Kepala Dinas Pertanian menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini terkait penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dimana sesuai amanat, kelompok tani (Poktan) diwajibkan bisa membuat usulan RDKK dengan benar.

“Untuk penyusunan RDKK pupuk bersubsidi tahun 2024, itu ketentuannya harus dilakukan oleh petani secara musyawarah dan dipimpin ketua Poktan dan didampingi PPL,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut Rony menambahkan, syarat pendaftaran RDKK secara terlampir diantaranya yaitu formulir pendaftaran, fotokopi KTP terbaru, fotocopy KK terbaru, fotokopi bukti kepemilikan atau SPPT PBB baru serta mencantumkan titik koordinat lahan garapan perpetani dengan format desimal degree. “Petani yang berhak menerima pupuk subsidi adalah petani dengan luas lahan paling luas 2 ha setiap musim tanam dan diutamakan petani kecil dengan lahan paling luas 0,5 ha,” tuturnya

Sesuai Permentan Nomor 10 tahun 2022, paparnya, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang mengusahakan sembilan komoditas. Yaitu, padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao. Jadi, petani mendaftar pada ketua Poktan sesuai dengan lokasi lahan garapan berada, paling lambat 31 Agustus 2023.

“Harapan saya, dengan adanya sosialisasi ini petani bisa menerima aturan yang telah dibuat dan bisa memanfaatkan dengan baik dan benar,” paparnya. (azl/sit)

Kasi Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, Sadriyati, mengatakan penyaluran pupuk bersubsidi harus sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian. “Terkait penyaluran maupun penjualan pupuk bersubsidi, itu harus sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian nomor 771 tahun 2021. Disebutkan, jika yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi adalah petani yang masuk pada daftar RDKK,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/06/2022) siang.

Artinya, tambah Sadeiyati, tidak semua petani khususnya di Trenggalek, yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi ini. Melihat berbagai jenis pupuk yang diamankan petugas kepolisian, yakni seperti ZA dan SP-36, sudah sangat terlihat jika penyaluran pupuk jenis itu tidak sesuai dengan RDKK.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Yang kita tahu, sesuai RDKK di Kecamatan Durenan, itu tidak ada jatah pupuk jenis ZA dan SP-36. Ini artinya, pupuk yang disalurkan tanpa memperhatikan e-RDKK jelas menyalahi aturan,” imbuhnya.

Pihaknya memastikan, jika pupuk subsidi yang dijual di atas HET di Kecamatan Durenan, ini bukan pupuk dari wilayah setempat. Pasalnya, jenis pupuk sudah tidak sesuai dengan RDKK.

“Mulai Tahun 2019, penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK yang diusulkan oleh kelompok tani sesuai dengan kegiatan usaha tani yang diusahakan kelompok. Data anggota kelompok tani yang diinput adalah berbasis NIK dari eKTP masing-masing anggota kelompok,” terang Sadriyati.

Dalam hal ini, tambahnya, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek dan para penyuluh pertanian telah berupaya melakukan sosialisasi ke petani tentang cara memperoleh pupuk bersubsidi. Termasuk, terkait perubahan dalam sistem alokasi dan penyalurannya.

“Yang jelas, untuk proses penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Trenggalek, sampai saat ini juga masih stabil seperti biasa,” paparnya.

Perlu diketahui, e-RDKK penerimaan pupuk subsidi dan Kartu Tani, diterapkan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran. Kebijakan e-RDKK juga berguna untuk memperketat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak dapat diselewengkan dan mencegah adanya duplikasi penerima pupuk. (mil/sit)