Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karna Suswandi mengapresiasi langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, yang segera mengoperasikan rute pelayaran Jangkar-Lembar. “Saya menyambut baik rute baru Jangkar-Lembar ini. Karena dengan adanya rute tersebut, akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di Kecamatan Jangkar,” ujar Bupati Karna.

Pria yang akrab disapa Bung Karna menambahkan, rute pelayaran Jangkar-Lembar itu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Santri Pancasila. “Karena di situ, nantinya banyak warung-warung yang tumbuh dan berkembang baik. Kedua, akan ada pekerjaan baru, seperti kemarin ada kapal dari Lembar ke Jangkar itu ada tukang ojek mendadak,” tegasnya.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Untuk itu, Bung Karna menambahkan, Pemkab Situbondo terus melakukan perbaikan sarana dan prasarana di Pelabuhan Jangkar. “Setelah dilakukannya uji coba kemarin, dapat saya sampaikan kita telah melakukan perbaikan besi-besi tiang listrik dan telepon,” bebernya.

Lebih lanjut mantan Kadis PUPR Bondowoso ini menjelaskan, untuk perbaikan jalan masuk ke Pelabuhan Jangkar, tinggal menunggu provinsi. “Sebab, asetnya sudah kita serahkan ke Pemprov berikut dengan perencanaannya. Sehingga, Pemprov Jatim tinggal melakukan pengerjaannya,” paparnya.

Sementara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan Kemenhub RI, Irjen Pol (Purn) Drs Budi Setiyadi, SH, MSi, menyampaikan bahwa pengoperasian rute pelayaran Jangkar-Lembar hanya tinggal menunggu surat keputusan (SK) penetapan tarif. “Saat ini penetapan surat keputusan (SK) tarif dan lintasan, sudah di Biro Hukum Kemenhub. Saya harap, secepatnya segara selesai, sehingga rute pelayaran Jangkar-Lembar segera beroperasi,” terangnya. (her/sit)

PPKM darurat akan diterapkan di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, juga PPKM darurat ini jauh lebih ketat dibanding PPKM Mikro sebelumnya. Dengan diberlakukannya 14 aturan pengetatan aktivitas masyarakat dalam PPKM Darurat ini ditargetkan penurunan penambahan kasus konfirmasi harian kurang dari 10.000 kasus per hari.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Saat ini, Pemprov Jatim masih menunggu Instruksi Mendagri (Inmendagri). Terkait target vaksinasi, Gubernur Khofifah mengintruksikan agar dilaksanakan di masing-masing desa.

“Vaksinasi akan dimaksimalkan di desa secara serentak dengan pemetaan yang telah dipersiapkan para kepala daerah,” jelas Gubernur Khofifah dalam rakor virtual.

Sementara itu Bupati Jember, Hendy Siswanto, menyampaikan target vaksinasi Jember sejumlah 1,7 juta orang. “Saat ini vaksinasi untuk warga Jember sudah mencapai 160.201 orang,” kata Bupati Hendy.

Dirinya menargetkan setiap hari bisa tercapai 44 ribu warga tervaksinasi. “Namun besok stok vaksin di Jember sudah habis, tinggal 300 dosis lagi yang ada. Kami akan jemput bola, teman-teman Dinkes Jember akan ke Dinkes Pemprov Jatim untuk mengajukan penambahan stok dosis vaksin lagi,” ujar Bupati. (kom/ed2)

Sementara untuk Pembatasan kegiatan atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berskala besar itu, nantinya juga akan berlaku di DKI Jakarta. “Saya sudah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 setempat, Kapolda Jawa Timur (Jatim), Irjen Nico Afinta, Pangdam V Brawijaya, Mayjen Suhariyanto, terkait rencana pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali,” sapa Gubernur Khofifah, mengawali Rakor virtual.

Dalam rapat virtual yang dilaksanakan tadi, salah satu bahasan adalah mengenai teknis pengaturan kerja. Work from Home (WFH) sepertinya akan diberlakukan, dengan prosentase 75 persen di rumah dan 25 % di kantor. “Karena sudah dikeluarkan pemerintah pusat dan kita juga selalu berkoordinasi, mengacu, mengambil kebijakan dari pusat, maka kita langsung menyesuaikan dengan cepat,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga berpesan agar tertib memakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan. Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

“Laksanakan tes darah untuk mengetahui apakah ada penyakit atau komorbit. Jika ada, maka mereka tidak boleh kerja di kantor tetapi kerja di rumah. Laksanakan tes secara berkala, sehingga bisa diketahui pencegahan lebih dini apabila mereka terkena Covid-19,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah, juga membicarakan mengenai vaksin Covid-19. Di mana, sudah ada pengamanan dan pendistribusiannya. Sinergitas menjadi bagian penting dalam langkah penanganan Covid-19.

“Saya minta masyarakat juga mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Satgas Covid-19 provinsi. Harapannya, dengan mengikuti aturan, arahan dan perintah yang diberikan itu, kita semua bisa menghadapi Covid-19 secara bersama-sama,” ujar Khofifah.

Bupati Malang, HM Sanusi, seusai Rakor menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Gubernur Jatim, secepatnya akan disampaikan kepada sejumlah OPD. Karenanya, segera dijadwalkan untuk rapat dengan dinas terkait.

“Nantinya, selama pemberlakukan PSBB, untuk kegiatan semacam operasi yustisi, akan tetap dilakukan. Karena, langkah ini juga potensi dalam menekan penyebaran Covid-19,” kata Bupati Sanusi. (sit)