Meski ancaman begitu besar, kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi properti masih sangat rendah. Bahkan berdasarkan data Maskapai Asuransi Indonesia dan Perusahaan Asuransi Risiko Khusus (MAIPARK) 2023, mencatat dari total 64 juta rumah tinggal, hanya 0,1 persen atau sekitar 36 ribu unit yang sudah terlindungi asuransi.

Direktur & Chief Technical Officer Allianz Utama Indonesia, Ignatius Hendrawan, menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang memahami pentingnya pengelolaan keuangan. Namun, belum menjadikan asuransi sebagai bagian dari strategi perlindungan aset.

“Tanpa proteksi, kerugian akibat bencana bisa berlipat ganda dan menghentikan aktivitas usaha secara tiba-tiba. Dampaknya bukan hanya bagi masyarakat, tetapi juga kesinambungan ekonomi,” ujar Ignatius, dalam zoom meeting.

Baca juga :

Sehingga, dalam upaya mendorong kesadaran tersebut, Allianz Utama, menawarkan solusi Property All Risk dengan perlindungan luas. Dengan mencakup aset bisnis seperti kantor, pabrik, gudang, hingga risiko banjir, gempa, pencurian, dan kehilangan pendapatan pasca bencana. Dalam proses klaim, menurutnya didukung transparansi dan jalur khusus untuk bencana besar.

“Allianz percaya proteksi asuransi bukan hanya menjaga aset fisik, tetapi juga kesinambungan bisnis dan stabilitas ekonomi. Kami berkomitmen meningkatkan literasi agar pelaku usaha makin sadar pentingnya perlindungan ini,” tambahnya.

Sementara itu, Strategic Planning & Risk Management Group Head MAIPARK Indonesia, Ruben Damanik, menambahkan bahwa risiko bencana di Indonesia bukan lagi potensi. Namun, itu merupakan ancaman nyata yang terus berulang.

“Kerentanan Indonesia terhadap bencana sudah terbukti. Tanpa langkah mitigasi yang kuat, termasuk perlindungan finansial melalui asuransi, kerugian yang ditimbulkan bisa sangat luas,” tegasnya.

Berdasarkan analisis Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 1.400 kejadian banjir di Indonesia, dengan potensi kerugian ekonomi mencapai Rp 500 triliun. Angka tersebut belum termasuk risiko cuaca ekstrem, kebakaran hutan, hingga gempa bumi yang bisa memicu kerugian lebih besar. (rsy/sit)

Selain menyempatkan diri mengunjungi stand, bupati bersamaan rombongan juga menyempatkan diri berkomunikasi dan melempar beberapa pertanyaan kepada para pengusaha properti terkait perizinan. “Alhamdulillah, properti di Jember sangat menarik sekali. Semuanya saya tanya pertanyaan, apakah ada kesulitan perizinan dan mereka menjawab tidak ada. Kalau memang ada, saya minta dikabari. Karena, kami akan membantu untuk itu. Tidak ada lagi (perizinan, red) yang sulit dan semua harus cepat. Secepatnya harus dibantu. Kalau memang ada kekurangan, kita bantu kerjakan. Jadi, tujuannya satu, bagaimana mereka cepat berinvestasi di sini,” terang Bupati Hendy Siswanto.

Baca juga :

Bupati Hendy juga melemparkan pertanyaan kedua, terkait penjualan properti di Kabupaten Jember. “Pertanyaan kedua itu, apakah laku jualan properti di sini dan mereka jawab alhamdulillah banyak yang laku. Bahkan, mereka akan mengembangkan lokasi sekitarnya. Dan tentunya, kami akan tetap menjaga lahan sawah yang dilindungi,” papar Bupati Hendy.

Dalam kesempatan sama, Bupati Hendy juga mengajak seluruh warga untuk mendatangi pameran di Alun-alun, untuk berburu rumah idaman. “Harganya bagus dan kompetitif. Sementara lokasinya juga strategis dan fasilitasnya cukup memadai,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengatakan jika pihaknya nanti akan memberikan peta investasi kepada para pengusaha yang ingin melakukan investasi di Kota Malang. “Kita nanti akan memberikan peta investasi di tahun ini pada pengusaha yang ada. Sehingga, jika pengusaha itu ingin membangun hotel atau properti lainnya, itu ada informasinya,” kata Arif, Rabu (15/02/2023) tadi.

Sementara itu, mengenai lahan sawah yang produktif di Kota Malang, dijelaskannya, kini hanya tinggal 803 hektar. Hal itu disebabkan, karena ketersediaan lahan yang ada di kota terbatas dan juga termasuk Kota Urban.

Wali Kota Malang, Sutiaji, dalam kesempatan itu mengatakan jika luasan lahan yang dimiliki itu pasti akan berpengaruh. Namun, lahan-lahan yang ada itu, milik masyarakat sendiri. Sehingga, pihaknya tidak bisa memaksa kehendak keperuntukan lahan dari pemilik.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

“Misal sebidang lahan peninggalan orangtuanya, ingin dibagi. Nah, pastikan itu dijual. Kalau dijual, keperuntukannya yang beli untuk perumahan, pasti naik harganya,” kata Wali Kota Sutiaji.

Kemudian, menurutnya untuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) Kota Malang, sebelumnya telah mengajukan ada sebanyak 14 hektar. Namun, karena amanat dari Undang-undang muncul 1 ribu hektar, kemudian 700 hektar, dan saat ini hanya tinggal 400 hektar.

“Jadi di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nya LSD Kota Malang dulu mengajukan 14 hektar sesuai yang dimiliki oleh kita. Jadi tanah itu nggak bisa dibuat apa-apa, khusus untuk lahan sawah,” katanya.

Lebih lanjut pihaknya berharap, dengan iklim investasi yang ada di Kota Malang ini, nantinya bisa diperuntukkan untuk bisnis properti. Sebab, saat ini di Kota Malang sendiri memiliki hotel bintang empat, hingga bintang lima. Dimana nilai investasi hotel juga tinggi.

“Potensi investasi di Kota Malang bisa sampai Rp 3 triliun hingga Rp 4 triliun. Kalau investasinya hotel berbintang lima kurang lebih bisa sampai Rp 1 triliun hingga Rp 2,5 triliun,” imbuh Sutiaji. (hms/rsy/sit)

Karenanya, sudah menjadi kewajiban Pengembang Properti untuk menyediakan PSU seluas 30-40 persen dari total luas areal yang dikembangkan pihak developer dan selanjutnya diserahkan ke pemda setempat.

Namun, hingga kini hanya ada sembilan pengembang properti yang menyerahkan PSU ke Pemkot Batu. Faktanya, tercatat ada 110 pengembang properti di Kota Batu.

Akan tetapi, terdapat 101 pengembang properti di Kota Batu, yang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) ke Pemkot Batu.

Sementara, dari sembilan perumahan yang telah menyerahkan PSU itu, memiliki nilai aset sekitar Rp 198 miliar. Dengan luasan aset yang diserahkan, seluas 83.766,04 meter persegi.

“Kami berharap, pengembang yang belum menyerahkan PSU untuk segera menyelesaikan. Ini agar, masyarakat bisa mendapatkan haknya. Untuk kemudian, pemerintah setempat juga bisa menindaklanjuti dan meneruskan apa yang menjadi hak warga negara terkait peningkatan PSU,” ujar Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, Selasa (19/01) tadi.

Karenan itu, Asmadi berharap, SKPD terkait juga aktif mengingatkan agar pengembang segera menyelesaikan dan menyerahkan PSU.

Bila perlu, pengembang yang bisa menyelesaikan dan menyerah PSU pada tahun 2021, mendapat reward dari Pemda.

Dengan banyaknya pengembang yang belum menyerahkan PSU, dikhawatirkan legislatif banyak perumahan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Perda PSU yang sudah dibuat pertengahan tahun 2020 lalu.

“Sesuai dengan Perda PSU, pengembang perumahan harus memberikan fasilitas seperti jalan di lingkungan perumahan, taman atau RTH, pembuangan limbah, parkir, hingga sarana pemakaman,” katanya.

Sementara itu, Ketua Real Estate Indonesia (REI) Malang Raya, Suwoko, mengatakan penyerahan PSU dapat dilakukan saat pembangunan sudah selesai atau bisa diserahkan secara bertahap ketika masih ada proses pembangunan.

Termasuk, developer yang tergabung anggota REI, wajib menuntaskan perizinan dulu sebelum melakukan pembangunan.

Berdasarkan penuturannya, penyediaan PSU di Kota Batu sekitar 30 persen dari seluruh area yang digarap. Ada sanksi administrasi kepada mereka yang tak menyediakan PSU.

“Jadi izin kami masukkan, site plan sudah dirancang baru pembangunan jalan. Bahkan bisa terjerat sanksi pidana, jika fasum dan fasos dialihfungsikan peruntukannya, semisal dijadikan ruko. Hal seperti itu tidak diperbolehkan,” paparnya.

Daftar perumahan yang sudah menyerahkan PSU antara lain Emerald Villas Atas, Kayana Regency, Grand Mutiara Residence, Permata Garden Regency, Emerald Villas Bawah, Griya Taman Asri, Kusuma Pinus, Kusuma Pesanggrahan, dan Kusuma Hill. (cw2/sit)

Hal itu seperti yang disampaikan oleh Rusdi Basalamah, direksi Nayumi Group, pada Rabu (7/8/2019) siang. Saat bertemu wartawan, dia mengatakan kalau Kota Malang berpotensi untuk bisnis properti.

“Melalui konsultan kita, bahwa Kota Malang sangat berpotensi untuk bisnis properti, apartemen berbasis mahasiswa,” ujar Rusdi.

Tentunya dengan banyaknya mahasiswa dan wisatawan di Kota Malang, bihaknya memilih untuk berinvestasi dengan membuat apartemen dan hotel bintang tiga. ” Ada 46 ribu mahasiswa baru di Kota Malang setiap tahunnya, 10 persennya melalui jalur mandiri. Ada 4000 kamar yang dibutuhkan di Kota Malang. Potensi itu yang kita coba untuk masuk untuk membangun Nayumi Sam Tower Apartemen dan Hotel bintang 3 di kawasan Soakarno-Hatta, Kota Malang,” ujar Rusdi.

Menurutnya Pemerintah kota Malang, DPRD dan juga masyarakat Kota Malang menyambut baik program investasi di daerah.” Perijinannya semoga pada akhir Agustus 2019, sudah bisa selesai. Amdal lingkungan hidup, amdal lalin, semua mekanisme perijinan sudah kita tempuh sesuai peraturan daerah. Jika perijinan sudah bisa terselesaikan, pada akhir Sepetember sudah mulai pembangunan. Target kita 24 bulan,” ujar Rusdi.

Dengan banyaknya mahasiswa di Kota Malang, pihaknya sangat optimis untuk berinvestasi. ” Bisnis Properti Kota Malang masih sangat baik. Sejak Nayumi Sam Tower diperkenalkan, sudah terjual 38 persen. Total kamar di apartemen yang akan kami buat sebanyak 1037 kamar. Sedangkan hotelnya sebanyak 110 kamar. Lokasi yang kami buat sangat premium karena memang lokasinya dikelilingi Kampus di Kota Malang,” ujar Rusdi.

Pihaknya cukup yakin, bahwa bukan hanya dirinya saja yang memandang bahwa bisnis properti menjadi iklim yang menarik di Kota Malang.

“Awalnya kami berikan harga Rp 230 juta. Saat ini sudah naik 12 persen.menjadi Rp 372 juta. Untuk harga saat ini Rp.372 juta hingga Rp 600 juta. Semoga ini menjadi iklim yang menarik untuk berbisnis properti” ujar Rusdi. (gie/yan)