Disampaikan Sekda Agus Triyono, bahwa kini pengolahan data Regsosek telah melewati beberapa tahapan. Saat ini, tahapan pengelolaan data Regsosek akan memasuki tahap integrasi data agar data dapat diolah dan diperingkat. Yakni, sesuai tingkat kesejahteraan sehingga dapat digunakan sebagai sumber data program-program perlindungan sosial.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Ini bertujuan untuk pemutakhiran data yang terintegrasi pemetaan penerima manfaat yang terpusat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Lumajang, Muji Setyo, mengatakan bahwa tahapan tersebut membutuhkan pemeriksaan kembali dari sejumlah pihak. Termasuk, para Ketua RT dan RW di tingkat desa yang dikoordinir oleh masing-masing kepala desa.

Untuk Rakor kali ini, ujarnya, bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh camat yang ada di wilayah sehingga bisa memberikan informasi kepada kepala desa. “Dalam menyalurkan program perlindungan sosiali, diperlukan adanya pengawalan dari semua pihak dalam implementasinya. Ini bertujuan untuk menghindari duplikasi data,” jelasnya. (kom/adi/gie)

Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito, bahwa pengkolaborasian ini akan berimbas pada banyak aspek. Utamanya, seperti pemutakhiran data, sehingga pemberian bantuan maupun bantalan sosial tepat sasaran.

“Pengintegrasian data ini, nantinya akan berimbas pada berbagai macam hal. Seperti, bantuan dan bantalan sosial,” kata Mas Dhito.

Pemutakhiran data, lanjutnya, sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan data yang selama ini terjadi di Kabupaten Kediri. Diantaranya, seperti data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Orang nomor satu di Pemerintahan Bumi Panjalu ini mengaku, mendukung penuh Regsosek yang dilakukan BPS. Karena, dapat membantu kinerja pemerintah dalam menentukan program dan penyaluran bantuan.

“Anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan-bantuan ini tidak kecil, apalagi dari pusat. Tentunya, (Regsosek) akan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyalurkan bantuan dan hal-hal di luar bantuan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kediri, Hasan As’ari, menjelaskan bahwa Regsosek ini merupakan program nasional sebagai upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. “Data Regsosek ini terkait dengan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Mulai masalah disabilitas, ekonomi, potret-potret kemiskinan dan sebagainya,” katanya.

Regsosek, kata Hasan, dilakukan pendataan awal sejak 15 Oktober sampai 14 November 2022. Data yang sudah ada, nantinya akan diolah kembali di tahun depan.

Pihaknya berharap, regsosek di Kabupaten Kediri dapat berjalan sukses dengan dukungan dari berbagai pihak. “Kami mohon dukungan mulai pimpinan sampai masyarakat bawah. Karena dapat berguna untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, supaya penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, sebelumnya Mas Dhito meminta dilakukan proses verifikasi dan validasi. Bahkan, dirinya juga langsung terjun meninjau pelaksanaan verifikasi dan validasi data bantuan sosial sebagaimana dilakukan di Gedung Serba Guna Kecamatan Papar, Senin 17 Oktober 2022.

Sebanyak 665.593 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah terverifikasi sampai 20 Oktober lalu melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). (kom/pan/sit)

Selain memberikan data yang dibutuhkan pencacah terkait profil, kondisi sosial, ekonomi, tingkat kesejahteraan, hingga kesehatan, Bupati Yuhronur juga meminta agar petugas pencacah dalam menyampaikan pertanyaan disesuaikan dengan pemahaman warga yang akan di data. Hal tersebut, guna memudahkan warga memahami apa data yang dibutuhkan petugas pencacah.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Tidak hanya itu, dirinya juga mengajak masyarakat untuk memberikan data secara jujur dan tidak perlu takut dengan kedatangan perugas pencacah. “Hari ini saya baru saja didata oleh petugas Regsosek dari BPS (Badan Pusat Statistik) Lamongan. Saya mengajak seluruh warga Lamongan untuk mensukseskan program ini dengan menerima petugas pendataan dan memberikan data yang benar serta apa adanya,” ujarnya.

Dijelaskan Bupati Yuhronur, pengumpulan data dengan pendataan lapangan oleh petugas pencacah ini akan dilaksanakan sejak tanggal 15 Oktober hingga 14 November mendatang. Pemberian data yang tepat dan benar sangat diperlukan guna membantu keakuratan data terpadu. Data yang tidak hanya dibutuhkan untuk program perlindungan sosial, melainkan juga keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat untuk kebijakan pemerintah yang lebih terarah. Selain itu, juga untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan.

“Berikan data yang jujur, tanpa ada yang disembunyikan, karena sukses Regsosek adalah sukses kita bersama untuk menuju satu basis data perlindungan sosial. Regsosek mencatat untuk membangun negeri,” tambahnya. (zen/gie)

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, membuka rapat koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lamongan, Kades/lurah se-Kabupaten Lamongan, Selasa (04/10/2022). Rakor inu digelar dalam rangka pendataan awal Regsosek 2022, satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Gajah Mada Pemerintah Kabupaten Lamongan ini merupakan salah satu mandat Presiden Joko Widodo. Yakni untuk menyediakan sistem dan basis data yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan. Juga basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan melalui pelaksanaan Regsosek. Sehingga dengan adanya kegiatan ini pemerintah akan memiliki basis data seluruh penduduk Indonesia dengan dilengkapi beberapa variabel sosial dan ekonominya.

Diungkapkan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat ini data yang ada masih bersifat sektoral, sehingga dengan dimulainya Regsosek ini diharapkan dapat memperbaiki data penduduk khususnya di Kabupaten Lamongan. Diharapakan dapat menghasilkan data yang valid dan berkualitas.

“Melalui Regsosek ini akan memperbaiki data kita, sehingga terdapat data berkualitas. Inilah pentingnya data di era sekarang ini, kita tidak bisa melakukan kebijakan dengan intuisi tapi dengan basis data,” ucapnya di hadapan peserta Rakor.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Selain itu, Ia juga menyampaikan pentingnya melihat data sebelum membuat suatu kebijakan. Karena menurutnya, dengan data pemerintah dapat melakukan kebijakan dengan tepat sasaran. “Pertumbuhan ekonomi Lamongan terus mengalami kenaikan, NTP naik, manajemen pemerintahan juga berstandar internasional tapi kenapa kenaikan itu tidak sebanding dengan penurunan kemiskinan. Nah ini bisa jadi intervensi penurunan kemiskinan tidak sesuai. Sehingga melalui kegiatan ini kita mulai melangkah dalam memiliki sandaran data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.

Untuk itu Bupati Yuhronur meminta kepada seluruh Kades/lurah turut mensukseskan kegiatan Regsosek 2022 ini melalui sosialisasi kepada masyarakat sehingga kuisioner yang dibagikan di isi dengan data yang benar.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Lamongan, Bagyo Trilaksono mengungkapkan apresiasinya atas dukungan Pemkab Lamongan atas pendataan awal Regsosek ini. Dia mengutarakan bahwa data yang ada selama ini banyak yang sudah kadaluarsa. Untuk itu melalui pendataan ini dapat memperbarui data-data penduduk dengan tujuan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

“Perlu diketahui bahwa data yang ada banyak yang sudah kadaluarsa. Banyak yang sudah meninggal tetapi datanya masih ada, dulu terdata kurang mampu karena giat bekerja keadaan ekonominya sudah stabil dan masih banyak lainnya. Sehingga dengan pendataan ini dapat mengupgrade data masyarakat terutama data kesejahteraan,” jelasnya.

Proses pengumpulan data Regsosek sendiri akan dilakukan oleh BPS mulai tanggal 15 Oktober hingga 14 November 2022, dengan pendekatan akar rumput (bottom-up). Targetnya tahun 2023 Indonesia sudah memiliki sistem satu data terintegrasi untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. (zen/gie)

“Sedikit bercerita, saat saya masih menjabat sebagai Wakil Bupati Trenggalek, dahulu. Ternyata, banyak data mulai Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) hingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), diolah demi memastikan bahwa yang memperoleh bantuan adalah yang berhak. Dan ini yang harus kita selesaikan,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/09/2022) pagi.

Suami Novita Hardiny ini menegaskan, jika selama ini data-data yang diambil hanya berdasarkan survei yang sangat terbatas. “Seperti contoh kemiskinan, data kemiskinan prosentasenya diambil berdasarkan survei yang sampelnya kita tahu pasti sangat terbatas meskipun secara metodologi memang diakui, tetapi ketika muncul bantuan kita harus menyalurkan bantuan by name by address,” jelas Bupati Arifin.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Mas Ipin-sapaan akrabnya berharap, melalui Registrasi Sosial Ekonomi ini masyarakat yang benar-benar tidak mampu bisa tercover. “Makanya, dengan Regsosek ini harapannya semua bisa tercapai, kebijakan berbasis data juga bisa tepat sasaran. Harapan kami, data yang kemudian disajikan pemerintah itu data yang sudah menggambarkan kondisi sebenarnya, harapannya juga sudah memunculkan by name by address,” tegasnya.

Mendukung pendataan awal Regsosek tersebut, Mas Ipin meminta kepada seluruh camat dan kepala desa di wilayah masing-masing untuk mendata warganya dimulai dari siapa saja yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan. “Selanjutnya, nanti Dinas Dukcapil hingga selesainya pendataan awal Regsosek dan seterusnya untuk berkeliling ke desa-desa, utamanya yang masih minim administrasi kependudukannya,” kata Bupati muda ini.

Kemudian, sambungnya, juga dilakukan pendataan terhadap para pelaku UMKM untuk didaftarkan di Online Single Submission (OSS). Sehingga, dapat diketahui jenis usahanya hingga omzet yang dimiliki.

“Jadi, kalau kemudian ada updating prosentase kemiskinan yang baru, mungkin data dari Regsosek ini bisa lebih kita yakini angkanya. Karena, akan benar-benar berbasis jumlah yang dilakukan secara sensus,” paparnya. (mil/sit)