Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, meninjau secara langsung Posko PPKM Mikro bersama Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nico Afinta, Pangdam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Nurchahyanto, Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jatim, Marsma TNI Rudy Iskandar, Penanggung Jawab RSL Ijen Boelevard, Wali Kota Malang, Sutiaji, serta Kadinkes Kota Malang, dr. Husnul Mu’arif.

Gubernur Jawa Timur mengatakan, bahwa pihaknya mengingatkan akan pentingnya tracing kepada kontak erat. “Kali ini kami ingin memastikan bahwa proses untuk memberikan filterisasi dari kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19. Jadi proses tracing kepada kontak erat jangan kurang dari 1:15 kontak erat,” kata Gubernur Khofifah.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam peninjauan itu, Forkopimda Jawa Timur mendapatkan arahan penanganan Covid-19 dari Babinsa yang bertugas di Kelurahan Oro-Oro Dowo Kota Malang. gubernur Khofifah juga menjelaskan, jika terdapat masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala atau dengan gejala ringan, bisa ditangani di Isolasi Terpusat yang ada ada di RS Lapangan Ijen Boelevard.

“Namun, jika masyarakat yang terpapar Covid-19 gejala ringan maupun tanpa gejala, tetapi memiliki kemungkinan untuk Isoman di rumah masing-masing dipersilahkan. Asalkan, tinggal di rumah yang tidak sekamar dengan yang lain, atau tidak satu kamar mandi dengan yang lain. Kalau tidak, maka sebaiknya di Isoter,” tambahnya.

Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, agar kasus Covid-19 bisa turun. “Sekali lagi saya mengajak seluruh warga, untuk mengantisipasi terdapat gejala-gejala yang mereka rasakan. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukan percepatan Swab Antigen paling tidak. Karena saat ini kecenderungan varian Omicorn itu tanpa gejala. Ini harus ini antisipasi bersama,” terangnya. (cw1/sit)

“Untuk jajaran Pemkot, kembali saya tekankan dalam rangka pemantauan dan pengendalian Covid- 19, maka jangan terjebak status leveling. Mulai awal, saya tegaskan dan juga saya sampaikan ke Pemerintah Pusat, seyogyanya tidak menggunakan istilah level. Fokus dan tetap melakukan pantau dan kendali di tingkat mikro (RT/RW) secara berkelanjutan,” tegas Wali Kota Malang Sutiaji, pada apel pagi serta arahan pada Pimpinan Perangkat Daerah, Senin (17/01/2022).

Pihaknya menegaskan, supaya tidak lengah saat pandemi dalam level rendah. “Saya kira, ini juga bagian dari proses transformasi dari pandemi ke endemi. Artinya, secara sosial kultur akan terbangun pembiasaan seperti itu (PPKM Mikro) tanpa harus menunggu status yang justru akan membuat kita lengah saat level rendah,” ujarnya.

Baca juga

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sebagaimana yang sudah terlansir, varian omicron sudah masuk Kabupaten Malang. Sehingga, kewaspadaan perlu di tingkatkan. Melaksanakan 3T, kembali ditekankan oleh Wali Kota Sutiaji. Secara khusus, vaksinasi booster diminta ke Kadinkes untuk terus diakselerasi beriringan dengan pengendalian di tingkat mikro.

Wali Kota Malang lebih mengambil sikap untuk tetap melaksanakan WFO (Work From Office) secara maksimal. “Ini juga karena secara nasional hingga ke daerah, momentum ekonomi juga bagus sehingga perlu langkah gerak kerja maksimal. Oleh karenanya pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi di area perkantoran, saya minta difungsikan dengan baik,” pesan Sutiaji.

Sementara itu, dr Husnul Muarif, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, menginformasikan capaian vaksinasi kota Malang hingga awal minggu pertama Januari 2022 untuk dosis 1 tercapai 107.13 persen , dosis 2 tercapai 93.24 persen dan dosis 3 untuk tenaga medis tercapai 101.22 persen. Adapun untuk Lansia, diinfokan dosis 1 tercapai 68.01 persen (56.501) dan dosis 2 tercapai 62.23 persen. “Insya Allah terus bergerak karena data dinamis,” ujar mantan Direktur RSUD Kota Malang tersebut. (hms/gie)

Sutiaji merasa, PPKM Mikro mampu menekan penyebaran Covid-19 varian apapun, karena memuat aturan seperti wajib lapor untuk pendatang. “Kami tinggal menguatkan saja, istilah lockdown mikro atau apapun namanya, itu jangan sampai berhenti. Kalau bisa, sampai pandemi selesai,” tegas Wali Kota Sutiaji, Kamis (30/12/2021).

Menurutnya, varian apapun tetap saja pengendalian dimulai dari tingkat mikro, yakni lingkungan sekitar rumah dengan keterlibatan Satgas Covid-19 per wilayah. Khusus bagi pendatang, Sutiaji meminta ada pendataan dan menunjukkan hasil negatif Covid-19.

“Selain itu juga testing dikuatkan, karena dengan melakukan swab antigen atau PCR bakal memudahkan pelacakan jejak orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Dengan kata lain, varian Omicron bisa dicegah sejak awal. Apalagi untuk Pekerja migran Indonesia (PMI) atau orang yang baru mendarat dari luar negeri ke Kota Malang harus patuh dengan karantina mandiri,” bebernya.

Baca juga

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, menjelaskan bahwa dalam mencegah varian Omicron, pihaknya telah mewajibkan para PMI atau WNI yang datang dari luar negeri untuk karantina selama 5 hari. Mereka yang datang ke Kota Malang bakal menjalani karantina di safehouse yang disediakan di Bandara Abdulrahman Saleh.

“Tiga hari mereka karantina di safehouse dan dua hari di rumah,” sambungnya.

Saat menjalani karantina di rumah, mereka bakal mendapat pengawasan dari pihak keluarga dibantu pihak RT/RW. Pada kondisi ini lah, letak PPKM Mikro yang harus makin dikuatkan dalam rangka menanggulangi varian Omicron.

“Varian apapun, yang penting masyarakat taat protokol kesehatan (prokes), maka bisa tercegah dari penularan. Meski nanti ditemukan masuk Kota Malang, diimbau jangan panik karena kalau panik justru membuat semakin parah,” terangnya. (mus/sit)

“Sesungguhnya kita punya kearifan lokal yang luar biasa ketika fungsi-fungsi Rt Rw diajak untuk melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Insyaallah itu nanti akan bisa bagus pengendaliannya,” ungkap Sutiaji.

Baca Juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dari kelima kecamatan, ia mengatakan bahwa rata-rata memiliki kendala berkaitan dengan pemulasaraan dan pemakaman jenazah.

“Namun sebenarnya itu sudah teratasi. Yang saat ini sedang kami kaji adalah berkaitan dengan identitas para petugas tersebut tiap Rt Rw bahwa mereka adalah Satgas Covid-19. Mungkin akan kami beri rompi atau keplek sebagai pengenal,” jelasnya.

Begitu pula dengan progres usulan isolasi terpusat (Isoter) di tiap kecamatan. Diungkap Sutiaji, beberapa camat telah mengusulkan tempat.

“Ada beberapa yang masuk usulan Isoter seperti SMKN 2, SMKN 3, VEDC, dan rusunawa di Kedungkandang. Kita telaah lagi nanti bagaimana sarana prasarananya. Karena sebetulnya yang paling menjadi kendala adalah tenaga kesehatan (nakes),” terang Sutiaji.

Namun pihaknya berkomitmen menggandeng perguruan tinggi agar mengirimkan mahasiswanya membantu penanganan covid-19.

“Selain itu, problem tidak gampang. Warga yang di sana berpotensi cemas dan seterusnya atau tidak. Maka ini menjadi bahan kita ketika di tingkat internal, bahwa tidak semua Isoman ditarik ke Isoter nantinya. Karena Isoter hanya digunakan masyarakat yang belum mampu melakukan Isoman,” ujar Sutiaji. (hms/mus/ed2)

Sesuai arahan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi, Bupati Lamongan, Yuhronur, didampingi Dandim 0812 Lamongan, Letkol Inf Sidik Wiyono, melakukan peninjauan vaksinasi yang dilaksanakan di halaman Koramil Kota Lamongan, Kamis (01/07). Percepatan vaksinasi ini diharapkan mampu mempercepat pembentukan herd immunity di Lamongan.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

Terkait beberapa wilayah di Lamongan yang sudah mulai menjadi zona merah (Paciran dan Brondong), Bupati Yuhronur mengatakan akan lebih memperketat.

“Sebenarnya kita juga akan melakukan vaksinasi pada nelayan, masih kita komunikasikan terkait jadwal dan sebagainya. Tapi khusus Paciran dan Brondong akan lebih kita perketat, khususnya di PPKM Mikro ini,” katanya.

Untuk pelaksanaan PPKM Mikro, Yuhronur mengungkapkan Satgas Covid-19 Lamongan telah mempersiapkan segala mekanismenya.

“Kita sudah mempersiapkan sambil menunggu instruksi lebih lanjut. Kita sudah persiapkan segala mekanisme ataupun SOP yang akan diatur dalam pengetatan PPKM Mikro,” terangnya.

Bupati Yuhronur juga menyampaikan, meski dilaksanakan PPKM Mikro dan sistem Work Form Home (WFH) pelaksanaan pelayanan masyarakat di Lamongan tidak akan mengalami hambatan.

“Kita sudah mulai WFH 50 persen, tapi pejabat eselon dan bidang pelayanan tidak kita perbolehkan WFH. Yang pasti pelayanan publik tidak terhambat, apalagi sekarang sudah berbasis digital dan bisa dikomunikasikan melalui jaringan,” tambahnya Bupati. (fjr/zen/ed2)

Aturan itu, nantinya akan tertuang dalam revisi aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 14 Tahun 2021.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

Perubahan aturan berdasarkan hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo itu, pun membuat Wali Kota Malang, Sutiaji, angkat bicara.

“Kami belum menerapkan pembatasan mall tutup pukul 5 sore. Saya pribadi, sudah menelefon Pak Wali Kota Surabaya, berkaitan tentang aturan tersebut,” ujarnya, Rabu (30/06) tadi.

Politisi Partai Demokrat itu pun juga telah memberi arahan pada Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso, untuk berkoordinasi dengan beberapa Pemerintah Daerah lainnya. “Saya sudah memerintahkan Pak Sekda untuk berkoordinasi dengan Sekda lainnya, seperti Kabupaten Malang, Kota Batu, maupun Sekda Provinsi. Ini, supaya langkah yang ditempuh bisa sama dan selaras,” jelasnya.

Meski begitu, pemilik kursi N1 itu tidak henti-hentinya mengingatkan protokol kesehatan (Prokes). Baginya, mitigasi pencegahan penyebaran covid-19 sangatlah penting.

“Ada mutasi baru virus Covid-19, yang penyebarannya tidak menghitung menit, tapi detik. 10 Sampai 15 detik saja lepas masker, potensi terpaparnya besar. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali lepas masker ketika beraktifitas,” terang Wali Kota Sutiaji. (hms/mus/sit)

Seperti yang diketahui, lonjakan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir membuat Indonesia ditetapkan oleh WHO menjadi negara dengan resiko tinggi. Hal itu juga mengharuskan Pemerintah kembali memperketat pelaksanaan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

“Apa yang kemudian bisa digalakkan oleh Pramuka? antara lain punya solidaritas. Saya juga meminta dukungan seluruh insan Gerakan Pramuka di manapun berada untuk terus mengingatkan masyarakat tentang protokol kesehatan,” ucap Bupati Arifin, Senin (28/06/2021) siang.

Dijelaskan suami Novita Hardini ini, peran Gerakan Pramuka dalam pelaksanaan PPKM Mikro, diharapkan bisa menjadi panggilan kemanusiaan yang salah satu agenda kerja.

“Panggilan kemanusiaan ini utamanya adalah menyebarkan tentang bagaimana pentingnya menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Mas Ipin sapaan akrabnya, dengan menggalang solidaritas, diantaranya melalui donasi lewat BAZNAS bisa dipastikan pemenuhan kebutuhan bagi warga yang terdampak PPKM Mikro benar-benar terpenuhi.

“Pemenuhan kebutuhan itu baik kebutuhan pangan, kecukupan gizi, hingga makanan ternaknya,” kata Bupati Arifin.

Oleh karena itu, Bupati muda ini juga meminta agar seluruh lapisan masyarakat bisa saling mendukung kebijakan Presiden untuk mengurangi atau bahkan mencegah melonjaknya angka kasus penyebaran Virus Corona.

“Jadi mari kita dukung kebijakan Presiden ini dan jangan sampai kemudian di Trenggalek kasusnya meningkat tajam, di daerah sekitar sudah mulai zona merah kembali, kita masih zona oranye tetapi harus tetap waspada,” pungkasnya. (mil/syn)

“Bank Indonesia memang secara continue tiap bulan melakukan Survei Konsumen. Tujuan dari Survei Konsumen adalah untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi perekonomian pada enam bulan mendatang yang diukur dengan menggunakan indeks,” ungkap Kepala Bank Indonesai KPw Malang, Azka Subhan Aminurridho, Jumat (25/06) tadi.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan

Menurut Azka, Survei Konsumen BI KPw Malang mengindikasikan perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tertahan pada Mei 2021. “Karena jika nilai IKK lebih dari 100 menandakan bahwa konsumen optimis terhadap kondisi maupun ekspektasi ekonomi. Sedangkan untuk Kota Malang sendiri, bulan Mei IKK tak mencapai 100,” sambungnya.

Dijelaskan Azka, perbaikan keyakinan konsumen yang tertahan pada Mei 2021 terutama disebabkan oleh menurunnya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Selain itu juga dipengaruhi oleh ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi pada enam bulan yang akan datang.

“Pada Mei 2021, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi melemah dari bulan sebelumnya. Hal ini diindikasi karena kembali diberlakukannya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam skala mikro dan pelarangan mudik pada saat momen Idul Fitri 1442H yang menyebabkan kembali menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat,” paparnya.

Meski begitu, konsumen diprediksi masih cukup optimis terhadap perkiraan kondisi ekonomi enam bulan ke depan walaupun IKK melemah dari bulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Kondisi Ekonomi (IEK) pada bulan Mei 2021 yang tercatat masih di atas 100, yaitu sebesar 124,83.

“Itu artinya masih berada pada level optimis. Walaupun memang, lebih rendah dari bulan April 2021 yang mencapai 130,83,” tegas Kepala Bank Indonesai KPw Malang, Azka Subhan Aminurridho.

Azka menguraikan, dari analisis BI KPw Malang, konsumen memprakirakan ekspansi kondisi perekonomian pada enam bulan ke depan masih terbatas. Khususnya dari aspek ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha. (mus/ed2)

Dalam pelaksanaan PPKM skala Mikro ini Babinsa selalu mengingatkan pengunjung dan Karyawan Swalayan Diva agar selalu mematuhi Prokes yang telah ditetapkan pemerintah, dengan disiplin prokes , 5 M seperti selalu jaga jarak, Selalu mencuci tangan di air mengalir/menggunakan sanitizer dan wajib memakai masker, menjauhi kerumunan serta menghindari bepergian, Sabtu (19/06).

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong
• Deteksi Dini PTM, Pemkot Probolinggo Gelar Cek Kesehatan Gratis Bagi Seluruh ASN

Apabila ada pengunjung dan Karyawan Swalayan Diva yang tidak mematuhi Prokes Babinsa langsung menegur, agar melaksanakan protocol kesehatan, khusus bagi pengunjung yang tidak memakai masker Babinsa langsung memberikan masker baru diijinkan masuk ke Swalayan Diva.

Serda Sigit, juga mengatakan bahwa untuk mendisiplinkan warga agar tetap mentaati Protokol Kesehatan seperti menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan selalu memakai masker guna membiasakan untuk beradaptasi kebiasaan baru, kita harus sering melaksanakan himbauan  kepada warga.

Dengan melaksanakan patroli, dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat bahwa kita harus mematuhi Protokol Kesehatan. Adaptasi kebiasaan baru, masyarakat harus membiasakan diri menggunakan masker waktu melaksanakan kegiatan khususnya di luar rumah, dan selalu rajin cuci tangan demi kesehatan diri sendiri, keluarga dan orang sekitar,” imbuhnya

Danramil 0820/12 mengatakan, PPKM berskala Mikro merupakan upaya pemerintah dalam membatasi mobilitas masyarakat. Tujuannya, mengurangi potensi penularan virus Corona yang dapat terjadi. Terutama kerumunan warga yang berpotensi adanya penyebaran Covid-19. “Kegiatan PPKM Mikro yang sudah berjalan ini untuk menghimbau warga agar tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan, khususnya di tingkat Rt/Rw di wilayah masing-masing, dengan harapan bisa meminimalisir penyebaran Covid 19,” kata Danramil. (geo/ed2)