Program pengembangan kelapa genjah yang telah dimulai pada 2022 lalu, untuk Kabupaten Kediri mendapatkan target sebanyak 24.090 batang kelapa genjah pada lahan seluas 219 hektar. Sementara bibit kelapa genjah, dibagikan kepada 2.444 KK dengan sasaran pengembangan pekarangan 60 persen dan kawasan 40 persen. Pada awal 2023, ini diberikan bibit lebih dari 10 ribu batang kepada masyarakat, melanjutkan bantuan bibit tahun 2022 sekitar 10.100 batang.

Mentan Syahrul Yasin Limpo, dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa kelapa genjah varietas Pandan Wangi yang dibagikan kepada masyarakat tersebut hanya memiliki ketinggian 4 meter. Pada usia 2,5 sampai 3 tahun, kelapa ini sudah mulai berbuah dan dalam satu tahun satu pohon bisa berbuah antara 140 sampai 180 butir.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

“Kelapa itu banyak sekali manfaatnya. Selain airnya bisa diminum, dagingnya bisa dijadikan minyak atau santan. Lalu, tempurungnya bisa dijadikan arang dupa yang bisa diekspor, (diambil) serabutnya, bahkan pelepahnya itu sangat penting,” katanya.

Pengembangan penanaman kelapa genjah, tambahnya, itu ke depan diyakini dapat mewujudkan hilirisasi kelapa yang memiliki banyak produk turunan. Rencananya, Kementerian Pertanian sampai dengan 2024, akan terus dikembangkan 10 hingga 20 juta batang kelapa genjah.

“Saya berharap, 20 juta (batang) membuat Indonesia sesuai perintah Papak Presiden kembali menjadi negara nyiur melambai,” ungkapnya.

Sesuai arahan Syahrul, penanaman kelapa genjah itu dapat diintegrasikan dengan tanaman lain. Seperti jagung, kedelai maupun jenis tanaman lain. Usai melakukan penanaman bersama Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, Syahrul Yasin Limpo, melakukan dialog dengan petani diteruskan mencoba peralatan tanam bibit jagung di antara tanaman kelapa.

Selain penanaman kelapa genjah, Syahrul Yasin Limpo didampingi Dirjen Perkebunan Andi Nur Alamsyah bersama Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, juga menyerahkan bantuan kepada kelompok tani di Kabupaten Kediri bertempat di Pendopo Panjalu Jayati. Bantuan diberikan secara simbolis berupa benih kelapa genjah lebih dari 10 ribu batang, benih kopi 100 ribu batang, benih jeruk 5 ribu batang, satu unit pengolahan hasil kopi, dan 50 ekor kambing.

Mas Dhito, dalam kesempatan itu mengungkapkan, bahwa selain bantuan itu, Kementerian Pertanian juga telah memberikan bantuan infrastruktur pendukung pertanian seperti dam, parit, pompa submersible, irigasi tersier dan jalan usaha tani. “Saya berharap, petani penerima manfaat dapat menggunakan bantuan yang diberikan secara maksimal dan untuk kepentingan bersama,” tuturnya. (kom/pan/sit)

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menyambut baik DID untuk membantu masyarakat. “Kami sangat bersyukur bisa mendapatkan DID dari pemerintah pusat atas kinerja Pemerintah Kota Probolinggo. Apalagi tidak semua pemerintah daerah mendapatkan DID ini,” terangnya.

Wali Kota Habib Hadi menjelaskan, pemerintah pusat menilai pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten atau kota, terkait bagaimana kinerja Pemda menekan laju inflasi. Untuk penilaian tersebut, Pemkot Probolinggo melaporkan terkait dampak-dampak inflasi dan kenaikan bahan pokok, serta upaya pengendaliannya. Inilah yang menjadi penilaian kinerja oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun 2022 dan penggunaan sisa dana insentif daerah tahun anggaran 2020. Sisa dana insentif daerah tambahan tahun anggaran 2020 dan sisa dana insentif daerah tahun anggaran 2021.

Dijelaskan penilaian kinerja yang dihitung adalah penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) percepatan belanja daerah, percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, stunting dan penurunan inflasi.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Dana senilai Rp 10,4 miliar ini, lanjut Wali Kota Habib Hadi, sesuai amanat Permenkeu digunakan untuk pemulihan ekonomi antara lain berupa bantuan sosial. “Kami sedang siapkan sasaran penggunaannya. Rapat awal dengan perangkat daerah terkait seperti Dinas Sosial, DKUPP dan Dinas Pertanian KPP sudah tetapi masih ada pembahasan lanjutan. Bantuan ekonomi ini nanti akan diinventarisir, mana UMKM atau kelompok yang masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinsos. Akan dipadukan nanti datanya. Yang pertama untuk perlindungan atau bantuan sosial, bantuan bina usaha UMKM,” imbuh Wali Kota, Selasa (27/09/2022) malam.

Terkait kapan realisasi bantuan akan disalurkan kepada masyarakat, Wali Kota Habib Hadi menegaskan, masih menunggu kapan DID akan ditransfer oleh pemerintah pusat. Sambil menunggu DID dikirimkan, pihaknya akan merumuskan secara terinci bentuk bantuan sosial serta memvalidkan data penerima bantuan.

“Tentunya, kami menyambut baik DID ini untuk membantu masyarakat,” paparnya.

Sementara itu, Plt Kepala BPPKAD, Yusron Sumartono, menambahkan semua daerah mengharapkan adanya dana stimulus dari pemerintah pusat. Apabila bantuan sosial dibebankan seluruhnya pada APBD, menurutnya, kemampuan APBD jelas tidak akan mencukupi.

“Sehingga kami merespon dana transfer ini dengan baik. Dari pelaksanaan kinerja kami selama tahun 2022, kami melakukan berbagai upaya yang dinilai cukup berhasil oleh pemerintah pusat sehingga mendapat DID ini. Terkait nilai DID, itu berdasarkan skoring indikator penilaian yang mempengaruhi jumlah DID dari pusat ke daerah. Ada beberapa indikator penilaian kinerja pemerintah daerah, yang mempunyai bobot penilaian tertinggi adalah penurunan inflasi daerah,” ungkap Yusron yang juga Inspektur ini.

Masih kata Yusron, pengendalian inflasi di Kota Probolinggo sangat bagus dengan adanya koordinasi dan upaya-upaya seperti pengendalian harga dan operasi pasar hingga keterlibatan Forkopimda serta stakeholder terkait. (kom/pix/gie)

“Selain itu juga sebagai momentum untuk terus meningkatkan kapasitas teknis persiapan Pemilu. Sehingga, kita bisa memperbaiki apa-apa yang masih menjadi masalah, kendala atau kelemahan lainnya. Dan saat yang sama, harus membangun kreativitas dan inovasi agar Pemilu semakin bermutu,” kata Juri, di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (14/06/2022).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar acara peluncuran tahapan awal Pemilu 2024, pada Kamis (16/06/2022) malam. Hal ini, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 (UU Pemilu), Pasal 167 ayat 6, yang menyebut bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara.

Baca juga:

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Tahapan dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Juri menilai, dengan perbaikan masalah yang selama ini ada dan inovasi yang dibangun oleh penyelenggara mulai dari pusat, daerah, baik di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, hingga TPS, maka diharapkan proses dan hasilnya mendapatkan dukungan luas masyarakat atau legitimate.

Ketua KPU 2016-2017 ini juga mengingatkan komitmen dan arahan Presiden Joko Widodo, agar peserta Pemilu, baik Partai Politik (Parpol), Caleg, maupun Capres, serta masyarakat bahu-membahu menolak politisasi agama dan sara, yang dapat berujung pada konflik Pemilu dan disintegrasi bangsa. (hms/gie)

Upacara virtual dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan diikuti oleh Bupati Jember, Hendy Siswanto, Wabup Jember, MB Firjaun Barlaman, bersama jajaran Forkopimda berlangsung di Aula Pendopo Wahyawibawagraha.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes
• Gubernur Jatim bersama Bupati Jember Buka Gerakan Serentak Pelayanan Inseminasi Buatan 2025

Peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini mengangkat tema Pancasila dalam tindakan, bersatu untuk Indonesia tangguh.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, hari lahir Pancasila harus benar-benar dimanfaatkan untuk mengokohkan nilai-nilai pancasila dalam bermasyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

“Pancasila saat ini sedang menghadapi tantangan globalisasi yang menawarkan kemudahan berinteraksi antar negara. Interaksi tersebut bisa positif misal berupa kemudahan perdagangan, bisa negatif berupa ideologi trans nasional radikal,” ungkap Jokowi dalam sambutannya.

Oleh karenanya, Jokowi meminta seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila pada diri setiap individu rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia sangat penting bagi kita semua, lanjut Jokowi, dalam menghadapi tantangan jaman dan melewati masa sulit seperti sekarang ini.

Usai mengikuti upacara tersebut, Bupati Jember, Hendy, mengartikan Hari Lahir Pancasila ini sama seperti hari lahir kita sendiri. “Hari Lahir Pancasila ini harus dihayati benar-benar seperti hari lahir kita sendiri, jadi Pancasila itu ya diri kita sendiri maka wajib kita jaga dari berbagai penyakit, seperti radikalisme salah satunya,” ungkap Bupati Hendy.

Hendy berpesan bahwa Pancasila ini sudah final sebagai dasar berbangsa dan bernegara. “Kita semua wajib laksanakan perintah bapak Presiden untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila pada setiap diri kita masing-masing,” pesannya. (rio/ed2)