Disampaikan Iskak, ketersediaan pupuk subsidi ini sangat tergantung dari alokasi subsidi dari pemerintah pusat. Mengenai beberapa hal yang menyebabkan petani tidak bisa masuk dalam data e alokasi atau E RDKK adalah karena peran serta masyarakat atau petani untuk mendaftarkan diri ke petugas atau ke kelompok tani yang ada ini sangat minim. Kemudian, juga dipengaruhi oleh faktor bahwa e ktp yang bersangkutan itu tidak bisa disingkronkan dengan data Adminduk di dinas kependudukan.

“Jadi, itu yang menjadi permasalahan kenapa petani tidak masuk di E RDKK atau e alokasi. Partisipasi dari anggota yang kurang dan NIK yang tidak singkron di dinas kependudukan juga menjadi persoalan. Jadi, bicara pupuk subsidi itu harus lintas sektoral tidak hanya dinas pertanian saja,” terangnya, Jumat (17/03/2023) tadi.

Pihaknya mengusulkan, basis data yang disubsidi adalah lahan dan bukan petaninya. Jadi, harus dipilah karena kartu-kartu tidak jalan karena persoalan itu. “Ini sebuah masalah yang kompleks. Jadi, tidak bisa dipikirkan oleh dinas pertanian saja, tetapi harus semua dinas. Sekali lagi, saya tekankan pengawasan pupuk bersubsidi itu mutlak menjadi hak kewenangan dari dinas perdagangan. Ini sebetulnya yang harus didorong memberikan formulasi tentang pengawasan di lapangan. Karena, kami masih menemukan petani yang belum menerima nota hingga petani yang membeli pupuk dengan harga di atas HET,” ujarnya.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, untuk kepatuhan menempelkan alokasi sesuai intruksi bupati, itu hampir 90 persen sudah dipenuhi. Akan tetapi, itu masih ada kendalanya. “Sehingga, ke depan kita harus memberikan rangsangan kepada para petani yang sudah mau beralih menggunakan pupuk organik. Ini dianggap perlu untuk percepatan, karena sebelumnya kita sudah memiliki program Sigarpunbulat dan Lumajang bumi organik. Jadi, kita harus implementasikan dan kita harus mendukung para kelompok tani atau petani yang sudah berusaha mengganti pupuk kimia ke pupuk organik,” ungkapnya.

Iskak menambahkan, jika di kabupaten tetangga yaitu seperti Jember, sudah mulai akan membangun pengolahan pupuk organik yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pupuk tersebut akan dibagikan gratis kepada masyarakat petani.

Sementara Lumajang sendiri, ujarnya, itu memiliki potensi pengelolaan pupuk organik dan bahkan mitra kerja Petro yang ada di Lumajang. Produsen pupuk organik itu, sudah ada tiga perusahaan. Sedangkan potensi bahan baku di Lumajang, juga sangat maksimal.

“Ini harus kita kelola. Pupuk subsidi barang yang sudah kurang dan bagaimana barang yang sudah kurang ini sampai ke masyarakat. Realita di lapangan, sekali lagi kami masih menemukan kios-kios yang tidak memberikan nota, kios yang masih menjual di atas HET dengan berbagai dalih. Apalagi, seperti nama petaninya sudah meninggal masih tercatat dalam e alokasi. Sehingga, ahli warisnya waktu mengambil pupuk pun masih diberikan dengan harga yang mahal dan ini harus kita cari solusinya,” jelasnya.

Mengenai penambahan alokasi pupuk subsidi tahun ini, paparnya, itu sangat tidak dimungkinkan, karena Oktober harus selesai proses pendataan. “Karenanya, kami berharap bantuan dari Komisi B untuk tetap mengawal terkait pupuk. Karena, yang kami paparkan dari HKTI, merupakan fakta yang ada di lapangan. Kami mohon rekan-rekan media dalam hal ini untuk tetap aktif menyuarakan keluhan-keluhan petani. Sehingga, apa yang menjadi hak petani bisa diberikan sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya.

Di kesempatan sama, dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada media-media yang tiap kesempatan menyuarakan aspirasi petani. Karena, harga dasar gabah yang sudah diidam-idamkan lebih dari 10 tahun, sudah bisa dinikmati hasilnya. “Batas bawah sudah ditetapkan pemerintah Rp 5 ribu. Ke depan, tugas kita adalah mengawal para petani untuk terus meningkatkan produksinya dengan memperbaiki struktur tanah,” ujarnya. (adi/sit)

“Terkait pemakaian pupuk, ada dua jenis pupuk bersubdi yakni Urea dan Phonska, yang dianjurkan oleh pemerintah agar digunakan sebagimana mestinya oleh petani,” jelas Bupati Situbondo yang akrab di sapa Bung Karna.

Ditambahkannya, kekurangan pupuk subsidi selama ini, akibat para petani tidak menggunakan pupuk secara berimbang Urea dan Phonska. Padahal, jika petani mau menggunakan pupuk secara berimbang, maka tidak akan ada kekurangan pupuk bersubsidi.

“Pupuk Urea yang disubsidi tahun ini, sejumlah 30.626 ton dan Pupuk Phonska sebanyak 20.889 ton. Total jumlah pupuk bersubdi Urea dan Phonska, ada sebanyak 51.514 ton,” ujar Bung Karna.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pupuk subsidi pada tahun ini ada peningkatan jumlah sebanyak 8.427 ton. “Peningkatan pupuk subsidi ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Situbondo, untuk mengatasi kelangkaan pupuk di wilayah Kabupaten Situbondo,” terang Bupati Situbondo.

Jika masyarakat petani benar-benar mau menggunakan pupuk secara berimbang, sambung Bupati Karna, maka pupuk bersubsidi sudah berkecukupan. Tapi, jika masyarakat petani hanya menggunakn pupuk Urea, jelas tidak akan cukup dan tidak ada jalan penyelesaian.

“Untuk itu, saya imbau agar masyarakat petani Situbondo, mau menggunakan pupuk bersubsidi secara berimbang,” imbaunya.

Dirinya juga menegaskan, jika ada kios-kios nakal dalam penjualan pupuk bersubsi, maka izin penjualannya akan dicabut. “Saya berharap, kios-kios penjual pupuk bersubdi agar menjual pupuknya kepada kelompok tani yang sudah ditentukan. Jika kios-kios melanggar ketentuan tersebut, maka izinnya akan kita cabut,” tegas Bung Karna.

Selain menyediakan pupuk bersubsidi, Pemkab Situbondo Situbondo juga menyediakan pupuk gratis jenis Urea sebanyak 30.626 ton dan Pupuk Phonska sebanyak 20.889 ton untuk petani. “Berbagai upaya Pemkab Situbondo untuk mengatasi persoalan pupuk, sudah dilakukan secara profesional dan semoga kebutuhan pupuk bagi masyarakat petani Situbondo tercukupi,” ujar Bupati Karna. (her/gie)

Kasi Metode dan Informasi Dispertangan Kabupaten Situbondo, M Zaini, mengatakan kegiatan Monev ke distributor dan kios pupuk untuk menyikapi persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di Situbondo. Dari hasil monev tersebut, pihaknya menemukan ada satu kios di wilayah Kecamatan Kendit, yang secara administrasi dan pelaporan penyaluran pupuk subsidi masih kurang tepat dan benar. Itu dikarenakan, banyak kekurangan.

Berikutnya, ujarnya, tidak dapat menunjukkan blangko bukti penjualan dan penyaluran pupuk subsidi. “Adanya persoalan tersebut, Dispertangan Situbondo melakukan evaluasi dan menyampaikan kepada distributor agar kios pupuk tersebut diberikan surat peringatan (SP),” ujarnya.

Zaini menyampaikan, kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Situbondo pada musim tanam (MT) III atau akhir tahun 2022, ini disebabkan adanya kios nakal yang diduga melakukan permainan jual-beli pupuk subsidi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Seperti penjualan pupuk subsidi dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET). Selanjutnya, ada petani yang terdaftar di e-RDKK akan tetapi di T-Puber, terindikasi ditarik oleh petani lain yang sama-sama masuk di e-RDKK. Hal itu, membuat petani tersebut tidak mengetahui jatah pupuknya dan akhirnya merasa kurang.

“Kebutuhan pupuk bersubsidi di tahun 2022 berdasarkan data e-RDKK Kabupaten Situbondo untuk jenis pupuk subsidi Urea sebanyak 31 ribu ton dan pupuk jenis NPK sebanyak 37 ribu ton. Sampai saat bulan Desember 2022 masih ada sisa kuota pupuk bersubsidi di 17 kecamatan, baik jenis Urea ataupun NPK. Namun ada satu kecamatan yang stok pupuknya jenis NPK sudah kosong, yaitu di Kecamatan Asembagus,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo, H Haryadi Tejo Laksono, menjelaskan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi pada tahun 2023, petani harus mendaftar ke kelompok tani. Dengan persyaratan membawa fotokopi KTP dan bukti kepemilikan lahan maksimal 2 Ha. Sehingga, petani tersebut dapat didaftarkan di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) Kementerian Pertanian oleh kelompok tani yang dibantu oleh PPL wilayah. Selanjutnya, petani yang mendaftar diinput ke aplikasi E-Alokasi Pupuk Bersubsidi tahun 2023.

“Alokasi pupuk subsidi tahun 2023 di Kabupaten Situbondo dari Kementerian Pertanian RI dan SK Gubernur Jawa Timur untuk pupuk Urea sebanyak 33.847 ton dan pupuk NPK sebanyak 21.916 ton,” terangnya. (her/gie)

Melalui anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, pihaknya mengatakan agar eksekutif atau dinas terkait harus perlu melakukan monitor di setiap keluhan di masyarakat atau petani. Sebab, pupuk yang sudah disubsidi oleh pemerintah, itu seharusnya meringankan beban bagi para petani.

“Bagi yang jual di atas HET, ini perlu monitor oleh dinas terkait. Kemudian, itu harus ditindak tegas,” ujarnya, Selasa (29/11/2022) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurutnya, fenomena seperti ini jangan sampai terulang setiap tahun. “Jadi, setiap ada keluhan dari masyarakat ataupun petani, itu harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai, petani tersebut kembali mengeluh dengan persoalan yang sama. Sehingga, peran pemerintah itu bisa ternilai dan dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemarin ada keluhan petani membeli pupuk di atas HET dan sekarang itu lagi keluhannya. Itukan lucu jadinya,” imbuhnya.

Juhari berharap, dari semua pihak agar bisa membantu melaporkan jika ada temuan tersebut. Sebab dengan begitu, persoalan di bawah bisa minim dan tidak terbengkalai.

“Jadi, ayolah kita sama-sama membantu agar persoalan ini bisa minim, baik dari teman-teman wartawan ataupun LSM dan juga dari pihak petani. Laporkan saja kios mana itu yang sengaja menjual di atas HET,” jelasnya. (dan/gie)

Dirinya mengaku, kelangkaan dan melambungnya harga pupuk saat ini, sangat mengganggu ketenangan petani. Kerisauan petani itu, juga mengancam pada hasil panen nantinya.

“Harusnya, agar petani tidak bingung, maka ketersediaan pupuk itu disediakan. Tapi yang terjadi, HET yang biasanya sekitar Rp 112.500 untuk pupuk merk Urea dan untuk Phonska itu Rp 115.000, faktanya di lapangan ada yang mencapai Rp 125 ribu hingga Rp 140 ribu. Itupun, barang masih sulit,” ujar Firdaus.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Kondisi ini, tambahnya, bukan hanya berlangsung di musim tanam sekarang. Namun, hampir rutin terjadi di setiap tahun.

“Ini fakta ya. Persolan ini bukan hanya sekali di tahun ini. Namun, sudah merupakan rutinitas bagi petani yang membutuhkan pupuk di setiap tahun,” tambahnya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Arif Firmanto, dikonfirmasi terpisah membenarkan bahwa HET pupuk subsidi, harusnya Rp 112.500 untuk Urea dan Phonska Rp 115.000. Karenanya, jika di lapangan ditemukan harganya berbeda, maka bisa segera dilaporkan.

“Jika di bawah terjadi hal seperti itu, maka segera laporkan. Karena, ada sanksi itu nantinya,” papar Arif. (dan/sit)

Saat Rembuk Tani tersebut, para petani menyampaikan keluhan kepada Gus Muhaimin, bahwa mayoritas mereka mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang. Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi, pun langsung ditanggapi dengan bijak oleh Gus Muhaimin untuk nantinya akan dicarikan solusi demi kemaslahatan petani.

“Masalah utamanya masih berkutat pada pupuk. Setelah ini, saya akan menemui Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN dan Kapolri, untuk segera mengatasi siklus rentetan yang tidak segera berhasil diatasi tersebut,” kata Gus Abdul Muhaimin Iskandar.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya juga menjelaskan, bahwa setiap kali kunjungan ke beberapa daerah, keluhannya masih sama. Yakni, berkutat pada keluhan pupuk.

“Semua petani di Malang mengindikasikan, ada mafia subsidi pupuk. Ini akan saya laporkan ke Kapolri dan instansi terkait, untuk mengatasi dan menindak persoalan tersebut,” terangnya.

Selain masalah kelangkaan pupuk bersubsidi, Gus Muhaimin juga menyoroti berbagai masalah lain. Seperti, keamanan data pribadi yang diduga dibocorkan oleh hacker. (cw1/sit)

“Fakta di lapangan, itu petani kebingungan mendapat pupuk bersubsidi. Kalaupun ada yang harus dibeli, itu dengan harga mahal. Padahal, yang dibeli itu adalah pupuk berlabel subsidi,” ujar Bambang, Selasa (23/08/2022) tadi.

Itu artinya, kata Bambang, kios pupuk sudah menjadi bagian dari jaringan mafia pupuk. “Banyak petani tidak tahu, berapa jatah pupuk subsidi yang mereka dapat dari pemerintah. Karena selama ini, PPL Pertanian maupun kios tidak transparan,” ujar BK-sapaannya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkannya, ketika pupuk bersubsidi didistribusikan, tidak satupun pun petani yang mengetahui jatahnya. Saat petani datang ke kios pupuk membawa KTP, dengan mudah dikatakan tidak terdaftar sebagai penerima pupuk subsidi.

Disebutkannya, malah para petani mendapat penawaran pupuk, tapi harganya lebih mahal. Karena sangat membutuhkan pupuk, petani dengan terpaksa membelinya. Laporan kios atas penjualan pupuk bersubsidi, diduga palsu, karena setelah dilakukan kroscek ke petani, mereka tidak pernah menebus.

“Menurut perkiraan saya, pupuk bersubsidi yang terdistribusikan kepada petani itu hanya sekitar 10 sampai 20 persen. Jadi, atas kenakalan mafia pupuk bersubsidi ini, negara sudah dirugikan sekitar Rp 24 triliun pertahun,” ujarnya. (zen/gie)

“Dahulu waktu kita ke DPR RI (kunjungan), itu sempat bertanya mengenai pupuk bersubsidi. Ini sengaja ditanyakan, untuk mengetahui sejauh mana perhatian pupuk bersubsidi kepada petani,” ungkap Hj Susilowati saat dikonfirmasi, Minggu (21/08/2022) tadi.

Ini menjadi perhatian, tambah anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Tulungagung itu, karena selama ini banyak pendistristribusian pupuk yang belum maksimal. Terlebih, hasil pertanian juga banyak dikuasai tengkulak. Sehingga, petani sekarang dihimpit antara biaya produksi yang tinggi serta tidak bisa menutupi modal pertanian.

Karenanya, pihaknya mengupayakan petani agar tetap mendapat subsidi dengan menggaris bawahi khusus komoditas tertentu. Selain itu, legislatif mengusulkan penguatan asuransi kepada petani agar menjamin selama bercocok tanam.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Selama ini, apa yang diberikan kepada tani juga belum tercover 100 persen,” imbuhnya.

Dewan lulusan Universitas Merdeka (Unmer) lulus 1997 ini menambahkan, di

Tulungagung sendiri pemanfaatan pupuk juga sempat pun diblokir. Ini karena, ada suatu wilayah yang bukan menjadi wilayah pertanian, namun tetap mendapatkan jatah pupuk bersubsidi.

“Alhamdulillah, hal ini akhirnya bisa dikomunikasikan,” ungkapnya. 

Ditambahkan Susilowati, walaupun demikian permasalahan pupuk tetap berlangsung. Mulai kelangkaan pupuk hingga permasalahan di lapangan, pun banyak terjadi.

“Ini akan tetap menjadi konsen Komisi B, untuk mencarikan solusi terbaik. Apalagi, Dinas Pertanian bagian dari mitra atau kontrol Komisi B,” lanjutnya. (jaz/and/sit)

“Benih kalau sudah ditabur, mau tidak mau harus disediakan pupuk. Kalau tidak, maka petani akan rugi dua kali. Makanya, sementara kami memakai pupuk kandang, karena pupuk subsidi tidak ada,” kata Imam, Kamis (11/08/2022) tadi.

Ditambahkannya, alternatif yang digunakan petani ini, sebenarnya sudah berlangsung sejak 2021. Itu karena, saat musim tanam selalu pupuk bersubsidi hilang dari pasaran. Belum lagi, harganya yang juga mahal.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Karena pupuk bersubsidi harganya juga mahal. Sehingga kalau dipaksakan, kami juga yang merugi. Sementara ketika kami memakai pupuk kandang, kami hanya memberikan ongkos Rp 50 ribu, sebagai pengganti pakan ternak,” ujarnya.

Imam menambahkan, meski pun sejak tahun 2021 hingga 2022, dirinya tidak menggunakan pupuk subsidi, namun namanya masih tercatat telah membeli pupuk bersubsidi sebanyak 700 Kg. “Saya belum pernah menyuruh siapapun untuk mengambil jatah pupuk bersubsidi saya di Kios Pupuk. Karenanya, saya heran ketika tiba-tiba nama saya tertulis telah membeli pupuk bersubsidi,” ujar Imam.

Petani lain yang namanya dicatut adalah Santo. Petani yang masih satu pedukuhan (dusun, red) dengan Imam, mengaku telah tercatat membeli pupuk bersubsidi sebanyak 900 Kg pada tahun 2021. “Pada tahun 2021, saya membeli pupuk bersubsidi sekitar 200 kg. Yakni, jenis Phonska 100 kg, ZA 50 kg dan urea 50 kg. Namun, saya tercatat membeli pupuk 900 kg dan jatah saya itu, juga tidak disampaikan kepada saya,” ujarnya. (zen/gie)