Hanya saja, menurut Wakil Ketua DPRD Sumenep, Indra Wahyudi, supaya hasil serap aspirasi masyarakat ini diketahui langsung oleh pihak eksekutif. Sebab, hasil dari serap aspirasi itu nantinya akan disalurkan kepada masing-masing OPD.

“Ada banyak hal yang sangat penting, kalau saya membaca di setiap fraksi-fraksi yang ada. Antara lain, berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur. Banyak jalan-jalan yang rusak akibat curah hujan yang semakin tinggi. Hal itu, cukup mempengaruhi terhadap keberadaan infrastruktur kita. Sehingga, perlu mendapatkan penanganan yang cukup serius oleh pihak pemerintah,” ujarnya, Senin (21/03/2022).

Selain itu, lanjut Politisi Demokrat ini, juga terkait dengan kelangkaan minyak goreng, yang menjadi polemik nasional. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kepada bupati untuk memfungsikan OPD yang menangani urusan kebutuhan bahan pokok (Sembako).

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Termasuk, juga mengenai kelangkaan minyak goren, Disperindag bisa turun tangan bagaimana caranya bisa mengundang para pedagang minyak untuk mencari solusi. Bagaimana caranya, minyak yang kita distribusikan kepada masyarakat itu bisa terpenuhi,” ujarnya.

Politisi muda ini mengatakan, di samping stok minyak terpenuhi, tentu juga berkaitan dengan harga. Pemerintah pada dua hari yang lalu, sudah mencabut HET minyak goreng. Sehingga, harga cenderung tinggi.

“Jika kemarin HET ini ada dikisaran Rp 14 ribu perliter. Sementara sekarang ini, kan sudah hampir dua kali lipat kenaikan harganya. Bahkan, ada grosir menjual dengan harga Rp 22 ribu hingga Rp 24 ribu. Bayangkan, jika nanti harga minyak sampai ke pedagang kecil. Mereka harus menjual berapa untuk mengambil keuntungan,” terangnya.

Pihaknya berharap, pemerintah hadir untuk solusi terbaik mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. “Makanya, saya berharap di posisi ini, pemerintah juga hadir turun tangan mencari solusi terbaik. Karena kita akan menghadapi Ramadan dan Hari Raya,” ujarnya. (val/gie)

Dikonfirmasi usai rapat, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyampaikan agenda rapat paripurna yang digelar secara tertutup. “Hari ini kita melakukan rapat paripurna internal dengan agenda penyampaian pokok-pokok pikiran hasil reses anggota DPRD,” ungkapnya, Senin (21/03/2022) pagi.

Selanjutnya, hasil rapat paripurna ini akan dijadikan usulan prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Adapun beberapa laporan yang disampaikan, salah satunya terkait infrastruktur.

“Jadi hasil reses teman-teman DPRD yang dapat kita simpulkan, utamanya mengenai infrastruktur. Di Trenggalek, masih banyak sekali jalan-jalan yang rusak dan perlu adanya perbaikan. Baik jalan antar desa maupun antar kecamatan,” imbuhnya.

Permasalahan ini, tambahnya, perlu menjadi perhatian semua pihak untuk dilakukan perbaikan ataupun perlakuan khusus di tahun 2023 mendatang. Kemudian terkait air bersih, dimana di Kabupaten Trenggalek saat musim kemarau, sering terjadi kekeringan dan kelangkaan air bersih.

“Tentunya, ini menjadi perhatian khusus agar kebutuhan air bersih di wilayah-wilayah yang sering terdampak kekeringan bisa teratasi. Salah satunya dengan program pipanisasi, agar lebih dimaksimalkan,” terang Doding.

Tidak hanya itu, Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan untuk sektor pendidikan. Meski saat ini Pembelajaran Tatap Muka (PTM) masih belum sepenuhnya diterapkan, mengingat kondisi pandemi Covid-19. Pembenahan ataupun penambahan sarana dan prasarana di sekolah perlu dilakukan.

“Sarana prasarana ini sangat penting untuk mendukung jalannya proses pembelajaran. Jadi kalau sarana dan prasarana lengkap dan baik, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan nyaman,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, untuk tenaga pengajar (guru), dimana masih banyak sekolah yang kekurangan. Diharapkan, kedepannya pemerintah daerah bisa mencukupi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan.

Terkait pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Trenggalek, Doding menyampaikan, jika masyarakat tidak hanya mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) saja. “Jadi mereka tidak hanya mendapatkan BLT saja, tetapi juga bisa memberikan bantuan permodalan baik tunai maupun non tunai. Seperti peralatan produksi yang nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat miskin untuk memulai usaha dalam rangka memperbaiki kondisi keuangannya,” papar Doding.

Pihaknya berharap, hasil laporan reses anggota DPRD ini bisa dijadikan program di tahun 2023 mendatang. “Karena saat ini, kita sudah masuk dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Jadi, untuk usulan dari DPRD ada sekitar 1.339 usulan kegiatan. Harapannya, usulan-usulan ini bisa menjadi skala prioritas kita untuk RPJMD tahun 2023,” terang Doding. (mil/sit)

Dalam reses itu, Zeiniye juga mensosialisasikan Undang-undang Pesantren. Beberapa kebijakan telah disampaikan kepada peserta yang hadir, terutama para kader PPP yang ada di PAC WPP Kecamatan Kapongan, Arjasa dan Kecamatan Mangaran, dengan menampung semua permintaan dan harapan mereka.

Selain itu, Zeiniye mengaku, bahwa kegiatan reses ini merupakan kegiatan di titik terakhir. Jadi, sekali turun ada delapan lokasi kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil 4) yakni Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi.

Menyinggung sosialisasi Undang-undang Pesantren, dirinya menjelaskan bahwa itu untuk diimplementasikan kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Dapilnya. “Sebagai legislator, ada beberapa kebijakan yang disampaikan pada kegiatan reses ini. Karena Komisi E, membidangi masalah Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan. Dalam undang-undang ini, pihaknya sudah menginisiasi rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pondok pesantrenan dan hari ini sudah dimasukkan di Paripurna serta menunggu telaah dari Gubernur Jatim,” ujarnya.

Tidak hanya itu yang disampaikan Zeiniye, yang juga mantan Ketua DPRD Situbondo. Dirinya menambahkan, adanya perhatian pemerintah terhadap Ponpes yang ada. Karena seperti di Jawa Timur, ada sekitar 12 ribu pondok dan yang terdaftar di emisi itu ada 6 ribu. Tetapi, perhatian pemerintah masih dirasa kurang,” terangnya.

Sebagai contoh, misalnya bea siswa untuk santri dengan para ustad-ustadahnya, ini belum dapat perhatian. Kemudian, rekognisi pendidikan Diniyah dengan muhadali juga belum dapat perhatian.

Baca juga :

• Dugaan Korupsi Tanah Polinema, Kuasa Hukum Terdakwa Minta Awan Setiawan Dibebaskan
• Giliran Bupati Cilacap Terjaring OTT Penyidik KPK
• Harga Telur Puyuh Melonjak, Pedagang Sebut Stok Banyak Diserap Program MBG
• Jaga Daya Beli Masyarakat, Pemkab Malang Gelar Pasar Murah di Kepanjen
• Program RT Berkelas Disesuaikan Regulasi, Pencairan Kegiatan Nonfisik Dilakukan Usai Lebaran

“Melalui peraturan daerah ini, bisa jadi perhatian pemerintah termasuk penyediaan tenaga kesehatan di pondok pesantren bagi para santrinya yang sudah memenuhi syarat bisa diberikan tenaga kesehatan. Untuk pondok pesantren besar yang jumlah santrinya mirip warga satu desa, jadi layak diberi tenaga kesehatan di pondok pesantren tersebut,” paparnya.

Sementara itu dalam reses I, Zeiniye menekankan pertama mengenai bidang pendidikan pesantren, kedua mengenai tenaga kesehatan, kemudian Ranperda tentang perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia), yang sedang digarap hak-hak tenaga kerja dari perlindungan diri, perlindungan kesehatan termasuk proses PMI menjadi tenaga kerja, butuh repair, butuh skill yang cukup profesional untuk difasilitasi.

“Kami juga menginisiasi peraturan daerah tentang keperawatan, cuman amat disayangkan atau disesalkan pada sesi anggaran kesehatan, harusnya penanganan kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Namun, belum dapat perhatian dari pemerintah dan oleh karenanya harus banyak program kesehatan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Di tahun keempat kepemimpinan Gubernur Jatim, ujarnya, justru BPJS Kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang ini anggarannya dihentikan (ditiadakan) dan otomatis mereka tidak bisa menggunakan program Maskin (masyarakat miskin). Karena maskin ini merupakan solusi walaupun mereka tidak memiliki BPJS, tetapi bisa diobati di rumah sakit provinsi yakni RS Saiful Anwar dan RR dr Sutomo.

“Di tengah pandemi Covid-19 ini, anggaran kesehatan belum mendapatkan perhatian. Oleh karenanya, kebijakan ini perlu dievaluasi di DPRD Provinsi,” paparnya. (her/sit)

Memontum Kota Batu – Anggota DPRD Kota Batu, menggelar agenda reses di penghujung akhir tahun 2020. Adalah M. Didik Subiyanto dari Fraksi PKB, salah satu anggota yang menggelar reses dengan sistem mendatangi konstituen dari Dapil (daerah pemilihan) yang wilayahnya meliputi Desa Oro-oro Ombo, Kelurahan Sisir dan Kelurahan Temas (dapil 2).

Langkah ini dilakukan, juga untuk mengantisipasi munculnya klaster baru di Kota Apel tersebut.

Dalam resesnya di Kelurahan Sisir, politikus yang akrab disapa Kaji Bi ini menampung aspirasi dari warga RW 08 Kelurahan Sisir.

Kegiatan yang digelar mulai tanggal 8 hingga 9 Desember itu, secara maraton dilakukan ke Desa Oro-oro Ombo dan ke Kelurahan Sisir dan Temas.

“Saya pada reses kali ini memang tidak mengundang banyak orang, seperti reses-rese sebelumnya. Hal ini dilakukan, karena masih masa pandemi. Jadi, mendatangi konstituen secara langsung dengan sowan kepada ketua RT maupun RW serta beberapa tokoh masyarakat dan langsung, sebagai langkah efektif untuk tetap menyerap aspirasi masyarakat. Kiranya, apa yang menjadi kebutuhan warga kepada pemerintah, kami selaku wakil rakyat siap memperjuangkan aspirasi tersebut agar bisa terealisasi,” jelas Kaji.

Adapun usulan warga nantinya, tambah Kaji, menjadi rekomendasi anggota DPRD saat sidang pembahasan bersama eksekutif (Pemerintah).

Tokoh masyarakat RT 02 RW 02 Kelurahan Sisir, Budhy Santoso, merasa senang karena kehadiran wakil rakyat untuk menampung secara langsung beberapa usulan warga.

Seperti, normalisasi drainase sebab saat musim hujan seperti sekarang ini sering jalan kampung berubah menjadi sungai karena drainase yang sudah tidak menampung volume airnya, perlu juga disampaikan kepada wakil rakyat di dewan.

“Sungguh suatu kehormatan bagi warga, sebab ada pejabat mau datang serta mendengar langsung apa yang menjadi usulan atas kebutuhan kampung. Semoga dengan kehadiran beliau, kami sebagai warga semakin mengerti tentang program dari pemerintah,” kata Budhy. (bir/sit)

“Reses merupakan sarana efektif bagi wakil rakyat, sebenarnya bukan hanya menyampaikan aspek pilitik tetapi menyampaikan perihal berbagai pendidikan politik, salah satunya unsur penanganan perang terhadap narkoba khususnya kalangan muda,” ujar Sodikul, Senen (7/9/2020) siang.

Dikatakannya, dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, selain mengkampanyekan pentingnya protokol kesehatan bagi masyarakat, juga terus ia gelorakan perang dengan bahaya narkoba.

“Kampanye perang dengan Narkoba sebenarnya tidak kalah penting dengan penanganan pendemi Covid-19, untuk itu gaungnya harus sama bahkan lebih ketat dari penanganan lainnya,” ulasnya.

Disisi lain, sosok yang akrab dengan sapaan Abah Amin, wilayah dapil V ini juga menyampaikan di hadapan undangan tentang pentingnya peran pemuda harus selamat dari ancaman Narkoba serta peran serta keluarga jadi hal vital untuk menyelamatkan.

“Bukan hanya tugas pemerintah dalam pencegahan narkoba, tetapi keluarga memiliki peran besar untuk menangani ancaman narkoba khususnya generasi bangsa ini,” urainya.

Syaiful Efendi, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang. (dok).

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Moch. Saiful Efendi menyampaikan, terkait Narkoba memang tidak bisa disepelekan karena sangat berbahaya bahkan penanganannya harus serius, tidak ubahnya seperti penanganan pandemi covid-19.

Selama ini, dalam upaya perangi narkoba DPRD Kabupaten Malang melalui Komisi yang diketuainya sudah melangsungkan agenda pencegahan dengan instansi terkait. “Selama ini kami sudah masuk ke beberapa sekolah sekolah unutk mensosialisasikan edukasi pencegahan narkoba, karena terkait pandemi ini kami masih mencari formulasi agar bisa lebih efektif dalam mengedukasi masyarakat,” ungkapnya.

Syaiful menambahkan, kedepan usai pandemi ini berakhir, DPRD akan lebih serius atasi hal ini terlebih Kabupaten menjadi lokasi ideal dan dijadikan 10 destinasi wisata nasional yang berdampak pada upaya pencegahan lebih awal baik tentang dampak narkoba atau peredarannya. (sur/syn)

Dikonfirmasi terkait kunjungannya ke Kantor Bawaslu Trenggalek, Anggota DPR RI dari Komisi II ini mengaku jika dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. “Kali ini kami berkunjung ke mitra Komisi II DPR RI, yang salah satunya adalah Bawaslu dan KPU juga nanti,” ucap Johan Budi Sapto, Selasa (10/03/2020) sore.

Dalam rangka yang pertama adalah mengetahui kesiapan – kesiapan Bawaslu sebagai pengawas pada Pilkada serentak di Kabupaten Trenggalek. Selain itu, pihaknya juga tengah merevisi Undang – Undang Pemilu.

Diharapkan dengan terjun ke masing – masing daerah ini, revisi UU Pemilu akan lebih fokus dengan menyaring masukan – masukan daerah untuk dibawa ke pusat.

“Dengan aspirasi yang didapat ini nantinya akan mempermudah dalam melakukan revisi UU Pemilu. Misal dalam konteks Bawaslu, apa yang menjadi kendala dalam 1 Desa dengan 42 TPS dan 1 pengawas. Hal – hal semacam ini kan saya tidak tau sebelumnya,” imbuhnya.

Pihaknya juga meminta kepada KPU dan Bawaslu agar anggaran tidak tergantung oleh Pemerintah Daerah. Termasuk jika ada usulan soal tempat dan komunikasi antar kedua lembaga Pemerintahan ini.

“Kita ingin pelaksanaan pemilu berlangsung baik agar menghasilkan pemimpin yang baik pula,” terang Johan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Trenggalek Ahmad Rohkani menuturkan terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam hal fungsi pengawasan dan pelanggaran serta pencegahan oleh Bawaslu Trenggalek. Yakni melalukan kajian atau studi literatur bersama KPU, Polres Trenggalek di akhir tahun 2019 dalam rangka pemetaan pemilih yang rentan masalah.

Pihaknya juga menyampaikan beberapa poin, diantaranya soal efektivitas jumlah pengawas Pemilu ditingkat Desa.

“Seperti yang kita tau bahwa jumlah pengawas di tiap desa hanya berjumlah 1 orang saja. Untuk di Kabupaten Trenggalek sendiri khususnya di desa dengan jumlah penduduk yang banyak, ini menjadi kendala,” tutur Rokhani.

Dengan jumlah pengawas yang minim dan jumlah penduduk yang cukup banyak seperti di Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo dengan 28 TPS terlebih saat melakukan pencoklitan data berbasis TPS tentu sangat tidak efektif.

” Harapannya nanti bisa dirasionalisasi, misal berdasarkan jumlah pemilih yang membutuhkan lebih dari 1 pengawas juga akan dibahas dalam revisi UU Pemilu nantinya. Dan juga akan dibahas soal independensi penyelenggara di tingkat daerah, mengingat di Pilkada Trenggalek anggaran dari Pemerintah Daerah. Sementara pimpinan daerah juga termasuk pihak yang kita awasi,” katanya. (mil/oso)

Usai rapat paripurna internal, Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara,SE mengatakan, sesuai dengan Pasal 114 Ayat (5) Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi tentang Tata Tertib Dewan. Setiap anggota dewan baik perseorangan maupun kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

“Dalam laporan reses tersebut, teman-teman anggota dewan minimal melaporkan waktu, tempat kegiatan reses, dokumentasi dan kegiatan pendukungnya, serta tanggapan, aspirasi maupun pengaduan dari masyarakat , “ ucap Made Cahyana saat dikonfirmasi beberapa awak media , Selasa (03/03/2020) siang.

Menurut Made, dari 50 anggota dewan, 49 orang melaksanakan kegiatan reses, hanya 1 anggota dewan yang tidak melaksanakan reses yakni Drs Suyatno dari fraksi Golkar.

Sedangkan hasil reses yang disampaikan oleh perwakilan anggota DPRD dari 5 daerah pemilihan di Kabupaten Banyuwangi masih didominasi permintaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sarana pendidikan dan kesehatan serta peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat.

“Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD ketika reses masih di dominasi pembangunan infrastruktur, untuk detailnya bisa melihat resume, “ ucapnya.

Selanjutnya seluruh hasil reses dituangkan dalan Surat Keputusan DPRD untuk disampaikan kepada eksekutif dengan harapan dapat dijadikan acuan penyusunan APBD tahun 2021. (ras/oso)

Tampak hadir Lurah Sisir Sasongko Fitra Aditama dan Lurah Temas Tantra Soma Pandega turut mendampingi serta menyampaikan progam pemerintah agar masyarakat semakin memahami dan mengerti bahwa anggaran yang ada di pemerintahan adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

” Pemerintah kota batu memiliki anggaran yang penggunaannya adalah untuk kepentingan pembangunan baik itu fisik maupun non fisik guna mensejahterakan masyarakatnya ” jelas Sasongko.

Ditambahkan pula oleh Sasongko bahwa dalam penggunaannya pemerintah tidak bisa sendiri melainkan selalu bersinergi dengan DPRD Kota Batu.

” tapi pemerintah tidak serta merta bisa langsung menggunakan sendiri melainkan harus di setujui oleh dewan, yaitu wakil panjenengan, oleh karena itu diharapkan dengan acara reses ini adalah hal yang tepat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya agar bisa di jadikan pokok pikiran atau usulan dewan saat nanti memasuki masa persidangan, ”

Sementara itu H. Didik Subiyanto juga menyampaikan beberapa hal diantaranya. Bahwa dengan diadakan reses ini diharapkan masyarakat semakin memahami tentang tupoksi anggota DPRD, serta bisa memanfaatkan segala fasilitas yang telah di canangkan pemerintah.

” Saya berharap kepada masyarakat untuk selalu memberikan masukan kepada kami, jangan sungkan monggo panjenengan di dilingkungannya butuh apa,sampaikan melalui rembug warga lalu buat proposal sebagai tanda bukti pengajuan agar tidak sampai terlupakan saat penganggaran nanti, ”

Selain itu kaji biyanto juga menambahkan tentang pengajuan masyarakat tidak serta merta bisa langsung dilaksanakan karena ada mekanisme yang harus dilalui akan tetapi apabila pengajuan yang sudah masuk pada pembahasan anggaran tentu sebagai wakil rakyat pasti akan mengawalnya.(bir/yan)

Dari berbagai aspirasi yang disampaikan, dua poin yang saat ini menjadi isu penting untuk diulas. Yakni validitas data kemiskinan dan juga kurangnya tenaga penyuluh agama Islam. Aspirasi tersebut sesuai dengan bidang komisi Vlll yakni Agama, Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Bencana dan juga Haji.

Ra Hasani menilai, validitas data kemiskinan saat ini merupakan masalah di berbagai daerah. Untuk itu, pihaknya menyampaikan seluruh hal tersebut pada kementrian sosial untuk melakukan validasi ulang agar seluruh bantuan tidak lagi salah sasaran.

“Pengentasan kemiskinan ini perlu dilakukan. Untuk mengetahui hal tersebut perlu adanya upgrade data setiap tahun supaya angka kemiskinan bisa kita nilai naik turunnya, ” jelasnya.

Ia juga mengatakan, di tahun 2020 mendatang Kemensos akan melakukan evaluasi data menggunakan basis data terpadu. Dengan adanya pembaruan data ini, permasalahan kemiskinan secara perlahan dapat teratasi.

“Kita sudah sampaikan pada kemensos untuk melakukan update data. Pihak kementrian mengatakan di tahun 2020 akan ada basis data terpadu. Data real kemiskinan dapat dilihat disana,” tambahnya.

Di Bangkalan sendiri, data kemiskinan banyak yang harus diverifikasi dan di validasi ulang. Hal tersebut sering bahkan berkali-kali diungkapkan oleh berbagai aktivis. Bahkan, saat ini banyak aktivis melakukan pendataan door to door untuk mendapatkan data real masyarakat miskin di Bangkalan.

Sementara itu, terkait kurangnya tenaga penyuluh agama di Bangkalan, Ra Hasani mengaku akan melakukan koordinasi dengan kemenag setempat. Ia juga berharap, pihak kemenag memberikan transparansi hal tersebut.

“Kami akan menanyakan pada Kemenag Bangkalan. Semoga dari jawaban nanti ada transparansi untuk perekrutan penyuluh ini, ” Pungkasnya. (isn/nhs/yan)