Bupati Malang, HM Sanusi, menyampaikan tentang potensi alam, pertanian, hingga hasil produksi yang dimiliki Kabupaten Malang sangat melimpah terutamanya di wilayah Pujon. Dan tidak lupa Bupati Malang juga memaparkan tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Kabupaten Malang.

Baca Juga:

• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan

Dalam sambutannya Bupati Malang juga menyampaikan tentang rencana pembangunan Tol Malang-Kepanjen dan jalur lintas selatan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan kemacetan yang ada.

“Kemudian saya juga ada rencana pembangunan kereta gantung di Desa Jeru, Kecamatan Tumpang ini sebagai alternatif transportasi di Malang Timur nantinya,” ucap Bupati Malang saat menyampaikan sambutannya.

Disamping itu Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, bahwa dirinya sangat mendukung penuh sinergitas pembangunan yang ada di Malang Raya. Karena itu pihaknya bakal memfasilitasi pembangunan strategis di Malang Raya tersebut. Dimulai dari pertanian, pariwisata, hingga UMKM di Malang Raya sangat bagus.

“Saya percaya kebersamaan dan kerukunan umat beragama di Malang Raya membuat suasana tenang. Dengan begitu, investor dan turis tidak khawatir untuk datang ke Malang Raya dan potensi ini perlu dikomunikasikan juga dengan Kementerian PUPR dan Perhubungan. Dari sini nanti bisa dikerjakan” ucap Menko Marves.

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah melihat lokasi yang akan digunakan untuk pembangunan kereta gantung. Iapun menilai biaya pembangunan yang mencapai sekitar Rp 470 miliar bukan angka yang besar. “Angka Rp 470 miliar saya kira angka itu tidak besar sehingga bisa direalisasikan. Hanya dari pengalaman kita di Jakarta bahwa tim nanti bisa meminimalisir. Intinya pemerintah selalu membuat cost efficiency atau efisiensi biaya,” jelas Menko Marves. (ed2)

Wakil ketua 1 DPRD Kota Batu Hari Danah Wahyono saat dikonfirmasi membenarkan hal itu, namun dia mengungkapkan jika rencana revisi belum dibahas. Rencananya dalam bulan Januari ini sudah digelar pembahasan tersebut. Karena, sesuai tahapan sebelum pembahasan, harus diawali dengan penyampaian wali kota, kemudian jawaban pandangan umum (PU) fraksi baru dilakukan pembahasan.

Meski begitu, Abah Nanang sapaan akrabnya berharap pemerintah bisa menjaga dan melindungi lahan hijau/pertanian.

” Jangan sampai mudah memberikan ijin pembangunan hotel, perumahan, restoran kepada investor. Stop perijinan yang bisa menggerus lahan hijau, apalagi ada oknum yang bermain melindungi para investor nakal,” ungkap politisi Partai Gerindra, Selasa (15/1/2019).

Contohnya, Kecamatan Bumiaji yang dikenal memiliki lahan hijau terbesar di Kota Batu. Kondisinya, banyak pembangunan yang kurang memperdulikan lingkungan. Akibatnya, lingkungan semakin rusak, ekosistem tidak tejaga dan menyebabkan sering dilanda banjir dan longsor yang mengancam masyarakat.

” Bukan hanya sisi positif saja yang menjadi pertimbangan. Harus berimbang sisi negatif harus dititik beratkan agar tidak mengancam masyarakat dan kerusakan ekosistem seperti resapan air berkurang, debit mata air yang mengecil dan hilang, lalu banyak lagi. Itu harus dipikirkan matang,” katanya.

” Semua itu demi anak cucu kita agar masih bisa menikmati kesejukan dan keasrian Kota Batu yang semakin hilang,” tambahnya.

Terpisah, Kabid Perencanaan Pembangunan, Perekonomian SDA, Insfrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batu, Patah Hariyanto mengatakan jika memang saat ini tim masih menyelesaikan revisi Perda RTRW mulai Januari 2019 ini.

” Memang kami mentargetkan bisa diselesaikan tahun ini. Pembahasan RTRW sudah dimulai sejak 2016. Sebelum pergantian anggota DPRD Kota Batu harus sudah selesai,” paparnya.

Saat ditanya apa saja isi revisi, Perda RTRW mengatur tata ruang Kota Batu sampai tahun 2030. Namun, Perda RTRW harus direvisi sesuai tatanan Kota Batu sekarang dengan pesatnya pembangunan.

” Contohnya soal pembangunan hotel. Kami harus melihat jumlah lahan pertanian, karena lahan hijau harus dipertahankan tidak boleh berkurang. Pesan anggota dewan kami usahakan terpenuhi,” ungkap Patah.(bir/yan)