Ketua DPRD Kota Bengkulu, Suprianto, mengawali paripurna menyampaikan bahwa berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2022, ada pergeseran anggaran yang dilakukan. Sehingga, harus dilakukan perubahan pada beberapa item.

“Dengan demikian, struktur APBD yang sudah disepakati sebelumnya, harus diubah. Angkanya terbilang lumayan, karena banyak seperti anggaran PPPK dan dana kelurahan, dari anggaran sebelumnya yang telah di plot,” ujarnya.

Disampaikannya, karena ini perintah pusat, maka harus dilakukan perubahan. Sehingga, struktur APBD yang sudah disepakati sebelumnya, pun harus dilakukan perubahan.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

“Jadi, ini tetap harus kita jalankan sesuai aturan yang berlaku. Yaitu, dilakukan perubahan,” kata Suprianto.

Sementar itu, Wawali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menyampaikan di akhir tahun 2022, ini Pemkot Bengkulu akan fokus menuntaskan program-program yang belum selesai. Diantaranya, memastikan tidak ada lagi jalan pemukiman yang kewenangan adalah kota, yang tidak tersentuh aspal. Selain itu, penuntasan program-program kepemimpinan Helmi Hasan, yang masih belum sempurna.

“Insyaallah, di akhir masa jabatan 2022-2023, akan menuntaskan program-program kita. Sehingga, seluruh warga Kota Bengkulu, akan bahagia dan menikmati program yang sudah disiapkan,” jelas Dedy.

Direncanakan, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan pada paripurna dengan agenda mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap nota penyampaian Wali Kota. Paripurna ini, rencananya akan dilakukan pada Senin depan dan penuntasan rancangan APBD 2023 akan diselesaikan dengan segera. (bkl/sit/adv)

Beberapa fokus diantaranya, terkait dengan program prioritas dalam APBD tahun anggaran 2023, diuraikan Sekda. Termasuk, peningkatan pendapatan maupun pos-pos pendapatan yang masih bisa dioptimalkan kembali.

“APBD tahun 2023 akan dilaksanakan sesuai dengan prioritas karena memang komposisi keuangan kita berbeda dari tahun sebelumnya. Dalam APBD di tahun 2023 ada peningkatan, jika sebelumnya sebesar Rp 196 milyar sekarang lebih dari Rp 200 milyar untuk kegiatan pembangunan,” ungkap Sekda Trenggalek, Edy Supriyanto, saat dikonfirmasi usai rapat, Kamis (29/09/2022) sore.

Dirinya juga menambahkan, dalam rangka memberikan perlindungan sosial terhadap inflasi akibat kenaikan BBM. Selanjutnya, prioritas pembangunan juga menjadi isu dalam pembahasan APBD tahun 2023.

“Kemudian, terkait pelayanan dasar juga akan tetap menjadi perhatian, paling tidak karena adanya keterbatasan anggaran di APBD. Maka, kita harus bisa cepat menarik, menyambut anggaran dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Selain itu, sambungnya, pihaknya juga diamanahkan untuk pandai mencari peluang adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Ada keterbatasan APBD, tapi kita juga harus bagaimana bisa bisa cepat untuk bisa menarik, menyambut anggaran yang lainnya seperti anggaran pemerintah pusat, baik itu DAK, kemudian dana insentif daerah dan juga dana alokasi khusus yang lainnya. Ini kita akan coba maksimalkan,” jelas Edy.

Baca juga :

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Sementara itu, terkait perekrutan P3K di tahun 2023, akan diutamakan. Akan tetapi yang menjadi perhatian dan konsentrasi, adalah bagaimana terhadap konsep di tahun 2023 tidak ada non PNS di Trenggalek.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Agus Cahyono, menyampaikan poin-poin penting yang muncul adalah terkait perhatian anggran untuk insfratruktur. Utamanya insfratruktur dasar seperti jalan dan jembatan.

“Dari jawaban bupati tersebut ditegaskan, bahwa kita masih punya cukup waktu untuk membahas detail terkait dengan pembahasan RAPBD tahun 2023. Paling tidak kita sudah mengagendakan sekitar 6 hari untuk melakukan pembahasan antara komisi dengan OPD. Kemudian juga jadwal Banggar dengan TAPD juga cukup panjang dengan waktu sekitar 2 bulan dampai dengan akhir November 2022,” terangnya.

Sehingga, tindak lanjut dari jawaban bupati pasti akan menjadi kajian yang lebih detail di dalam pembahasan di tingkat komisi dengan OPD mitra dan di Badan Anggaran DPRD. “Dengan waktu yang cukup panjang, kita akan lebih fokus untuk mencermati kegiatan – kegiatan OPD yang direncanakan di APBD. Termasuk, skala prioritas dan efisien anggaran nya dari setiap kegiatan,” kata Agus.

Disinggung terkait penambahan PAD di tahun 2023, pihaknya tidak bisa menjawab pasti karena masih perlu pembahasan lanjutan di tingkat komisi serta Banggar. “Kalau melihat jawaban bupati, tidak bisa memastikan kenaikannya, karena jawabannya normatif. Kalau dalam keputusannya dari laporan tingkat komisi bisa menaikkan, keputusan besaran kenaikan angka pastinya ada di Banggar,” paparnya. (mil/sit)

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda ‘Penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan APBD tahun 2022’. Dalam menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD itu, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, nampak optimis dengan APBD tahun 2022.

Karena, selain ada peningkatan belanja modal dibanding tahun sebelumnya, pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadikan proporsi belanja ini bisa lebih optimal. “Gambarannya, secara umum kita melihat APBD 2022 ini lebih optimis. Belanja modal kita dari tahun yang lalu lebih tinggi, karena disebabkan oleh pinjaman daerah,” ungkap Bupati saat dikonfirmasi usai rapat, Senin (08/11/2021) malam.

Dirinya menyampaikan, sistem kesehatan pun pasti akan lebih kuat dengan adanya penambahan fasilitas kesehatan di RSUD dr. Soedomo. Karena yang diketahui, pinjaman daerah sebesar Rp 250 miliar itu, akan difokuskan untuk pengembangan RSUD senilai Rp 150 miliar.

Bupati juga menambahkan, jika saat ini tengah berproses pembangunan gedung isolasi Covid 19 berkapasitas 100 ruangan dan gedung Instalasi Gawat Darurat yang dilengkapi ruang operasi bertekanan negatif.

“Terus juga dengan fasilitas jaringan jalan dan jembatan yang belum terbiayai karena adanya refocusing, dengan pinjaman daerah ini juga terjadi percepatan pembangunan,” imbuhnya.

Suami Novita Hardiny ini optimis, jika di tahun 2022 akan ada pembangunan yang lebih baik. “Jadi saya rasa tahun 2022 ini kita melihat proporsi pembangunan yang lebih optimis. Kemudian dari belanja-belanja tadi, sudah saya sampaikan bahwasanya belanja makan minum dan sebagainya, kita melakukan penghematan yang cukup besar, di atas 20 persen. Ini bentuk empati kami yang ada di Kabupaten untuk melakukan belanja yang serapannya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tambah Mas Ipin-sapaannya.

APBD Trenggalek tahun 2022, lanjutnya, diproyeksikan sebesar Rp 2,054 triliun yang akan dialokasikan kepada 4 kelompok belanja (operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer). Sedangkan belanja daerah terdapat peningkatan sebesar 1,05 persen dari perubahan Perubahan APBD tahun 2021.

“Artinya Pemerintah Kabupaten Trenggalek akan banyak melakukan proyek infrastruktur di tahun 2022 nanti,” papar Bupati Arifin.

Perlu diketahui, di tahun 2022 nanti, nilai belanja modal sebesar Rp 433.531.623.793,00 atau naik sebesar Rp 138.322.825.167,00. Kenaikan ini ditunjang dari pendapatan yang bersumber dari DAK fisik yang naik Rp 40 miliar dari pada tahun lalu dan pengalokasian pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (mil/sit)

“RAPBD 2021 kita prediksi pendapatan sebesar Rp 3,7 trilliun dan belanja Rp 3,8 trilliun. Itu berarti, RAPBD akan mengalami defisit sebesar Rp 107,9 miliar,” ujar Tomie, Minggu (22/11).

Namun, tambahnya, dari perkembangan hingga saat ini akan ada penambahan pendapatan dari transfer sebesar Rp 149.431.600.000 dan penambahan tersebut akan digunakan untuk menutupi defisit RAPBD di tahun 2021.

“Dari penambahan tersebut, akan dianggarkan guna menutupi defisit kita. Sehingga, ada penambahan sekitar Rp. 222.517.492 serta dalam perjalanan ini masih belum bisa diprediksi SILPA yang akan berjalan berapa,” ungkapnya.

Penambahan jumlah tersebut, ujarnya, nanti akan dikaitkan dengan sumber dana baik di DPH maupun dana insentif. Serta, nantinya juga akan ada beberapa alokasi yang bersifat wajib dan nampak hingga hari ini hasilnya masih diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 14 miliar.

“Jadi, penyusunan anggaran DPRD Kabupaten Malang yang dibenarkan yakni pola defisit. Tentunya, tidak melampaui angka yang besar. Sehingga dapat tertutupi dengan penyerapan PAD yang bertambah sebesar Rp 10 miliar. Ini mencakup dana transfer dan dari analisis SILPA nya, masih ada cukup ruang,” tambahnya. (riz/sit)

Pada sidang paripurna tahap akhir atau paripurna III(pandangan umum fraksi-fraksi dan IV(persetujuan rancangan RAPBD 2020),seluruh fraksi dan komisi yang ada menyetujui RAPBD yang dibuat oleh pihak eksekutif.

Namun demikian dari pantuan Memo X, saat sidang paripurna III hendak ditutup oleh pimpinan sidang. Anggota Komisi I Eko Suryono mendadak melakukan interupsi.

“Saya selaku wakil rakyat dari wilayah timur khususnya Kecamatan Lekok,mohon dilakukan revisi atas jawaban Bupati terkait sengketa lahan warga Desa Alastlogo dengan TNI AL,yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung tersebut tidak mewakili 9 desa yang ada. Dimana sembilan desa di Kecamatan Lekok yakni Semedisari, Wates, Jatirejo, Pasinan, Balunganyar,Tampung, Gejogjati, Branan dan Desa Sumberanyar-Kecamatan Nguling.

Sementara itu pihak Prokimal 5 TNI-AL telah melarang warga membuat administrasi kependudukan Kartu Keluarga, KTP dan membangun rumah serta membuat jalan desa. Hal itu tendensinya apa ?.Jadi saya pribadi menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Bupati Pasuruan. merupakan penyesatan informasi publik.Artinya bahwa hanya Desa Alastlogo yang berperkara dan kalah di Mahkamah Agung,”ucap politisi Nasdem asal dapil 5 Kabupaten Pasuruan.

Sementara itu interupsi pada akhir paripurna ke IV, komis satu yang diwakili oleh juru bicaranya yakni Abu Bakar atau biasa dipanggil Bang Ayub. Menyerahkan nota hak interpelasi pada pimpinan dewan atas carut-marut pelaksanaan tahapan Pilkades serentak 2019 yang akan digelar pada 23 Nopember 2019 mendatang.

Mendapati pengajuan hak interpelasi yang diajukan oleh komisi satu tersebut, mendapat tanggapan beragam dari sejumlah anggota dewan diantaranya Andri Wahyudi Ketua DPC PDIP Kab.Pasuruan,” hak interpelasi menjadi hak dari komisi atau fraksi yang ada. Namun pengajuan hak interpelasi yang diajukan komisi satu tersebut masih harus melewati proses yang cukup panjang. Mulai dari pandangan fraksi, bamus, paripurna, pembentukan pansus. Artinya bahwa akar permasalahan yang ada,sepertinya rekan-rekan merasa tidak puas atas jawaban dari pihak eksekutif dan meresa diremehkan,”jelas pria asal Pandaan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD asal partai PDIP.

Lain halnya komentar yang dilontarkan oleh Saad Muafi anggota Komisi 1 asal partai pendukung Pemkab Pasuruan (PKB).

“meskipun saya adalah anggota komisi 1, namun secara pribadi dan mewakili fraksi PKB menolak dengan tegas nota interpelasi yang diajukan oleh komisi 1.

Adapun alasan mendasar bahwa nota hak interpelasi tersebut secara tidak langsung menampar muka sendiri.Dimana implementasi dari Permendagri adalah Perda, sementara pelaksaan Perda diatur pada Perbup. Jadi hemat kami, hak interpelasi tersebut prematur dilakukan oleh pimpinan komisi satu. Seharusnya ditelaah secara mendalam, artinya jika menilik dari salah satu poin rekomendasi komisi. satu yakni penundaan tahapan pilkades, itu sama saja membakar semak kering yang endingnya yaitu kerawanan kamtibmas. Toh yang gagal dalam tes uji akademik tak lebih dari 10%,”tandas Gus Magrib sapaan akrbanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Rias Judikari Prastika, Wakil Ketua DPRD asal Partai Golkar, ” tidak perlu ada hak interpelasi. Saat ini semua pihak harus duduk bersama menyelesaikan problematika yang ada. Hak interpelasi memang sah dilakukan oleh anggota dewan, akan tetapi apa setiap permasalah antara eksekutif dan legislatif harus selalu disampaikan interpelasi,”ujarnya.

Ditempat terpisah Joko Cahyono, Ketua Komisi Dua dan Ketua DPD Nasdem Kab.Pasuruan,”kami mendukung pimpinan komisi satu. Ini dikarenakan secara kasat mata Pemkab Pasuruan melabrak Permendagri atau tidak melaksanakan amanat perundangan yang ada,” ungkap Sang Pendobrak.

Pun demikian ucapan yang dikatakan oleh Elyas, Ketua Fraksi Gerindara, pihaknya mendukung 100% apa yang dilakukan oleh pimpinan komisi satu. (hen/yan)

Hal tersebut sesuai dengan baru terentasnya kabupaten Bangkalan dari daerah tertinggal yang dipengaruhi oleh minimnya peningkatan SDM. Agar status tersebut tak lagi disandang, maka pemerintah akan terus memperbaiki kualitas SDM masyarakat Bangkalan.

“Kita rencana akan anggarakan 20 persen untuk peningkatan SDM di 2020. Selain itu, anggaran akan difokuskan untuk infrastruktur dan juga lainnya,” ucap Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron.

Nantinya, bentuk peningkatan kualitas SDM itu akan dikemas dalam bentuk pelatihan, peningkatan kesehatan, pendidikan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Termasuk membentuk seribu santri enterpreneur.

“Kalau anggaran untuk Madin dan guru ngaji itu sudah pasti, ya termasuk santri enterpreneur itu. Maka kami akan tingkatkan kualitas SDM baik masyarakat umum dan juga pesantren,” tambahnya.

Dikatakan, RAPBD tersebut akan dibahas kembali dengan pihak legislatif dengan sedetail mungkin. Hal itu dilakukan agar regulasi program tersebut dapat sesuai dengan kebutuhan. (isn/nhs/yan)

Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, Samsul Anam mengatakan terkait agenda rapat paripurna hari ini. “Hari ini kita menggelar rapat paripurna dengan agendapenyampaian pandangan umum fraksi fraksi terhadap rancangan APBD tahun 2020, ” ungkap Samsul Anam saat ditemui usai rapat, Senin (21/10/2019) siang.

Samsul mengatakan, dalam rapat kali ini masing – masing fraksi menyampaikan saran atau masukan, tuntutan dan pertanyaan yang akan dijawab oleh bupati pada tahapan sidang paripurna berikutnya.

Saat ini, Pemerintah Daerah tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta meningkatkan bagaimana upaya untuk menarik minat investor terkait kebijakan RAPBD dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek.

“Kita masih terus berupaya bagaimana menarik para investor untuk mendukung tercapai ya tujuan RPJMD yang ada, ” imbuhnya.

Karena keterbatasan anggaran yang ada di tahun ini, lanjut Samsul, anggaran APBD di tahun 2020 mengalami penurunan.

“Oleh sebab itu saran dan masukan dari teman – teman fraksi sangat diperlukan. Untuk menutupi kekurangan – kekurangan itu, dan bisa rasional terhadap kegiatan yang kurang begitu mendesak di tahun 2020, ” tegas Samsul.

Politisi asal PKB ini juga menerangkan, dari asumsi tahun kemarin, jumlah anggaran sekitar Rp 2 milyar. Sedangkan asumsi dari KUA PPAS sekitar Rp 145 milyar.

“Ini yang perlu dirasionalisasikan. Oleh sebab itu, tahapan ini sangat membutuhkan saran dan masukan yang tentunya akan menjadi cakrawala pandang baik dari team anggaran pemerintah daerah maupun badan anggaran untuk merumuskan kebijakan di tahun 2020, ” pungkasnya. (mil/yan)

“Dengan pelantikan ini merupakan langkah awal untuk berjuang sebagai wakil rakyat. Pekerjaan yang menanti dan harus segera diselesaikan adalah RAPBD 2020,” ujar Asmadi kepada memontum.com Kamis (3/10/2019) siang.

Politikus PDIP ini menjelaskan, sebelum menggelar rapat paripura RAPBD 2020. Pihaknya bersama anggota dewan terpilih Kota Batu masih akan menyelesaikan tata tertib (tatib) dewan.

Lebih lanjut, ia menerangkan dari tartib itulah nanti akan digunakan sebagai dasar untuk pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Untuk AKD meliputi Pimpinan, Banggar, Banmus, Komisi A, Komisi B, Komisi C, Bapemperda, dan BK.

“Untuk tatib kami targetkan tanggal 21 Oktober ini selesai. Kemudian hasilnya akan dikirim ke Biro Hukum Provinsi Jatim untuk mendapat review, telaah dan evaluasi. Barulah pembentukan AKD,” beber Asmadi.

Selain pembentukan tatib, AKD, dan RAPBD 2020. DPRD Kota Batu juga masih memiliki PR untuk menyelesaikan 11 Perda yang belum tuntas. Dengan sisa waktu menutup tahun 2019 yang hanya tiga bulan. Pihaknya menargetkan separuh dari Perda yang belum tuntas bisa diselesaikan.

Dalam rapat paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Batu masa jabatan 2019-2024 turut hadir Wali Kota Batu, Dra. Dewanti Rumpoko M.Si, Wawali Kota Batu, Ir. Punjul Santoso M.Si, seluruh Kepala OPD Pemkot Batu. (bir/yan)

Wakil Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim mengatakan, setelah pimpinan dewan, fraksi dan susunan keanggotan komisi-komisi ditetapkan, berarti alat kelengkapan dewan sudah terpenuhi.

“AKD sudah terpenuhi semua, sudah diadakan rapat internal di masing-masing, komisi A, B, C dan D ya sebagaimana yang diamanahkan,” katanya.

Menurut dia, setelah itu pemilihan musyawarah untuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Jember masa jabatan 2019-2024.

Adapun unsur pimpinan komisi-komisi DPRD Jember diantaranya; Komisi A diketuai Tabroni (fraksi PDIP), wakil ketua Suharyatik (fraksi GIB) dan sekretaris Sunarsi Khoris (fraksi PKB). Komisi B, ketua Siswono (fraksi GIB), wakil ketua Iqbal Wilda (fraksi PPP) dan sekretaris Budi Wicaksono (fraksi Nasdem).

Untuk komisi C, ketua David Handoko Seto (fraksi Nasdem), wakil ketua Agus Haironi (fraksi Pandekar) dan sekretaris Hasan Basuki (fraksi GIB). Komisi D, ketua Moch Hafidi (fraksi PKB), wakil ketua Nur Hasan (fraksi PKS) dan sekretaris Edy Cahyo Purnomo (fraksi PDIP).

“Saat ini tinggal menunggu keputusan untuk membahas APBD Jember 2020. Sebagian dari mereka mendesak Perda penyertaan modal untuk PDP Kahyangan yang belum selesai. Semoga lebih baik, cepat dilakukan karena ini sudah masuk Oktober yang otomatis terlambat 2 bulan,” tambah Halim.

Sementara Wakil Bupati Jember, KH Abdul Muqit Arief menyampaikan selamat dan sukses atas dilantiknya seluruh anggota DPRD Jember. Sehingga wakil rakyat itu bekerja sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai sumpahnya demi kepentingan masyarakat.

“Terkait pembahasan APBD Jember 2020 dan Perda penyertaan modal PDP Kahyangan secepatnya nanti dilakukan, karena sekarang sudah lengkap. Tapi masalah waktunya masih belum pasti, kita usahakan secepatnya supaya tidak molor,” tegasnya.

Kiai Abdul Muqit menambahkan, bahwa hal tersebut menjadi tugas pekerjaan rumah (PR) bersama antara pemerintah daerah dan eksekutif. Sebab perusahaan tersebut tidak hanya profit oriented, sehingga harus dipikirkan matang-matang karena ribuan orang hidup di PDP Kahyangan. (Kj1/yud/oso)