“Sekda Syaifullah banyak berjasa mengenai pembangunan inklusi disabilitas di Kabupaten Situbondo. Karenanya, penghargaan ini layak diberikan,” kata Ketua PPDis, Luluk Ariyantini.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa Sekda Syaifullah sudah banyak mewujudkan impian PPDis, untuk menjadikan Kabupaten Situbondo sebagai kabupaten inklusi. “Dukungan penuh Pak Sekda Syaifullah terhadap pembangunan inklusi di Kabupaten Situbondo, sangat membantu. Bahkan, sebelum PPDis punya program, orang yang selalu mendukung sepenuhi hati yakni Pak Sekda Syaifullah,” tambah Luluk.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dirinya juga menjelaskan, tentang perjuangan Sekda Syaifullah dalam membantu teman-teman Disabilitas di Kabupaten Situbondo sejak tahun 2013 hingga memasuki purna tugas. “Pada saat itu, saya menghadap almarhum Pak Dadang Wigiarto (Mantan Bupati Situbondo) dan mulai diperkenalkan dengan Pak Sekda Syaifullah. Pak Sekda kemudian diperintahkan untuk mengawal PPDis dalam membangun Situbondo inklusi. Dan alhamdulillah, amanah yang diberikan oleh almarhum Bupati Dadang dikerjakan dengan baik oleh Sekda Syaifullah,” jelas Luluk.

Masih menurut Luluk, saat PPDis akan melaksanakan program-progran kerja, Sekda Syaifullah selalu mensuport. Termasuk, juga memberikan masukan-masukan positif untuk keberlangsungan PPDis.

“Suport dan wejangan-wejangan yang disampaikan Pak Sekda Syaifullah inilah, yang menjadikan PPDis mampu menghadapi tantangan maupun rintangan dalam melaksanakan program kerja. Oleh karena itu, saya selaku Ketua PPDis mengucapkan terima kasih kepada Pak Sekda Syaifullah,” ujar Luluk. (her/gie)

Tujuh pasien Covid-19 yang meninggal dunia itu, antara lain pasien berinisial DK (76) dan AR (56) warga Kecamatan Suboh, pasien berinisial AT (54) warga Kecamatan Mangaran, pasien berinisial MF (56) warga Kecamatan Mlandingan, pasien berinisial HNF (54) warga Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo.

Baca juga:

• Pesona Banyu Kuwung, Destinasi Wisata Pemandian Alami di Kaki Gunung Ijen
• Cukup Rp 79 Ribu, Nikmati Sensasi Keindahan Perairan Pantai Marina Boom Banyuwangi dengan Kapal Listrik
• Paralayang dan Pantai Modangan, Paket Keindahan Alam Eksotis di Malang Selatan

Selain angka kematian akibat Covid-19 cukup tinggi, jumlah pasien yang terpapar Covid-19, pasca Idul Fitri 2021, juga meningkat. Dalam sehari, ada tambahan sebanyak 10 hingga 27 kasus Covid-19.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan Sekretaris Satgas Covid-19 Kabupaten Situbondo, Drs H Syaifullah MM. Bahwa, pasca penyekatan Idul Fitri, kasus Covid-19 dan angka kematian terus meningkat di Kabupaten Situbondo.

“Dalam sehari semalam kemarin, ada tujuh pasien Covid-19 meninggal. Pasien yang meninggal dunia, rata-rata mempunyai penyakit komorbid. Jumlah total pasien Covid-19 yang meninggal di Situbondo, update hari kemarin sebanyak 208 orang,” ujar Syaifullah, Minggu (20/06) tadi.

Syaifullah juga menjelaskan, kasus Covid-19, aktif update hari ini sebanyak 106 dengan rincian 20 orang dirawat di rumah sakit, 4 orang ada di gedung observasi, sebanyak 82 orang menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. “Oleh karena itu, kami meminta kepada warga Situbondo, agar disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19,” imbau Syaifullah. (her/ed2)

“APBD 2021 disusun sejak tahun 2020, berupa RKPD yang bersumber dari Musrenbang pada bulan Pebruari 2020. Jadi kalau ada program yang dihapus, itu berarti sudah melalui pembahasan tahun kemarin,” ujarnya, di ruang IR Pemda Situbondo, Kamis (27/05).

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Syaifullah menegaskan, penghapusan ULP PNS tidak ada kaitannya dengan pemerintahan yang sekarang. “Jadi gak ada sangkut pautnya sama Bapak Bupati dan Ibu Wabup,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Pendapat Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo, Hariyadi T Laksono, mengantakan mulai tahun 2021 Pemkab Situbondo tidak bisa menganggarankan ULP. Sebab, tidak ada aturannya, sehingga berpotensi melanggar hukum.

“Sekarang Mendagri memberlakukan aturan penggunaan aplikasi SIPD, dan diisian sudah tidak ada uang lauk pauk,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ahmad Djunaidi, agar mengumpulkan Ketua Korwil Se-kabupaten Situbondo, untuk mensosialisasikan penghapusan ULP tidak ada kaitannya dengan pemerintahannya.

Sebelumnya, Kordinator Wilayah (Korwil) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Se-kecamatan Panji melakukan rapat internal di SDN 10 Mimbaan pada hari Selasa, (25/05). Berada kabar dalam agenda rapat itu, bahwa penghapusan ULP dilakukan pada era pemerintahan Bung Karna dan Nyai Khoirani. (her/ed2)