Memontum Jakarta – Presiden Joko Widodo, mendorong penerapan perekonomian yang dilaksanakan dengan berbasiskan inovasi dan teknologi. Hal tersebut, disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Nasional Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tahun 2021, di Istana Negara, Jakarta, Senin (08/03) tadi.

“Kita harus bergeser, dari ekonomi yang berbasis komoditi menuju ekonomi yang berbasis inovasi dan berbasis teknologi,” tegasnya dalam sambutan yang juga ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Presiden mengungkapkan, bahwa Indonesia dianugerahkan sumber kekayaan alam yang melimpah yang harus dijaga dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Penguasaan teknologi adalah keharusan untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan kekayaan alam tersebut.

“Kita wajib bersyukur atas anugerah Tuhan berupa sumber daya alam yang melimpah. Kita wajib menjaganya dan memanfaatkannya secara bijak untuk kesejahteraan masyarakat kita. Tetapi, tanpa penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang bijak, anugerah tersebut tidak akan memberikan manfaat yang maksimal untuk rakyat,” ujarnya.

Baca Juga : Dukung Program Unggulan Kapolri, Polres Malang Launching Aplikasi Inovasi SIM Malang Presisi

Lebih lanjut Presiden menekankan, Indonesia harus terus meningkatkan kapasitas sebagai produsen teknologi sekaligus meningkatkan kedaulatan teknologi bangsa. “Para peneliti, para inovator, para industriawan Indonesia semuanya harus bekerja bersama-sama mengembangkan teknologi masa depan. Teknologi berbasis revolusi industri jilid 4, teknologi hijau yang ramah lingkungan, teknologi yang menyejahterakan rakyat kita,” jelasnya.

Presiden juga berharap, BPPT dapat menjadi otak perekonomian yang berbasis inovasi dan teknologi tersebut. “Saya berharap agar BPPT bisa menjadi lembaga yang extraordinary, terus menemukan cara-cara baru, cara-cara inovatif dan kreatif, menghasilkan karya nyata, yang kontributif untuk kemajuan bangsa,” ucapnya.

Pada kegiatan tersebut, Presiden antara lain didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BPPT Hammam Riza. (hms/kom/aye)

Pada era revolusi industri 4.0 itu, FLLAJ dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sesuai tugas dan perannya masing-masing. Hal itu disampaikan Bupati Malang Drs HM Sanusi MM dalam kegiatan sosialisasi FLLAJ, Rabu (20/11/2019) siang.

“Perlu saya tegaskan kembali bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran penting yaitu sebagai lembaga yang melayani masyarakat dan menjamin konsistensi baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur,” ujar Sanusi.

Dikatakan, dalam pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, harus memegang teguh peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2011.

“Pemerintah Kabupaten Malang dengan komitmen yang kuat terus mengupayakan implementasi amanat peraturan yang dimaksud,” jelasnya.

Tambah Sanusi,adapun wujud nyata dalam mengimplementasikan peraturan tersebut yakni dengan meningkatkan kondisi sarana prasarana, kemudian meningkatkan keselamatan transportasi darat, serta menata atau meningkatkan pelayanan angkutan umum.

“Pada dasarnya, upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan lalu lintas merupakan tanggung jawab bersama. Membutuhkan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Hafi Lutfi menyampaikan bahwa perlu adanya peningkatan penyelenggaraan dan pelayanan sistem transportasi di wilayahnya.

“Tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan adalah menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi serta meningkatkan kualitas transportasi di Kabupaten Malang,” ujar Hafi Lutfi. (Sur/oso)

Seminar nasional yang digelar sudah setiap tahun ini merupakan tahun ke-3. Tema ini diambil karena kemajuan teknologi perlu dipersiapkan karena dalam perkembangannya juga melaju dengan pesat.

Dalam seminar ini mendatangkan 3 narasumber yang berkompeten diantaranya Prof Anita lie Ed, D, guru besar UKWMS dan pakar pendidikan, yang ke-2 Dr.Xiao Renfei (direktur Conficius Instute Surabaya) dan yang ke-3 adalah perwakilan dari instansi pemerintah Dr. Ir. Herrukmi Septa Rinawati, MM

“Kita melihat kemajuan teknologi ini perlu dipersiapkan karena kemajuan ini cukup pesat, sehingga mahasiswa kita ingatkan kita harus berfikir out of the box. Mahasiswa harus berfikir 20 tahun ke depan. Mungkin sebaiknya kita berfikir 5.0,” tutur Budi Hermawan, ketua pelaksana.

Dalam era 4.0 kemajuan teknologi harus diimbangi dengan perkembangan kemampuan sumber daya manusianya. Karena jika tidak diimbangi akan tergerus oleh teknologi bahkan bisa digantikan dengan robot.

Anita lie dalam pemaparannya menjelaskan indonesia dalam beberapa tahun kedepan akan menjadi negera dengan peekonomi terbesar ke-5.

“Ini tentu saja harus berimbang dengan kualitas sumber daya manusia yang kita punya. Artinya para mahasiswa sudah harus mengupgrade skill yang mereka miliki,”tutur anita.

Cara untuk menambah sebuah kemampuan terutama harus dengan pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih tarik menarik dengan pemerataan dan keunggulan. Sumber daya yang ada di Indonesia sudah unggul. Tapi kalau negara bukan bicara mengenai individu.

Anita lie melihat mahasiswa dalam revolusi 4.0 ini beberapa ada yang merasa cemas produktif dan ada yang tidak. Anak muda terus diingatkan untuk kerja keras sert berani explorasi. Karena persaingan dengan negara lain sangat ketat.

Akan mungkin bisa terjadi dimasa yang akan datang pekerjaan-pekerjaan tertentu akan tergantikan seperti seorang telemarketing, kasir dll. Yang lebih ironisnya pekerjaan tersebut digantikan oleh sebuah teknologi yang bernama robot.

Dengan adanya seminar ini Budi Hermawan mengharapkan bahwasanya, Mahasiswa harus bisa melihat peluang yang ada dan harus bisa melihat kondisi berembangnya teknlogi yang ada sehingga tidak kalah saing dengan kemajuan teknologi. (Ard/Ace/yan)

Namun tentunya perlu adanya pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh karena kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian juga perlu ditingkatkan, mengingat pekerjaan bersifat repetitif bakal hilang di masa depan, Pasalnya sektor pertanian memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara serta menampung banyak tenaga kerja.

“Seperti penggunaan Internet of Things (IoT), Artificial Intellegence (AI), Autonomous Robotic, sampai big data analitics, ” Kata Subandi, Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.

Kegiatan The International Conference on Agricultural and Life Sciences (ICALS) 2019 diselenggarakan Rabu (31/7/2019) puagi oleh Fakultas Pertanian Universitas Jember bekerja sama dengan Islamic Development Bank, Pusat Unggulan Tanaman Industri (PU BioTIn) Universitas Jember, serta Pasca Sarjana Universitas Jember di Gedung Soetardjo Jember.

Menurut hasil studi FAO lanjut Subandi , untuk mencukupi kebutuhan pangan dunia di tahun 2050 maka produktivitas pertanian harus meningkat menjadi 70 persen, sementara lahan pertanian makin menyusut. Sementara itu diperkirakan 49 persen pekerjan manual di bidang pertanian bakal hilang digantikan mesin, Problema seperti ini juga mulai kita rasakan.

“Oleh karena itu Kementerian PPN/Bappenas menyiapkan strategi pembangunan pertanian Indonesia guna mencapai Visi Indonesia 2045. Diantaranya dengan membangun pertanian modern, mendidik SDM pertanian yang mumpuni, serta pengembangan industri pengolahan makanan agar mendapatkan nilai tambah, ” ungkapnya.

Untuk itu sambung Subandi, Kementerian PPN/Bappenas mendukung Universitas Jember sebagai perguruan tinggi yang fokus pada bidang pertanian melalui berbagai skema diantaranya bantuan dari Islamic Development Bank guna mewujudkan Universitas Jember yang unggul di bidang bioteknologi pertanian, perkebunan dan kesehatan.

“Harapannya makin banyak hasil-hasil penelitian inovatif yang bisa dihilirkan ke sektor industri,” Subandi.

Sementara itu, Rektor Unej Moh.Hasan mengusulkan agar pemerintah memberikan perhatian pada diversifikasi bahan pangan.

“Sudah saatnya bahan pangan kita yang melimpah dikembangkan lebih serius, sebab selama ini lebih fokus pada padi, jagung dan kedelai yang lahannya semakin lama semakin menyusut. Pengembangan bahan pangan alternatif seperti singkong, sagu, umbi-umbian dan lainnya diharapkan mengurangi ketergantungan kita akan impor gandum yang tidak kita produksi sendiri,” ungkap Moh Hasan. (gik/yud/oso)

Muskab Kadin ini diharapkan menghasilkan ide dan program-program yang konstruktif bagi kemajuan dunia usaha di Sidoarjo. Selain itu, acara ini dihadiri para pelaku bisnis dan Wakil Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur.

“Sampai saat ini peran Kadin dalam menumbuhkan ekonomi Sidoarjo belum maksimal,” terang Ketua Kadin Sidoarjo, Imam Sugiri, Rabu (24/07/2019).

Kendati demikian, kata Imam Sugiri Kadin terus berupaya menumbuhkan ekonomi Sidoarjo dengan lebih menggali lagi peluang dan tantangan yang ada. Termasuk peluang dan tantangan di era revolusi industri 4.0 bagi pelaku bisnis di Sidoarjo.

“Agar para pelaku bisnis yang tegabung dalam Kadin Sidoarjo bisa lebih memahami potensi pasar dalam pengembangan bisnis. Apalagi, Pemkab Sidoarjo membuka pintu selebar-lebarnya kepada para investor yang ingin berbisinis di Sidoarjo,” imbuhnya.

Selain itu, Imam Sugiri mengaku hendak mengakhiri masa jabatan sebagai Ketua Kadin Sidoarjo periode 2014 – 2019 melalui Muskab ini dengan memunculkan program-program yang dapat mendongkrak perekonomian Sidoarjo.

“Yakni memanfaatkan dan mengambil peluang bisnis yang ada di era industri 4.0 ini,” tegasnya.

Wakil Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto menguraikan sampai saat ini lulusan SMK paling banyak menganggur. Pihaknya berharap Ketua Kadin Sidoarjo yang akan terpilih diharapkan bisa menggandeng pemerintah dalam menyelesaikan problem tenaga kerja. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Sidoarjo di atas rata-rata nasional. Setiap tahun nilai investasi naik, pertumbuhan ekspor meningkat dan peluang bisnis terbuka lebar.

“Tantangannya kurangnya pekerja terampil hingga jumlah pengangguran masih didominasi lulusan SMK. Harus diperbanyak lulusan SMK yang terampil dalam bidang Teknik Mesin Industri atau bidang lainnya,” katanya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah menegaskan potensi usaha di Sidoarjo cukup strategis. Tahun 2018 pertumbuhan ekonominya mencapai 5,9 persen. Investasi Tahun 2018 mencapai Rp 23,8 triliun. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung kemajuan usaha dan pelaku bisnis.

“Pemkan Sidoarjo membuka pintu selebar-lebarnya bagi para investor untuk menanam modalnya. Pemkab berkomitmen mempermudah proses segala perizinan usaha. Kalau ada yang mempersulit proses izin usaha langsung laporkan akan saya tindak,” paparnya.

Selain itu, Abah Ipul mengapresiasi dan berharap hasil Muskab Kadin ke VI dapat menghasilkan program yang bermanfaat bukan hanya untuk internal Kadin.

“Tetapi juga bermanfaat dalam menaikkan pertumbuhan ekonomi di Sidoarjo,” tandasnya. (Wan/yan)

Buku Smart City tersebut berisi 46 tulisan yang disusun oleh 81 peneliti dari 25 departemen di ITS sesuai bidang keahliannya masing-masing.

“Seluruh dosen dari semua jurusan terlibat, karena Smart City ini menyangkut banyak aspek yang harus diperhatikan,” ujar Rektor ITS Prof Ir Joni Hermana MSc memberi sambutan sebelum meluncurkan buku.

Menurut guru besar Teknik Lingkungan tersebut, buku ini merupakan salah satu kontribusi dari ITS sebagai perguruan tinggi berbasis sains dan teknologi dalam pengembangan smart city di Indonesia.

Buku yang berisi tentang konsep dan metodologi penerapan Smart City ini disusun berdasarkan enam dimensi. Adapun enam dimensi tersebut ialah Smart Government dan Smart Branding masing-masing dengan lima tulisan, Smart Econom dengan empat tulisan, Smart Living dengan 11 tulisan, Smart Society dengan empat tulisan, dan Smart Environment dengan tujuh tulisan.

Tony D Susanto PhD selaku koordinator penulis dan editor buku menyatakan, buku tersebut merupakan buku pertama di Indonesia yang membahas enam dimensi tentang smart city tersebut secara terintegrasi. “Implementasi keenam dimensi tersebut dapat berhasil bila didukung dengan smart people,” tutur dosen Sistem Informasi ITS ini.

“Menghadapi kemajuan teknologi, mau tidak mau kita harus mengikutinya, bukan lagi menghindari. Untuk itu, koperasi juga harus berbenah dengan memanfaatkan teknologi itu,” ungkap Dr. Rully Indrawan M.Si, Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM RI, kepada awak media.

Kongres Adopkop merespon usulan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM RI. (rhd)

Dengan memanfaatkan teknologi yang ada, lanjut Rully, koperasi dapat menjalankan fungsinya semakin optimal. Salah satunya melalui peran Adopkop Asosiasi Dosen Peneliti Koperasi (Adopkop) Indonesia.

“Oleh karena itu, kami mengharapkan para akademisi dan peneliti yang tergabung dalam Adopkop Indonesia ini bisa berperan agar koperasi bisa memanfaatkan teknologi yang berkembang,” ungkap Guru Besar Universitas Pasundan Bandung ini.

Sementara itu, Sekjen Adopkop Indonesia, Wiyono, mengapresiasi harapan Rully Indrawan agar Adopkop berperan aktif. Sebab beberapa anggota Adopkop juga pelaku koperasi yang nantinya diharapkan dapat memberikan edukasi dan perubahan pada model koperasi yang telah dijalankannya saat ini.

“Selama ini, kami sudah melakukan edukasi ataupun interaksi langsung dengan para pelaku koperasi yang tergabung dalam Adopkop Indonesia. Kami juga mendukung beberapa koperasi yang mulai mau berkembang untuk penyesuaian diri pada era revolusi industri 4.0,” tegas dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Sebelumnya, telah diadakan Lokakarya dan Kongres Asosiasi Dosen dan Peneliti Koperasi (Adopkop) Indonesia di UMM. Sebagai rangkaian acara, dilanjutkan pelaksanaan Kongres Adopkop Indonesia ke-3, dimana hasil kongres tersebut, terpilih M. Fathorrozi, dari Universitas Negeri Jember (Unej), sebagai Ketua Adopkop Indonesia yang baru. (adn/yan)

“Salah satu tanggung jawabnya, yaitu meningkatkan kedudukan dan peran serta perempuan dalam pembangunan, serta program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan,” ungkap Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. H. Emil Elestianto Dardak, M.Sc, hadapan ribuan mahasiswa UMM, saat mengisi kuliah umum Strategi dan Implementasi Program Nawa Bhakti Satya Bagi Dunia Kampus, di Dome UMM, Rabu (6/3/2019).

Mantan Bupati Trenggalek ini mengatakan, budaya Jawa Timur masih menganut budaya Patriarki, yaitu berdasar garis keturunan dari Bapak. Kesetaraan gender, merupakan hak asasi sebagai manusia untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup.

“Tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Dari sisi inilah, Pemprov Jatim berusaha menyeimbangkan peran perempuan dan laki-laki, namun tanpa menghilangkan budaya yang ada. Misal dari sisi pendidikan, politik, kesehatan, ekonomi maupun ketenagakerjaan. Tentunya ini tidaklah mudah,” jelas Emil, saat menggantikan Gubernur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si dalam pemaparan program Nawa Bhakti Satya, memperingati Hari Perempuan Internasional 8 Maret.

Program kampanye Labour Rights for Women ditujukan bagi pekerja perempuan muda, tidak ada henti-hentinya menyuarakan dan mengedukasi perempuan. Kesetaraan gender tidak harus dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis tanpa pertimbangan selanjutnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Republik Indonesia (RI) Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar M.Si, menyebut Balai Latihan Kerja (BLK) memegang peranan penting. Namun pada kenyataannya, perlu revitalisasi dan revalidasi BLK.

Walikota Malang Sutiaji menyampaikan uneg-unegnya terkait BLK. (rhd)

“Contohnya, BLK Singosari itu besar, tapi kondisinya memprihatinkan. Memang harus di revitalisasi dan revalidasi. Sebelum presiden membangun 1.000 BLK Komunitas, harus diperbaiki dulu BLK yang ada. Karena era sekarang persaingan SDM itu sangat pesat,” ungkap Prof Dr H.A. Malik Fadjar MSc.

Mantan rektor UMM yang mendapatkan kado tumpeng dari UMM di usia ke-80 nya ini menyebutkan ada 3 kunci yang harus dimiliki untuk memenangkan kompetisi ini. Pertama, mempunyai sumber daya manusia yang banyak. Kedua, memiliki networking yang bagus. Ketiga, penguasaan atas teknologi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Saiful Rahman, mengatakan penyumbang penggangguran terbanyak itu SMK dan SMA. Sementara jumlah SMK di Jawa Timur ada 2000 lebih, dan yang berstatus negeri hanya 198. Ditargetkan kelulusan 2020, komposisi SMK 70 persen dan SMA 30 persen.

“Saat ini kami menerapkan konsep milea dan dual track, untuk formal dan non formal. Selain itu, kami juga membekali lulusan dengan sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi. Sayangnya, peran BLK dalam sertifikasi ini minim. Harapannya, BLK harus bisa bersinergi, dengan konektivitas ke sekolah-sekolah. Tidak berdiri sendiri seperti saat ini. Sehingga nantinya tidak saling menyalahkan,” tegas Saiful Rahman.

Sementara itu, Rektor UMM Dr. Fauzan M.Pd, mengatakan BLK seharusnya mampu mendidik masyarakat agar tidak tertinggal dengan segala bentuk kemajuan. Mengingat zaman berubah dengan cepat, semestinya BLK berpikir kekinian tidak lagi kolot.

“Selain BLK, P4TK BOE VEDC juga mati suri karena regulasi. Mereka beranggapan, jika salah akan kena KPK. Saran saya, harus ada sinergitas antara BLK dengan lembaga pendidikan yang mengutamakan output. Wantimpres bisa menyampaikan ini ke pihak terkait. UMM juga siap mendukung sinergisitas dengan BLK. Sebab UMM juga memiliki laboratorium yang sudah diakui, sehingga baik SDM maupun prasarananya siap. Sekaligus membantu sertifikasi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi,” terang Fauzan.

Pemotongan tumpeng ulang tahun ke-80 Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar M.Si. (rhd)

Menanggapi beberapa masukan tersebut, Kepala UPT BLK Singosari, Hermanu Setijanto, S.Sos, MM, mengatakan akan berupaya melaporkan masukan tersebut ke Pemprov Jawa Timur sebagai induk BLK Singosari.

“Kami mengikuti aturan dari Pemprov Jatim. Sasaran pelatihan BLK itu pencari kerja dan meningkatkan produktivitas tenaker di pusat, dengan program standar sesuai Kemenaker yaitu pelatihan, sertifikat, dan penempatan. Saat ini, pencari kerja terbanyak dari SMA, disusul SMK, SMP, dan SD. Ada 12 kejuruan yang dilatih instruktur PNS dan dilengkapi sarana prasarana. Di BLK memang sering terjadi regulasi. Bahkan untuk update materinya kami minta dari swasta,” ungkap Hermanu.

Sedangkan, Walikota Malang Sutiaji mengatakan sertifikasi bukan hal yang mutlak dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Sebab ada banyak masyarakat Malang yang sukses tanpa harus tersertifikasi.

“Ada pengusaha Kota Malang yang memproduksi brand sepatu. Dengan modal 16 juta, dalam 6 bulan berpenghasilan 2 milyar. Itu bukan melalui lembaga sertifikasi dan BLK. Dan ini membuktikan bahwa akademik bukan utama, seperti IPA, Matematika, dan lainnya harus baik. Tapi pendidikan karakter yang ditanamkan sebagai pendidikan dasar sejak dini,” terang Sutiaji. (adn/yan)