Memontum Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Tahun Anggaran 2022, telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR untuk menjadi Undang-Undang di dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022, Kamis (30/09/2021) tadi. APBN 2022 tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung dan memulihan ekonomi, melanjutkan reformasi, dan melindungi masyarakat dari bahaya pandemi Covid-19.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Pemerintah menyadari peranan APBN yang antisipatif dan fleksibel dalam merespon kebutuhan intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha, menjadi faktor yang sangat menentukan,” jelas Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, saat mewakili Presiden menyampaikan pendapat akhir pemerintah dalam rapat paripurna tersebut.

Menkeu melanjutkan, upaya pemulihan akan terus dilakukan sehingga proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 diperkirakan dapat mencapai 5,2 persen. Perkiraan tersebut, dianggap cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural, serta kewaspadaan risiko ketidakpastian kinerja perekonomian ke depannya. 

Kinerja ekonomi tahun 2022, tambahnya, akan ditopang dengan pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan juga perdagangan internasional. Pemerintah turut mendukung pemulihan ekonomi dan sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pada tahun 2022. 

Pemerintah juga akan melanjutkan program perlindungan sosial dan penciptaan kesempatan kerja, sehingga tingkat kemiskinan diharapkan dapat menurun pada kisaran 8,5-9 persen tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen dan gini ratio atau rasio ketimpangan akan menurun menjadi 0,376-0,378. Sementara itu, indeks pembangunan manusia akan meningkat di kisaran 73,41-73,46.

Di dalam menstimulasi perekonomian dan target pembangunan, postur APBN 2022, meliputi pendapatan negara direncanakan sebesar Rp 1.846,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp 2.714,2 triliun, sehingga defisit sekitar Rp868 triliun atau 4,85 persen PDB. Secara bertahap, defisit APBN akan diturunkan dari 6,14 persen pada tahun 2020 akan menjadi 5,7 persen dari PDB pada tahun 2021, dan untuk tahun depan sekitar 4,85 persen dari PDB.

“Ini menggambarkan upaya secara konsisten di dalam menjaga kesehatan APBN meskipun APBN menjadi garda terdepan dan bekerja luar biasa keras,” jelas Menkeu.

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan dan kerja sama segenap anggota DPR, sehingga proses penyusunan, pembahasan, dan persetujuan RUU APBN 2022 dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai jadwal.

“Kita berupaya agar rakyat akan terus terlindungi dan pulih kembali. Kita akan terus mengupayakan ekonomi pulih dan kuat kembali. Kita akan berupaya agar APBN pulih dan sehat kembali,” ujar Menkeu. (hms/keu/aye)

Memontum Jakarta – Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2022, untuk terus dilanjutkan pembahasannya menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, sebagai perwakilan pemerintah dalam prosesnya, menyampaikan apresiasi atas dukungan dari DPR sehingga pembahasan APBN 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

“Perkenankanlah dalam kesempatan ini kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ketua, seluruh Wakil Ketua, Anggota Banggar, dan seluruh anggota dewan di seluruh komisi yang telah bekerja luar biasa keras dalam rangka untuk menyelesaikan pembahasan mulai KEM PPKF hingga pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2022,” ungkap Menkeu saat menyampaikan pendapat pemerintah dalam Rapat Kerja Banggar DPR, Selasa (28/09/2021).

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Asumsi makro yang disepakati pada APBN 2022 disusun secara optimis, namun realistis dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian. Yaitu, pertumbuhan ekonomi disepakati 5,2%; laju inflasi 3%; nilai tukar rupiah Rp14.350 per US$; tingkat suku bunga SUN 10 tahun 6,82%; harga minyak mentah Indonesia 63US$/barel; lifting minyak bumi 703 ribu barel per hari; lifting gas bumi 1.036 ribu barel setara minyak per hari. Adapun target pembangunan yang juga disepakati yaitu tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3%; tingkat kemiskinan 8,5-9%; gini rasio 0,376-0,378; indeks pembangunan manusia 73,41-73,46; nilai tukar petani 103-105; nilai tukar nelayan 104-106.

Pendapatan negara Pada tahun 2022, diproyeksikan akan meningkat mengikuti prospek pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi perpajakan. Anggaran pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.846 triliun, terdiri atas target penerimaan perpajakan sebesar Rp1.510 triliun atau lebih tinggi Rp3 triliun dari target perpajakan yang telah diusulkan dalam RAPBN 2022 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp335 miliar.

Belanja negara tahun 2022, akan berfokus pada program prioritas, efisien, berbasis hasil, antisipatif, dan penguatan desentralisasi fiscal, serta pengendalian kualitas transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Anggaran belanja negara8, direncanakan sebesar Rp2.714 triliun yang terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.944 triliun dan anggaran TKDD Rp769 triliun.

APBN 2022 hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman kesehatan dan jiwa, menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta mendukung daya tahan dunia usaha dan UMKM. Meski demikian, pemerintah optimis konsolidasi fiskal secara bertahap dapat dilakukan sehingga defisit kembali maksimal 3% PDB di tahun 2023 sesuai amanat UU 2/2020.

“APBN 2022 sebagai periode terakhir dari UU 2/2020 yang membolehkan pemerintah melakukan defisit di atas 3% jelas merupakan tahun yang sangat penting. Bagaimana kita terus mengawal pemulihan ekonomi dan di sisi lain terus melakukan upaya menyehatkan kembali APBN atau konsolidasi fiskal pada tahun 2023,” ungkap Menkeu. (hms/keu/aye)