“Selama bendera (One Piece) itu tidak lebih tinggi dari Bendera Merah Putih, tidak masalah,” kata Mas Dhito, Kamis (07/08/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Mas Dhito, bentuk kreativitas ini tidak hanya dalam bentuk Bendera One Piece. Banyak kartun atau anime, yang juga merupakan sebuah kreativitas. Oleh karena itu, pihaknya tidak melarang adanya berbagai bentuk ekspresi yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kediri.

Hingga berita ini dibuat, Mas Dhito mengaku tidak melakukan swiping terkait pengibaran Bendera One Piece yang sedang ramai di jagad maya tersebut. “Tidak ada (swiping),“ jelasnya. Sebagaimana diketahui, pengibaran Bendera One Piece ini tengah ramai diperbincangkan oleh netizen. Di Medsos, ditemukan banyak postingan mengenai Bendera One Piece berwarna hitam dengan logo tengkorak dan topi jerami. (kom/pan/gie)

Dalam momen itu, Pj Bupati Masrukin mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan bangsa dan memperkuat rasa nasionalisme. “Pentingnya kontribusi setiap individu dalam pembangunan daerah dan negara, harus terus dilakukan. Karenanya, kita harus terus memberikan kontribusi dan berdoa agar Indonesia terus meraih kemajuan dan kesejahteraan,” kata Pj Bupati Pamekasan.

Baca juga :

Mantan Sekda Pamekasan itu juga berpesan, agar semangat juang terus dikobarkan. Tidak hanya ketika momen kemerdekaan saja, namun juga tertanam untuk selamanya dan seterusnya untuk Indonesia berkemajuan.

“Mari di HUT ke-79 RI ini kita tingkatkan rasa persaudaraan. Jaga toleransi antar umat dan golongan, serta jauhi paham-paham radikalisme yang dapat merusak ideologi Pancasila yang dapat memecah belah bangsa,” paparnya. (azm/sit)

Menurut Wapres, Ma’ruf Amin, tema yang dipilih tersebut tentu relevan dengan peran Kampus Unisma sebagai pelopor anti radikalisme. Tak hanya itu, menurutnya juga kampus yang menjadi proyek percontohan Kementerian Agama (Kemenag) dalam pengembangan Moderasi Beragama dan Bela Negara.

“Karena di Indonesia ini ada beragam suku, agama, ras, bahasa dan budaya, di mana perbedaan menjadi sebuah keniscayaan. Namun para pendiri bangsa berhasil menemukan kemajemukan dalam bangsa ini dalam UUD 1945. Hal ini membuktikan bahwa kebhinekaan tidak semestinya membawa perpecahan, tapi justru menjadi anugerah dan modal untuk mempersatukan bangsa. Ini yang harus kita jaga melalui sikap toleransi, cinta tanah air dan penghormatan terhadap tradisi,” jelas Wapres Ma’ruf Amin.

Ditambahkannya, jika fondasi persatuan di atas keberagaman harus terus dirawat dan dikelola, agar tidak menimbulkan ancaman bagi keutuhan bangsa. Terlebih, pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045.

“Maka untuk menuju cita-cita ini, persatuan bangsa dan kerukunan umat merupakan syarat mutlak. Maka di sinilah moderasi beragama menjadi simbol keseimbangan kehidupan beragama dan berharga,” tambahnya.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan mengenai empat bingkai menjaga kerukunan. Pertama, yakni bingkai politik, diantaranya yaitu kesepakatan Nasional seperti Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

“Karena itu, waktu ramai-ramai bicara ada usulan khilafah, saya bilang tidak bisa karena kita ada kesepakatan nasional itu. Kita tidak boleh menciderai itu. Karena kalau soal islami, semua islami, tetapi kita punya kesepakatan bahwa negara kita ini berbentuk Republik, kalau kita mengganti itu namanya menciderai kesepakatan Nasional,” tuturnya.

Baca juga :

Kedua, yakni bingkai yuridis, yaitu mengenai aturan-aturan. Menurutnya, aturan yang ada itu harus dijaga, jangan sampai tidak dihormati. Ketiga, yakni bingkai sosiologis yang menyangkut budaya lokal. Keempat, yakni bingkai teologi kerukunan atau paham beragama secara moderat.

“Oleh karena itu, narasi-narasi semua agama harus mengarah pada narasi kerukunan jangan narasi konflik. Ini menjadi salah satu bingkai dalam kerukunan bangsa,” lanjutnya.

Maka dalam hal ini, menurutnya pemerintah harus menyadari pentingnya eksistensi dan kontrubusi dunia pendidikan sebagai media paling efektif untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Tidak lupa, pihaknya juga memberikan beberapa arahan terkait dengan moderasi beragama.

“Pertama, meningkatkan kualitas akademik di Kampus Unisma, agar selaras dengan penguatan iman dan taqwa. Termasuk karakter religius kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, pertajam literasi kerukunan dan persatuan dalam ekosistem pendidikan Unisma,” katanya.

Lebih lanjut, apabila praktek moderasi agama sudah berjalan baik, maka harus dipertahankan. Utamanya untuk mengantisipasi potensi ancaman ajaran dan ideologi radikalisme. “Terakhir, saya minta agar seluruh komponen bangsa dapat merawat toleransi, kerukunan, perstuan, dan harmoni sosial sebagai ciri Indonesia di duni internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Unisma, Prof Dr H Maskuri, M.Si, menyampaikan bahwa kuliah tamu tersebut sebagai bentuk ikhtiar Unisma untuk memperkuat tentang kampus anti radikalisme intoleran. Apalagi, sebelumnya itu juga telah disampaikan oleh Wakil Presiden RI, pada 3 tahun yang lalu.

“Maka sekarang kita berbicara tentang Quo Vadis (arah) moderasi beragama dalam merawat negara kesatuan RI dan peradaban dunia. Ini memang artinya Unisma betul betul konsen dalam menyiapkan SDM yang lebih moderat ditengah tengah perbedaan. Sehingga Bhineka Tunggal Ika akan terjaga dengan bagus dan kebhinekaan adalah sebuah kekayaan, bukan menjadi suatu pemicu terhadap konflik. Maka ini harus kita rawat bersama,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dikonfirmasi seusai acara, Gus Miftah menyampaikan secara detail terkait dengan upaya pencegahan radikalisme dan ujaran kebencian. “Hari ini saya menghadiri talk show bersama pelajar di Trenggalek, terkait wawasan kebangsaan. Dan ini adalah ikhtiar kita dalam hal memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan khususnya kepada pelajar,” ungkapnya, Kamis (23/02/2023) siang.

Dengan ikhtiar ini, diharapkan anak-anak memiliki wawasan kebangsaan yang baik dan benar. Bagaimana cara mencintai dan mempertahankan ideologi bangsa ini serta bagaimana cara bertoleransi kepada sesama.

Disinggung soal paham radikalisme, Gus Miftah menyebut salah satu cirinya menyalahkan perbedaan agama. “Salah satu ciri-ciri radikalisme adalah selalu berpikiran kalau perbedaan agama itu salah. Padahal, masyarakat Indonesia ini berbeda-beda. Mulai dari suku, ras dan agama. Dan sampai saat ini, terbukti menjadi ideologi yang ampuh untuk mempersatukan diri,” terang Gus Miftah.

Dirinya mencontohkan, dalam Liga Arab ada 22 negara. Dari puluhan negara ini, disatukan dalam bahasa yang sama, tetapi tidak berdiri menjadi 1 melainkan terpisah menjadi 22 negara. Sedangkan di Indonesia, ada 726 bahasa dan lebih dari 1.200 suku, tetapi mereka bisa berdiri di 1 negara.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Ini bisa terjadi, karena kita bisa dipersatukan dengan ideologi yang sama yaitu Pancasila. Dan dalam Pancasila inilah, masyarakat diajarkan untuk toleransi,” imbuhnya.

Makanya, dirinya menegaskan upaya dalam meminimalisir terjadinya radikalisme adalah dengan memilih agama dan guru yang tepat. “Makanya selalu saya katakan, ikutlah pendapat ahli dan jangan ikuti yang ahli berpendapat. Karena semua orang itu bisa berpendapat, tetapi tidak mempunyai satu keahlian sekalipun,” papar Gus Miftah.

Terakhir, dirinya berpesan agar orang-orang tidak salah dalam memilih pergaulan. Ini dimaksudkan, agar orang tersebut tidak mudah masuk ke dalam paham radikalisme. Karena paham radikalisme ini bisa membawa seseorang bertindak intoleran terhadap sesuatu yang dianggap berbeda dari paham. Bahkan sangat fanatik, selalu merasa paling benar, dan menganggap segala hal yang berbeda dari paham mereka adalah salah. Merasa menjadi eksklusif membedakan diri dari orang dan kelompok lainnya

“Makanya, saya tegaskan bahwa orang yang salah pergaulan lebih bisa diberi nasihat daripada yang salah memilih pengajian. Karena banyak pengajian-pengajian yang mengajarkan kebencian, paham radikalisme dan lain sebagainya,” tegasnya. (mil/sit)

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Wali Kota Malang, Sutiaji, yang juga memberikan edukasi serta literasi yang berkaitan dengan masalah penangkalan dan bagaimana paham radikal, termasuk juga konflik sosial. Sehingga, menurutnya para Linmas perlu untuk diberikan pemahaman tersebut.

“Karena konflik sosialkan saat ini mudah terhasut, ada berita hoax, ada berita-berita yang tidak (benar), sehingga Linmas itu diberikan pemahaman. Harapannya mereka terbekali itu,” papar Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, sosialisasi tersebut juga untuk mewaspadai hal-hal yang tidak diinginkan (radikal) di wilayah tersebut. Apalagi, saat ini juga menjelang tahun-tahun politik, yang menjadi masa transisi.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Semua harus mewaspadai masalah ini. Terlebih ini menjelang tahun-tahun politik. Khawatir ada goncangan-goncangan,” katanya.

Lebih lanjut dirinya juga mengapresiasi, tugas dari para Linmas dan tidak lupa berterima kasih kepada mereka. Dirinya berpesan, jika ke depan ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan, bisa segera melapor pada pihak yang berwajib.

“Kalau nanti ada apa-apa, Linmas harus segera melapor ke kepolisian, kepada TNI, supaya bisa ditindaklanjuti,” lanjutnya.

Dalam sosialiasi tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang itu, tidak memberikan materi yang berlebihan. Hanya, memberikan pesan moral dengan cara yang menyenangkan, sehingga bisa dipahami. (hms/rsy/sit)

Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito, bahwa bahaya radikalisme dewasa ini semakin meningkat. Sehingga, peran Duta Pancasila yang berasal dari Purna Paskibra Kabupaten Kediri tahun 2022, ini dirasa penting untuk menguatkan ideologi Pancasila.

“Kalau ideologi Pancasila ini hilang, maka yang terjadi di negara ini akan terpecah belah, terpolarisasi. Karena bahaya radikalisme juga meningkat, maka cara pemerintah membentengi dari hal tersebut dengan memberikan edukasi ke sekolah-sekolah tentang ideologi Pancasila,” terang Mas Dhito.

Ideologi Pancasila ini, kata Mas Dhito, harus benar diterapkan oleh Duta Pancasila, dalam kehidupan sehari-hari. “Harapannya, ini bisa mengimplementasikan dan mengaplikasikan mengejawantahkan kepada masyarakat lebih luas, bagaimana Pancasila itu sendiri,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, bupati yang gemar bervespa ini juga memberikan hadiah berupa dua buah handphone dan beasiswa kuliah. Mas Dhito mengatakan, bahwa perhatian terhadap itu tidak hanya berhenti saat pengukuhan. Bahkan, orang nomor satu di Kabupaten Kediri, ini memberikan nomor handphone pribadinya kepada 76 Duta Pancasila tersebut.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Di akhir acara, saya meninggal nomor telpon saya. Karena, saya ingin teman-teman ini kita berikan saat acara ini saja. Misalkan, contoh nanti ada yang mau melanjutkan sekolah tapi terkendala biaya, nanti akan kita bantu,” tuturnya.

Senada dengan Mas Dhito, Plt Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Mohamad Solikin, menjelaskan penguatan ideologi Pancasila kepada pemuda, khususnya pelajar ini dapat memperkuat kecintaan terhadap bangsa dan negara. Sehingga, nantinya diharapkan dapat menularkan ideologi ini kepada lingkungannya masing-masing.

“Mereka mempunyai dasar-dasar ideologi Pancasila sebagai sumber hukum dan pegangan hidup dan ideologi, bagi mereka yang sudah teruji melalui pembekalan dan pelatihan. Semoga, ini bisa menjadi bekal untuk kehidupan mendatang,” kata Solikin.

Materi yang diberikan, lanjutnya, mulai dari ideologi Pancasila, motivasi, sampai dengan pengembangan diri. Materi tersebut, telah diberikan pula semenjak duta Pancasila ini masih mengikuti seleksi dan pelatihan menjadi Paskibra Kabupaten Kediri.

“Kita dorong melalui pengembangan sebagai kader-kader duta pancasila. Utamanya mengenai kemandirian,” paparnya. (kom/pan/sit)

Dalam diskusi itu, pihaknya mengungkap bahwa penyebaran radikalisme saat ini semakin cepat. Apalagi, di lima tahun terakhir ini penangkapan yang dilakukan oleh Densus meningkat drastis. Sehingga, kerawanan dinilai masih cukup tinggi.

“Untuk pintu masuk radikalisme ini pertama dari media sosial. Kedua, bisa dari dosen radikal, ketiga dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), lalu lembaga dakwah kampus, keluarga, dan lingkungannya,” jelas Kombes Pol Ami.

Dikatakannya, upaya pencegahan radikalisme itu sangat bagus apabila dijadikan sebagai materi mata kuliah di dalam lingkup Perguruan Tinggi (PT). Pasalnya, itu akan menjadi pemahaman bagi semua siswa, dan sangat bagus apabila didapat oleh semuanya, bukan hanya tertentu saja.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Bagus sekali kalau materi pencegahan radikalisme masuk ke masing-masing kampus. Apalagi masuk dalam mata kuliah di kampus, yang semua akan dapat. Materinya meliputi bahayanya, kerawanannya, pencegahannya, sehingga lengkap,” lanjutnya.

Selain itu, pihaknya juga memiliki pilihan bahwa mahasiswa yang akan masuk dalam PT akan dites mengenai radikalisme, sama halnya seperti tes narkoba. Karena tidak menutup kemungkinan mahasiswa bisa terpapar dimana saja.

“Berdasarkan survei institut ada beberapa kampus yang diindikasikan ada radikalisme. Tapi kami tidak mau memberikan info jumlahnya. Mahasiswa sangat banyak sekali, mereka bisa terpapar dimana saja,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kapolres Situbondo menyampaikan, bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Polri adalah memelihara Kamtibmas, melindungi dan penegakan. Terkait radikalisme, tidak harus di sangkutkan pada agama, namun lebih ke pola pikir. Yakni, menimbulkan gerakan yang arahnya pemaksaan dan kekerasan yang menimbulkan rasa trauma kepada masyarakat.

“Agama Islam adalah agama rahmatan lil’alamin, sebagaimana yang diajaran Nabi Muhammad SAW dengan halus dan lembut. Hal ini bertolak belakang dengan pola pikir radikalisme yang memiliki pandangan sendiri dan mudah menyalahkan orang lain yang tidak sepaham,” ujar Kapolres.

Menurut AKBP Andi Sinjaya, banyak faktor paham radikalisme masuk ke kelompok mahasiswa, karena salah satunya adalah media sosial (Medsos), yang hampir seluruh mahasiswa atau generasi milineal pasti memiliki smartphone. Sehingga, mudah menerima informasi dan kajian-kajian yang mengarah ke paham radikalisme.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Selain itu, mahasiswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mereka mau membuka diri terhadap berbagai informasi. Termasuk, adanya pengaruh dari para alumni atau pengurus organisasi yang telah terpapar. Beberapa pelaku teror adalah hasil dari propaganda di dunia maya atau Medsos. Kelompok radikal sengaja menggunakan dunia maya untuk menyebarkan berita-berita yang bernuansa provokasi, agitasi dan propaganda untuk menarik anggota baru khususnya kaum milenial,” terang Andi Sinjaya.

Terkait pencegahan radikalisme, Kapolres mengatakan bahwa Polri dalam memelihara Kamtibmas tidak dapat bekerja sendiri, tetapi memerlukan kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat termasuk Mlmahasiswa untuk bersama-sama menciptakan iklim kondusif di tengah masyarakat. “Ketika Kamtibmas kondusif sudah tercipta, pembangunan dapat berkembang, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Maka, kemajuan dan kemakmuran masyarakat akan tercipta,” paparnya.

Rektor Unars dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas diselenggarakannya sarasehan sebagai upaya meningkatkan kecintaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta Pencegahan Paham Radikalisme di lingkungan Kampus. “Kami ucapkan terima kasih kepada Kapolres Situbondo, telah menggelar acara yang sangat bermanfaat bagi para Mahasiswa dan lingkungan Kampus khususnya UNARS. Untuk itu, kami berharap semua pihak untuk terus berkomitmen dan bekerja sama secara nyata dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Karnadi. (her/sit)

Sehingga, hal ini dapat membuat masyarakat resah dan nyaman. Bahkan, dalam pernyataan yang sempat viral beberapa waktu lalu, Bupati Sidoarjo mengatakan ada masjid di salah satu perumahan di Kecamatan Sedati, yang di bawahnya ada bunker senjata.

Hal ini, tentu membuat organisasi pemuda Karang Taruna Kabupaten Sidoarjo, ingin menanyakan langsung kepada Kapolresta Sidoarjo, terkait keresahan masyarakat yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Ketua Katar Sidoarjo, Imam Syafi’i, saat ditemui mengatakan hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus segera diselesaikan. Sehingga, agar situasi kembali kondusif. “Kalaupun ada seperti yang disampaikan Bupati Sidoarjo, maka sudah sepantasnya Polresta Sidoarjo, mengambil langkah strategis sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Sementara Karang Taruna sebagai anak dari pemerintah kabupaten, siap mendukung segala tindakan dalam upaya memberantas paham radikal. Sehingga, masyarakat bisa hidup tenang. “Kalau ada (15 kecamatan terafiliasi paham radikal), harus diambil langkah strategis,” terangnya.

Bila memang tidak ada, maka seyogyanya Kapolresta segera memberikan imbauan agar masyarakat yang di bawah bisa tenang. Waktu kedatangan Karang Taruna Kabupaten Sidoarjo di Mapolresta tersebut ditemui langsung oleh Wakasat Intelkam Polresta Sidoarjo, AKP Gunardi. (zal/gie)