“Alhamdulillah saudara Imelda ini sudah masuk dalam lima besar. Tentunya ini suatu kebanggaan untuk Kabupaten Situbondo,” ujar bupati saat menghadiri acara penilaian Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 di Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo, Senin (21/06).

Baca Juga:

• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• DPC PDI-Perjuangan Situbondo Gelar Aksi Berbagi Sembako

Orang nomor satu di Kota Santri optimis Program Inisiatif Situbondo Dreams bisa menjadi juara satu Pemuda Pelopor Provinsi Jawa Timur Tahun 2021. “Kami meyakini saudara Imelda Oktaviani bisa menjadi juara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mantan Kadis PUPR Kabupaten Bondowoso ini berharap, keberhasilan Imelda Oktaviani tersebut bisa memotivasi pemuda-pemudi di Kota Santri agar berkarya. “Semoga akan muncul Imelda-Imelda di Kabupaten Situbondo,” tambahnya.

Sementara itu, Plt Kabid Kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur, Vitri Rahmawati, menjelaskan Pemuda Pelopor Provinsi Jawa Timur merupakan penghargaan yang diberikan oleh gubernur di hari sumpah pemuda. “Penilaian mulai kita lakukan sejak bulan April. Untuk pengumuman juaranya akan di lakukan pada tanggal 28 Oktober 2021,” ucapnya.

Vitri Rahmawati menambahkan, Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Situbondo sangat mendukung pembinaan kepemudaan. “Tentunya ini akan menjadi generasi emas Kabupaten Situbondo,” imbuhnya.

Tak hanya itu yang disampaikan, Ia membeberkan proses penilaian lapangan oleh tim juri 5 besar pemuda pelopor itu nantinya akan diambil 3 besar ( juara 1,2,3- red), sedangkan juara satu akan dikirim berkasnya ke Kemenpora, apabila nanti dapat nominasi, mereka nanti akan memperoleh penganugerahan langsung dari Gubernur Jatim saat peringatan Hari Sumpah Pemuda. 5 besar dibidang pendidikan, Imelda akan bersaing dengan pemuda pelopor dari (Situbondo, Pasuruan, Nganjuk, Bojonegoro dan Blitar),” paparnya.

Ditempat yang sama, Imelda Oktaviani mengatakan, kegiatan Situbondo Dreams berupa bimbingan belajar kepada anak-anak secara sukarela. “Mulai dari usia SD hingga SMP. Mereka hanya membayar dengan uang se-ikhlasnya, hasil bumi dan sampah plastik,” ujarnya. Imelda memaparkan, kegiatan Situbondo Dreams sudah ada di 6 desa dan kecamatan. Diantaranya, Kalibagor, Olean, Talkandang, Kotakan, Dawuhan dan Patokan. “Sudah ada di Kecamatan Situbondo,” ujar Imelda Oktaviani. (her/ed2)

“BPK akan menjalankan fungsi foresight. Sesuatu yang sangat advance untuk sebuah Supreme Audit Institution (SAI) dan kami berterima kasih,” kata Menkeu dalam Webinar “Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid 19”, Selasa (15/06) tadi.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Dalam situasi yang tidak menentu ini, foresight dan insight menjadi sangat penting. Sinergi antara pemerintah bersama dengan BI, OJK, dan BPK sebagai SAI perlu dilakukan untuk melihat foresight secara bersama-sama.

“Kita akan memiliki konvergensi, paling tidak sepemahaman mengenai peluang, tantangan, dan juga risiko, serta bagaimana decision making process yang harus dilakukan dalam situasi yang sangat tidak menentu yang sedang kita hadapi atau seluruh dunia hadapi,” ujar Menkeu.

Terkait dengan foresight serta merespon kondisi pandemic saat ini, pemerintah bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus meneliti secara tajam, tidak hanya dari sisi keuangan, tapi sektor riil dan juga dari sisi kesehatan. Kebijakan extraordinary terus dilakukan pemerintah seiring dengan dilakukannya reopening policy.

“Fokus saat ini adalah recovery dan reform dengan Covid menjadi syarat perlu atau necessary condition bagi semua skenario tersebut. Namun, Covid tidak boleh mengambil seluruh porsi prioritas. Sambil kita menjaga Covid, kita harus melakukan reform, termasuk pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja,” ucap Menkeu. Harapannya, jika berbicara tentang foresight, Indonesia dapat keluar dari pandemi dengan pondasi dan pemulihan yang jauh lebih kuat dan menimbulkan kualitas pemerataan yang lebih baik. (hms/keu/aye/ed2)

Sosialisasi bansos PKH tersebut dihadiri oleh Kades Gunungmalang, para Kasun, serta para KPM program PKH dan pendamping PKH Desa Gunungmalang. Pada kesempatan ini juga berkesempatan hadir jajaran TNI/Polri yang bertugas di Desa Gunungmalang. Kecamatan Suboh, Dari Dinas Sosial hadir Koordinator Kabupaten PKH, Agus Arie Cahyadi.

Ketua Korkab PKH Situbondo, Agus Arie Cahyadi, menyampaikan bahwa sosialisasi ini bertujuan agar semua stakeholder paham tentang bantuan sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), serta untuk mengantisipasi adanya disinformasi yang ada di masyarakat agar penerima manfaat dapat memahami dengan status kepesertaan program tersebut,

“Jika ada yang bertanya tentang bantuan ini semua pihak dapat membantu menjelaskan,” lanjut Agus Ari.

Agus Arie Cahyadi yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) menjelaskan, mengapa sasaran penerima adalah PKH, “Bantuan sosial PKH ini harus tepat sasaran sesuai petunjuk teknis penyaluran,” tutur Agus Ari.

Agus Ari selaku Korkab PKH Situbondo wilayah barat, berharap untuk penerima manfaat tidak menyalahkan pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan pemutakhiran peserta yang datanya bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Terkait data PKH bisa ada perubahan sesuai perkembangan, setelah status sosial atau kesejahteraannya berubah lebih baik sesuai kenyataan dan melalui musdes, namun tidak serta merta ada pengganti, harus melalui mekanisme usulan lagi disesuaikan dengan kuota yang ada.

“Kita harus bekerja sama dengan stakeholder agar pelaksanaan PKH berjalan dengan baik. Dalam hal ini pihak pendamping harus koordinasi dengan desa,” pesannya.

Lebih lanjut, adanya permohonan perubahan penerima PKH di Desa Gunungmalang, Agus menilai sudah mengikuti mekanisme seperti melalui musdes.

Sementara, Kades Gunungmalang, Aryono, menjelaskan terkait miskomunikasi antara pendamping PKH dengan Kades, tentang perubahan data 5 warganya yang penerima KPM PKH semua sudah melalui musdes dan surat yang dikirim ke Dinsos sifatnya permohonan bukan keputusan. Karena itu bukan wewenang dia, Dirinya hanya menginginkan bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran.

Lebih lanjut kades mengatakan dirinya tidak pernah memanipulasi data, tentunya dapat dipertanggung jawabkan. Dia juga menegaskan bahwa seluruh kebijakannya tidak ada kaitan dengan dampak Pilkades. Semua bisa terima bantuan pemerintah asal sesuai syarat dan ketentuan yang ada.

“Seharusnya tugas pendamping yang menyampaikan pada penerima manfaat, karena tugas pendamping menjaga ketika ada kendala dengan KPM PKH, pihak pemdes hanya sebatas membantu. Surat permohonan saya ke Dinsos sudah dikirim melalui pendamping PKH pada bulan 8 tahun 2020. Dan sampai saat ini 5 warga tersebut masih terima KPM PKH. Menurut pribadi saya, mereka itu sudah layak mampu,” kata kades.

Aryono merasa terkejut dan sangat menyayangkan saat surat yang dikirim ke Dinsos tersebut baru-baru ini dishare di grup WhatsApp KPM PKH Desa Gunungmalang oleh oknum pendamping PKH, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Baca Juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP

“Mohon kesadaran pada penerima manfaat, kasihan terhadap yang lebih berhak menerima bantuan. Saya juga sudah mengikuti petunjuk dari korkab harus melalui surat permohonan dan didokumentasikan sesuai fakta seperti rumah, pekerjaan dan orangnya,” jelas Aryono. (her/ed2)

Selain bantuan berupa uang tunai, bantuan sembako dan juga pelatihan untuk meningkatkan skill, juga dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Desa Karangsari, Sugiartono, saat ditemui di Balai Desa Karangsari.

Dirinya mengatakan, bahwa data warga penerima manfaat program tahun 2021, masih tetap sama. Bahkan, Rabu (13/01) besok, seperti penyaluran BST (Bantuan Sosial Tunai) dari pusat melalui Kantor Pos, akan diberikan.

“Pihak Desa hanya memfasilitasi tempat penyaluran program tersebut. Saya sebagai kepala desa, berterimakasih kepada pemerintah dengan adanya program ini,” ujarnya. Selasa (12/01) tadi.
Ditambahkan, mengenai data penerima manfaat, tidak banyak perubahan. Dalam hal ini, ada penerapan kebijakan desa. Salah satunya, secara bergantian masyarakat yang belum dapat, akan diberikan penggiliran itu.

“Setiap warga hanya boleh mendapatkan satu bantuan. Jadi, tidak boleh double. Itu aturan dari pusat atau bagi penerima bantuan. Untuk Desa Karangsari sendiri, sampai hari ini pendistribusian atau penyalurannya tidak ada kendala,” tambahnya. (ryk/sit)