Anggota KPU Kota Batu Divisi Parmas dan SDM, Marlina, menyebutkan jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk KPPS disesuaikan dengan jumlah TPS di Kota Batu. “Jadi, jumlah TPS di Kota Batu ada sebanyak 611 TPS. Setiap KPPS, nanti akan diisi tujuh orang. Jadi, kalau dikalikan maka jumlah yang dibutuhkan 4.277 orang untuk jumlah keseluruhan KPPS,” terangnya, Rabu (06/12/2023) tadi.

Untuk pendaftaran rekruitmen, ujarnya, berdasarkan keputusan seharusnya pada 5 Januari 2024. Tetapi, dimajukan menjadi 11 hingga 20 Desember 2023.

Baca juga:

“Persyaratannya, yang jelas minimal lulusan terakhir sekolah tingkat atas. Sehat jasmani rohani dan berdomisili RT/RW terdekat TPS. Juga, tidak terlibat dalam partai politik selama lima tahun ini,” urainya.

Untuk gaji KPPS, tambah Marlina, Ketua KPPS sebesar Rp 1,2 juta dan anggota sebesar Rp 1,1 juta. “Honorarium untuk KPPS dan Linmas ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Dan, honorarium ini naik dibandingkan periode 2019 lalu,” tambahnya.

Persyaratan lain, paparnya, khusus calon anggota KPPS yaitu menggunakan minimal lima tahun dalam penggunaan android. “Itu karena, nanti dalam penyusunan atau dalam rekapitulasi hasil pemungutan suara, KPPS harus menginput di dalam sistem rekapitulasi. Maka, penggunaan android harus terbiasa bagi calon KPPS. Setidaknya, dua dari tujuh orang KPPS yang menggunakan android,” paparnya. (put/sit)

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, saat menggelar Press Confrence di Pendopo Bupati, Jumat (28/05).

Baca Juga:

• Evakuasi Jenazah Korban Jatuh di Jurang Gunung Saeng Bondowoso Berhasil
• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial

“Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Bondowoso,” tuturnya.

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor 612 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Bondowoso, pengadaan CPNS dan P3K segera dibuka.

“Untuk tanggal pendaftarannya, diperkirakan akan dibuka oleh MenpanRB pada akhir Mei 2021 melalui www.sscasn.bkn.go.id,” ungkap Bupati Salwa Arifin.

Dijelaskan orang nomor satu di Kabupaten Bondowoso ini, Pemkab Bondowoso mendapatkan formasi sebanyak 2.156 baik CPNS maupun P3K.

“Diantaranya, 268 formasi untuk Tenaga Kesehatan dan 69 formasi untuk Tenaga Teknis. Sedangkan untuk P3K sejumlah 1.819 formasi, itu adalah formasi khusus untuk guru honorer yang ada dalam database Dapodik Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud),” tutur Bupati Salwa.

Kesempatan pengadaan CPNS dan P3K tahun 2021 ini, Bupati yang juga Pengasuh di Ponpes Manbaul Ulum berharap agar masyarakat memanfaatkan kesempatan dan peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Tentunya, harus memenuhi syarat administratif. “Manfaatkan kesempatan ini untuk mengabdi kepada pemerintah dan masyarakat khususnya di Kabupaten Bondowoso,” papar Bupati Salwa Arifin. (dul/ed2)

Memontum Trenggalek — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek nyatakan siap mundur dari jabatannya. Hal tersebut dilakukan lantaran dirinya merasa malu, setelah apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya sebagai orang nomor 1 dilingkup Satpol PP tidak diakui.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya bocornya data yang berisi nama-nama anggota baru Banpol PP dan Damkar Satpol PP Kabupaten Trenggalek ke publik, membuat Kasat Pol PP ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu stafnya. Diketahui proses rekruitmen anggota baru Banpol PP tahun 2017 ini harusnya sudah mendekati final, karena akan menginjak tahun anggaran baru di tahun 2018.

Namun sampai saat ini proses rekruitmen tersebut belum ada kejelasan dari pimpinan daerah. Setelah kejadian bocornya data nama peserta yang lulus ujian diketahui proses rekruitmen calon anggota Banpol PP dan Damkar harus mengulang kembali serangkaian tes yang sudah dijalani sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya konflik internal maupun eksternal.

“Untuk proses rekruitmen dimungkinkan harus mengulang dari awal. Hal ini memang menjadi kebijakan dari pimpinan, dan murni hak pimpinan,” ucap Kasat Pol PP Kabupaten Trenggalek Ulang Setiyadi, Rabu (13/12/2017).

Disinggung soal kemundurannya menjadi Kasat Pol PP Kabupaten Trenggalek, Ulang menyatakan siap dan mengakui bahwa hal tersebut merupakan kemungkinan terburuk. Ia mengaku siap melepas jabatannya saat ini sebagai konsekuensi logis dari sikapnya terhadap dinamika yang ada di satuan.

“Setelah saya menyatakan diri kepada pimpinan untuk melepas jabatan yang ada saat ini, tentunya hal ini menjadi keputusan pimpinan nantinya akan seperti apa. Tinggal nunggu perkembangan selanjutnya saja. Intinya saya siap untuk mundur dari jabatan ini, ” tegasnya.

Ulang juga mengatakan alasan mengapa dirinya siap mundur menjadi Kasat Pol PP Kabupaten Trenggalek lantaran merasa malu, lantaran gagal melaksanakan tugas-tugas. Jika memang proses rekruitmen calon anggota Banpol PP dan Damkar harus mengulang seluruhnya, Ulang menilai bahwa perjuangan dan pekerjaannya selama ini dianggap sia – sia dan tanpa hasil.

Karena pada kenyataannya pihaknya sudah melakukan serangkaian proses perekrutan seperti yang seharusnya. Padahal di tempat lainnya, tidak diselenggarakan tes atau ujian semacam ini.

“Dalam proses rekruitmen kemarin kita juga sudah mendatangkan seorang profesor dan doktor untuk menguji para peserta dalam tes wawancara. Itupun menggunakan anggaran yang sangat terbatas,” imbuh Ulang.

Ia menjelaskan jika proses rekruitmen calon anggota Banpol PP dan Damkar Satpol PP Kabupaten Trenggalek tahun 2017 berjalan lancar, seharusnya pada (24/11/2017) kemarin, pihaknya resmi mengeluarkan pengumuman calon anggota yang lulus seleksi. Sehingga pada tanggal (6/12/2017) para anggota baru sudah menjalani Bimbingan Teknis (Bimtek) dan selanjutnya pembaretan. Serta siap melaksanakan tugas di awal tahun 2018 mendatang, dengan semangat baru dan jiwa yang baru. (mil/yan)