“Jadi, memang pihak Desa Munder pada April lalu, mengajukan permohonan bantuan ke Baznas untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) warganya. Tapi, karena keterbatasan anggaran di Baznas untuk program RTLH tahun 2022, sehingga ini belum bisa kita realisasikan. Karena, anggaran 2022 untuk RTLH sudah terserap, pengajuan yang 2021 pun ada yang kita realisasikan pada 2022 ini. Kemudian nanti, yang dari Desa Munder ini (Misnari), insyaallah bisa kita realisasikan,” terang Abah Atok.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Pihaknya nanti akan melihat dulu, kondisi rumah dari Misnari dan jika memang masih belum layak huni akan mendapat bantuan perbaikan. “Kita akan lihat dulu kondisinya. Kemarin ada 25 unit proposal RTLH yang sudah kita ajukan ke propinsi, kita akan verifikasi ulang, kalau itu memang masih tidak layak ya tentu kita bantu,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan Memontum.com, ada rumah di Desa Munder, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang, yang tidak layak huni dan itu milik Misnari. Karena kondisi itu, salah satu tetangganya yaitu Hartono, membantu memperbaiki rumah tersebut agar menjadi layak huni. Hal itu, lantaran tetangganya prihatin dan merasa iba melihat rumah yang ditempati Misnari dengan kondisinya yang sangat memprihatinkan. Sementara rumah tersebut, ditempati Misnari bertiga dengan istri dan anaknya. (adi/gie)

“Anggaran bantuan perbaikan RTLH kan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS). Nah, untuk tahun ini anggarannya berkurang, jadi jumlah RTLH yang dapat bantuan untuk diperbaiki juga berkurang,” kata Agus Santoso.

Lebih lanjut Agus menuturkan, pada tahun ini ada 443 unit RTLH yang bakal mendapat bantuan untuk diperbaiki. Adapun rincian anggarannya, 190 unit berasal dari Bantuan Stimultan Perumahan Swadaya (BSPS), 169 unit berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 84 unit berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU).

“Dari 84 unit yang anggarannya berasal dari DAU, 15 diantaranya bakal diperbaiki melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD),” ujarnya.

Agus menambahkan, nantinya rata-rata rumah bakal mendapat anggaran senilai Rp 17,5 juta, dimana Rp 15 juta untuk pengadaan bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

“Meskipun anggaran sudah dipastikan nominalnya, namun nanti untuk anggaran yang diberikan akan disesuaikan dengan masing-masing rumah tersebut,” pungkas Agus Santoso. (fjr/yan)

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar telah mengusulkan dana bantuan rehab untuk 300 rumah tidak layak huni. Anggaran bantuan tersebut dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Kami menargetkan, pada 2021 mendatang, permasalahan rumah tidak layak huni di Kota Blitar sudah terselesaikan”, kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar, Erna Santi, Senin (6/11/2017).

Anggaran untuk rehab rumah layak huni tidak cukup mengandalkan APBD Kota Blitar. Namun perlu ada peran serta masyarakat dan swasta untuk mengatasi masalah rumah tidak layak huni di Kota Blitar.

“Di 2017 ini, kami sudah merehab 10 rumah tidak layak huni. Itu anggaran pengalihan dari Bapemas”, tandas Erna Santi.

Menurut Erna Santi, kriteria rumah layak huni yang bisa diusulkan mendapatkan bantuan, diantaranya harus hak milik. Selain itu, pemilik rumah termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dana bantua tersebut, sifatnya hanya sebagai stimulus saja.

“Harapannya, pemilik rumah dan masyarakat berperan aktif dalam program penuntasan rumah tidak layak huni”, jelas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar.

Lebih lanjut Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kota Blitar menyapaikan, bahwa bantuan yang diberikan bukan berupa uang. Akan tetapi material yang dibutuhkan untuk merehab bangunan rumah. Untuk besaran nilainya, masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) program tersebut yang sebentar lagi akan turun.

” Untuk realisasi atau tindak lanjutnya, kami masih menunggu Juknis. Sementara ini kami masih melakukan pendataan jumlah rumah tidak layak huni”, pungkasnya. (jar/yan)