Setelah pemberlakuaan PPKM Skala Mikro tahap I atau berakhir 22 Februari kemarin, Pemprov Jawa Timur menggelar rapat evaluasi secara virtual bersama Kepala Daerah dan Forkopimda Jawa Timur.

Evaluasi ini, pun turut diikuti Wali Kota Batu, Hj Dewanti Rumpoko, di Ruang Rapat Utama Balaikota Among Tani, Selasa (23/02) tadi. Wali Kota Batu melaporkan, bahwa selama dua pekan penerapan PPKM Mikro di Kota Batu, angka pasien terkonfirmasi positif meningkat.

Baca Juga : Penyidik KPK Periksa Sekda Batu dan Pengelola Predator Fun Park, Terkait Dugaan Penerimaan Gratifikasi Pemkot Batu

Data sebaran Covid-19 di Kota Batu, per 22 Februari 2021, hampir setiap hari 1 hingga 2 pasien positif Covid-19 dilaporkan meninggal. Dengan rentang usia di atas 50 tahun. “Hari terakhir PPKM Mikro, angka konfirm Covid-19 di Kota Batu mengalami kenaikan. Hal ini, dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang bekerja ke luar kota dan menggelar hajatan,” kata Wali Kota.

Pihak Pemerintah Kota Batu juga telah mengantisipasi, bagi masyarakat yang menggelar hajatan untuk meminimalkan jumlah undangan dan kerumunan. Namun, peningkatan kasus tetap terjadi karena banyak keluarga yang bersangkutan datang dari luar kota.

Sementara itu, Kasdam V Brawijaya, Suharyanto, mengatakan penambahan kasus konfirm yang terjadi di Kota Batu harus menjadi evaluasi bersama agar tidak terjadi lonjakan.

“Penambahan ini perlu diwaspadai bersama, salah satu kegiatan PPKM Mikro adalah mengurangi mobilitas. Hal ini, menjadi evaluasi dan perhatian bersama, agar tidak memunculkan cluster baru,” katanya. (kom/bir/ed2)

Kegiatan zoom meeting se-Bakorwil V Jember ini merupakan tindak lanjut dari Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 005/036.9/033.3/2021 Tanggal 16 Februari 2021 yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Kodam (Kasdam) V Brawijaya, Brigjen TNI Agus Setiawan.

Selain Pemkab Probolinggo, kegiatan rapat evaluasi PPKM Mikro melalui zoom meeting ini juga diikuti oleh Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi dan Kota Probolinggo.

Rapat evaluasi PPKM Mikro ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H Soeparwiyono, Kapolres Probolinggo AKBP Ferdy Irawan, Dandim 0820 Probolinggo Letkol Inf Imam Wibowo.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Probolinggo, Tutug Edi Utomo, Kepala Badan Keuangan Daerah, Dewi Korina, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Shodiq Tjahjono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Edy Suryanto, serta Kepala Bagian Hukum, Priyo Siswoyo.

Sekda Kabupaten Probolinggo, H. Soeparwiyono menjelaskan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 terkait dengan PPKM berbasis Mikro.

Baca Juga : Kemacetan Jalan di Pasar Baru Probolinggo jadi Perhatian Satpol PP

“Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Probolinggo pada tanggal 9 Februari 2021 tentang PPKM. Dilanjutkan dengan pembentukan posko dibeberapa desa yang dikuatkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa,” terang Soeparwiyono.

Terkait dengan data zonasi berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo, bahwasannya di Kabupaten Probolinggo sendiri terdapat 6.036 rukun tetangga (Rt). Untuk data zonasi di 24 kecamatan adalah sejumlah 6 (enam) kecamatan masuk zona hijau, 11 kecamatan kategori zona kuning dan 7 (tujuh) kecamatan masuk kategori zona orange.

Sedangkan untuk zonasi 330 desa atau kelurahan, ada 274 desa atau kelurahan 83,03 persen masuk kategori zona hijau dan 56 desa atau kelurahan 16,96 persen masuk kategori zona kuning. Untuk zonasi tingkat Rt. sebanyak 5.960 Rt. 98,75 persen masuk zona hijau dan 76 Rt. 1.25 persen zona kuning. (geo/ed2)

Bertempat di aula kantor DPRD Trenggalek, rapat evaluasi ini diikuti oleh pihak RSUD dr Soedomo, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga sejumlah Kepala Puskesmas.

“Hari ini komisi IV melakukan rapat evaluasi guna memastikan penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek. Kami juga memanggil Dinas Kesehatan, RSUD dr Soedomo Trenggalek dan juga Kepala Puskesmas,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto saat dikonfirmasi, Kamis (18/02/2021) siang.

Ia menekankan, ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait strategi-strategi yang lebih efektif dalam rangka penanganan Covid-19. “Kami sama-sama mengevaluasi, supaya tidak ada kesalahan dalam penanganannya,” imbuhnya.

Komisi IV juga menilai beberapa kebijakan yang menghabiskan anggaran APBD cukup besar. Seperti halnya check point yang ada di 3 titik di Kabupaten Trenggalek. Diketahui check point tersebut menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang seharusnya kegunaannya lebih terperinci.

“Kedepannya kita ingin penggunaan anggaran APBD bisa sebijak mungkin, seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Jangan sampai kita salah mengambil kebijakan yang ujung-ujungnya hanya menghabiskan anggaran negara dengan sia-sia,” kata Mugiyanto.

Baca Juga: Panggil Diskominfo, Komisi I DPRD Trenggalek Tekankan Pelaksanaan APBD 2021 Sesuai Rencana

Politisi Partai Demokrat ini menyebut yang terpenting saat ini bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Trenggalek. Dengan cara apa Pemkab bisa mengatasi pandemi dengan tidak membebani APBD begitu banyak.

“Pada dasarnya, anggaran untuk semua kebutuhan sudah ada. Baik dari refocusing APBD maupun anggaran BTT. Tinggal teknisnya saja, karena untuk kegiatan teknis masuk ranah OPD atau dinas masing-masing,” jelasnya.

Mugianto menambahkan, untuk program penanganan Covid-19 yang sudah berjalan setidaknya dijalankan semaksimal mungkin.

“Intinya kami ingin program yang ada bisa dilaksanakan dengan baik. Beri pelayanan semaksimal mungkin pada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Mugianto. (mil/syn)