Bupati Rini Syarifah dalam sambutannya mengatakan, bahwa Konsultasi Publik merupakan rangkaian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini, guna mengoptimalkan hasil pembangunan di wilayah masing-masing.

“Partisipasi masyarakat, khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat agar berperan dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan,” kata Bupati Rini Syarifah.

Lebih lanjut Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar menyampaikan, berdasarkan isu, tantangan, hingga capaian kinerja tahun 2022 yang telah dipaparkan, maka tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 adalah memantapkan produktivitas ekonomi yang berorientasi ekspor dan perluasan pasar melalui penguatan SDM, infrastruktur dan stabilitas sosial-politik, dengan fokus pembangunan pada kualitas SDM, infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung perekonomian.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” urainya.

Mak Rini menambahkan, bahwa program maupun kegiatan strategis yang dapat memberdayakan dan membangkitkan partisipasi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat perlu menjadi perhatian bersama. “Hal ini, sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif, daya saing dan kemandirian daerah,” terangnya.

Orang nomor satu di Pemkab Blitar ini menambahkan, mendukung target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen pada tahun 2024. Diharapkan, perangkat daerah teknis agar bergerak selaras dan terintegrasi dengan sasaran utama pembangunan pada kantong-kantong masyarakat miskin. Keterpaduan ini akan terus dievaluasi serta akan dilakukan penyempurnaan guna terwujudnya program yang berkualitas serta tepat sasaran.

“Isu tentang penghapusan kemiskinan ekstrim, penanggulangan stunting, penurunan angka kematian ibu, ketahanan pangan, percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah prioritas, peningkatan kualitas SDM, penurunan tingkat pengangguran, dan peningkatan daya saing sektor unggulan diantaranya melalui pengembangan pertanian yang berkelanjutan dan terintegrasi dari hulu ke hilir serta pengembangan sektor pariwisata dan UMKM akan menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan,” paparnya. (jar/sit/adv)

Sebagai tanda dimulainya musrenbang yang bertemakan ‘Memacu Pembangunan Ekonomi Yang Mengoptimalkan Sumberdaya Secara Arif dan Lestari’, Bupati Blitar melakukan penekanan tombol sebagai tanda launching aplikasi perencanaan dan pengaggaran bisa segera dimulai.

Dalam sambutannya, Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM mengatakan, tahun 2019 nanti ada 6 prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan. Diantaranya, pertama mengenai penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Kedua penataan kota Kanigoro. Ketiga pemantapan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam melaksanakan pesta demokrasi. Keempat peningkatan kualitas layanan pendidikan kesehatan masyarakat, pengarusutamaan gender dan anak. Kelima peningkatan tata kelola Pemerintahan kinerja ASN dan peningkatan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi. Keenam mengenai peningkatan daya saing ushaa melalui sektor ekonomi unggulan berbasis kawasan dan berkelanjutan.

“Kita berharap, dengan pengelolaan APBD yang tidak terlalu besar, bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi usulan yang banyak tadi, akan dirampingkan atau diseleksi hingga mengerucut sesuai dengan kemampuan APBD kita”, kata Rijanto.

Bupati Rijanto menambahkan, jika ingin membangun tata kelola Pemerintahan yang baik, maka harus menggunakan aplikasi semuanya. Mulai e-planing maupun e-budgeting.

“Tentu itu semua sudah kita lakukan. Jadi dengan adanya aplikasi dalam perencanaan di musrenbang ini tentu sangat baik”, pungkas Rijanto.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Blitar, Suwandito dalam sambutannya mengatakan, pada musrenbang ini, pihaknya berkomitmen semakin memaksimalkan perencanaan, dengan melakukan pendampingan SKPD. Mulai restra, renja, hingga KUA PPAS. Selain itu, dengan pengembangan e-planing, akan menjamin konsistensi penganggaran. Pelaksanakaan teknogi dalam musrenbang tentu akan mempercepat proses penganggaran.

“Dari ribuan usulan yang masuk, rata-rata masih terkait dengan pengembangan infrastruktur. Sehingga ke depan usulan itu akan dilihat terlebih dahulu oleh OPD terkait agar bisa ditindaklanjuti”, tandas Suwandito. (jar/hms)