Memontum Trenggalek – Menjadi nara sumber dalam kampanye pencegahan pernikahan anak yang digelar PD Nasyiatul Aisyiyah, Ketua Forum Puspa Trenggalek, Novita Hardini, mengajak seluruh elemen berkolaborasi cegah perkawinan anak.

Menurut Ketua Puspa Trenggalek, bahwa kasus utama stunting bukan hanya kurang gizi. Akan tetapi juga faktor lainnya. “Banyak sekali penyebab, utamanya perkawinan anak. Karena anak di bawah usia (19 tahun), seharusnya rahimnya belum siap. Lalu, mentalnya juga belum siap. Tentunya, ini akan meningkatkan peluang anak lahir stunting,” ungkap Novita saat dikonfirmasi usai kegiatan, Kamis (04/11/2021).

Inisiator Sepeda Keren Trenggalek ini menyampaikan jika hal itu yang harus diutamakan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek. “Dan mengajak kepada semua pihak untuk berkolaborasi, bekerjasama dalam mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Trenggalek,” imbuhnya.

Tidak hanya mengedukasi, tetapi menggerakkan masyarakat, utamanya Tim Penggerak PKK tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi pentingnya makanan yang sehat, bergizi seimbang di setiap keluarga. Selain itu, juga merubah sudut pandang dan kepercayaan masyarakat, anggapan susu formula lebih penting, padahal ASI sangat penting sekali bagi perkembangan anak. Terus vitamin-vitamin juga penting bagi ibu hamil.

“Kita dari Forikan juga tak henti-henti mengkampanyekan gemar makan ikan. Kegiatan-kegiatan ini rutin kita lakukan di 14 kecamatan. Harapannya bisa menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Trenggalek,” jelas ibu 3 anak ini.

Sebelum pandemi, lanjutnya, angka stunting di Trenggalek masih tinggi. Ditambah pandemi menjadikan ekonomi lesu dan menurun. “Maka ini semakin berat lagi kita perjuangkan. Maka dari itu Pemkab Trenggalek tidak bisa sendiri, perlu kolaborasi dari semua pihak,” tegasnya.

Terlebih, pernikahan anak dampak negatifnya tidak hanya pemerintah saja tapi juga setiap keluarga itu sendiri. Sehingga, ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah daerah, melainkan juga tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang ada.

“Mari sama-sama mengupayakan stop pernikahan anak di Kabupaten Trenggalek,” ajak istri Bupati Trenggalek ini.

Terakhir, penggiat perempuan ini mengucapkan terima kasih kepada Nasyiatul Aisyiyah Trenggalek, yang ikut membantu pemerintah dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Dirinya juga mengajak tidak hanya organisasi perempuan saja untuk ikut berpihak pada perempuan, anak dan kelompok rentan. Sehingga pembangunan yang inklusif di Trenggalek bisa terwujud. (mil/gie)

Keterangan yang disampaikan Babinsa Pasir Putih, Serda Darmaji, mengatakan penyerahan Program Jatim Puspa diberikan kepada 35 keluarga penerima manfaat. “Masing masing KPM menerima bantuan barang senilai Rp 2,5 juta,” jelas Serda Darmaji.

Baca Juga:

• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian

Serda Darmaji menambahkan, Kegiatan penyerahan Program Jatim Puspa ini, disaksikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Situbondo, Ketua Puspa Jatim, Camat Bungatan, Kades Pasir Putih dan Babinkamtibmas Polsek Bungatan serta Ketua LPMD Desa Pasir Putih.

“Kegiatan ini berjalan aman dan lancar para penerima bantuan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Dengan penyerahan bantuan sejumlah paket barang dari program Jatim Puspa ini, diharapkan bisa meringankan beban hidup para penerima bantun ini,” harap Serda Darmaji. (her/ed2)

Jatim Puspa merupakan program yang dikhususkan untuk pemberdayaan usaha perempuan dalam rangka penanganan Covid -19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD), Haeryah Yuliati mengatakan, Program Jatim Puspa merupakan program bagi kaum perempuan yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya.

“Pada dasarnya, program Pemerintah ini tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, Dan program Jatim Puspa ini dikhususkan bagi kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya,” Haeryah Yuliati.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

Menurutnya, Di masa pandemi Covid- 19 pada saat ini, angka kemiskinan terus meningkat, sehingga Pemerintah berinisiasi untuk memberikan solusi bagi Masyarakat miskin agar bisa segera terentas dari kemiskinan.

Dari Lima Kecamatan yang mendapatkan Program tersebut diharapkan bisa bermanfaat.

“Pada masa pandemi, jumlah Masyarakat miskin terus meningkat, dimana mereka yang beraktifitas tidak bisa beraktifitas seperti sebelum masa pandemi,” ujar Haeryah Yuliati.

Dikatakannya, masing-masing keluarga Penerima manfaat mendapatkan kucuran anggaran program tersebut sebesar Rp 2,5 juta per kepala Keluarga.

Lebih jauh, dirinya menegaskan jika program Jatim proses penyalurannya dari Pemerintah Provinsi Dan penentuan KPM pun dari Pemerintah Provinsi, sehingga Pemerintah Kabupaten hanya membidangi saja.

“Penunjukan Penerima langsung dari Pemerintah Provinsi, jadi kita hanya memfasilitasi saja,” tegas Haeryah Yuliati. (kom/ed2)

“Sasaran Jatim Puspa adalah perempuan yang memiliki usaha dan memiliki tingkat kesejahteraan 8 sampai 12 persen terendah berdasarkan Data Terpadup Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos,” ujarnya.

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial
• Pj Bupati Bondowoso Tinjau Penyaluran Bantuan Pupuk NPK di Kelurahan Curahdami

Selain itu, tambah Wawan, program Jatim Puspa adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Sehingga, dapat meningkatkan ketahanan sosial dan ekonominya.

“Dengan program ini, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di desa di tengah pandemi Covid-19 bisa meningkat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Haeriyah, mengakatan bahwa program ini untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan perdesaan melalui fasilitasi bantuan dan pendampingan bagi KPM. “Selain pendampingan usaha KPM oleh pendamping desa, juga mengadakan pelatihan peningkatan kapasitas usaha KPM,” paparnya.

Untuk informasi, pada Tahun 2021 ini, terdapat total 295 KPM di sembilan desa yang ada di lima kecamatan se Kabupaten Bondowoso. Total bantuan keuangan khusus sebesar Rp 866.875.000. Adapun sembilan terdiri dari Desa Tanah Wulan, Kecamatan Maesan, Desa Pekauman, Kecamatan Grujugan, Desa Dawuhan, Kecamatan Grujugan, Desa Tegal Mijin, Kecamatan Grujugan, Desa Mengen, Kecamatan Tamanan, Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sumber Wringin, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumber Wringin dan Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal. (dul/sit)