Dalam prosesi penyerahan itu, Bupati Hendy didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember serta Kepala Sekolah SMP 1 Jenggawah. Diuraikannya, bahwa terdapat 224 pembaharuan SK yang diberikan bagi GTT/PTT di Kecamatan Jenggawah, dari total 4350 SK.

“Saya bahagia sekali, khususnya teman-teman yang sangat setia dalam mengawal pendidikan di Kabupaten Jember,” tegas Bupati Hendy.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, para guru GTT/PTT memiliki semangat yang sangat luar biasa. Meski telah puluhan tahun mengabdi, namun mereka baru mendapat SK di tahun kemarin dan tahun ini. “Insyaallah akan kami lanjutkan terus dan akan kami berikan hak mereka sesuai dengan regulasi yang ada,” tambahnya.

Bupati Hendy juga memberikan apresiasi kepada Kepala Sekolah SMP 1 Jenggawah, yang telah menciptakan lingkungan bersih dan nyaman di sekolah. “Saya berterima kasih kepala SMP 1 Jenggawah. Ini bisa diikuti oleh SMP yang lain. Sekolahnya bersih bagus dengan inovasinya yang membuat anak belajar dengan nyaman,” ungkapnya. (kom/rio/gie)

“Selamat untuk bapak-ibu guru. Hari ini, saya melakukan pembagian SK GTT-PTT dan kali ini ada tambahan dari saya pribadi,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dalam kesempatan itu, bupati juga mengajak seluruh warga Jember, untuk terus memupuk kesalehan sosial dengan saling peduli terhadap sesama. “Kemarin, saya kedatangan tamu spesial yaitu kedatangan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah. Beliau berpesan kepada kita semua, untuk memupuk atau memperkuat kesalehan sosial. Apa itu kesalehan sosial, yaitu kepedulian kepada sesama. Kalau ada warganya yang berjualan, ya kita beli. Jadi, dahulukan membeli dagangan tetangga terdekat kita,” tambah Bupati Hendy.

Dalam J Berbagi itu, ada nuansa yang sedikit berbeda. Yakni, Bupati Hendy dihampiri warga Desa Karangbayat, Rusmini, yang kemudian menawarkan keranjang tape singkong jualannya. Kontan saja, bupati pun membeli dan diberikan bersamaan dengan pemberian atau pembagian SK. Tambahan pribadi itulah, yang dimaksudkan bupati dalam sambutannya. (kom/rio/sit)

” GTT dan PTT yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun minimal gaji perbulan Rp 1,75 juta dan maksimal Rp 2,5 juta. Gaji bisa diambilkan dari BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) dan BOSNAS (Bantuan Operasional Sekolah Nasional). Misal GTT di sekolah ada 4 orang, 2 bisa diambilkan dari BOSDA dan 2 lainnya dari BOSNAS. Nantinya tergantung dari kemampuan sekolah namun kami menganjurkan supaya minimal Rp 1,75 juta,” ujar Zubaidah, Senin (28/1/2019) sore.

Sebenarnya pada Tahun 2018, pihaknya sudah memberikan imbauan kepada sekolah-sekolah demi memberikan penghargaan dan kesejahteraan GTT dan PTT. Namun pada 2019, pihaknya kembali mempertegaskan lagi.

“Memang saat ini sudah kami anjurkan melalui surat edaran. Sudah ada rambu-rambu untuk memberikan kesejahteraan kepada GTT dan PTT. Kalau kita yang mengimbau pasti diperhatikan. Guru GTT juga harus bagus kerjanya, bukan hanya sekedar jadi guru,” ujar Zubaidah.

Pihaknya akan terus melakukan pengecekan SD atau SMP mana saja yang belum mampu menggaji GTT dan PTT yang masa kerja 5 tahun minimal Rp 1,75 juta.

“Kalau tidak mampu, kenapa, apa memang tidak cukup anggarannya. Tergantung kemampuan berapa besar sekolah memberikan gaji kepada GTT dan PTT. Akan saya cek dan tanya kenapa tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan akan saya tegur. Data anggaran kan sudah ngelink kesini jadi ketahuan sekolah mana saja yang tidak melaksanakan,” ujar Zubaidah.

Jumlah GTT dan PTT di Kota Malang baik Negeri dan swasta mencapai ribuan. ” Ada 195 SD Negeri, 27 SMP Negeri, ada 75 SD swasta dan 80 SMP swasta dengan ribuan GTT. Untuk SD dan SMP swasta kami juga sudah memberikan imbauan untuk memperhatikan GTT dan PTT. Di sekolah-sekolah swasta juga masih ada peluang seperti dari pembayaran SPP, juga kewajiban dari yayasan,” ujar Zubaidah. (gie/yan)

 
Memontum Jember – Ribuan Guru Tidak Tetap ( GTT) / Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Jember menggelar aksi di depan gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (26/11/2018). Mereka menuntut Bupati Jember dr Faida MMR, segera lakukan perubahan kebijakan yang telah mensengsarakan para GTT / PTT. Seperti Surat Penugasan (SP) ke beberapa daerah yang jauh dari tempat tinggalnya, sementara honor yang diterima sangat minimal berkisar antara Rp 200 – 300 ribu per bulan.

“Akibat keluarnya SP itu banyak teman-teman kami yang menjadi korbannya, korban kecelakaan nyawa, keluarga kecil bahkan perceraian dan lain, Untuk itu mereka mendesak Bupati menggantikan SP dengan Surat Keputusan (SK),” tegas ketua Asosiasi GTT / PTT Jember, Ilham Wahyudi, S.Pd.

Disamping itu mereka juga menuntut kenaikan gaji, mengisi kekosongan kepala Sekolah, dan mengubah Pelaksana (Plt) dengan yang definitif, mengangkat kepala Dispendik Jember yang definitif dan lain-lain, Mereka juga membuat DPRD Jember segera memanggil Bupati Jember untuk mempertanyakan keluarnya kebijakan tersebut. .

Para GTT itu datang dari berbagai penjuru kecamatan dengan membentangkan sejumlah spanduk berisi tudingan maupun aspirasi sebagai ikhtiar untuk memperjuangkan nasib mereka, Sebab di antara tenaga honorer ini ada yang sudah mengabdi puluhan tahun namun sampai saat ini belum mengantongi SK.

Nadirah Salah satu Guru GTT Sekolah dasar Manggisan 3 mengatakan Untuk GTT yang pertama Surat penugasan (SP) itu banyak yang belum mendapatkan honor jadi banyak yang dak cair. “Jadi selama 6 bulan itu banyak yang tidak mendapatkan honor, terus sp, masalah SP ini banyak yang luar dari domisili jadi kacau balau.” Kata Nadirah. (yud/yan)