Bupati menjabarkan, bahwa salah satu aturan pusat yakni mengenai UU nomor 1 tahun 2020. Yaitu, daerah boleh mengambil PPPK dan ASN asal belanja pegawainya di luar tunjangan guru, itu tidak boleh lebih dari 30 persen. Sementara di Pemkab Situbondo tahun 2023, untuk belanja pegawai di luar tunjangan guru, mencapai 31,7 persen. Ini artinya, tahun 2023 pihaknya tidak bisa merekrut PPPK atau pun ASN.

Sementara tahun 2024, paparnya, diperkirakan juga masih tidak bisa melakukan rekrutmen PPPK dan ASN. Kendati demikian, anggaran belanja pegawai turun menjadi 30,79 persen.

“Tapi dengan pengumuman presiden, bahwa gaji pegawai naik 8 persen, maka tahun 2024 belanja pegawai naik jadi 32,72 persen,” ungkapnya.

Baca Juga :

Bung Karna menerangkan, bahwa pihaknya sampai saat ini masih memikirkan cara untuk memenuhi rencana kenaikan gaji pada tahun 2024. Nilainya, yakni sekitar Rp 39 miliar. Rencana-rencana yang sedang dipikirkan, diantaranya yaitu mengambil anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT) senilai Rp 10 miliar. Kemudian, akan mengambil dari OPD, namun pihaknya tidak sampai hati.

Bahkan kemungkinan juga, ujar Bupati Karna, gaji seluruh ASN akan dikurangi Rp 20 miliar. Dan, akan dianggarkan di PAK. “Ini bagai buah simalakama. Jadi kita tidak aman digaji Rp 20 miliar dan belum kita anggarkan Rp 9 miliar di OPD-OPD yang akan kita potong semuanya,” tambah Bung Karna.

Dirinya menyebutkan, bahwa pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi itu. Karenanya, mengenai kondisi atau kritik, boleh disampaikan. (her/gie)

Selain pengambilan sumpah dan janji 187 PPPK tersebut, juga ada sebanyak 288 PPPK mengikuti prosesi ini secara daring di tempatnya masing-masing. Kesemuanya PPPK tersebut, merupakan pegawai formasi angkatan tahun 2019 hingga 2022. Terdiri dari 5 orang PNS, dan PPPK tenaga kesehatan (Nakes) serta guru. Hadir sebagai saksi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Wawan Soegiyantono dan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, Gogol Sudjarwo.

“Pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Probolinggo, mengucapkan selamat kepada Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang telah diangkat dan diambil sumpah atau janji jabatan. Dan saya harap, saudara dapat memberikan pelayanan publik yang profesional, bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi,” kata Sekda Ninik.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ditambahkannya, pengangkatan PPPK ini memerlukan proses panjang. Untuk itu, kepada PPPK untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Tumbuhkan disiplin dan etos kerja yang tinggi. Sehingga, memberikan warna positif bagi Pemerintah Kota Probolinggo,” paparnya.

Dirinya juga menghimbau, agar nantinya menjalankan amanah yang baru ini dengan penuh perhatian, komitmen dan tanggung jawab. “Berikanlah solusi yang konkrit dengan menciptakan ide-ide kreatif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan,” imbuhnya.

Pelaksanaan pengambilan sumpah dan janji ini, pun mendapat kesan mendalam bagi Lailatun Nuzul, 35 tahun yang telah mengabdikan dirinya sebagai bidan di RSUD dr Mohamad Saleh, sejak tahun 2011 silam. Ibu yang sekarang sedang hamil 9 bulan itu, pun berharap dapat lebih mengembangkan dan mengabdikan tenaganya dengan status yang baru.

“Setelah beberapa tahun masih berstatus PTT (Pegawai Tidak Tetap), alhamdulillah di tahun ini sudah berstatus baru diangkat menjadi PPPK,” ujar warga Kebonsari Kulon. (kom/pix/sit)

Mengawali sambutannya, Bupati Sanusi menyampaikan selamat dan sukses kepada PPPK Guru dan Tenaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Secara keseluruhan jumlah PPPK Guru dan Tenaga Teknis Formasi tahun 2022 sebanyak 1.981 orang dengan penerimaan simbolis sebanyak 214 orang dan sejumlah 49 PNS yang purna tugas pada hari ini.

Baca juga:

Bupati Sanusi berpesan kepada PPPK, agar mengawali niat bekerja secara tulus dan ikhlas, dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara. Karenanya,  PPPK harus dapat memahami seluruh aturan kepegawaian.

“Hal ini penting, agar benar-benar mengetahui kewajiban dan larangan bagi seorang tenaga PPPK. Bahwa PPPK juga harus mampu memahami Tupoksi dimanapun ditugaskan, sehingga segala tujuan yang sudah digariskan pemerintah daerah melalui dinas terkait, dapat benar-benar diwujudkan,” papar Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga menekankan kepada seluruh tenaga PPPK, agar dalam setiap melaksanakan tugas maupun kewajiban, senantiasa berupaya untuk berpikir cepat, kreatif, tegas, bekerja cerdas, dan berhati ikhlas. Sekaligus selalu berpegang teguh pada aturan yang berlaku.

“Khusus untuk PPPK Guru di lingkungan Pemkab Malang, saat ini perannya sangatlah strategis. Baik dalam upaya mencetak generasi yang cerdas, maupun dalam rangka mewujudkan pembangunan bidang pendidikan yang berkualitas,” tambahnya.

Di era revolusi industri, paparnya, PPPK Guru haruslah selalu update dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, serta melek terhadap literasi digital. Dengan adanya perubahan paradigma dan penerapan inovasi disruptif yang cepat dan dinamis, juga harus mampu diakomodasi oleh PPPK Guru sebagai koridor terdepan sektor pendidikan. (pro/gie)

Penyerahan SK secara langsung dan terbuka oleh Bupati Yuhronur, dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya pungutan-pungutan. Apalagi, pungutan liar (Pungli). “Bahwa SK ini diterima tanpa perantara siapapun. Sehingga saya ingatkan, saya yakinkan, saya pastikan tidak boleh ada pungutan-pungutan yang menyertai. Penyerahan SK ini semua telah dibiayai oleh negara,” kata Bupati Yuhronur.

Dirinya juga meminta, supaya para guru penerima SK PPPK ini menyatukan langkah membangun Kabupaten Lamongan. “Anda hari ini menjadi bagian dari ASN, menjadi bagian dari pemerintah daerah, menjadi bagian dari visi misi Pemda, menjadi bagian dari birokrasi. Untuk itu, mari kita satukan langkah dalam satu visi untuk menjadikan Lamongan berjaya dan berkeadilan,” tegasnya.

Baca juga:

Atmosfer bahagia, tercermin dari para Guru PPPK yang dilantik. Seperti satu satunya, Bambang Supeno (52), Guru BK asal SMPN 1 Sukodadi. Setelah mengabdi selama 18 tahun sebagai honorer di sebuah sekolah swasta, akhirnya dia kini telah menerima SK.

“Alhamdulillah, ini merupakan karunia yang Allah berikan kepada saya. Saya bersyukur sekali. Prosesnya kalau menurut saya lumayan rumit, tapi saya lakukan secara sabar karena memang ini adalah sebuah cita-cita. Walaupun rumit saya tetap menghadapi kesulitan-kesulitan itu dan alhamdulillah sampai sukses sekarang ini,” kata Supeno.

Kepala BKPSDM Lamongan, Shodikin, mengatakan bahwa formasi PPPK Jabatan Fungsional Guru tahun 2022 ini berjumlah 975 orang, dengan rincian 118 orang Guru Agama Islam, 39 Guru BK, 770 Guru Kelas, 29 Guru Penjaskes dan 19 orang Guru TIK. (zen/gie)

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang, berpesan agar tidak ada perubahan penampilan yang signifikan karena sudah menerima SK PPPK. Dirinya juga meminta para PPPK, agar lebih rapi dalam berpenampilan. “Jangan berlebihan. Yang paling penting penampilan harus lebih rapi, ASN harus rapi, jilbabnya rapi, karena kita ini jadi perhatian,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Wabup juga meminta, kepada para PPPK yang dahulunya merupakan pegawai honorer untuk lebih giat dan rajin dalam bekerja. Dikarenakan status sudah meningkat, dari honorer ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

“Jadi, bekerja harus tetap rajin. Bahkan, harus lebih rajin dari biasanya,” pesannya. (kom/adi/gie)

“Ada 345 SK PPPK yang dibagikan hari ini. Diantaranya SK yang diberikan, satu orang diantaranya meninggal dunia. Sehingga, tersisa 344 guru. Sementara dari jumlah tersebut, sebanyak 282 orang menduduki jabatan guru kelas, sebanyak 51 orang menjadi Guru Agama Islam, sebanyak 2 orang menjadi Guru Panjaskorkes, sebanyak 4 orang menjadi Guru Bahasa Indonesia dan sebanyak 5 orang menjadi Guru Bahasa Inggris. Adapun jumlah perempuan yang menerima SK PPPK sebanyak 235 orang, sedangkan jumlah laki-laki sebanyak 99 orang,” kata Bupati Karna.

Dirinya juga mengatakan, bahwa untuk satu orang yang meninggal dunia tesebut, tidak boleh digantikan. Sebab terkait PPPK, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Mulai dari pendaftaran hingga di keluarkannya surat keputusan atau SK ini.

“Mau mengganti ternyata tidak boleh. Ini menandakan bahwa kelulusan PPPK sesuai formasi sudah paten dan tidak bisa ditawar-tawan lagi,” tambah Bupati Karna.

Baca juga:

Tidak hanya itu yang disampaikan Bupati Karna, dirinya juga meminta kepada 344 guru PPPK yang menerima SK, untuk bekerja secara profesional. Sehingga, nantinya bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan demi mewujudkan Situbondo Berjaya (berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya).

“Kalian semuanya yang saat ini sudah menerima SK PPPK, berbahagialah. Untuk itu, saya berharap kalian bisa menjalani tugas ini dengan baik dan lakukan secara profesional sebagai bentuk syukur kalian,” kata Bupati Karna.

Lebih lanjut Bupati Karna menegaskan, bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk kembali melakukan rekrutmen PPPK tenaga fungsional guru dengan mengutamakan guru yang sudah lolos ambang batas nilai tes PPPK tahun 2022. “Namun, kita belum bisa dipastikan kapan rekrutmen PPPK bisa kembali dilakukan. Tapi saya memastikan, bahwa pendapatan asli daerah (PAD) meningkat signifikan,” tuturnya.

Bupati Situbondo mengatakan, terkait dengan UU Nomor 1 tahun 2022 bahwa pengangkatan ASN tidak boleh melampaui belanja pegawai 30 persen. Semoga tahun depan Pemkab Situbondo bisa merekrut kembali PPPK. “Semoga tahun depan kita bisa melakukan rekrutmen PPPK kembali,” papar Bupati Situbondo.

Seorang penerima SK, Achmad Fahrur Rozi, dalam kesempatan itu mengaku bangga dengan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, yang sangat mendukung terhadap proses rekrutmen PPPK sampai kepada pemberian SK yang diserahkan langsung oleh Bupati Situbondo, Karna Suswandi. “Saya bangga kepada pemerintah, karena tidak ada pungutan dalam mendapatkan SK,” ujarnya. (her/sit)

“Hari ini merupakan hari yang kita tunggu bersama-sama 781 PPPK Guru. Saya dan Pak Wabup Jember, mengucapkan selamat kepada temen-temen guru PPPK semua dan SK tersebut berlaku 5 tahun. Sebenarnya, mau saya tambahi 0 jadi 50 tahun, cuma Pak Sukowinarno (Kepala BKPSDM Jember) keberatan,” kata Bupati Hendy Siswanto, bercanda.

Bupati Hendy menambahkan, dirinya bersama Wabup Jember menaruh harapan yang sangat besar kepada para guru. Karena, merekalah yang mencetak penerus bangsa yang unggul dan berkualitas di masa depan.

Baca juga :

Bupati Hendy menyebut, tanpa adanya guru, maka tidak ada peradaban di muka bumi ini. “Saya bisa menjadi Bupati dan Gus Firjaun sebagai Wabup Jember, semua karena guru,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Jember Sukowinarno, melaporkan hasil seleksi PPPK formasi Guru tahun 2022 Kabupaten Jember, terdapat 793 orang yang dinyatakan lulus seleksi. Dari jumlah tersebut, terdapat delapan orang yang mengatakan mengundurkan diri dan empat orang telah meninggal. “Alhamdulilah, 781 PPPK Kabupaten Jember telah ditetapkan NIP (Nomor Induk Pegawai) dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia,” ujar Sukowinarno.

Selanjutnya, 781 PPPK Guru yang telah mendapatkan NIP tersebut, kemudian diberikan SK Bupati Jember beserta dokumen administrasi pendukung lainnya. Seperti surat perjanjian kerja, surat penghadapan kepada masing-masing unit kerja atau sekolah, serta surat perintah kerja untuk 781 PPPK Guru. (kom/rio/gie)

“Terkait rekrutmen PPPK maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), semua merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementera pemerintah daerah, hanya punya kewenangan mengusulkan formasi,” ujar Sekda Wawan, mengawali rilis.

Dari jumlah sekitar 1200 pendaftar PPPK, sambung Wawan, yang lolos passing grade hanya ada 665 orang PPPK. Sedangkan, untuk formasinya hanya ada 345 PPPK. Sehingga, yang diangkat hanya dari ranking 1 hingga 345. Sementara untuk sisanya sebanyak 320, masih menunggu pedoman dari pemerintah pusat.

“Untuk sisanya 320, kita masih menunggu peraturan dan pedoman dari pemerintah pusat. Karena setiap ada rekrutmen CPNS maupun PPPK, ada pedoman yang harus kita laksanakan. Dan, apabila keuangan Pemkab Situbondo kembali normal, maka kita akan melaksanakan langkah-langkah untuk 320 PPPK yang lolos passing grade, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Sekda Wawan.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa komposisi dan pengusulan formasi ada rambu-rambu yang harus dipahami. “Yang pertama, kita harus menelaah dari sisi keuangan. Karena itu, amanat dari Undang Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Dalam UU No 1 Tahun 2022 itu, lanjut Sekda Wawan, dijelaskan untuk belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen komposisinya dari APBD. “Hal ini yang menjadi rekrutmen tersebut dan itu juga berdampak pada pengelolaan keuangan yang harus membayar mereka. Sedangkan, untuk belanja pegawai di Situbondo ada di posisi 31,79 persen. Artinya, sesuai dengan UU No 1 Tahun 2022 tidak memadai dan atau tidak memenuhi syarat,” tambahnya.

Mengenai pengusulan formasi, ujarnya, selain memperhatikan komposisi keuangan juga ada pelaksanaan evaluasi jabatan dan analisa program kerja yang harus dihitung sesuai dengan kebutuhan. “Kalau komposisi keuangannya memadai dan analisa jabatan memadai, maka bisa diusulkan. Oleh karena itu, terkait dengan rekrutmen PPPK yang tidak kebagian formasi, kita masih menunggu pedoman dari pemerintah pusat,” paparnya. (her/gie)

“Sebelumnya, kami mengucapkan selamat kepada semua aparatur yang telah dilantik hari ini. Semoga, para PPPK Kesehatan yang dilantik ini bisa menjawab stigma-stigma buruk terhadap layanan kesehatan utamanya di Kabupaten Trenggalek,” kata Wabup Syah, Senin (29/05/2023) siang.

Suami Fatihatur Rohmah ini meminta, agar PPPK aktifkan sosial media, untuk merespon stigma-stigma itu dengan memperbaiki diri dan layanan kesehatan yang ada. “Harapannya, masyarakat bisa merasakan layanan semakin baik dan semakin dekan dengan masyarakat,” imbuhnya.

Pihaknya mengingatkan, layanan kesehatan merupakan wajah dari pemerintah. Baik buruknya layanan kesehatan, menunjukkan baik buruknya pemerintahan itu. Dan pada masa Pemerintahannya bersama Bupati Arifin di Trenggalek, Wabup Syah ingin pelayanan kesehatan ini bisa semakin baik lagi.

Baca juga:

Apalagi kontrak kerja tenaga PPPK ini dua tahun, maka bisa diperpanjang dan juga tidak. Untuk itu, agar diperpanjang kembali diminta olehnya menunjukkan kerja terbaik dalam melayani masyarakat.

“Harus diketahui, perjanjian kerja ini hanya dua tahun bisa diperpanjang dan bisa tidak diperpanjang. Maka dari itu, kami tadi saya pesankan kepada semua tenaga PPPK kesehatan yang dilantik untuk bekerja dengan baik bekerja dengan hati. Sudah tidak saatnya hari ini memiliki orang dalam dan juga memiliki muka dua,” terang Wabup Syah.

Secara transparan, sambungnya, bisa dilihat siapa yang bekerja dengan hati dan siapa yang tidak bekerja dengan hati. Karena saat ini sudah memasuki era digital, era kemajuan teknologi dan semua sudah ada ukurannya, sudah ada standarnya.

“Yang penting bekerja dengan baik, bekerja dengan hati, bekerja dengan maksimal insya Allah nanti ganjarannya tidak hanya dari pemerintah daerah tapi juga dari Allah,” kata mantan anggota DPRD Trenggalek ini.

Masih terang Wabup Syah, tenaga kesehatan memiliki peran sebagai ujung tombak untuk menjaga dan membangun ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat. Maka dari itu, dalam pengusulan kebutuhan calon ASN Kabupaten Trenggalek untuk formasi tahun 2023, dititikberatkan pada usulan formasi pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk ikhtiar dalam menuntaskan masalah yang terjadi.

“Tentunya saya berharap 390 PPPK Kesehatan yang baru ini bisa merubah warna wajah layanan kesehatan yang ada di Kabupaten Trenggalek,” paparnya. (mil/sit)