“Jembatan kerangkanya sudah mulai dimobilisasi ke sini dan akan dibangun dua arah. Yakni, dari arah Lumajang dan dari arah Malang. Sehingga, mudah-mudahan bisa lebih cepat dan targetnya empat bulan,” kata Pak Bas-sapaan akrab Menteri PUPR, seusai meninjau sejumlah infrastruktur yang rusak akibat dampak cuaca ekstrem hingga mengakibatkan bencana longsor dan lahar dingin Semeru, Senin (10/07/2023) tadi.

Dalam peninjauan itu, Pak Bas didampingi Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, meninjau sejumlah titik dampak bencana. Diantaranya, seperti Bronjong Tanggul Sungai Lengkong, Gladak Perak dan Jembatan Gantung Kali Regoyo. Terkait sejumlah infrastruktur yang rusak, dirinya menjelaskan bahwa akan dilakukan perbaikan secara kolaborasi antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten.

Baca juga :

“Ada lima jembatan putus yang harus diperbaiki. Kemarin dengan BNPB, sudah dikoordinasikan dengan Pemprov dan kabupaten dikerjakan secara kolaborasi antara APBN, APBD I dan APBD II. Kabupaten menangani dua jembatan kabupaten yang akan dibiayai oleh BNPB, dua jembatan dikerjakan provinsi, dan kami APBN melaksanakan pembangunan kembali Jembatan Glidik 2 di jalan nasional,” jelasnya.

Diuraikan Menteri Basuki, bahwa untuk Jembatan Glidik 2, akan dibangun dengan kontruksi yang lebih kuat. Dari hasil evaluasi, nantinya pondasi jembatan akan ditinggikan dan diperdalam. Sehingga, diharapkan lebih siap dari terjangan lahar dingin Semeru.

“Pondasinya harus ditinggikan. Kenapa kemarin hanyut, mungkin karena pondasinya tidak tembus tetapi nangkring di batu. Dari Bintek, Bina Marga mengevaluasi kontruksi yang lebih kuat,” terangnya. (kom/adi/sit)

Pejabat Utama Bank Jombang, Usman, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang dikirim oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Jombang, yang diamanahi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang untuk menampung rekening BKM. “BKM sudah dilepas oleh Kementrian PUPR. Kemudian, diserahkan kepada daerah dan otomatis dari pemerintah daerah tidak ingin BKM ini tidak terkontrol. Maka dari itu, Bank Jombang selaku bank daerah ditunjuk untuk melayani pembukaan rekening BKM. Sekaligus, sebagai wadah menampung keuangan tersebut karena tidak boleh dibawa cash karena itu terkait dengan keuangan lembaga,” ujarnya.

Di tempat sama, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman, Saiful Anwar, menambahkan bahwa isi surat terkait pengontrolan aset-aset keuangan yang tidak lagi dikontrol pemerintah pusat. Supaya tidak menjadi liar, maka pengontrolan dikembalikan ke pemerintah kabupaten.

Sehingga, tambahnya, pemerintah Kabupaten wajib melakukan pembinaan terkait keberlanjutan program-program Kotaku tersebut. “Berhentinya pengawasan dan pengelolaan dari pemerintah pusat, dana tersebut sudah berada di Kabupaten berdasarkan surat nomer CK0301/616205 per tanggal 1 Maret 2023. Akhirnya, bupati melalui bagian perekonomian menginformasikan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman, untuk segera dilakukan koordinasi terkait jasa keuangan di Jombang. Jadi, untuk menyimpan uang tersebut, maka ditunjuklah Bank Jombang, karena bank milik pemerintah kabupaten,” paparnya.

Baca juga :

Melalui metode ini, ujarnya, diharapkan semua sirkulasi pengawasan penggunaan anggaran dan pengelolaan anggaran, bisa terpantau oleh Pemkab Jombang. Maka, dilakukan kerja sama dengan Bank Jombang untuk membantu Pemkab dalam hal pengelolaan aset keuangan yang ada di BKM. Tetapi pengelolaan yang ada di BKM, tidak akan mengalami perubahan. Tetap menjadi hak BKM dan digunakan untuk kepentingan BKM yang dipantau Pemkab Jombang.

“Bank Jombang hanya diminta untuk membantu pengelolaannya. Sehingga dalam pelaksanaan Program Kotaku, tidak terjadi stagnasi terkait masalah keuangan. Keuangan di masing-masing BKM banyak sekali mencapai miliaran dan harus kami amankan. Kalau tidak kami amankan, maka akan menjadi sebuah hal yang liar,” ujarnya.

Bahkan, pihaknya juga sudah menugaskan personel di setiap kecamatan, untuk pendampingan pengelolaan keuangan. Pendampingan tersebut, termasuk tidak akan bisa menggunakan uang di Bank Jombang, selama tidak ada analisa dari pendamping.

“Karena pendamping merupakan kepanjangan dari Dinas Perkim untuk mengawasi keuangan di BKM,” tambahnya. (azl/gie)

Direktur Perumdam Among Tirto Kota Batu, Edi Sunaedi, mengatakan dengan tidak adanya program MBR, maka akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Dimana, masyarakat yang ingin melakukan sambungan air bersih, secara otomatis harus membayar penuh.

Dijelaskannya, bahwa MBR merupakan program dari Kementerian PUPR. Melalui program ini, masyarakat bisa mendapatkan keringanan biaya pemasangan saluran air bersih.

“Tahun 2023 ini, Perumdam Among Tirto tidak mendapatkan program MBR. Dalam kondisi ini, masyarakat yang ingin melakukan sambungan air bersih, tentunya harus membayar penuh,” ujarnya saat dihubungi via telpon, Rabu (07/06/2023) siang.

Baca Juga :

Ketika diberlakukan program MBR, tambahnya, maka akan memberikan keuntungan kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang memasang saluran, maka cukup membayar 50 persen. “Sebenarnya dengan adanya program MBR, tentu ini akan sangat meringankan masyarakat. Karena, masyarakat yang berpenghasilan rendah hanya mengeluarkan biaya Rp 550 ribu. Biaya tersebut, berbanding jauh dengan harga normal yang mencapai Rp 1,6 juta,” jelasnya.

Terkait penerima MBR sendiri, Sokek-sapaan akrabnya, mengatakan bahwa sebenarnya tidak semua masyarakat bisa mendapat. Sebagai contoh, seperti meliputi daya listrik terpasang pada rumah tangga sebesar 1.300 VA. Bahkan, tidak memiliki sambungan listrik yang kemudian memenuhi persyaratan sebagai pelanggan PDAM.

“Yang jelas, kami berharap program MBR ada lagi dari Kementerian PUPR. Tapi, kalau sudah tidak ada lagi, tentunya kami akan mengusulkan ke dewan atau eksekutif, agar ada program CSR bagi warga yang tidak mampu untuk mendapatkan kebutuhan air bersih secara subsidi,” harapnya. (put/gie)

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, meninjau langsung salah satu jalan yang tengah diperbaiki di Desa Gondang, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Sabtu (04/03/2023) sore. Dalam peninjauan itu, Bupati Arifin menjelaskan  jika perbaikan infrastruktur ini merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan.

“Hari ini kita melakukan perbaikan (penambalan) di ruas jalan Desa Gondang. Kegiatan ini sebenarnya rutin kita lakukan. Jadi jalan yang dibangun itu ada umur rencana 10 tahun. Kalau di pemeliharaan berkala, kita perbaiki umurnya 10 tahun,” ujarnya.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Tidak hanya itu, suami Novita Hardiny ini juga mengajak masyarakat umum untuk melapor apabila menemui jalan rusak atau berlubang ke nomor aduan Pemkab Trenggalek. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan infrastruktur di Kota Keripik Tempe bisa segera ditangani oleh dinas terkait.

“Kalau ada jalan berlubang tolong infokan di nomor Lapor 082233343800, kita cicil sebisanya. Kita benahi sedikit-sedikit semoga nanti infrastruktur di Trenggalek bisa lebih baik lagi,” terang Mas Ipin-sapaan akrab Bupati Trenggalek.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Trenggalek, Ramelan, menyebut pemeliharaan dilakukan agar jalan tersebut layak dilewati lalu lintas masyarakat. “Ini untuk memastikan agar jalan itu layak dilewati oleh lalu lintas, makanya kita pelihara tambal-tambal. Tapi Insyallah bisa meningkatkan pelayanan terhadap lalu lintas yang ada,” ujarnya.

Kepala Dinas PUPR ini menambahkan perbaikan akan dilaksanakan di seluruh ruas jalan yang rusak. Akan tetapi diprioritaskan terhadap ruas jalan yang lalu lintasnya tinggi. “Seluruh ruas, cuma yang kita prioritaskan adalah di ruas-ruas utama yang lalu lintasnya tinggi. Terus di perkotaan kan lalu lintasnya tinggi,” imbuhnya.

Meski demikian, Dinas PUPR juga memprioritaskan perbaikan jalan rusak yang kerap dikeluhkan masyarakat khususnya untuk menghindari faktor kecelakaan lalu lintas. “Jadi pertimbangan kita sebenarnya arus lalu lintas dan keselamatan. Misalnya dari masyarakat atau dari kepolisian melaporkan ke kita bahwa itu banyak terjadi kecelakaan di ruas tersebut,” jelas Ramelan. 

Ramelan juga menjelaskan sejumlah jalan yang baru saja rampung diperbaiki. Diantaranya, ada di ruas Jalan Ngares-Bendungan, Jalan Supriadi, Jalan Raden Saleh, Jalan Kanjeng Jimat, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Dr Sutomo, Jalan Kampak-Munjungan. Selanjutnya juga ada perbaikan gorong-gorong di Desa Ngadirenggo Pogalan serta Desa Besuki dan Bendoroto Munjungan. (mil/gie)

“Nah, inilah makanya saya ke Jakarta, agar peningkatan jalan itu segera dilakukan,” kata Wabup Rahmat Santoso.

Lebih lanjut Wabup Blitar menyampaikan, bahwa target pembangunan segera dilakukan di tahun 2023 ini. “Semoga saja 2003 ini anggarannya segera turun. Kemarin kita harus mengikuti kajiannya. Karena inikan peningkatan kelas jalan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Dicky Cubandono, mengatakan bahwa untuk ruas jalan tahun 2023 ini, akan dilaksanakan perbaikan. Namun, khusus untuk lereng, ini baru perencanaan.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

“Nanti kalau kita bangun, kemudian ikut ambrol, kan lucu. Makanya, harus penelitian dahulu. Baru kemudian perencanaan yang baik, kajian sampai sejauh mana titik yang terdalam yang bisa di pantek. Itu sejauh mana karena ini butuh pantek,” kata Dicky Cubandono.

Dicky menambahkan, kalau skenario perbaikan ini sudah berjalan  baru nanti di beton. “Insyaallah perencanaannya di tahun ini. Kemudian selanjutnya nanti kita lakukan perbaikan. Tapi kalau khusus ruas yang lain di tahun ini akan dikerjakan,” imbuhnya.

Untuk alternatif jalan, sementara ini sudah disepakati untuk ngepras jalan, karena ini termasuk jalur utama. “Jadi kita buat jalan aternatif sementara dengan ngepras jalan supaya truk-truk dan kendaraan lain bisa lewat. Hari ini kita datangkan alat berat, kita kerjakan sampai selesai,” jelasnya.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blitar, Ivong Bettryanto, mengatakan bahwa jalan ambles di dusun Ilik-ilik, Desa Kebonsari, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar tersebut, lebih separuh jalan longsor dan ambles, sehingga tidak bisa dilalui. “Jalan ini, menghubungkan antara Desa Suruhwadang dengan 4 desa lainnya yang ada di wilayah Blitar Selatan. Yaitu Desa Kebonsari, Maron, Pakisaji dan Desa Panggungduwet,” kata Ivong Bettryanto.

Ivong menambahkan, akibat amblesnya jalan tersebut, warga terpaksa memutar arah untuk mencari jalur alternatif sejauh 10 kilometer. Karena jauhnya jarak jalur alternatif, membuat sejumlah warga tetap saja nekat melintas bagian tepi jalan yang sudah retak.

“Jalan ini merupakan jalur paling cepat untuk menuju desa terdekat. Kondisi jalan ambles ini memang sudah lama, namun saat ini semakin parah. Tapi warga tetap melewati jalan itu karena jalur ini paling dekat,” imbuhnya.

Ivong menambahkan, BPBD Kabupaten Blitar sebetulnya sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat wilayah Kebonsari dan sekitarnya. Sosialisasi ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari PVMBG jika jalan ini seharusnya tidak digunakan lagi, karena kondisi gerakan tanah yang dikhawatirkan semakin parah dan berbahaya untuk masyarakat yang melintas.

“Kami dari BPBD Kabupaten Blitar telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rekomendasi PVMBG agar jalan tersebut sudah tidak dilalui lagi. Karena pergerakan tanah yang memang terus terjadi,” jelasnya. (jar/sit)

Adapun beberapa infrastruktur yang ditinjau, diantaranya yaitu Kawasan Waterfront Marina, yang diresmikan pada Juli 2022 dan Puncak Waringin, yang diresmikan pada Oktober 2021 oleh Presiden Jokowi. Karena telah diresmikan dan diserahterimakan, Menteri Basuki meminta agar pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaannya agar termanfatkaan dan terpelihara.

“Kawasan ini sudah kita bangun sebagus mungkin, dengan anggaran yang tidak sedikit. Jadi, saya mohon kepada Pak Bupati dan mitra kerja, agar fasilitas dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik. Terutama, tanamannya harus rutin disiram minimal dua kali sehari agar tidak mati serta dijaga kebersihannya,” kata Menteri Basuki.

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Penataan Kawasan Waterfront Marina, tambahnya, bertujuan untuk menciptakan ruang terbuka dan ruang aktivitas kreatif bagi masyarakat dan wisatawan untuk menikmati keindahan laut Labuan Bajo. Kawasan ini terbagi menjadi lima zona, yaitu Zona 1 Bukit Pramuka, Zona 2 Kampung Air, Zona 3 Dermaga, Zona 4 kawasan Pantai Marina (Inaya Bay), Zona 5 Kampung Ujung.

Zona 1 hingga 2, dikerjakan pada September 2020 hingga November 2021, dengan anggaran Rp 81 miliar. Sementara ruang lingkup pekerjaan Zona 1, meliputi dermaga gertak dan gazebo, menara pandang, promenade Kampung Baru, toilet, dermaga A, SOG Kampung Baru danpower house. Untuk Zona 2, meliputi Tangga Bajo 1, dermaga B, promenade Kampung Air, Tangga Bajo 2, Dermaga Pink dan gazebo, toilet, jalan dan saluran.

Zona 3 dan 5, imbuhnya, dikerjakan pada September 2020 hingga 8 Februari 2022, oleh kontraktor PT Brantas Abipraya dengan anggaran Rp 207 miliar. Ruang lingkup pekerjaan Zona 3, meliputi plaza, Tangga Bajo 3, gedung MEP, Tangga Bajo 4, toilet, lahan parkir, Tangga Bajo 5, area hijau, amphitheater, taman air, trestal dan lansekap. Sementara Zona 5, meliputi Kuliner Kampung Ujung, toilet, Promenade Kampung Ujung, Tangga Bajo 6 dan dermaga apung.

Sementara untuk Puncak Waringin, dibangun dengan tujuan sebagai creative hub dan pusat suvenir yang mengusung kearifan lokal. Pekerjaan Puncak Waringin meliputi pembangunan pusat suvenir, rumah tenun, amphitheater, ruang terbuka hijau dan area parkir. Kawasan ini dibangun pada Agustus 2019 hingga Maret 2021 dengan anggaran Rp 28,9 miliar.

Kedua kawasan yang merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo tersebut, ujarnya, akan digunakan sebagai venue untuk rangkaian acara ASEAN Summit pada Mei 2023 mendatang. Hadir mendampingi Menteri Basuki, yakni Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S Atmawidjaja, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya, Johannes Wahju Kusumosusanto dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Normansjah Wartanobe. (kom/pu/sit)

Hal itu, disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, saat menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Perumahan Kementrian PUPR, Iwan Suprijanto, di kawasan relokasi yang berada di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Selasa (08/11/2022) tadi.

Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR, yang telah membangun infrastruktur dan perumahan bagi masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru.

Pihaknya juga akan melengkapi Huntap (hunian tetap) tersebut, dengan memberikan bantuan peralatan rumah tangga yang dibutuhkan oleh masyarakat. “Kami menamakan Kompleks Huntap ini Perumahan Bumi Semeru Damai atau BSD. Kami ingin, masyarakat terdampak bisa mengembangkan wilayah ini seperti kawasan BSD di Tangerang, Banten sekaligus tinggal dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementrian PUPR, Iwan Suprijanto, mengungkapkan bahwa keberhasilan pembangunan Huntap yang relatif cepat tersebut tidak lepas dari peran serta dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kehadiran pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR, hanya untuk membantu Pemda dan masyarakat agar bisa segera pulih pasca bencana erupsi Gunung Semeru yang terjadi pada bulan Desember 2021 lalu.

“Peran pemerintah daerah dalam penanganan pasca bencana alam sangat penting. Pemda juga perlu menyiapkan rencana aksi dan quick assesment warga terdampak dan infrastruktur yang rusak. Mulai dari masa darurat hingga rekonstruksi maupun jika perlu relokasi warga ke lokasi yang aman,” terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perumahan juga menyaksikan penandatanganan berita acara serah terima pengelolaan sementara pekerjaan pembangunan hunian tetap akibat bencana erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, sebanyak 1.951 unit. Penandatanganan dilaksanakan oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Jawa IV, Sultan Sidik Nasution dengan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq.

Aset serah terima pengelolaan sementara tersebut merupakan hasil pembangunan hunian tetap yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, serta infrastruktur dasar seperti jaringan air bersih, air minum, sanitasi, jalan lingkungan, taman dan prasarana dasar pendukung lainnya yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang terdampak bencana untuk dapat segera menempati Huntap sesuai dengan ketetapan persyaratan atau readiness criteria yang ada. Untuk itu, Kementerian PUPR menyerahkan pengelolaan Huntap ini kepada Pemkab Lumajang agar segera bisa dimanfaatkan dan dihuni oleh masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. (kom/adi/gie)

ERiC SWM tersebut, merupakan sistem sanitary landfill, dimana dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat dari air limbah yang dihasilkan sampah. Sehingga, air hasil olahan tersebut layak dialirkan ke badan air penerima.

Pembangunan ERiC SMW tersebut, sebelumnya juga didapatkan dari pihak Kementerian PUPR. Sehingga, dengan kunjungannya menurut Wali Kota Malang, Sutiaji, tentu ingin melihat seperti apa perkembangan (ERiC SMW) di Kota Malang.

“Jadi, yang namanya Pak Menteri, itu yang memberikan uang dan setelah diresmikan tentu ingin tahu apakah dimanfaatkan atau tidak. Ternyata, Pemkot Malang sudah mengakomodir dengan mengoperasionalkan. Dan ini, memang komitmen kami untuk mengurangi sampah di TPA Supit Urang ini,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Dijelaskan Sutiaji, untuk Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) itu masih berjalan di empat titik, dari tujuh titik yang ada. Namun, hal itu mendapat apresiasi dari pihak Kementerian PUPR.

“3R ini yang mendapat apresiasi. Sehingga disini beliau melihat benar-benar dari hulu hilir diberdayakan. Yang perlu kita pikirkan sekarang hilirnya. Seperti komposting itu dibuang kemana,” lanjutnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa nantinya ke depan akan ada efek domino yang bisa jadi pendapatan. Sehingga, harapannya kedepan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, bisa melakukan kerjasama denfan Tugu Aneka Usaha.

“Jadi, karena LH tidak ada core bisnis pendapatan, maka nanti akan buat BLUD atau kita kerjasamakan dengan aneka usaha, itu saja,” imbuh Wali Kota Sutiaji.

Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa sistem manajemen yang dikelola dalam ERiC SMW di Kota Malang, itu sudah baik. Dari beberapa ERiC yang sudah dibangun dibeberapa tempat, dirinya sangat mengapresiasi milik Kota Malang. “Ini contoh yang bagus. Dari yang sudah dibangun di Jambi, Jombang, ini termasuk yang baik. Semoga, ini bisa mengurangi kebersihan di Kota Malang,” ujar Basuki. (hms/rsy/sit)

“Yang paling penting, saya mau ke stadion dan akan perintahkan pada menteri PUPR, untuk mengaudit total stadion yang dipakai untuk liga,” ucap Jokowi, usai menjenguk korban di RSSA Malang.

Disampaikannya, bahwa audit tersebut akan dilakukan secara keseluruhan dan dipastikan agar sesuai dengan standart yang telah ditentukan. “Kita audit semuanya. Mulai dari gerbangnya apakah cukup lebar sesuai dengan standart. Lalu bagaimana manajemen pengelolaan lapangannya, yang memegang kendali siapa. Semuanya kita perbaiki,” lanjutnya.

Selain itu, kedepan pihaknya berharap agar tidak terjadi hal yang serupa. Sehingga, dengan dilakukannya audit tersebut bisa membantu perbaikan tata kelola persepakbolaan di Indonesia. 

Baca juga:

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026
• Disdikbud Kota Malang Tegaskan Bus Sekolah Tetap Beroperasi Meski Ada Angkot Gratis Pelajar

Terlebih, sebelumnya pemerintah juga sudah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) sebagai keseriusan pemerintah dalam mengusut tuntas tragedi tersebut. Jokowi juga menegaskan, agar mereka yang bersalah mendapatkan sanksi.

“Kenapa dibentuk Tim Pencari Fakta Independen? Karena kita ingin usut tuntas. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang salah diberikan sanki, yang masuk pidana juga dipidanakan,” tegasnya. (rsy/sit)