“Kami menggelontorkan 1,5 ton tiap desa serta 8 ton per hari, untuk operasi pasar kabupaten,” terang Kepala DKPP, Tutik Purwaningsih, Kamis (16/02/2023) tadi.

Dikatakan Tutik, menindaklanjuti instruksi Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, hal ini guna mengendalikan harga beras. Sementara kegiatan operasi pasar ini, bakal digelar sampai dengan akhir Februari 2023 mendatang.

Guna memantau perkembangan kondisi harga pasca adanya operasi pasar itu, Mas Dhito-sapaan bupati, juga menginginkan adanya evaluasi mingguan. Dari evaluasi tersebut, dapat diketahui progres intervensi terhadap harga beras yang dilakukan.

Pihaknya menambahkan, untuk stok harga beras hingga jelang Ramadan di Kabupaten Kediri, dipastikan aman. Bahkan hingga saat ini, DKPP telah menyediakan 14.000 ton beras medium selama dua bulan mendatang.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Adapun berdasarkan data yang dimiliki, untuk kebutuhan beras tiap bulannya di Kabupaten Kediri, pada kisaran 9.000 ton. “Stok aman. Kita juga bekerjasama dengan Bulog untuk ketersediaan beras,” katanya.

Dengan adanya operasi pasar yang dilakukan ini, Tutik menyebutkan telah terjadi penurunan harga beras. Untuk beras medium, harga di pasar mencapai angka Rp11.000 yang mulanya mencapai Rp12.000 perkilogram.

Selain DKPP, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, juga menggelar pasar murah yang menyediakan bahan pokok dan pakaian dengan harga murah di tiga titik. Selain menekan harga beras, pasar murah yang bekerjasama dengan TP PKK tersebut juga dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

“Bagi masyarakat dengan kategori sangat tidak mampu (miskin ekstrem), Mas Bupati (Mas Dhito) akan memberikan bingkisan berupa sembako,” kata Kepala BPSDA, Dyah Saktiana.

Dari pantauan di lokasi operasi pasar, selain beras, disediakan pula minyak goreng maupun gula. Diharapkan dengan kegiatan operasi pasar tersebut, dapat berdampak positif dalam menekan kenaikan harga dan meningkatkan daya beli masyarakat.(pan/sit)

Ini adalah bentuk perhatian serius dari Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto. Tentunya Satgas Pangan Polresta Malang Kota dibentuk dengan tujuan memastikan ketersediaan bahan pokok termasuk minyak goreng serta mengantisipasi perbuatan melawan hukum dari oknum yang menimbun, menyelewengkan bahan pokok dan minyak goreng.

Petugas melakukan Sidak di Swalayan Robinson (Mall Ramayana) Jl. Merdeka Timur Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Rabu (16/03/2022). Setelah mengecek di Swalayan Robinson, Satgas Pangan Polresta Malang Kota bergerak ke beberapa lokasi diantaranya Superindo Tlogomas, Indomart Jl Kalpataru, Alfamart Jl Sawojajar termasuk Pasar Tradisional Tawangmangu.

Pelaksanaan pemantauan, pengecekan, pengawasan serta monitoring tidak ditemukan kenaikan harga yang melebihi batas dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Juga tidak ditemukan  praktek  penimbunan minyak goreng. Selain itu, untuk harga bahan pokok yang lainya juga masih aman.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kami tidak menemukan unsur penimbunan bahan pokok terutama minyak goreng. Swalayan ini menjual minyak goreng sesuai ketentuan pemerintah yaitu dengan harga Rp 28.000 per dua liternya. Namun setiap harinya ada pembatasan pembelian. Setiap orang hanya diperbolehkan membeli satu kemasan saja untuk menghindari kelangkaan dan kecurangan. Untuk bahan pokok lainnya masih aman,” ujar Personel Satgas Pangan Iptu Handoko.

Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terkait kelangkaan minyak goreng di Kota Malang. Pihaknya mengimbau agar masyarakat Kota Malang, tidak panik (panic buying) dan resah dengan adanya isu kelangkaan minyak goreng. Satgas juga melakukan deteksi dini dan aksi serta intervensi dini guna antisipasi adanya potensi kerawanan yang ditimbulkan akibat dari kelangkaan minyak goreng di wilayah Kota Malang.

“Kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat Kota Malang tidak melakukan panic buying. Karena kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi adanya penimbunan bahan pokok khususnya minyak goreng. Apabila masyarakat memiliki informasi terkait penimbunan bahan pokok dan minyak goreng, silahkan melaporkan ke Polresta Malang Kota, maka akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Kombes Pol Budi. (gie)

Kasatreskrim Polres Blitar, AKP Ardian Yudho, mengatakan pengecekan minyak goreng tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng kemasan maupun curah. Satgas Pangan ingin pastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi kelangkaan minyak goreng demi keuntungan sepihak.

“Sasaran Sidak yaitu distributor minyak goreng UD Tri Mei di Desa Kendalrejo, Kecamatan Talun dan distributor makanan dan minuman PT Mayora di Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Garum,” kata AKP Ardian Yudho, Senin (21/02/2022).

AKP Ardian Yudho menambahkan, selain mengecek stok, Satgas Pangan juga mengecek harga minyak goreng di pasaran. “Kita kawal agar minyak goreng yang dijual di pasaran tidak ada yang menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah,” imbuhnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Lebih lanjut AKP Yudho menyampaikan, dari Sidak tersebut di UD Tri Mei diketahui stok minyak goreng tersisa 900 Karton merk Hemart. Sebagian sudah didistribusikan dengan harga distributor Rp 13.000 per liter. Sementara di PT Mayora stok minyak goreng saat ini hanya tinggal 200 karton dengan merk Filma.

“Dengan jumlah itu, stok minyak goreng di wilayah Kabupaten Blitar terbilang masih aman. Demikian juga untuk harga minyak goreng di Kabupaten Blitar hingga saat ini masih aman. Jadi, masyarakat diminta jangan panik karena tiap hari pasti kami pantau,” jelasnya.

Pihaknya mengimbau, agar para penjual minyak goreng baik di pasar maupun minimarket untuk tetap menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga. “Apabila terjadi peningkatan pembelian minyak goreng dengan kondisi stok yang terbatas, agar segera menginfokan ke Satgas Pangan Kabupaten Blitar. Untuk saat ini kita informasikan bahwa harga minyak goreng yang beredar di pasaran Kabupaten Blitar berkisar di harga Rp14.000 per liternya,” ujarnya. (jar/gie)

Kapolres Malang, AKBP Bagoes Wibisono, melalui Kasat Reskrim, AKP Donny Kristian Bara’langi, mengatakan bahwa giat pengecekan stock minyak goreng oleh anggota Polres Malang dan jajarannya tersebut adalah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng kemasan maupun curah. “Kita ingin pastikan minyak goreng tidak terjadi kelangkaan di Kabupaten Malang,” ujar Donny.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Selain memastikan stok aman, tambahnya, anggota juga mengecek harga minyak goreng agar tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan. “Meski tersedia, harganya juga jangan sampai melambung tinggi. Itu yang mau kita kawal,” tegas AKP Donny.

Dirinya menjelaskan, dari giat pengecekan bersama dengan anggotanya tersebut, stok dan harga minyak goreng di Kabupaten Malang, terbilang masih aman. “Untuk stok dan harga minyak goreng di Kabupaten Malang, hingga saat ini masih aman. Jadi, masyarakat diminta jangan panik karena tiap hari pasti kami pantau,” ujarnya.

AKP Donny menambahkan, para penjual minyak goreng baik di pasar maupun minimarket, untuk tetap menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga. Apabila terjadi peningkatan pembelian minyak goreng dengan kondisi stock yang terbatas, agar segera menginfokan ke Satgas Pangan Kabupaten Malang. “Untuk saat ini, mita informasikan bahwasanya harga minyak goreng yang beredar di pasaran Kabupaten Malang berkisar di harga Rp 14 ribu per liternya,” ujarnya. (hms/gie)

Pada bulan Januari lalu, komoditi utama masakan itu mengalami kenaikan harga cukup tinggi. Yakni kisaran Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu per kilogramnya. Tim mulai bergerak menemui pedagang sayuran, Husna, ( 40 ) warga Wonoasih. “Ini lomboknya ndak banyak ya? Apa memang ndak kulakan? Dan itu lomboknya ada campuran ijo-ijonya?,” tanya Asisten Rini, panggilannya, pada penjual paruh baya itu.

Husna pun menjawab ia tak membeli lombok pada tengkulak dengan jumlah besar, karena takut membusuk jika terlalu lama tidak laku terjual. Husna juga menjawab tidak mencampur lombok-lomboknya dan menjual lombok itu dengan harga Rp 85 ribu per kilogram. “Sudah turun ini jadi Rp 85 ribu, kemarin malah Rp 90 ribu. Sedangkan lombok hijau itu saya jual Rp 45 ribu per kilogram. Dan saya ngambilnya di Wilayah Bantaran,” terang Husna.

Selanjutnya tim beralih ke lapak milik Yulia, warga Kelurahan Kebonsari Kulon yang nampak sedang memetik tangkai lombok dan memisahnya pada tempat yang berbeda. Lombok milik Yulia pun terlihat lebih segar dan besar. “Kami memenuhi permintaan depot atau restoran. Saya menjual lombok ijo dengan harga Rp 40 ribu per kilogram. Kami mengambil dari Situbondo sebanyak 20 kilogram per hari. Dan stok lombok saya habis setiap hari,” urainya.

Tim juga melihat pedagang telur, Agus yang bentuk telurnya kecil-kecil. Agus mengatakan, harga telur mengalami kenaikan dari biasanya Rp 20 ribu per kilogram naik menjadi Rp 24 ribu per kilogram. “Stok berkurang diborong untuk distributor, makanya harganya naik. Adanya ya begini telurnya kecil-kecil. Saya ambil dari Tongas,” jawab pria berusia 43 tahun warga Mayangan itu.

Tiba di bidak H. Abdullah, nampak lombok merah besar kering dalam wadah besar itu menjadi perhatian tim satgas pangan. “Lombok besar kering ini harganya Rp 55 ribu per kilogram. 10 kilogram lombok merah basah hanya jadi 1 kilogram lombok kering,” jelasnya.

Tak hanya lombok dan telur yang menjadi sasaran tim gabungan. Komoditas kedelai pun jadi sorotan. Toko Dunia Krupuk milik Halim Sucahyadi, yang menjual kedelai dalam karung menjual kedelai ecer Rp 10 ribu, pembelian minimal 10 kilogram dijual seharga Rp 9.700 per kilogram. “Saya mengambil distributor dari Surabaya, dari gudang Margomulyo dan Romo Kalisari. Ambil 100 ton, habis 2 minggu. Ini kedelai impor semua dari Argentina, Brasil, Kanada, Amerika,” jawabnya.

Masih menurut Halim, kedelai lokal di Kota Probolinggo sudah tidak ada lagi. “Dulu ada di Dringu  banyak petani menanam kedelai seluas 1 hektar, namun panen tidak sampai 1 ton ya rugi. Mereka memilih menanam beras atau jagung yang lebih menguntungkan,” urainya.

Selain itu, Halim juga menjual kulit ari kedelai seharga Rp 6.500 per kilogram. “Kulit ari kedelai untuk campuran tempe atau pakan ternak burung,” sambungnya.

Baca Juga : Kemacetan Jalan di Pasar Baru Probolinggo jadi Perhatian Satpol PP

Menindaklanjuti hasil sidak pasar, Kasatreskrim, AKP Heri Sugiono, menyimpulkan tidak adanya penimbunan pada komoditi cabai di wilayah kerjanya. Ia pun menganggap kenaikan harga cabai lantaran dipicu oleh terbatasnya stok, seperti stok dari Surabaya beralih tanaman.

Hal senada juga diungkap Kepala DKUPP Fitriawati terkait sidak pasar pada beberapa komoditi yang menjadi keluhan masyarakat. “Stok dari luar berkurang, produksi dari petani juga banyak yang gagal panen,” ungkapnya.

Fitriawati juga menjelaskan perbedaan harga di masing-masing penjual, yang menjual harga cabai rawit seharga Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu per kilogram. “Ya yang saya lihat tadi, kualitas juga menentukan. Tadi yang bagus-bagus mahal sampai dijual Rp 100 ribu, selain itu juga harga dari distributor juga menentukan. Karena dari pantauan kami ada distributor dari Surabaya, Situbondo hingga yang terdekat wilayah kabupaten Probolinggo. Namun yang dari wilayah kabupaten cuma sedikit yang dikirim,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala BPS Heri Sulistio mengharapkan sidak pasar kali ini bisa mengetahui secara mendalam dari harga yang berbeda di setiap penjual komoditi pasar. “Nanti TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) tentunya akan mengkaji dan mengambil langkah-langkah sehingga nanti kita bisa mengambil kebijakan yang bagus untuk Pemerintah Kota Probolinggo,” harapnya.

Sementara itu, Asisten Rini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo, khususnya TPID yang memang salah satu tugasnya adalah memantau indikator-indikator ekonomi yang ada. “Salah satunya adalah inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga beberapa komoditi. Tentunya kami akan melibatkan kepolisian jika ada kecurangan terjadi seperti penimbunan. Tapi jika itu adalah rantai perdagangan, harga melambung tinggi, produsen terbatas, kami akan mengkomunikasikan dengan distributor daerah lain. Istilahnya kami juga berjejaring untuk mengirimkan barangnya ke Kota Probolinggo,” urainya. (geo/ed2)

Bupati Bondowoso Drs. Salwa Arifin melalui Sekda Syaifullah menyebutkan, tugas dari satgas ketahanan Covid-19, nantinya untuk mengontrol pasokan, distribusi, harga, hingga pengendalian pangan di setiap daerah saat pandemi Covid-19 ini.

“Sudah terbentuk, sudah ada datanya tinggal menunggu SK Bupati,” kata Syaifullah kepada memontum.com biro Bondowoso, Rabu (10/6/2020).

Menurut Sekda Syaifullah, anggota yang tergabung dalam satgas itu lintas sektoral. Diantaranya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLHP) dan TNI-Polri.

“Karena membutuhkan dana yang sangat besar, nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Bahkan Bulog tadi sudah menyatakan siap dengan beberapa komoditinya,” ujarnya.

Pembentukan satgas ketahanan pangan ini, kata syaifullah juga merupakan perintah Gubernur Jawa Timur. Bahwa, setiap Provinsi, Kabupaten dan Kota, wajib membentuk satgas ketahanan pangan.instruksi ini juga sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020,” katanya.

Ia juga menambahkan, instruksi ini ditujukan kepada bupati dan walikota, untuk membentuk satgas di daerah.

“Sebagaimana terdapat beberapa pangan di masing-masing daerah yang harus diketahui dengan rutin. Seperti beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, daging ayam, telur ayam, minyak goreng dan gula, itu komoditinya,” pungkasnya. (dul/yan)

Menurut Kanit IV Bidang Ekonomi Sat Intelkam Polres Jember Ipda Dian Eko Memoriyono yang juga selaku Tim Satgas pangan menyarankan alangkah baiknya kedepan, untuk meningkatkan peranan Satgas Pangan.

Selain melakukan langkah-langkah seperti pemberian himbauan, Satgas pangan juga pemasangan spanduk-sapanduk di pasar, supaya pedagang tidak menaikkan harga secara signifikan.

“Ada baiknya, juga dilakukan langkah-langkah dengan cara mengumpulkan semua Stakeholder, semisal antara peternak ayam dengan broker-brokernya, hingga ke tangan penjual tingkat pasar, ” kata Dian.

“Sehingga nanti di pertemuan, dibuatkan MoU, yang mana harga yang akan beredar dari mulai tingkat peternak hingga ke tangan penjual bisa terkontrol,” kata Dian Eko kepada beberapa wartawan, Senin (1/7/2019) siang.

Apabila itu dilaksananakan, menurut Dian Eko tidak ada salah satu pihak yang kemudian mengambil keuntungan secara berlebihan. Tentunya, MoU ini juga di bawah pengawasan pemerintah setempat.

“Sehingga ketika MoU itu dilanggar, ada konsekuensi dari MoU itu. Misal penjual melanggar MoU dengan menaikkan harga, kita bisa berikan sangsi yang bersangkutan dihentikan pengiriman barangnya, semisal seperti itu,” terangnya.

Sehingga nanti, tentunya bisa mencegah terjadinya kelangkaan maupun kenaikan harga berlebihan di Kabupaten Jember. “Saya pikir, itu bisa untuk komoditi bahan-bahan pangan yang mungkin selama ini atau sementara, yang menjadi atensi kita daging ayam, kedepan ini, mungkin daging kurban seperti sapi dan kambing,” tegasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan di daerah Jember, Dian Eko juga menyarankan harus ada kerjasama dari produsen dengan peternak, supaya mereka lebih mementingkan kebutuhan bahan pangan di dalam daerah sendiri.

“Ketika ada produsen semisal ayam atau telur yang berdomisili di jember, tentunya mereka harus mengutamakan kebutuhan yang ada di Kabupaten Jember, sehingga mereka tidak mementingkan mencari keuntungan dengan mengirimkan hasil mereka kepada kabupaten lain, terkecuali sudah terpenuhi di daerahnya,” imbuhnya. (gik/yud/oso)

“Untuk stok masih aman sampai lebaran ini, untuk harga-harga saya lihat tadi normal, termasuk bawang putih juga turun menjadi Rp 42 ribu. Termasuk lain-lainnya, seperti telur paling tinggi Rp 23 ribu informasi dari pedagang tadi,” Kata Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Indah Dwi Budi Artini kepada wartawan, Rabu (8/5/2019).

Tim Satgas saat melakukan pemantauan di pasar

Indah mengungkapkan, memang bawah putih sempat naik mencapai Rp 60 ribu di pasar mangli, jadi kalau dilihat harga bawang putih hingga sekarang sudah turun menjadi Rp 42 ribu dan ini kan sudah banyak turunnya.

“Untuk daging ayam Rp.33 ribu, dan jelang bulan ramadan kemarin segitu harga tertingginya,” terangnya.

Terkait harga kedepan, tim satgas tidak bisa memastikan hingga lebaran, namun, untuk persiapan stok barang dipastikan aman.

“Kalau harga tidak bisa memperkirakan, tapi kalau untuk stok barang kebutuhan aman sampai hari raya. Kita nanti juga memasang banner berupa himbauan agar tidak ada penimbunan, dimana itu dilarang dan undang-undang tidak memperbolehkan,” ungkap Indah.

Semisal ditemukan ada penimbunan yang dilakukan oleh orang tidak bertanggung jawab, yang jelas nanti mereka terkena sangsi dan menurut undang-undang akan terkena denda 100 Miliar.

“Jadi tim satgas tidak kami sendiri, tetapi juga bekerjasama dengan Polres Jember, Kejaksaan dan TNI,” tegas Indah. (yud/oso)

Dari hasil sidak, tim Satgas Pangan menemukan sejumlah fakta, bahwa melonjaknya harga telur ayam di pasaran, ternyata bukan hanya disebabkan karena dilarangnya Antibiotic Growth Promoters (AGP) dan Ractopamine sejak awal 2018 lalu. Namun terdapat berbagai faktor lain yang menyebabkan penurunan produksi telur ayam sejak September 2017 lalu. Faktor yang dimaksud diantaranya adalah faktor cuaca, penyakit, serta menejemen dari pemilik peternakan sendiri.

“Dari sidak yang sudah dua kali kami lakukan, lonjakan harga di pasaran disebabkan karena turunya produksi. Penurunan produksi itu dipicu berbagai faktor salah satunya adalah faktor cuaca dan penyakit,” kata AKBP Anissullah M Ridha, ketua tim Satgas Pangan Polres Blitar, Senin (16/7/2018).

Hal senada dijelaskan Agus Pranoto, manager peternakan ayam petelur di Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro. Menurut Agus, pelarangan penggunaan Antibiotic Growth Promoters (AGP) bukanlah penyebab utama turunya produksi yang hanya mencapai 60 sampai 80 persen.

“Pelarangan AGP pasti pengaruh. Tapi itu bukan pengaruh utama. Banyak faktor lain, karena penurunan produks. Dulu produksi bisa sampai 96 persen sekarang bisa 86 persen saja sudah setengah mati, dan hal ini sudah terjadi sejak tahun lalu. Padahal pelarangan penggunaan AGP kan baru awal 2018 lalu,” jelasnya.

Sementara Kabid Kesmavet Dinas Peternakan Kabupaten Blitar, drh. Yuda Satya Wardhana yang ikut dalam rombongan sidak juga mengakui hal yang sama. AGP tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap ayam petelur jika dihentikan penggunaanya. Namun hal ini berbeda dengan ayam broiler yang memang akan lebih rentan terserang penyakit jika penggunaan AGP dihentikan.

“Sejak tahun lalu memang ada drop production syndrome. Namun sindrom itu karena penyakit apa belum kami ketahui. Saat ini Dinas Peternakan masih melakukan penelitian,” tuturnya. (jar/yan)