Bagi pasien Covid-19 yang tidak tertampung pada fasilitas milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu, terpaksa untuk menjalankan isolasi mandiri (Isoman). Melihat fakta di lapangan, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, merasa sangat perihatin atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Baca juga:

• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Terdakwa Penggelapan Uang Penjualan Emas Rp 3,3 Miliar Divonis 3 Tahun 6 Bulan Penjara
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman

“Isolasi mandiri itu nanti akan jadi berat, karena rata-rata orang bingung obatnya apa, terus ngecek oksigennya gimana nanti kesulitan. Apalagi varian baru itu serangannya cepet sekali,” ujarnya, Jumat (09/07).

Oleh karena itu, pihaknya telah menginisiasi supaya Gedung DPRD Kota Malang bisa digunakan sebagai Safe House tambahan, bagi pasien Covid-19 bergejala ringan atau OTG.

“Jika memang dibutuhkan oleh Pemkot Malang, maka dewan mempersilahkan gedung DPRD digunakan untuk Safe House, kita nanti WFH aja semua. Tapi dengan catatan kita serahkan ke Pemkot untuk pengolahannya, seperti tenaga medisnya, bed, dan lain-lain. Karena dewan tidak memiliki pengetahuan teknis untuk itu,” paparnya.

Sedangkan untuk realisasinya, legislatif masih menunggu keputusan dari Pemkot Malang. Pasalnya, eksekutif merupakan eksekutor dari program.

Inisiasi penggunaan gedung DPRD Kota Malang sebagai Safe House tersebut sebelumnya juga telah dikomunikasikan kepada Wali Kota Malang, Sutiaji. “Sudah disampaikan kepada Pak wali,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Sutiaji menyambut positif. Namun penambahan Safe House tak bisa serta merta, karena banyak yang harus dipersiapkan

“Ya bagus. Sebenarnya Pemkot punya banyak fasilitas, tapi persoalannya para nakes, lalu bed gimana. Jangan sampai orang yang tidak bisa menangani menjadi nakes,” kata Sutiaji.

Meski begitu orang nomor satu di Kota Malang itu memprediksi kemungkinan hanya bagian tertentu dari Gedung DPRD saja yang bisa digunakan.

“Mungkin yang bisa digunakan hanya ban lorong, atau di depan bisa. Karena kan dalamnya kantor-kantor,” tutup Politisi Partai Demokrat itu. (mus/ed2)