Meski harus menunda, namun legislatif memastikan bahwa pemanggilan untuk diminta keterangan itu, dipastikan akan dilaksanakan dengan serius.

Baca juga:

• TMMD Ke-127 Kediri, Dansatgas Beri Khutbah Jamaah Salat Jumat di Desa Gadungan
• Sidang Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar, Uang Hasil Kejahatan untuk Gaya Hidup dan Dugem
• Dorong Ketahanan Pangan, TMMD Ke 127 Kediri Lakukan Penanaman Benih Jagung

“Setelah kegiatan reses kami (DPRD, red) selesai pada Jumat (10/09), kami akan segera berkirim surat kepada Bupati,” kata Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajat.

Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso, H Irwan Bahtiar Rahmat, secara terpisah saat dikonfirmasi mengatakan siap memberikan keterangan yang diinginkan oleh DPRD Kabupaten Bondowoso. Tentunya, itu keterangan yang sebenar-benarnya.

“Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2010, dalam menghadapi masalah ini Pemkab harus membentuk tim. Yaitu Tim Tindak Lanjut Eksekutif (T2LE) yang diketuai oleh Wabup,” kata Wabup Bondowoso.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP ini, mengaku sudah mempersiapkan data yang dibutuhkan oleh DPRD. Sekali lagi, pihaknya akan memberikan keterangan apa adanya, sesuai fakta di lapangan.

“Ketika saya terpilih sebagai Wabup, lalu disumpah oleh Gubernur dengan Al Quran di atas kepala. Saya maknai, bahwa saya mempunyai tanggung jawab yang besar mengemban amanah ini sebagai Wabup,” kata Irwan, sapaannya.

Kalau dirinya tidak transparan, lanjutnya, maka dirinya berarti mengkhianati sumpahnya sebagai Ketua T2LE. “Dalam kasus ini, saya bagai makan buah Simalakama,” ujarnya.

Masih menurut Wabup, temuan BPK RI Perwakilan Jatim, ini atas dimenangkannya PT IWSH Surabaya, dalam proses perencanaan, pengadaan, serta pelaksanaan pekerjaan tender Pembangunan Kamar Operasi Terintegrasi RSU dr. H. Koesnadi. Temuan itu, kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD dengan meminta keterangan tambahan kepada BPK di Sidoarjo, beberapa waktu yang lalu. (sam/sit)