk itu, diharapkan agar berkoordinasi segera dengan pemerintah kecamatan. “Hari ini KPUD sudah punya badan di tingkat kecamatan. Sehingga, mengapa kami mengundang para camat korelasinya teman teman PPK dapat menjalin komunikasi, berkoordinasi dengan baik. Pasalnya, dalam Pemilu atau pemilihan KPU tidak bisa berdiri sendiri dan bekerja sendiri. Memerlukan koordinasi yang baik dengan para pemangku kebijakan,” jelas Gembong.

Mengingat, Pemilu tahun ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Karena, dalam satu tahun akan ada beberapa pemilihan. Diantaranya, Pemilu Legislatif, Pilkada Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota dan Gubernur-Wakil Gubernur.

“Tahapan Pemilu belum selesai, namun tahapan Pilkada sudah berjalan dengan sumber anggaran yang berbeda. Dan perlu diingat, Pemilu nanti berbeda dengan sebelumnya. Akan ada banyak pemilihan di tahun 2024,” tuturnya.

Gembong menambahkan, esensi panitia pemilihan adalah pelayan. Sehingga diharapkan bisa melayani jalannya Pemilu dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Berikan pelayanan yang terbaik dan jangan mudah baper, ketika ada kritik dan saran. Contohnya, dari teman-teman pengawas. Itu memang tugasnya mengawasi jalannya pemilihan. Tinggal kita melakukan pelayanan yang baik sesuai dengan aturan main yang ada,” papar Gembong. (mil/sit)

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Aminah Asminingtyas, menyampaikan jika terpilihnya kedua srikandi itu, tentunya telah melalui proses rekruitmen yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal itu, dari KPU pusat dan berjalan sesuai dengan tupoksinya.

Namun, ujarnya, dalam perekrutan tersebut harus memperhatikan komposisi 30 persen. Tetapi, hal itu untuk di PPK Kota Malang, masih belum terpenuhi. Sehingga, tidak menjadi sebuah kewajiban, meskipun komposisi tersebut merupakan hal yang tetap harus diperhatikan.

“Komposisi 30 persen itu belum terpenuhi, tetapi tidak ada keharusan. Namun, tetap harus memperhatikan. Artinya, harus ada upaya untuk merekrut perempuan. Ini kembali lagi kepada peserta. Makanya, kami menghimbau kepada teman-teman srikandi untuk turut serta mensukseskan Pemilu 2024,” jelas Aminah.

Sebagai salah satu perempuan yang tergabung dalam PPK Pemilu 2024 dari Kecamatan Lowokwaru, Nur Fajrina Mardatila (29), mengatakan meskipun dirinya menjadi bagian yang minoritas, tetapi tidak membuatnya merasa terkecilkan. Sebab, menurutnya semua mempunyai tanggung jawab yang sama.

Baca juga:

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Ketika sudah terjun bersama, strata kita sudah sama dan mempunyai tanggung jawab yang sama. Saya rasa itu tidak jadi masalah,” kata Fajrina.

Kemudian, tambahnya, dalam penyelenggaraan pemilu ini dirinya baru pertama kali ikut. Namun, sebelumnya dirinya telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Raya (Pemira) yang ada di Kampus.

“Saya pernah memiliki pengalaman organisasi di kampus jadi penyelenggara Pemira. Akhirnya, saya termotivasi untuk ikut terjun dalam Pemilu 2024 ini,” ucap Fajrina.

Tentunya, dalam Pemilu tahun 2024 mendatang, dirinya ingin untuk ikut serta dan terlibat dalam melakukan pengamanan suara, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab, hal itu nantinya bisa menghambat dalam pelaksanaan Pemilu.

“Setidaknya saya ingin jadi bagian dari orang yang bisa mengamankan suara dan mensukseskan Pemilu 2024, meski itu lingkupnya baru Kecamatan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dengan dilantiknya para PPK tersebut, Bupati Yuhronur mengajak untuk bersinergi dan saling berkontribusi sehingga pesta demokrasi khususnya di Kabupaten Lamongan dapat berjalan lancar. “KPU harus berintegritas sebagai modal kita untuk melaksanakan tugas kedepan. Untuk itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan, kita semua akan bersama-sama bersinergi saling berkontribusi sehingga pesta demokrasi berjalan dengan lancar,” ucapnya dalam sambutan.

Dihadapan seluruh anggota PPK yang baru saja dilantik, Bupati Yuhronur yakin, bahwa pesta demokrasi tahun 2024 mendatang akan berjalan sukses. “Selamat, kepada seluruh anggota PPK yang baru saja dilantik. Semoga, amanah yang ibu bapak emban dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan bernilai ibadah. Kami juga mengapresiasi atas hasil seleksi PPK yang telah dilaksanakan KPU Kabupaten Lamongan. Saya yakin semua yang terpilih ini putra-putri terbaik yang akan menyukseskan pemilu serentak 2024,” imbuhnya.

Baca Juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan, Makrus Ali, sebanyak 135 orang PPK akan ditempatkan di 27 kecamatan di Kabupaten Lamongan. Sehingga, terdapat lima anggota PPK di masing-masing kecamatan. Untuk itu, Beliau mengajak seluruh masyarakat Lamongan menjadikan pemilu 2024 sebagai momentum spirit menghormati kedaulatan rakyat.

“Mari kita jadikan momen ini sebagai bentuk spirit menghormati kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini dipertegas kemudian dalam batang tubuh UUD 1945. Kita harus saling menghormati pilihan masing-masing rakyat sesuai isi UUD 45,” ucap Makrus Ali.

Lebih lanjut Makrus menjelaskan, usai dilantik, lembaga ad hoc ini selanjutnya akan bertugas melaksanakan tahapan pemilu hingga satu tahun kedepan yang mengacu peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang melaksanakan semua tahapan Pemilu di tingkat kecamatan. Selain itu juga menerima dan menyerahkan daftar pemilih kepada KPU kabupaten.

Sementara itu, tugas lain adalah mengumumkan hasil rekapitulasi suara hasil Pemilu, melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tahapan pemilu dan melakukan sosialisasi tahapan pemilu kepada masyarakat. (zen/sit)

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam sambutannya menyampaikan jika nanti pada Pemilu 2024, PPK harus bisa untuk mengantisipasi kerawanan pemungutan suara. Sebab, dikhawatirkan terjadi Golongan Putih (Golput) atau kampanye hitam (Black Campaign).

“Harapan kami, nantinya petugas PPK menginstruksikan ke Petugas Pemungutan Suara (PPS) dan sampai perangkat lainnya. Jangan sampai hak-hak masyarakat tidak terpenuhi dengan jalan tidak masuk pada daftar terpilih,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Ditambahkannya, ada dua kecamatan yang perlu diantisipasi. Karena, lokasi beradanya di perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Yakni, seperti Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

“Kalau di Kecamatan Sukun, itu ada Dieng, atau perbatasannya di Kelurahan Pisang Candi dan kalau di Kecamatan Lowokwaru, itu Bukit Cemara Tujuh masuk Kelurahan Tlogomas. Dua-duanya, berbatasan dengan wilayah Dau Kabupaten Malang. Itu rawan, karena itu juga rumah elit dan kadang-kadang orangnya ada yang pro dengan kita,” ujarnya.

Sehingga, tambah Wali Kota, pihaknya berharap nantinya para PPK, ke depan bisa lebih menguatkan komunikasi dan berkoordinasi secara berkelanjutan dengan para camat, dan lurah di masing-masing wilayah. Sehingga, dalam melakukan pendataan bisa lebih terperinci.

“Kami meminta bapak ibu sekalian, agar berkoordinasi secara berkelanjutan. Karena, kolaborasi itu harus dikuatkan. Kalau komunikasi bagus, saya punya keyakinan perjalanan ke depan akan semakin bagus,” imbuh Sutiaji.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, mengatakan jika pihaknya akan melakukan bimbingan teknik (Bimtek) pada petugas PPK. Sehingga, kerawanan yang terjadi dapat diminimalisir. “Setelah ini ada Bimtek untuk teman-teman PPK. Jadi, ada pemetaan terhadap daerah rawan, itu bersama Bawaslu dan stakeholder yang ada, sudah kita petakan. Termasuk keamanan dalam pencalonan dan aturan-aturan peserta dalam pemilu, itu akan kita koordinasikan bersama,” kata Aminah. (rsy/sit)

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, dalam sambutannya mengatakan agar anggota PPK terlantik segera laksanakan tugas sesuai dengan tahapan pemilihan yang telah dicanangkan. Sehingga, pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dapat terlaksana dengan baik dan sukses.

“Peran dan sumbangsih seluruh anggota PPK dalam melaksanakan tugas sebagai perpanjangan dari KPU, dapat menjadi landasan suksesnya Pemilu 2024. Pelantikan anggota PPK kali ini menjadi penting dan strategis, terutama dalam penyiapan seluruh personel yang akan terlibat dalam penyelenggaraan agenda Pemilu Serentak 2024 mendatang,” ujarnya.

Bupati Jombang juga berpesan, agar anggota PPK yang telah dilantik untuk tetap menjaga integritas dan tidak berpihak kepada pihak manapun. Karena menjaga netralitas, adalah kunci untuk sukses dan lancarnya pelaksanaan Pemilu.

“Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, hanya dapat terwujud apabila tugas dan tanggung jawab dalam tahapan pemilihan mulai dari sosialisasi, pengadaan logistik, pendistribusian hingga kepada pengembalian logistik sebagai dokumen arsip atau bukti fisik hasil pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Guna mendukung hal tersebut, tambahnya, tentu membutuhkan peran serta semua pihak. Tugas dan tanggung jawab yang diemban tidaklah ringan, selaku anggota PPK tentu diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya serta tetap menjunjung tinggi kejujuran, integritas dan profesionalisme.

“Saya harap anggota PPK dapat saling bersinergi dan bahu-membahu dalam mensukseskan proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Pahami kode etik selaku pelaksana pemilihan, bersikaplah netral dan hindari konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan rusaknya citra pelaksanaan Pemilu dan pada akhirnya dapat mengurangi kualitas hasil pemilihan,” harapnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Dijelaskan, bahwa PPK merupakan ujung tombak penyelenggaraan Pemilu. Dibutuhkan kerja sama antara KPU dengan Pemerintah Kabupaten untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu, yang ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih. Masyarakat yang telah memiliki hak pilih, diharapkan dapat menggunakan haknya dengan langsung, umum, bebas dan rahasia.

Bupati juga mengimbau, agar seluruh anggota PPK untuk dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat terutama dibidang informasi kepemilihan. Sehingga, demokrasi di Kabupaten Jombang, khususnya di tingkat kecamatan dapat berjalan dengan baik, aman dan lancar. Hal ini untuk mencegah informasi yang keliru dan dapat membuat kegaduhan.

“Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya mulai dari tahapan demi tahapan sampai menghasilkan pemimpin yang dikehendaki masyarakat secara demokratis dan secara hierarki. Mudah-mudahan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Jombang tahun 2024 mendatang akan berjalan dengan lancar dan sukses, sesuai dengan harapan kita bersama,” ujarnya.

Ditempat sama, Ketua KPU Kabupaten Jombang, Athoillah, juga menyampaiakan selamat bekerja untuk PPK yang baru saja dilantik agar bisa bekerja dengan baik, penuh semangat, berintegritas serta bertanggung jawab atas tugas dan wewenang masing-masing.

“Berikan kinerja paling baik, dedikasi tinggi dan juga kualitas terbaik untuk mensukseskan Pemilu 2024. Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk anggota dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Jombang, telah melaksanakan semua tahapan pemilihan umum mulai tahapan pembentukan sampai dengan pelantikan PPK,” ujarnya.

Lebih lanjut Athoillah juga mrnyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah karena sudah memberikan dukungan kepada KPU dalam menjalan tahapan Pemilu termasuk dalam seleksi panitia. “Di bawah pondasi pemahaman dan praktek kuat atas tugas wewenang kewajiban pada kode etik sebagai penyelenggara Pemilu, termasuk wajib menghadirkan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya,” ungkapnya.

Menurut Atho’illah, memastikan adanya akses terbuka berarti bahwa Pemilu harus bisa diakses oleh semua pihak. “Kami, KPU dan Bawaslu berada di satu jalan atas suksesnya Pemilu tahun 2024. Saya berharap, dengan adanya dukungan dari semua pihak agar pelaksanaan Pemilu berjalan dengan sukses,” tambahnya. (azl/gie)

Dalam sambutannya, Bupati yang akrab disapa Bung Karna, ini menyampaikan agar anggota PPK KPU Situbondo, menjalankan Pemilu 2024 secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). “Karena pada tahun 2024, kegiatan Pemilu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita akan melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota, di bulan Februari. Setelah itu, Oktober ada Pemilu serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” urai Bupati Karna.

Lebih lanjut mantan Kadis PUPR Bondowoso ini berharap, pesta demokrasi lima tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa ada kendala apapun. “Sehingga, kita bisa langsung menyiapkan Pilkada yang di bulan Oktober nya. Tetapi kalau masih ada persoalan yang harus diselesaikan di MK (Mahkamah Konstitusi, red) ini kan perlu waktu. Semoga, itu tidak terjadi,” imbuhnya.

Selain itu, bupati meminta kepada Sekda Situbondo, agar mengirim surat kepada 17 camat untuk menyediakan tempat yang layak bagi Anggota PPK. “Ada anggaran perbaikan kantor, maka tolong dicek ruangan yang kurang memadai. Kalau perlu kumpulkan semua camat yang ada,” bebernya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Hal itu, tambahnya, dilakukan untuk memberikan pelayanan fasilitas yang baik untuk Anggota PPK hingga PPS KPU Situbondo. “Kemudian masalah anggaran Pemilu, tolong Pak Sekda agendakan rapat bersama Anggota KPU dengan TAPD. Sehingga anggaran untuk Pemilu ini segera kita bahas yang sesuai dengan keinginan kita bersama, tentunya dengan mempertimbangkan keuangan Pemkab Situbondo,” pintanya.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Situbondo, Marwoto, menyampaikan dari 85 Anggota PPK, 22 orang diantaranya perempuan. “Ini amanat KPU Pusat, di mana komposisi 30 persen PPK itu harus terpenuhi. Alhamdulillah kami (KPU Situbondo) mendekati itu. Kalau 30 persennya itu 25 orang, kami merekrut 22 orang,” ujarnya.

Marwoto meminta, kepada anggota PPK KPU Situbondo untuk bisa menjalin kerjasama yang baik dengan Jajaran Forkopimka. “Karena kantornya bapak – ibu di sana (kecamatan). Jadi seteleh ini (pelantikan) usahakan silahturahmi dengan Kapolsek, Danramil, camat serta rekan kita dari Panwaslu,” ujarnya.

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Wabup Situbondo, Nyai Hj Khoirani, Komisioner KPU Situbondo, Ketua Bawaslu Situbondo, Murtapiq, Sekdakab, Wawan Setiawan dan 85 Anggota PPK KPU Situbondo. (her/gie)

Ketua KPU Pamekasan, Mohammad Halili, mengatakan bahwa PPK memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bentuk menjaga kualitas demokrasi di Kabupaten Pamekasan. “PPK merupakan salah satu badan Ad-hoc yang mempunyai peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi kita,” paparnya.

Baca juga :

• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih
• Jelang Mudik Lebaran, Mas Dhito Minta DPUPR Gerak Cepat Penanganan Jalan Berlubang
• Hari Kedua Pencarian, Jenazah Bocah Hanyut di Sungai Kasin Berhasil Ditemukan

Halili juga menyampaikan, bahwa pihaknya memastikan anggota PPK yang telah lantik merupakan anggota PPK yang the best. Termasuk, merupakan anggota PPK yang betul-betul terpilih dan diseleksi secara sungguh-sungguh.

“Selamat dan sukses atas dilantiknya kawan-kawan anggota PPK se-Kabupaten Pamekasan. Semoga ini amanah,” tambahnya.

Di saat yang sama, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, menuturkan bahwa anggota PPK akan menjadi cerminan negara Indonesia di masa depan. Karena, PPK tugasnya melaksanakan Pemilu dari tingkatan bupati sampai ke tingkatan Presiden.

“Perwajahan Indonesia masa depan ditentukan oleh PPK dan PPS. Oleh karenanya, harus berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat,” ujaarnya. (azm/sit)