PPS – Memontum

PPS Desa Sukajeruk Sumenep Diduga Sunat Gaji Pantarlih hingga Sebesar Rp 500 Ribu

Memontum 1 — Wed, 24 May 2023 06:30:00 +0000

Memontum Sumenep – Salah seorang petugas Pantarlih di Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Ana Triyuli, harus mengelus dada. Itu karena, gaji yang seharusnya didapat utuh, mengaku bahwa gajinya diduga disunat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

Bahkan parahnya lagi, pemotongan itu diduga sangat fantastis. Sehingga, mengakibatkan Pantarlih di desa itu sangat kecewa.

Dikatakan perempuan ini, seharusnya Pantarlih menerima uang gaji sebesar Rp 1 juta. Namun, terjadi pemotongan dengan besaran antara Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu.

Menurut perempuan yang bertugas di TPS 3 ini, pada saat pencairan gaji, dirinya diminta untuk menyetorkan gajinya ke seorang anggota PPS. “Saat menerima gaji, saya diminta untuk menyerahkan gaji saya seikhlasnya dengan nominal Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu,” terangnya saat dihubungi via telepon, Selasa (23/05/2023) kemarin.

Peristiwa itu, imbuhnya, berlangsung setelah dirinya difoto. Kemudian, diminta untuk memberikan sebagian gaji seikhlasnya dengan nominal yang disebutkan tadi. Sedangkan, pihak PPS beralasan kepadanya bahwa Pantarlih hanya bekerja satu bulan. Untuk itu, dirinya diminta memberikan gaji yang diterima seikhlasnya.

Baca juga :

Ana-sapaan akrabnya menambahkan, padahal dirinya sudah bekerja sesuai kontrak selama dua bulan kerja dengan honor Rp 2 juta. “Diminta seikhlasnya tapi sudah ditentukan oleh PPS itu. Jadi, bukan seikhlasnya. Saya akhirnya hanya menerima gaji sebesar Rp 1,5 juta,” ceritanya.

Ana Triyuli juga merasa heran, dengan pemotongan gajinya setelah bekerja dengan serius dan menyelesaikan tanggung jawab sebagai Pantarlih dengan baik. Mengagetkannya lagi, ternyata berdasarkan info yang diterima dari teman Pantarlih lain, ternyata nasib sama juga banyak yang dialami PPS. Akan tetapi, mereka takut untuk bersuara.

“Banyak yang dipotong, tapi tidak ada yang berani bicara. Kita sudah keluar uang dari duit pribadi saat mendaftar dan laporan, tapi gaji masih dipotong,” sesalnya.

Ana pun memastikan, bahwa jika nantinya ada pernyataan PPS yang membantah adanya pemotongan gaji Pantarlih, maka dirinya siap membuktikan.

Sementara itu, Bendahara PPS, Yushy Anggraini, saat dilakukan konfirmasi lewat via telepon, dirinya enggan berkomentar, Rabu (24/05/2023) tadi. Telepon yang awalnya diterima atau diangkat, namun langsung dimatikan.

Tidak hanya itu, Ketua PPS, Jailani, saat dihubungi lewat via telepon, pun sama tidak di angkat. Awak media sudah melakukan panggilan berkali-kali, namun juga tidak diangkat. (dan/sit)

Diduga Bocorkan Data Pribadi Calon PPS, KPU Trenggalek Jadi Sasaran Pemeriksaan DKPP

Memontum 1 — Sat, 04 Mar 2023 09:05:00 +0000

Memontum Trenggalek – Diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dengan perkara nomor 15-PKE-DKPP/II/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. Perkara ini, diadukan oleh Adi Treswantoro. Sementara dalam pengaduan itu, dirinya mengadukan Nurani Sidomukti, yang merupakan anggota KPU Kabupaten Trenggalek sebagai Teradu I dan Gembong Derita Hadi, yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, sebagai Teradu II.

Keduanya, dinilai lalai dalam mengelola data pribadi calon Panitia Pemungutan Suara (PPS), dengan mengunggah tautan (link) di akun Facebook KPU Kabupaten Trenggalek, yang bisa diakses secara luas oleh masyarakat. “Di Facebook KPU Kabupaten Trenggalek, ada postingan tentang pengumuman untuk reset akun SIAKBA disertai link. Saya buka link tersebut dan ternyata muncul file dokumen berupa excel yang berisi data pribadi calon PPS,” kata Adi Treswantoro, Sabtu (04/03/2023) siang.

Lebih lanjut Adi menerangkan, link file dokumen excel tersebut berisi provinsi, kabupaten atau kota, dan identitas pribadi calon PPS, berupa nama, NIK, email hingha keterangan untuk melakukan reset. “Ini kesalahan yang sangat fatal. Ketua KPU dan Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM (Teradu I), yang paling bertanggung jawab dan tidak profesional dan tidak mempertimbangkan keamanan data pribadi saat membuat pengumuman,” imbuhnya.

Terkait kelalaian tersebut, Adi telah membuat laporan ke Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Namun, setelah dilakukan kajian selama dua hari, laporan tersebut direkomendasikan untuk tidak ditindaklanjuti.

Kepada majelis, Teradu I dan Teradu II mengakui ada kelalaian yang tidak disengaja saat mengunggah pengumuman reset akun SIAKBA di Facebook KPU Kabupaten Trenggalek. Namun, keduanya menolak disebut sebagai pelaku teknis kelalaian tersebut.

Seperti Nurani, mengungkapkan tautan yang seharusnya disalin dan ditempel pada pengumuman reset akun SIAKBA adalah GoogleForm. Tetapi, terjadi kekeliruan tautan yang disalin dan ditempel yaitu Spredsheet.

Baca juga :

“Kelalaian dan tindakan tidak sengaja ini, tidak bisa secara otomatis ditimpakan pada Teradu I dan Teradu II, karena bukan merupakan pelaku teknis. Teradu dalam hal ini, merupakan pengarah kegiatan saja,” tutur Nurani.

Kelalaian itu, sambungnya, dilakukan oleh staf KPU Kabupaten Trenggalek, berinisial MH yang menjadi operator SIAKBA. MH sendiri, menurut Nurani mengunggah data tersebut atas persetujuan dari Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Trenggalek, berinisial JMH yang menjadi koordinator kegiatan rekrutmen badan adhoc.

Nurani menambahkan, KPU Kabupaten Trenggalek sebenarnya sudah memiliki prosedur operasional standar untuk memuat konten di media sosial dan website yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Trenggalek Nomor: 12/HK.03.1- Kpt/3503/KPU.Kab/IV/2021 yang ditetapkan pada 7 April 2021.

“Menurut SOP tersebut, harus memberikan persetujuan sebelum berita dan konten media sosial di-posting di website dan media sosial,” tegasnya.

Teradu I juga telah melakukan klarifikasi kepada JMH, terkait kelalaian tersebut semata-mata untuk mempercepat pelayanan informasi agar segera melakukan reset calon PPS yang mengikuti Facebook dan Instagram KPU Kabupaten Trenggalek. “Saya memahami alasan yang disampaikan oleh JMH. Memang, ada kebutuhan mendesak untuk segera mengumumkan pemberitahuan cara melakukan reset,” papar Nurani.

Perlu diketahui, sidang pemeriksaan ini dipimpin J Kristiadi (Ketua Majelis), bertindak Anggota Majelis antara lain Sri Setyadi (TPD Unsur Masyarakat), Insan Qoriawan (TPD Unsur KPU), dan Muh Ikhwanudin (TPD Unsur Bawaslu). (mil/sit)

Kinerja KPU Sumenep Disorot, Anggota Parpol Lolos PPS

Memontum 2 — Wed, 01 Feb 2023 04:50:00 +0000

Memontum Sumenep – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, terus mendapatkan sorotan. Kali ini, giliran Serikat Aktivis Independen (SAI) yang melayangkan kritik atas kinerja KPU. Itu karena, berdasarkan temuan SAI, KPU dinilai telah meloloskan calon anggota PPS yang merupakan anggota dari suatu partai politik (Parpol).

Direktur Eksekutif SAI, Hamidi, membeberkan bahwa ada lima calon PPS yang diloloskan sebagai anggota, dimana kelimanya tercatat sebagai anggota Parpol. Dari ke lima anggota partai politik yang diloloskan itu, terdiri dari dua orang yang telah dilantik dan tiga orang tidak jadi dilantik sebagai anggota PPS.

“Nama-nama mereka, itu yakni Kusairi dari Desa Romben Rana, Kecamatan Dungkek, yang tercatat sebagai pengurus PKB dan Imam dari Desa Lapadaya, Kecamatan Dungkek, yang tercatat sebagai pengurus PKB. Adapun tiga nama yang tidak jadi dilantik, yaitu A Fatih Ridha dari Desa Daramista, Kecamatan Lenteng dari PSI, Habibullah dari Desa Tarebung, Kecamatan Gayam dari Parpol PBB dan Qusyairi dari Desa Pancor, Kecamatan Gayam dari Parpol PSI,” ujarnya, Rabu (01/02/2023) tadi.

Baca juga:

Padahal menurut Hamidi, sesuai ketentuan PKPU melarang itu. Sebagaimana, termaktub dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 36 ayat (1) huruf e dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaran Pemilihan Umun Pasal 36 ayat (1) huruf e. Adapun bunyinya, ‘Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan’.

“Karenanya, jelas perbuatan KPU ini melanggar dan melawan hukum,” tegas Hamidi.

Masih menurut Hamidi, atas temuan ini, KPU harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensi hukum atas perbuatan melawan hukum dalam meloloskan anggota Parpol sebagai anggota PPS.

Ketua KPU Kabupaten Sumenep, Rahbini, saat dikonfirmasi tidak menampik soal adanya anggota Parpol yang lolos menjadi anggota PPS. Karenanya, pihaknya sudah melakukan PAW terhadap sejumlah anggota PPS yang merupakan anggota Parpol.

“Sudah di-PAW, mas,” jawabnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.

Sayangnya, saat dikonfirmasi ulang mengenai cerobohnya proses PPS, Rahbini tidak merespon. (dan/sit)

615 PPS Lumajang Dilantik, Wakil Ketua DPRD Berharap Gelaran Pemilu Aman dan Lancar

Memontum 1 — Thu, 26 Jan 2023 08:40:00 +0000

Memontum Lumajang – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, H Akhmat, menyampaikan bahwa ada 615 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Lumajang, yang sudah dilantik dan diambil sumpahnya di Gedung Surya Mahameru, pada Selasa (24/01/2023) lalu. Dari hasil pelantikan itu, dirinya pun berharap bahwa ke depan seluruh anggota dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sehingga, serangkaian persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024, bisa berjalan aman, lancar dan tanpa mengalami kendala.

“Selain itu, tentunya juga turun ke bawah untuk menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara. Lalu, melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara dan mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU kabupaten atau kota melalui PPK,” kata H Akhmat, Kamis (26/01/2023) tadi.

Dijelaskannya, bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai PPS, cukup banyak. Seperti, juga melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan atau desa, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten atau kota dan PPK. “Mereka juga bertugas mengumpulkan data hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. Lalu, menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK serta melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya,” terang Wakil Ketua DPRD Lumajang ini.

Baca juga :

Selain itu, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lumajang, juga menegaskan jika mereka juga harus melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lumajang, Yuyun Baharita, menambahkan jika beberapa yang akan dijalankan PPS, yaitu mulai membentuk KPPS, mengangkat Pantarlih, menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap. Kemudian, juga melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditambahkannya, PPS juga berkewajiban membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan PPK, dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan dan daftar Pemilih tetap. “Kewajiban lainnya, menyampaikan daftar pemilih kepada PPK, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel. Kemudian, meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS, serta menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu kelurahan atau desa dan membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara,” ujarnya. (adi/sit)

Wali Kota Sutiaji Hadiri Prosesi Pelantikan 171 PPS Kota Malang

Memontum 1 — Tue, 24 Jan 2023 12:04:42 +0000

Memontum Kota Malang – Sebanyak 171 Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 di Kota Malang, resmi dilantik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Choirul Anam dan Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, Selasa (24/01/2023) tadi. Prosesi pelantikan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Malang, turut dihadiri Wali Kota Malang, Sutiaji.

Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas, mengatakan jika dalam pelantikan tersebut nantinya diharapkan para PPS dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Seperti melakukan pemutakhiran data pemilih, dan merekrut Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih).

“Sampai saat ini, pemetaan PPS sudah dilakukan oleh KPU Kota Malang. Jadi, nanti PPS yang mengkoordinir, kemudian hasilnya seperti apa nanti dirumuskan pemutakhiran datanya, sampai menyusun data pemilih itu menjadi data pemilih sementara. Kemudian di publish, dan itu nanti ada tahapannya,” jelas Aminah.

Kemudian, dirinya juga menjelaskan jika nantinya di Kota Malang ada sejumlah 2.588 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan jumlah petugas pemutakhiran datanya, sesuai jumlah TPS. Untuk pemutakhiran data pemilih nanti akan dimulai pada akhir Januari 2023 sampai Juni 2023.

Baca juga :

Tidak hanya itu, pihaknya juga memastikan seluruh anggota PPS yang dilantik tidak ada hasil titipan dari pihak-pihak tertentu. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan berdasarkan sistem yang berlaku. “Rekruitmennya terbuka by sistem, ada tes CAT. Sehingga kalau salah mengupload data atau kurang sedikit saja akan langsung tertolak dan tidak lolos administrasi,” katanya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, menegaskan kepada para PPS, akan pentingnya melakukan kejujuran dan keadilan dalam mengawal proses demokrasi. Sehingga, ke depan berjalan dengan semakin baik.

“Saya harap mampu jujur dan adil mengawal bagaimana proses demokrasi bisa berjalan bagus dan kualitasnya semakin hari semakin baik,” tegas Wali Kota Sutiaji.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu berharap, agar anggota PPS juga dapat berkolaborasi dengan pihak terkait. Termasuk dengan Bawaslu, untuk mengamankan proses Pemilu 2024. Kemudian, juga mendata pemilih pemula secara menyeluruh bersama dengan Pantarlih.

“Nantikan ada Pantarlih, jadi harus benar-benar updating data. Nanti coblosannya tanggal berapa dan bagaimana kalau ada anak yang usianya sudah masuk 17 tahun, di hari pencoblosan. Itu harus benar-benar dipertimbangkan,” imbuh Sutiaji. (rsy/gie)

Lantik 183 Anggota PPS Kota Kediri, Ketua KPU Buka Laporan Rekam Jejak

Memontum 2 — Tue, 24 Jan 2023 11:35:59 +0000

Memontum Kediri – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri melantik sekitar 138 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024, Selasa (24/01/2023) tadi. Dalam pelantikan itu, KPU juga memberikan kesempatan komplain kepada masyarakat, terkait rekam jejak anggota PPS.

Penegasan itu, disampaikan Ketua KPU Kota Kediri, Pusporini Endah Palupi, seusai acara pelantikan anggota PPS di salah hotel di Kediri. Dalam p itu, juga hadir Komisioner KPU Kota Kediri, Wali Kota Kediri, Abu Bakar dan perwakilan Forkopimda.

Ketua KPU Kota Kediri menegaskan, bahwa 138 PPS yang dilantik tersebut, akan disebar di 46 kelurahan di Kota Kediri. Dimana, masing-masing kelurahan ada tiga PPS.

Ditambahkannya, bahwa dari 138 PPS yang dilantik, 48,5 persen adalah perempuan dan tidak ada dari kaum disabilitas. Sementara sampai pendaftaran ditutup, juga tidak ada kaum disabilitas yang mendaftar.

“Untuk perwakilan disabilitas, di mana sebenarnya kita sudah mengumumkan dan kita sudah menghubungi komunitas disabilitas. Namun, hingga batas waktu, tidak ada yang mendaftar,” kata Palupi.

Baca juga:

Soal komplain terhadap PPS yang telah dilantik, Palupi menilai bahwa hal itu biasa. Karena, KPU hanya menerima komplain terkait rekam jejak PPS.

“Jadi, kalau ada PPS yang sudah kita pilih dan ternyata rekam jejaknya kurang baik, maka bisa diganti, Namun, bila rekam jejaknya cukup bagus, ya tetap jalan terus,” ujarnya.

Masih menurutnya, bahwa usia PPS Kota Kediri, berada di rentan usia 20 hingga 50 tahun atau sesuai ketentuan 17 hingga 55 tahun. Sehingga, sebagian besar adalah generasi muda dan pemula sebagai PPS dan belum punya pengalaman dalam Pemilu.

Palupi juga menambahkan, bahwa PPS juga harus bisa lebih dekat kepada warganya. Termasuk, lebih dekat juga dengan peserta Pemilu, yang berada di kelurahan masing-masing. Juga dengan pejabat-pejabat di wilayah mereka.

“Jangan sampai, nanti ada pejabat yang ada di wilayah mereka tidak masuk di dalam daftar pemilih. Nah, ini sangat kita antisipasi,” paparnya. (pan/sit)

72 Anggota PPS Kota Batu Dilantik

Memontum 2 — Tue, 24 Jan 2023 07:56:30 +0000

Memontum Kota Batu – Sebanyak 72 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Batu, dilakukan pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu. Pelantikan tersebut, berlangsung di salah satu hotel Kota Batu.

“Prosentase terbesar, dari anggota PPS yang dilantik adalah orang baru,” kata Ketua KPU Ketua Batu, seusai pelantikan, Selasa (24/1/2023) tadi.

Sedangkan, lanjutnya, dari 72 orang itu, diantaranya berasal dari 24 desa dan kelurahan di Kota Batu. Dimana, masing-masing desa atau kelurahan, itu menyediakan tiga orang sebagai anggota PPS.

Mengenai anggota PPS Desa Pendem yang sempat kekurangan anggota, menurut Mardiono, sudah terpenuhi dan juga dilantik hari ini, Selasa (24/01/2023).

Baca juga:

“PPS Pendem sudah kita penuhi, karena kemarin yang daftar cuma dua orang yang hadir tes. Kita pemenuhannya bekerjasama dengan lembaga profesional yaitu KIPP dan sudah merekomendasikan administrasi dan wawancara dan hari ini sudah kita lantik,” ucapnya.

Terkait penyelenggaraan PPS, dijelaskannya, bahwa yang mendaftar 400 orang. Kemudian, yang menyerahkan berkas 254 orang. Dari jumlah itu, dari hasil seleksi dinyatakan lolos admin 250 orang.

Namun demikian, tambahnya, yang dinyatakan lulus melalui Computer Assisted Test (CAT) berjumlah 189 orang. Lalu, tes wawancara 187 orang yang dua mengundurkan diri. Akhirnya, yang lulus dari semua tes 141 dan berdasarkan rapat pleno 20 Januari 2023 dilantik anggota PPS tersebut.

“Tugas pertama yang berat dari PPS ini adalah mencari petugas pemutakhiran data pemilih. Itu nantinya, dimulai pendaftarannya pada 26 Januari 2023 mendatang,” tegas Mardiono. (put/sit)

Sebanyak 408 Anggota PPS Dilantik Ketua KPU Situbondo

Memontum 2 — Tue, 24 Jan 2023 06:50:00 +0000

Memontum Situbondo – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo, Marwoto, melantik dan mengambil sumpah janji sebanyak 408 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Baluran Jalan PB Sudirman, Situbondo, Selasa (24/01/2023) tadi.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo, Marwoto, dalam sambutannya berharap pelantikan 408 anggota PPS Pemilu 2024, menjadi langkah awal suksesnya pesta demokrasi 2024 di Kabupaten Situbondo. “Mudah mudahan pelantikan ini merupakan langkah awal untuk kita bekerja pada Pemilu 2024 mendatang,” ujarnya.

Lebih lanjut Ketua KPU Situbondo mengatakan, bahwa amanah ini harus dijunjung tinggi oleh semua Anggota PPS Situbondo yang baru dilantik. “Saya minta kepada seluruh anggota PPS agar segera melakukan koordinasi dengan pihak desa. Saya berharap anggota PPS mampu bekerja secara mandiri dan profesional,” harap Marwoto.

Marwoto juga meminta, kepada anggota PPS agar bekerja sekuat tenaga untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas, jujur dan adil serta mampu menjadi penyelenggara pemilu tingkat desa yang profesional.

Baca juga:

Sementara itu, Bupati Situbondo, H Karna Suswandi, yang turut hadir dalam sambutannya mengatakan bahwa anggota PPS yang baru dilantik harus profesional dalam menjalani tugas pada Pemilu 2024 mendatang. “Saya minta kepada anggota PPS dalam pelaksanaan agar bertindak jujur, adil dalam proses Pemilu 2024 mendatang,” kata Bupati Situbondo yang akrab disapa Bung Karna ini.

Lebih lanjut Bupati Karna mengatakan, bahwa suksesnya Pemilu 2024 mendatang tentunya didukung oleh penyelenggara Pemilu 2024 yang profesional dalam melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. “Dengan dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota PPS se Kabupaten Situbondo ini, saya berharap pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang berlansung sukses, aman, lancar, kondusif dan menghasilkan pemimpin pemimpin yang berkualitas,” imbuh Bupati Karna.

Hadir dalam pelantikan ini, Komisioner Bawaslu Situbondo, Pasi Intel Kodim 0823 Situbondo, Kepala Kesbangpol Situbondo, Kajari Situbondo, Polres Situbondo, Camat se Kabupaten Situbondo dan tamu undangan lainnya. (her/gie)

Umumkan Anggota PPS Kota Batu, Desa Pendem Masih Kekurangan Anggota

Memontum 1 — Thu, 12 Jan 2023 16:40:00 +0000

Memontum Kota Batu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu, secara serentak mengumumkan peserta yang lolos seleksi anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kamis (12/01/2023) tadi. Namun, untuk Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, diketahui ternyata masih kurang jumlah anggota PPS yang ditetapkan.

Terkait hal tersebut, Komisioner KPU Kota Batu Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Marlina, mengatakan untuk Desa Pendem sesuai dengan arahan KPU Provinsi Jatim, bahwa KPU Kota Batu tetap mengumumkan dua nama yang sudah mengikuti tes tertulis dan proses seleksi wawancara. “Nah, untuk mengisi kekurangan anggota PPS Desa Pendem, kami menunggu keputusan dari KPU RI. Bagaimana treatment ataupun keputusan dari pusat untuk melengkapi dari satu kali kebutuhan untuk wilayah yang masih kekurangan,” ujarnya, saat dihubungi lewat ponselnya, Kamis (12/01/2023) tadi.

Ditambahkan Marlina, kasus kekurangan ini tidak hanya terjadi di Kota Batu. Tetapi, juga dialami di beberapa wilayah di Indonesia.

Kronologi awal terkait kekurangan tersebut, ujarnya, bahwa KPU Kota Batu sudah melakukan pengumuman kepada masyarakat Kota Batu, terkait seleksi calon anggota PPS. Saat masa pendaftaran semua sudah tercukupi minimal dua kali kebutuhan, namun pada tes tertulis untuk Desa Pendem, hanya terdaftar 19 orang.

Baca juga :

Kemudian, yang lolos tes administrasi ada 7 orang dan yang datang pada tes tertulis hanya 2 orang. Lalu, yang tidak hadir 5 orang. Dari 5 orang yang tidak hadir, 2 orang calon peserta tersebut memang menyatakan tidak bisa mengikuti ujian di hari Jumat (06/01/2023) yang lalu. Kemudian yang lainnya tidak ada kabar, maka dengan otomatis dinyatakan gugur pada seleksi tertulisnya.

Sedangkan, jumlah anggota PPS di masing-masing desa dan kelurahan ada 3 orang. Dan ditetapkan 6 orang, bila diurai 3 orang yang dilantik sebagai anggota PPS terpilih dan 3 berikutnya adalah nama-nama untuk PAW.

“Saran dari provinsi, KPU Kota Batu tetap melakukan pleno penetapan pada Rabu (11/01/2023) kemarin dan diumumkan hari ini Kamis (12/01/2023). Terkait nama-nama yang lolos seleksi tes tertulisnya, berikut juga untuk Desa Pendem, 2 nama tersebut tetap diumumkan dan dinyatakan lolos pada seleksi tertulisnya,” papar Marlina. (put/sit)