Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Dispendik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho, mengatakan bahwa SOP itu dibuat mengacu pada aturan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri (SKB 4 Menteri), Nomor 03/KB/202l, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

“Agar sekolah SMP negeri dan swasta di Surabaya dapat melaksanakan PTM, wajib mengikuti SOP yang berlaku. Yang pertama, setiap sekolah wajib melakukan tes Swab RT-PCR bagi guru dan siswa,” kata Aji, Kamis (25/11/2021).

Sedangkan kedua, kata dia, sekolah diwajibkan melakukan proses administrasi. Mulai dari perizinan atau persetujuan orang tua, simulasi PTM hingga kelengkapan dokumen selama simulasi PTM berlangsung.

“Ketika mereka sudah menyelesaikan itu (administrasi), kita evaluasi langsung. Kemudian segera kita terbitkan rekom PTM-nya,” ujarnya.

Aji menjelaskan, bahwa hingga saat ini ada beberapa sekolah yang masih belum menerima hasil Swab RT-PCR dan proses administrasi serta dokumen selama simulasi PTM. “Memang ada yang belum dan menerima hasilnya (RT-PCR), selain itu ada yang belum memenuhi administrasinya. Contoh, terkait pernyataan orang tua apakah bersedia untuk mengantar, menjemput dan mengizinkan anaknya,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa sekolah juga harus mengupload video maupun foto ketika simulasi PTM. Karena, ada beberapa yang belum mengupload-kan. Sehingga, pihaknya mengembalikannya lagi ke sekolah. Sebenarnya lebih banyak ke persoalan administrasi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Aji juga mengaku, sudah berkoordinasi dengan masing-masing sekolah untuk segera merampungkan syarat yang sudah ditentukan. “Kami sudah membuat sistem untuk memanage PTM. Jadi disampaikan melalui sistem tersebut, alasan kenapa ditolak dan segala macam. Sudah kami sosialisasikan juga agar segera di-follow up apa saja persyaratannya yang kurang,” jelasnya.

Sesuai data Dispendik Kota Surabaya, dari 250 sekolah SMP negeri dan swasta yang belum mendapat rekomendasi PTM, ada 105 sekolah. Ada 39 sekolah yang mengajukan namun ditolak. Sedangkan yang lain masih belum proses melakukan pengajuan lagi.

“Jadi, ada sekitar 60an yang belum proses pengajuan simulasi ke PTM-nya lagi. Tapi kami sudah ingatkan di pertemuan melalui daring, yang dipimpin oleh Pak Kepala Dispendik dan bidang sekolah menengah. Kita tanya, apa saja sih yang perlu dilengkapi,” ujarnya.

Saat ini, tambahnya, sekolah yang sudah melengkapi persyaratan, simulasi dan rekomendasi untuk melaksanakan PTM, ada sekitar 149 SMP negeri dan swasta.

“Insyaallah, kemarin 149 itu sudah Swab RT-PCR dan berjalan. Karena memang di sini kita terkena aturan terkait SKB 4 Menteri, sehingga sesuai dengan inmendagri tetap di level 1 pun harus mengacu pada SKB 4 menteri,” terangnya. (ade/sit)

Pada hearing di ruang Komisi I tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I, Camat Rembang, DPMD, Inspektorat Kab.Pasuruan, Satreskrim Polres Pasuruan, BPD Desa Pandean dan perwakilan masyarakat setempat dengan agenda evaluasi hasil notulensi dan pandangan akhir.

Dari hasil evaluasi dan pandangan akhir Komisi I DPRD Kab.Pasuruan memberikan rekomendasi pada pihak Satreskrim Polres Pasuruan (Unit Tipikor) untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan korupsi Pendapatan Asli Desa (PADes).

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kab. Pasuruan, dr. Kasiman, mengatakan, pihaknya sudah memberikan pembinaan pada Abdul Karim selaku Kepala Desa Pandean-Rembang, untuk memperbaiki sistem keuangan dan kepemimpinan dalam hal pengelolahan avalan dari PT. Amchor yang notabenenya sebagai PADes desa setempat, sesuai hasil notulensi dan kesepakatan bersama pada bulan Agustus lalu.

“Namun tampaknya Kades tidak menanggapi pembinaan dan notulensi yang ada. Bahkan pada saat ini (evaluasi), pihak kepala desa tidak hadir atau mangkir tanpa alasan yang jelas. Padahal saat upacara Hari Santri yang diadakan di Balai Kecamatan Rembang yang bersangkutan hadir. Hal ini menunjukan adanya itikad kurang baik dari diri Kades. Menurut pendapat Komisi I , pihak kepala desa telah menabrak Permendagri Nomor 20 tahun 2018 ayat 4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,” pungkas dr. Kasiman Ketua Komisi 1.

Sementara itu ditempat yang sama Irianto, staf Kantor Inspektorat Kab.Pasuruan, dari data yang ada PADes Desa Pandean pada 2019 tidak ada pemasukan alias Rp.0. “Untuk hal ini, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak Satreskrim Polres Pasuruan,” ucapnya singkat.

Lain halnya yang disampaikan oleh AKP Andrian Wimbarda, Kasat Reskrim Polres Pasuruan menjelaskan, dalam kasus ini pihaknya masih menunggu tindaklanjut pemeriksaan/pendalaman yang dilakukan oleh pihak Inspektorat. “Apakah hasilnya nanti mal administrasi atau dugaan tindak pidana korupsi,” terangnya.

Dari informasi yang dihimpun melalui tokoh masyarakat Desa Pandean, selama kepemimpinan Abdul Karim, pengelolaan limbah atau avalan dari PT. Amchor sejatinya adalah masuk pada Pendapatan Asli Desa, dan bukan untuk kesejahteraan kepala desa dan kroni-kroninya semata akan tetapi untuk pembangunan masyarakat Desa Pandean secara keseluruhan.

Selama tahun anggaran 2019, hasil pengelolaan avalan tersebut tidak dimasukan pada PADes, dimana jumlahnya mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. (tam/hen/mzm)

“Untuk soal rekom partai ya sebentar lagi lah karena kan pendaftaran di KPU semakin dekat, ditunggu saja. Nanti akan dirilis secara resmi oleh pusat (DPP Nasdem). Tapi sudah mengerucut ke satu nama,” kata Sekretaris DPD Nasdem Jember Bambang Hariyanto saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/8/2020).

Menurut Bambang, Partai Nasdem berhati-hati dalam menentukan nama yang akan diusungnya.

“Tapi sudah disampaikan Ketua DPP mengerucut ke satu nama, ya HS itu. Tetapi kita menunggu, memang sudah mengarah ke satu nama. Karena ini untuk kepentingan masyarakat Jember. Bukan hanya sekedar rekom, tapi banyak variabel yang jadi pertimbangan. Salah satunya survei. Pokoknya tidak terlalu lama rekom itu turun. Secepatnya lah. Yang jelas bukan petahana karena sudah maju independen. Meskipun juga surveinya tinggi,” katanya.

Diketahui pada pilkada 2015, Partai Nasdem adalah salah satu partai yang mengusung Bupati Jember Faida dan menang dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

Namun demikian, karena pada Pilkada pada tahun 2020 ini Faida maju lewat jalur independen. Partai besutan Surya Paloh ini memilih untuk mengusung calon lain yang akan didukungnya dalam pemilihan kepala daerah.

“Karena kita pastinya ingin menang dalam Pilkada kali ini. Untuk masyarakat Jember lebih baik,” pangkas mantan Anggota DPRD periode 2014 – 2019 itu. (ark/tog/mzm)

Rekom diserahkan di DPD PDIP Jatim setelah dibacakan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri via virtual secara serentak nasional sebanyak 75 bakal calon kepala daerah serentak 2020 gelombang III pada Selasa (11/8), pukul 10.00 WIB.

Ketua DPC PDIP Gresik, Mujid Riduan membenarkan rekom DPP PDIP sudah diserahkan ke pasangan Niat. “Ya, rekom Niat hari ini diserahkan oleh DPD Jatim setelah Ibu Ketum Megawati membacakan rekom 75 calon kepala daerah tahap III secara virtual,” ujar Mujid, Selasa (11/8).

Menurut Mujid, dengan diserahkannya rekom DPP untuk pasangan Niat, maka pasangan ini berhak membawa kendaraan PDIP dengan 6 kursi di DPRD Gresik untuk maju pada Pilbup Gresik 2020.

“Dengan turunnya rekom DPP untuk Niat, PDIP Gresik kian tancap gas untuk memenangkan Niat di Pilbup Gresik 2020,” terang Wakil Ketua DPRD Gresik ini.

Sekretaris DPC PDIP, Noto Utomo menyatakan, PDIP Gresik mulai tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa telah melakukan mapping dan pemetaan kekuatan basis massa.

Langkah ini, lanjut Noto, untuk memudahkan penggalangan massa dukungan untuk kemenangan pasangan Niat. “Insya Allah, dengan mapping yang baik PDIP dan parpol lain pengusung Niat bakal memenangi Pilbup Gresik 2020,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Gresik ini.

Sementara Bendahara DPC PDIP Kabupaten Gresik, Ir. Hj.Siti Muafiyah mengungkapkan, penyerahan rekom DPP PDIP kepada pasangan Niat setelah sebelumnya pasangan Niat dipanggil DPP PDIP.

“Alhamdulillah, Niat hari ini telah menerima rekom dari DPP setelah sebelumnya dipanggil ke DPP, ” kata Muafiyah.

Diungkapkan Muafiyah, DPP PDIP memiliki harapan besar Niat bisa memenangi Pilbup Gresik 2020, sehingga Gresik lima tahun kedepan dipimpin oleh seorang kepala daerah dari PDIP. Sebab, PDIP ingin Kabupaten Gresik yang dikenal dengan kota bertabur ribuan industri dan banyak bercokol aset-aset nasional, bisa dikelola dengan baik untuk kemanfaatan nasional, masyarakat dan Kabupaten Gresik.

“Semua demi kepentingan bangsa dan negara,” pungkasnya. (sgg/ono)

Memontum Gresik – Percaturan partai politik menjelang pilkada Gresik 9 Desember mendatang hari demi hari kian menghangat, mulai dari rangkaian kegiatan, deklarasi dan dukung mendukung dari berbagai pihak mulai bermunculan kemasing masing calon. Namun bisa dikata masih taraf lisan dan belum diatas kertas.

Dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangun (PPP) memang telah memberikan surat penugasan kepada pasangan bacabup dan bacawabup Gresik, Fandi Akhmad Yani-Aminatun Habibah. Namun, hingga sekarang belum ada kepastian apakah DPP PPP juga bakal menurunkan rekomendasi (rekom) kepada Gus Yani dan Bu Min.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Gresik saat dikonfirmasi terkait oemberian rekom. “Belum. Sampai sekarang belum ada kepastian rekom kapan diserahkan,” ungkap Ketua DPC PPP Gresik, Achmad Nadlir, Minggu (9/8).

Menurut Nadlir, penentuan rekom merupakan ranah DPP. Sementara DPC PPP Gresik selaku kepanjangan DPP tinggal menerima dan menjalankan perintah.

“Soal rekom, itu urusan bos-bos (DPP) di Jakarta. Rekom itu hak DPP. Nanti DPW yang menyerahkan,” jelasnya.

Meski begitu kata Nadlir, memperkirakan rekom DPP PPP bakal diserahkan setelah rekom DPP PDIP turun. “Jadi, misalnya rekom PDIP diserahkan hari Selasa, rekom PPP setelahnya,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Nadlir mengungkapkan adanya penumpang yang mau ikut sebelum rekom DPP diserahkan. Saat ditanya apa yang dimaksut penumpang sayangnya Nadlir enggan membeberkan maksud dari penumpang yang mau ikut tersebut.

“Ibaratnya syarat boleh ikut numpang harus rapid test dulu, swab, pokoknya syarat dan ketentuan berlaku jika penumpang ingin gabung (ikut). Monggo yang mau melok monggo, gak melok gak apa-apa (silakan yang mau ikut, yang gak ikut juga tak apa-apa),” kelakarnya.

Meski demikian Nadlir memastikan rekom DPP PPP lekas diserahkan. “Ditunggu saja ya,” pungkasnya. (sgg/syn)

Memontum Jember – Partai Beringin Karya (Berkarya) secara resmi belum mengeluarkan rekom bagi bakal calon bupati (Bacabup) siapa pun. Pasalnya, partai besutan Hutomo Mandala Putra itu, masih menunggu proses disahkannya SK Menkumham (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2020 – 2025.

Setelah terbit SK Menkumham tentang pengesahan perubahan susunan Pengurus DPP Partai, pada 30 Juli 2020 lalu. DPP Partai Berkarya baru akan membentuk Tim Desk Pilkada yang nantinya akan mengurus terkait progres dari diterbitkannya rekom ataupun SK Partai untuk mendukung bacabup pada Pilkada 9 Desember mendatang.

Terkait terbitnya rekom atau Surat Keputusan yang dikeluarkan sebelum disahkannya Perubahan Pengurus DPP Partai Berkarya oleh SK Menkumham. Ditegaskan oleh Ketua DPD Partai Berkarya Jember, Moh. Firdaus, dianulir.

“Sampai detik ini, saya belum dapat arahan langsung dari DPP terkait rekom dari Partai Berkarya. Legal standing saya, surat Kemenkumham yang siang tadi sudah dirilis oleh DPP,” kata Firdaus saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Rabu (5/8/2020) malam.

Pasca SK Kemenkumham terbit yang mensahkan Ketua Umum DPP Partai Berkarya Mayjen TNI (Purn) Muchdi Purwopranjono dan Sekjen H. Badaruddin Andi Picunang, lanjut Firdaus, DPD Partai Berkarya Jember menunggu arahan tertulis dan resmi dari pusat.

“Tapi hingga saat ini, saya belum mendapat arahan secara resmi dari DPP sebagai orang tua kandung saya (perihal rekom ataupun SK untuk bacabup Jember). Saya masih mengikuti dan menerima arahan apapun yang disampaikan oleh pusat atau DPP,” katanya.

Firdaus juga menambahkan, jikalau ada rekom ataupun SK yang terbit dari Partai Berkarya yang dirilis atau terbit sebelum keluarnya SK Menkumham.

“Hasil press rilis DPP jam 2 siang tadi. Bahwa surat rekomendasi yang sudah keluar sebelum SK kemenkumham turun, dianulir! Sehingga yang akan diterbitkan lagi, SK rekomendasi (bagi bacabup), yang berdasarkan pengurus sah dan diresmikan Kemenkumham,” tegasnya.

Terkait proses terbitnya rekom dan nantinya dilanjutkan dengan SK dari Partai Berkarya untuk mendukung pencalonan bacabup dalam Pilkada mendatang.

“Nantinya rekom akan keluar melalui DPP, yang sebelumnya akan membentuk Tim Desk Pilkada, untuk nantinya melakukan beberapa (seleksi) dari persyaratan yang ditetapkan,” pungkasnya. (ark/tog/mzm)

Dengan penyerahan rekom tersebut, Demokrat selanjutnya memanaskan mesin partainya, untuk kemudian membantu memenangkan Bacabup Hendy pada Pilkada Jember 9 Desember mendatang. Keyakinan pemberian rekom tersebut, setelah Bacabup Hendy meyakinkan Demokrat dapat rekom partai lain.

Sekretaris DPC Partai Demokrat, Agusta Jaka Purwana saat dikonfirmasi membenarkan tentang penyerahan rekom partai tersebut. “Jadi secara resmi Pak Hendy Siswanto mendapat rekom dari Partai Demokrat yang diserahkan langsung oleh Mas AHY,” kata Agusta saat dikonfirmasi melalui ponselnya.

Penyerahan rekom partai tersebut, disaksikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Jember Achmad Zarkasi, Plt Ketua DPD Demokrat Jatim Renville Antonio. Terkait penyerahan rekom tersebut, Agusta menjelaskan, setelah Hendy Siswanto meyakinkan Partai Demokrat, telah mendapatkan rekom dari partai lain.

“Penyerahan rekom itu dilakukan secara resmi, setelah Pak Hendy meyakinkan partai telah mendapat rekom dari partai lainnya. Karena kita menyadari posisi kita yang hanya dua kursi, sehingga kurang 8 kursi lagi untuk maju dalam Pilkada di Jember ini,” ungkap pria yang juga Anggota Komisi C DPRD Jember itu.

“Informasi dari Pak Zarkasi besok, Pak Hendy akan mengambil rekom dari Partai Nasdem (Nasional Demokrat), dan juga nanti dari partai lain. Jadi kita tidak mau deklarasi sendiri, kalau calonnya belum punya rekom dari partai lainnya,” sambungnya.

Agusta menambahkan, dengan adanya rekom partai itu, pihaknya akan membantu Hendy Siswanto untuk kemudian memenangkan pencalonan dalam Pilkada mendatang.

“Hendy Siswanto yang berpasangan dengan Gus Firjoun (KH. Muhammad Balya Firjoun Barlaman Ahmad Shidiq), akan berjuang dengan dukungan dari partai kami dalam kontestasi pilkada ini, dan punya tugas nantinya membesarkan partai,” katanya. (ark/tog/mzm)

Ditemui di kantornya, Ketua DPC PAN Kabupaten Trenggalek Muslihudin menyatakan 95%, rekom akan turun ke petahana.

“Kita meyakini jika rekom dari DPP PAN akan turun ke petahana. Kalau diprosentase mungkin 95% pasti,” ucapnya Rabu (05/08/2020) seraya menambahkan, rekomendasi itu diperkirakan akan turun dalam Minggu ini.

Disinggung soal keyakinan itu, Muslihudin mengaku, berdasarkan hasil penjaringan yang dilakukan DPC PAN Kabupaten Trenggalek, hanya bakal calon Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin yang melengkapi semua persyaratan hingga ke DPP.

“Kenapa saya yakin soal itu, karena selama penjaringan hanya petahana saja yang mau mengurus dan melengkapi semua syarat yang ada hingga ke DPP,” imbuhnya.

Menurutnya, selain pasangan petahana tidak ada lagu calon lain yang menjadi pesaing dalam perebutan rekom dari DPP.

“Kalau yang lain saya juga tidak tau persis bagaimana, tetapi hanya pasnagan Mochamad Nur Arifin dan Syah Natanegara yang berusaha untuk mendapatkan rekom hingga ke DPP. Jadi dapat dipastikan rekomendasi DPP akan ke pasangan petahana nanti. Kita tunggu saja rekomnya turun,” jelas Muslihudin.

Seperti yang diketahui, sudah ada 3 partai politik yang telah resmi mengeluarkan surat rekomendasi kepada bakal calon Bupati Mochamad Nur Arifin dan bakal calon Wakil Bupati Syah Mohammad Natanegara. Diantaranya Partai PDI Perjuangan, PPP dan Partai Gerindra. Kemungkinan akan ada lagi surat rekomendasi sejumlah partai politik yang akan menyusul turun kepada pasangan ini, tak lain adalah DPP PAN. (mil/syn)

Malang, Memontum – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Malang memutuskan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang, HM. Sanusi dan Didik Gatot Subroto dalam perebutan kursi N1 Desember 2020 mendatang.

“Kami akan berusaha all out hingga 8 Desember 2020 mendatang,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai PPP Kabupaten Malang H Achmad Daniyal Selasa(4/8/2020) kemarin.

Dikatakan Daniyal, keyakinannya untuk mendukung SanDi dalam kontestasi perebutan kursi Bupati Malang ini telah muncul sejak awal. “Bahwa pasangan incumbent Bupati dan Ketua DPRD ini meyakinkan saya apabila nanti pada saat Pilkada Insya Allah akan menang,”ulasnya.

Dalam dukungannya terhadap pasangan incumbent ini, Daniyal mengaku, pihaknya berharap dapat mendapat dukungan dari pasangan SanDi dalam menyerap aspirasi kader PPP. Selain itu, menurut Daniyal, salah satu yang hal yang ia harapkan adalah dukungan untuk menambah jumlah kursi di pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

“Paling tidak kalau nanti menang, setelah Pileg kita bisa dibantu memperoleh kursi masing-masing di 7 Dapil satu kursi lah. Kami juga siap all out mendukung petahana,” tandasnya.

Pihaknya juga mengakui,jika telah melakukan beberapa persiapan sebelum mendkelarasikan dukungan PPP untuk paslon SanDi. Salah satunya yakni berupaya mengoptimalkan wilayah-wilayah di Kabupaten Malang yang selama ini telah dinilai sebagai kantong suara PPP.

“Kita siapkan kantong suara PPP khususnya di Dapil 1 dan Dapil 3. Termasuk basis suara PPP ini ada di Malang Selatan kita siapkan,” terangnya. Dari informasi yang berhasil di himpun wartawan koran ini,deklarasi dukungan PPP ini menambah daftar panjang parpol yang telah lebih dulu memproklamirkan diri untuk mendukung paslon SanDi.

Beberapa diantaranya seperti Partai NasDem, Gerindra dan Partai Demokrat. Terpisah,Bupati Malang HM.Sanusi mengaku, pihaknya siap untuk membantu untuk menambah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Malang.

“Soal Pileg nanti ingin dapat 7 kursi di DPRD kita berjuang bersama-sama lagi. PPP ini punya basis kekuatan massa dibawah. Mengakar dibawah sangat kuat. Loyalitas dan kuat,” tandas Sanusi (sur/man)