Meskipun sempat alot dan terjadi perdebatan sementara, namun penertiban tetap dilakukan sesuai dengan peraturan daerah (Perda) No 2 tahun 2012, Pasal 21 tentang ketertiban umum dan lingkungan, bahwa fasilitas umum dilarang, tanpa izin dari wali kota.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat, mengatakan jika penertiban yang dilakukan tersebut tentu telah melewati proses yang panjang. Dimana sebelumnya, telah dilakukan mediasi bersama dengan pihak terkait. Kemudian, diberikan peringatan, teguran hingga akhirnya di eksekusi.

“Jadi sebenarnya, ini sudah lama mulai Desember 2021. Atas laporan, bahwa ada fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh PKL. Akhirnya, kita telusuri terkait dengan status lahannya. Kemudian, kita lakukan mediasi, karena para PKL itu mengaku ditempatkan oleh para pengembang. Lalu, 2022 awal, pengembang mengaku belum menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) nya. Akhirnya kita berkirim surat ke BKAD dan DPUPRPKP, ternyata aset ini sudah diserahkan tahun 2002, udah lama diserahkan. Akhirnya kita undang semua,” jelas Rahmat.

Baca juga:

Pihaknya menambahkan, jika kesepakatan dari PKL tersebut yaitu mereka akan melakukan relokasi tempat, apabila disuruh oleh pihak pengembang. Sehingga, pada bulan Desember 2022 lalu, PKL dikumpulkan, agar membongkar sendiri dalam jangka waktu 2 bulan.

“Jadi saat itu kita minta per 1 Februari 2023 tempat itu harus bersih. Tetapi, kenyataannya tidak. Akhirnya, kita lakukan Standart Operasional Prosesur (SOP), kita kasih teguran. Sudah kita kasih peringatan, tidak mau. Sehingga terjadilah eksekusi hari ini sesuai dengan SOP,” tambahnya.

Kemudian, dikatakan jika penertiban tersebut dilakukan kepada tujuh PKL yang ada. Semua yang terlibat dan berkepentingan sudah dimediasi, dan clear. Namun, tetap saja saat dieksekusi terjadi perdebatan.

“Pokoknya ada aduan itu dan clear antara pengadu, pelapor, PKL, pengembang, lurah, dan camat itubsemua sudah ketemu. Semua sudah kita lakukan,” katanya.

Lebih lanjut saat disinggung terkait dengan relokasi tempat untuk para PKL, menurutnya itu bukan kewenangan Satpol PP Kota Malang, karena tugas pokok dan fungsinya, hanya menertibkan saja. Usai dilakukan penertiban, lokasi para PKL tersebut, langsung ditanami pohon oleh DLH.

“Iya ini langsung kita tanami untuk penghijauan, agar tidak ditempati oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan tidak punya kewenangan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyampaikan jika penertiban tersebut termasuk prioritas utama dalam menjaga ketentraman Kota Malang. Sehingga, ke depan pihaknya akan terus melakukan koordinasi bersama dengan jajaran terkait dan akan memperkuat Perda.

“Penertiban Anjal dan gepeng saat ini kami serius dalam penanganannya. Kami sudah koordinasi dengan pihak kepolisian, untuk antisipasi terkait dengan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, salah satunya yakni berupa Anjal dan gepeng ini. Kami juga sudah ada Perda mengenai Anjal gepeng ini, tetapi dalam penindakannya, tidak ada tindak pidana ringan (tipiring) hanya pembinaan,” jelas Rahmat, seusai melakukan penertiban.

Untuk sasaran lokasi yang telah dilakukan penertiban, ujarnya, yaitu diantaranya mulai dari Jalan Basuki Rahmat, Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Ahmad Yani hingga Jalan MT Haryono. Kemudian, untuk mereka yang telah terjaring, akan diamankan terlebih dahulu untuk di data, lalu akan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial (Dinsos) P3AP2KB Kota Malang.

“Untuk kedepannya, kami ingin mengusulkan terkait dengan Perda bagaimana agar jangan pelakunya saja yang kita bawa, tetapi juga yang memberi, agar bagaimana dikenakan sanksi. Ini juga bagus untuk diterapkan karena daerah lain sudah menerapkan itu,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Menurut Rahmat, selama beberapa kali mengamankan anjal dan gepeng tersebut, pendapatan atau uang yang didapatkan oleh mereka cukup signifikan. Sehingga, membuat para anjal dan gepeng tersebut, malas untuk mencari penghasilan di tempat yang lebih layak.

“Mereka kerjanya jadi males, pikirannya enak mencari uang dengan jalan yang mudah dan apalagi ada beberapa juga yang dalam tanda kutip, melakukan tindakan kekerasan saat meminta minta, termasuk pemaksaan dan lainnya,” ucapnya.

Lebih lanjut, meskipun rencana pembentukan Perda mengenai sanksi kepada pemberi, masih dalam tahap wacana, Satpol PP Kota Malang berharap segera dapat mengimplementasikannya. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Dinsos P3AP2K Kota Malang, untuk menggali masukan dan usulan terkait sanksi yang tepat dalam Perda tersebut.

“Sampai saat ini Perda masih belum. Masih kami wacanakan dulu, nanti kalau sudah masuk program pembentukan peraturan daerah (promperda) akan kami usulkan. Bentuk sanksinya nanti juga diatur di dalamnya. Yang pastinya ada sanksi denda, tapi sekarang masih mengusulkan. Toh dari Dinsos juga mengusulkan,” imbuhnya.

Di sisi lain, Rahmat juga menekankan bahwa Satpol PP Kota Malang, akan tetap melibatkan pihak berwenang dalam penanganan kasus yang melibatkan pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyampaikan jika penyegelan tersebut tentunya telah berdasarkan pada dasar hukum peraturan daerah (Perda) terkait tempat larangan pelacuran dan perbuatan cabul, kemudian Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum (Tantribum) dan Perda kepariwisataan. “Tentu yang kami lakukan ini berdasarkan surat tugas dari Kasatpol PP Kota Malang dan menindaklanjuti peraturan Wali Kota Malang, tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dan perwal tentang struktur organisasi Satpol PP yang mempunyai tugas fungsi penertiban,” jelas Rahmat.

Dilakukannya penutupan sementara dengan penyegelan penginapan tersebut, tambahnya, juga memperhatikan berita acara hasil kesepakatan antar pemilik atau pengelola dengan warga sekitar. Sehingga, Satpol PP mempertegas kesepakatan tersebut bahwa penginapan akan ditutup sementara.

“Kemudian, juga karena adanya putusan pengadilan tindak pidana ringan. Bahwa, tempat ini sudah tiga kali kita razia dan memang terbukti ada tamu pemondok yang melakukan perbuatan cabul, melalui aplikasi online,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ujarnya, berdasarkan surat pemberitahuan Satpol PP, penginapan tersebut harus ditutup pada 21 Mei 2023 sampai dengan kepastian hukum, terkait dengan perizinannya. Jika perizinan tersebut dicabut, maka penginapan tersebut akan ditutup selamanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Kepastian hukumnya bagamaina, apakah perizinan yang lama itu dicabut atau perizinan baru, tergantung pada perangkat daerah terkait. Kami menunggu sambil belum ada kepastian hukum terkait perizinannya, ini (penutupan) masih berlaku. Kecuali, kalau sudah ada keputusan. Nanti perangkat daerah terkait yang akan meneliti dan memeriksa,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan pemilik salah satu penginapan, Jemmy, mengaku jika pihaknya akan mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh Pemkot Malang. Yaitu harus menutup sementara waktu usaha yang dimiliki tersebut.

“Kami taat dengan keputusan Pemkot Malang. Kami tidak akan ada pembangkangan, saya pribadi juga menyadari harus mengikuti peraturan. Jadi taat kepada pemerintah sesuai UU yang berlaku. Terkait usaha ini nanti bagaimana, kami menunggu keputusan dari dinas perizinan, juga tidak bisa dikesampingkan suara masyarakat agar jangan sampai keberadaan kami ini mengganggu dan sebaliknya juga kami ingin berdampingan dan taat juga kepada masyarakat agar tidak ada kegiatan yang mengganggu norma agama dan kemasyarakatan yang berlaku,” tutur Jemmy.

Meskipun usahanya mengalami kerugian, namun pihaknya merasa tidak kecewa. Sebab, Jemmy mengaku jika pihaknya memang bersalah. Sehingga, ke depan hal tersebut akan menjadi pembelajaran bagi dirinya, harus lebih pro aktif kepada masyarakat sekitar, dan juga evaluasi diri sendiri.

“Intinya dari kami juga mengakui ada kesalahan dari pihak kami. Ya mungkin kurang pendekatan dengan warga dan saya mengakui kalau kurang sowan ke tokoh-tokoh masyarakat sekitar, mungkin kurang ngobrol sama RT RW,” imbuh Jemmy.

Sebagai informasi, penyegelan yang telah dilakukan tersebut, selain adanya tulisan bahwa ditutup sementara, resepsionis penginapan juga ditutup dengan police line (garis polisi, red). Satpol PP juga telah memastikan, bahwa tiap kamar yang ada di dalam penginapan kosong tidak berpenghuni. (rsy/sit)

Dalam sosialisasi peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai itu, pelaksanaan kegiatan dikemas sedikit berbeda dari biasa. Dimana, dalam pelaksanaan ini dikemas dengan rangkaian Pesta Rakyat Tradisi Ritual Panen Petik Kopi Bangelan, di Lapangan Kebun PTPN XII Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang.

Mengawali acara, kegiatan diisi dengan tampilan kesenian tradisional, yaitu kuda lumping. Kemudian, diisi dengan sambutan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang, Firmando H Matondang dan Kepala Bea Cukai Malang, Gunawan Tri Wibowo.

“Mohon perhatian sebentar ya. Jadi, kedatangan kami di tengah masyarakat Bangelan, adalah untuk menambah pengetahuan masyarakat. Saya bersama Kantor Bea Cukai, akan memberikan pengetahuan mengenai cukai ilegal atau cukai palsu,” kata Firmando mengawali sambutannya menyapa warga.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Ditambahkan mantan Kepala BPBD ini, mengapa pengetahuan cukai sangat diperlukan untuk masyarakat, yaitu karena dari hasil cukai atau pembelian rokok tersebut, hasil atau uangnya akan dikembalikan ke masyarakat. Jadi, ketika rokok yang dibeli itu memakai cukai palsu, maka hasil cukai tidak masuk ke kas negara.

“Itulah, mengapa pengetahuan ini penting diberikan. jadi, nanti untuk lebih jelasnya bagaimana rokok ilegal atau cukai palsu, akan dijelaskan oleh Bea Cukai,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Malang dalam kesempatan itu menjelaskan mengenai beberapa rokok ilegal. Diantaranya, seperti rokok polosan atau rokok tanpa dilekati pita cukai, rokok dengan pita cukai tapi palsu, rokok dengan pita cukai bekas pakai hingga rokok dengan pita cukai berbeda.

“Kalau bapak-ibu mengetahui mengenai ciri-ciri rokok seperti itu, mohon dibantu untuk dilaporkan kepada kami. Sehingga, kami bisa melakukan penindakan. Sekali lagi, kalau bapak membeli rokok ilegal, maka selain bapak sendiri yang dirugiakan, itu negara juga dirugikan,” ujarnya.

Sementara itu, untuk menambah pemahaman masyarakat yang hadir dalam gelaran pesta rakyat mengenai sosialisasi rokok ilegal, juga diisi dengan sesi tanya jawab. Untuk masyarakat yang bisa menjawab, diberikan doorprize menarik sebagai hadiah. (sit/adv)

Kasatpol PP Kota Batu, Bambang Kuncoro, mengatakan bahwa sebelum melakukan penertiban terhadap PKL, sudah dilakukan upaya peringatan berkali-kali. Bahkan, PKL sendiri juga sudah sanggup untuk membuat surat pernyataan.

“Mulai Senin (08/05/2023) kemarin dan siang hari ini, kami melakukan penertiban dengan membongkar lapak milik PKL. Hari ini juga di Jalan Dewi Sartika, kami tertibkan. Kami sudah memberikan peringatan berkali-kali dan PKL sendiri juga sanggup membuat surat pernyataan. Tetapi, masih saja melanggar,” terangnya, Selasa (09/05/2023) sore.

Sebelum melakukan pembongkaran, tambahnya, petugas mengajak diskusi terlebih dahulu bersama PKL. Ada dua opsi, yakni dibongkar sendiri atau dilakukan oleh petugas. Dari opsi itu, ada juga PKL yang membongkar sendiri lapaknya, yang kemudian barang dagangannya dibawa pulang.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Tujuan pembongkaran lapak itu, tambahnya, untuk mengembalikan fungsi fasilitas umum. Apalagi, selain lalu lintas yang padat kendaraan, juga pejalan kaki yang berjalan melalui trotoar itu juga sangat ramai.

“Yang jelas, pelanggaran dari PKL ini yang masih saja memanfaatkan trotoar dan badan jalan sebagai tempat jualan. Jadi, keberadaannya itu juga jelas mengganggu pemandangan dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan pembongkaran itu, diakuinya, ada beberapa PKL yang mengaku salah. Bahkan, ada PKL yang mengajak kucing-kucingan. Artinya saat petugas sedang tidak berjaga, beberapa PKL tersebut kembali muncul untuk berjualan.

“Penindakan yang dilakukan Satpol PP sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Dan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima,” tegasnya. (put/gie)

Dari pantauan Memontum.com, beberapa penjual masih menggelar dagangannya di dalam Alun-Alun. Salah satunya, seperti tetap menyediakan kursi dan meja untuk makan para pelanggan. Kemudian, sebagian besar dari mereka juga banyak yang menjajakan mainan untuk anak kecil. Sementara, di sekitar area tersebut sudah terdapat rambu larangan berjualan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Ketentraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyampaikan jika pihaknya akan segera melakukan penertiban PKL di kawasan tersebut, mulai Senin (01/05/2023) mendatang. Sebab, untuk saat ini pihaknya masih memaklumi kegiatan berjualan tersebut, dan menghindari konflik.

“Ini nuansa lebaran dan kita memakluminya. Dari pada nanti konflik, ya sudah. Nanti hari Senin, segera kita lakukan penertiban. Kita pinginnya ya tertib, tapi gimana lagi,” ucap Rahmat saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (29/04/2023) tadi.

Kemudian, dikatakannya jika pihaknya juga telah memberikan edukasi kepada para PKL. Namun demikian, PKL memprotes dengan alasan bahwa di tahun-tahun sebelumnya diperbolehkan untuk berjualan.

“Kemarin sudah kami berikan edukasi, bahwa mereka ini melanggar. Terus mereka protes, katanya tahun-tahun sebelumnya boleh. Akhirnya, ya sudahlah,” katanya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Apabila nantinya setelah ditertibkan, ujarnya, namun para PKL tetap melanggar peraturan tersebut, maka menurutnya akan diberikan sanksi hukuman atau tindak pidana ringan (Tipiring). “Intinya mulai Senin depan ditertibkan lagi. Kemudian, kami juga akan ada operasi personel gabungan di tanggal 03 Mei nanti. Kalau yang tetap bandel, pasti nanti kami tipiring,” tegasnya.

Sementara itu, salah satu pedagang minuman, Zubaedah, mengatakan jika berjualan di kawasan tersebut sudah menjadi tradisinya ketika momen libur lebaran. Saat disinggung mengenai penertiban, pihaknya mengaku jika sampai saat ini masih belum ada petugas yang mendatanginya.

“Pembeli banyak, karenakan sekarang momen lebaran. Selama saya di sini, selama seminggu ini belum ada penertiban. Tetapi sekarang ini dikasih waktu sampai Senin besok. Saya jualannya di luar Alun-alun, kalau di dalam ya bisa saja tapi misal sewaktu-waktu ada petugas ya harus lari-larian,” ungkapnya.

Di sisi lain, salah satu pengunjung Alun-alun Merdeka, Arisanti, mengatakan, jika pihaknya tidak merasa terganggu dengan banyaknya PKL di dalam area Alun-Alun tersebut. Namun, ia mengimbau agar masyarakat lainnya dapat lebih teliti apabila akan membeli makanan atau minuman. Sebab, tak jarang menurutnya para penjual akan mengambil keuntungan lebih saat momen lebaran ini.

“Tidak terganggu, cuma harus lebih teliti dengan harga makanan dan minuman yang dijualkan. Kadang harga dari mereka bisa dinaikkan, mengambil keuntungan yang lumayan,” kata Santi, sapaanya.

Lebih lanjut, menurutnya yang lebih membuat tidak nyaman yakni ketika adanya beberapa pengimis yang meminta-minta namun dengan sikap memaksa. “Kadang sampai ada pengemis yang ngotot minta-minta. Ini tadi saya ketemu ada sekitaran tiga orang pengemis di dalam taman,” imbuh Santi. (rsy/sit)

Kasatpol PP Kota Batu, Bambang Kuncoro, menjelaskan bahwa selama libur lebaran ini penertiban dilakukan untuk PKL yang menggunakan mobil sebagai sarana berjualan. Dimana, sebelumnya sudah diingatkan bahwa kawasan bahu jalan protokol di Kota Batu, harus steril dari PKL mobil.

“Jadi, selama liburan lebaran ini kita melakukan operasi penertiban terhadap PKL mobil yang biasa berdagang atau mangkal di bahu jalan kawasan Kota Batu. Mulai Jalan Panglima Sudirman, Semeru, Diponegoro, kemudian Patimura, Dewi Sartika lalu Sultan Agung dan Suropati,” terangnya, saat berada di Posko Pemkot Batu, Selasa (25/04/2023) tadi.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Mengenai peringatan, tambahnya, sudah dilakukan sebelum liburan dan bahkan saat sebelum puasa Ramadan lalu. Dari peringatan itu, beberapa diantaranya harus dilakukan penertiban seperti sekarang.

“Dua mobil PKL di Jalan Sultan Agung itu tidak bertuan. Makanya, kami derek karena ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Sebelum penertiban ini, sebelumnya sudah kita sosialisasi,” tambahnya.

Untuk evakuasi, tegasnya, akan terus dilakukan penertiban. Terutama, PKL yang menggunakan kendaraan di jalan protokol. “Yang jelas, operasi ini akan terus dilakukan. Di sini, jangan sampai trotoar dan bahu jalan digunakan untuk PKL. Kita akan bergerak terus,” ujarnya. (put/gie)

Rencananya, langkah itu akan dilakukan oleh Satpol PP. Upaya ini dilakukan, karena masih ada pedagang yang bandel dan tidak mengindahkan peringatan dari petugas.

Dikatakan Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, bahwa Satpol PP merupakan instansi pemerintah yang bertugas menegakkan Perda maka harus melakukan langkah-langkah yang tegas. “Itukan sudah ada peringatan pertama, kedua dan ketiga. Maka, kalau itu sudah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka itu harus ditindak,” terang Aries, saat ditemui di halaman Balai Kota Among Tani Kota Batu, Jumat (14/04/2023) sore.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Pedagang yang harus ditindak tegas, tambahnya, yaitu yang menggunakan kendaraan sebagai tempat jualan yang notabene tidak diperbolehkan dalam undang-undang. Apalagi, sampai menggunakan badan jalan.

Karena sudah mengganggu dan berpotensi menimbulkan kemacetan, tambah Aries, maka kepada seluruh penjual yang ada di Kota Batu terutama dari luar Kota Batu, agar menghormati tata tertib untuk tidak berjualan menggunakan badan jalan yang mengganggu aktifitas lalu lintas. “Kalau sudah diperingatkan dan ngajak kucing-kucingan. Harus ditindak tegas. Langsung derek mobilnya,” tegasnya. (put/gie)

Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa proses penanganan pencegahan peredaran rokok ilegal ini juga melibatkan Linmas. Hal itu, dikarenakan sampai saat ini masih banyak rokok ilegal yang beredar di masyarakat.

“Ciri ciri dari rokok ilegal yang tidak bercukai, diantaranya, rokok yang tidak dilengkapi pita cukai (memakai pita palsu atau cetak kertas palsu, memakai pita pabrik lain), merk tidak resmi atau tidak terdaftar di Bea Cukai dan buatan pabrik tanpa izin,” kata Bupati Jombang.

Lebih lanjut disampaikan, selain mencegah peredaran rokok ilegal, pihaknya juga meminta kepada masyarakat supaya menjaga kampung masing-masing. Sehingga, suasana kampung bisa tetap kondusif dan damai.

“Saya berharap, negara Indonesia bisa mendapatkan pemasukan dari sektor cukai lebih dari Rp 200 triliun. Karena, 7 persen dari total APBN negara, ditopang pada cukai rokok,” paparnya.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Di tempat sama, Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP), Thonsom Pranggono, menyampaikan bahwa anggaran dari kegiatan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai tercantum dalam dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran Satuan Polisi Pamong Praja. “Peraturan-peraturan yang kita andalkan dari kegiatan sosialisasi ini, diantaranya pertama berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang penggunaan pemantauan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau,” ungkap Thomson.

Kedua, surat edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 906.21.14/SJ hal hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi modifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 atas usulan Kemendikbud dan Kemenkes.

Ketiga, SE Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nomor 03/DJ/22 pedoman kerja sarana penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

Keempat yaitu peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, lembaran daerah kabupaten Jombang tahun 2022 Nomor 7 bagian A. “Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini yaitu untuk meningkatkan dan mengoptimalisasikan alokasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Sehingga, bermanfaat besar dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Jombang. Serta meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat Kabupaten Jombang terkait pemberantasan rokok ilegal,” ujarnya. (azl/gie)