Memontum Bantan – Presiden Joko Widodo, melakukan penanaman pohon mangrove bersama masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik, Desa Muntai Barat, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Selasa, (28/09/2021).

Baca juga:

• Antisipasi Kerawanan Libur Lebaran, Polresta Malang Kota Gelar Operasi Ketupat Semeru 2026
• Pastikan Produk Lebaran Aman, Pemkot Malang Cek Kedaluwarsa Parsel di Pusat Perbelanjaan
• Aspal di Jember Mulus Sambut Pemudik, Pulang Kampung Jadi Makin Nyaman
• Evaluasi Pasar Murah, DPRD Kota Malang Dorong Pelaksanaan hingga Tingkat Kelurahan
• Beri Kenyamanan Pemudik, Dishub Jember Ramp Check Bus di Terminal Tawang Alun

Kepala Negara menegaskan, rehabilitasi mangrove ini akan terus dilakukan. Tidak hanya pada Kabupaten Bengkalis, melainkan di seluruh Tanah Air. Menurutnya, rehabilitasi mangrove tersebut diperlukan karena hutan mangrove dapat menyimpan karbon 4-5 kali lipat lebih banyak daripada hutan tropis daratan sehingga akan berkontribusi besar dalam penyerapan emisi karbon.

“Ini meneguhkan komitmen kita terhadap Paris Agreement, terhadap perubahan iklim dunia dan di 2021 ini kita akan melakukan rehabilitasi mangrove di seluruh Tanah Air, sebanyak 34 ribu hektare,” ujar Presiden dalam keterangan pers usai penanaman.

Kegiatan penanaman tersebut, merupakan bagian dari rehabilitasi lahan mangrove yang diharapkan dapat memberikan sejumlah keuntungan, baik secara ekologi maupun ekonomi. “Kita harapkan nanti kawasan ini akan bisa kita perbaiki, kita rehabilitasi dalam rangka mengendalikan abrasi. Juga mendukung ekowisata, pariwisata di daerah, dan juga kita harapkan mendukung ekonomi masyarakat di sekitar kawasan ini,” terangnya.

Kegiatan rehabilitasi mangrove di Kabupaten Bengkalis ini, dilakukan pada lahan seluas 1.292 hektare (tahun 2020 seluas 319 hektare dan tahun 2021 seluas 973 hektare) dengan melibatkan masyarakat lokal. Adapun penanaman mangrove bersama masyarakat di Pantai Wisata Raja Kecik, Kabupaten Bengkalis dilakukan pada lahan seluas kurang lebih 7 hektare dari total luasan 100 hektare.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa permasalahan dan ancaman terhadap ekosistem mangrove di antaranya yaitu alih fungsi kawasan menjadi lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, perikanan (tambak) dan infrastruktur lain. Selain itu juga illegal logging, pencemaran limbah, dan abrasi pantai akibat gelombang laut.

“Kerusakan mangrove tercatat kurang lebih seluas 600.000 hektare dan ditargetkan untuk dilakukan upaya pemulihan dan rehabilitasi sampai dengan tahun 2024 melalui komitmen para pihak baik pemerintah maupun non-pemerintah,” ujar Siti.

Siti Nurbaya mengatakan, bahwa pemerintah secara konsisten akan terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi ekosistem mangrove dengan melibatkan semua pihak yang terkait, tarutama masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia.

“Rehabilitasi mangrove bertujuan memulihkan kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan, meningkatkan tutupan hutan mangrove serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Siti Nurbaya.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), merupakan bentuk upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna, meningkatkan daya dukung, produktivitas, serta peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Hartono Prawiraatmaja, Gubernur Riau, Syamsuar, dan Bupati Bengkalis, Kasmarni. (hms/neg/aye/gie)